ataupemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dankewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 joKompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak ;(c) Atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatanatau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yangharus dipenuhinya;(d) Berdasarkan ulasan

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.PareMenimbang, bahwa berdasarkan pemaparan dalildalil pemohontersebut bahwa baik statusnya sebagai pengangguran maupun karenakejahatan yang dilakukan, semua merupakan bentuk perbutan yang tidakbertanggung jawab dan cendrung merugikan termohon, yang justru kenapaperceraian ini diinisiasi oleh pemohon dan bukan oleh termohon, dimanakahletak kepentingan hukum yang cukup bagi pemohon;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ulasan pertimbanganterdahulu bahwa untuk mengetahui

(a) Bahwa sebagaimana diuraikan pada Ulasan Singkat di atas, bahwa Perseroandidirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan (JVA) yang drtandatangan, pada16 Juni 1989 oleh para pendiri, yakni TLS, NLK dan NAC sebagaimana yangdikemukakan dalam JVA:Halaman 2 dan 3 JVA:1. PT. Telison, sebuah perseroan terbatas......... (untuk selanjutnya disebutTLS").2. Nippon Leakless Industries, Co., Ltd............ (untuk selanjutnya disebutNLK).3. Nichias Corporation.......................

(g) GUGATAN SALAH ALAMATSebagaimana penjelasan dalam Ulasan Singkat, maka adalah salah dan keliru apabila Sdr JiroSoma digugat sebagai TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, karena ia tidakmemiliki keterikatan dan hubungan secara hukum dengan PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.Bahwa, halhal yang tersebut di dalam Ulasan Singkat dan Eksepsi mohon dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara.Bahwa, TERGUGAT I menolak seluruh dalildalil dan buktibukti Gugatan PENGGUGAT, yangberisi kebohongan, mengadaada, tidak berdasar, dan merupakan tipu muslihat kecuali terhadaphalhal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.Bahwa TERGUGAT I menolak dalil pada halaman 2 (dua) sampai pada halaman 3 (tiga), padabutir 5

Maka, keinginan PENGGUGAT untuk mengajukan Sita Jammanberdasarkan alasan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak jelas.Sebagaimana penjelasan dalam Ulasan Singkat, maka adalah salah dan keliru, apabilaTERGUGAT II dijadikan salah satu pihak dalam Gugatan, karena TERGUGAT II sama sekailtidak memiliki hubunganhukum secara langsung dengan PENGGUGAT.Berdasarkan pada halhal yang telah diwuraikan tersebut di atas, maka secara Yuridis GugatanPENGGUGAT salah alamat, kabur dan tidak jelas serta lebih jauh

Bahwa, halhal yang tersebut di dalam Ulasan Singkat dan Eksepsi mohon dianggap telahtennasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara.2. Bahwa, TERGUGAT II menolak seluruh dalildall dan buktibukti gugatanPENGGUGAT, kecualiterhadap halhal yang diakui secara tegas dan terang tentangkebenarannya.3.

Tahun 2012, bertentangan dengan asas administrasiyang baik Sehingga sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan

yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara AHalaman

Nomor 30 Tahun 2014Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pintentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnyasebuah Keputusan, yakni meliputi : Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesual prosedur dan; Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;:Bahwa sebagaimana telah Pemohon Uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah;Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang bimbingandan Pelatinan baik secara berorganisasi dan tata cara mendampingianggotanya di Pengadilan adalah merupakan pembinaan secara strategidan tata cara beracara di Pengadilan adalah kuasa Pelawan dahuluTergugat, dengan menulis Buku menjadi Panduan bagi seluruh Pengurus36Serikat Buruk baik di tingkat Komisariat sampai dengan DPC, Kabupaten /Kota dan Korwil ditingkat Provinsi Berjudul Aneka Putusan MAHKAMAHKONSTITUSI Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi Ulasan

Penggugat menuntut uang pesangon kepada Pelawan dahulu42Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Terlawan dahulu ParaPenggugat dengan mudah dan gampang Pelawan dahulu Tergugatmengatakan bahwa Para Terlawan dahulu Para Penggugat mempunyaistatus harian lepas, dan dalam bekerja dalam 1 bulan kurang dari 21 harikerja, sehingga hak dari Para Terlawan dahulu Para Penggugat tidak dapatmenuntut uang pesangon, dan Pelawan dahulu Tergugat Terbebas dariKewajiban membayar uang pesangon.Bahwa kalau mengutip ulasan

Hukum Ketenagakerjaan dari PenulisanSaudara JUANDA PENGARIBUAN, SH, MH dalam Buku ANEKAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BIDANG HUKUMKETENAGAKERJAAN dilengkapi ulasan Hukum, halaman 68, B.

Oleh karena itu, ketentuan daluwarsa perselisihan, PHK danperselisinan hak yang dalam UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI Mutatismutandis menggugurkan dan menghapus hak buruh termasuk namun tidakpada uang pesangon.Bahwa dari penulisan bukan berjudul ANEKA PUTUSAN MAHKAMAHKonstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi ulasan Hukum,dituliskan saudara JUANDA PANGARIBUAN, SH, MH mau menunjukanbahwa perkara perlawanan Pelawan / Tergugat dalam perkara Nomor44:17/Pdt.SUS.PHI/2017/PN.PTK.

Sebagaimana bukan saudara JuandaPangaribuan,SH.MH, Aneka putusan Mahkamah Konstitusi bidang hukumketenagakerjaan dilengkapi ulasan hukum halaman 77.Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Para Terlawan / Para Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara nomor17.Pdt.SUS.PHI.RW/2018/PN.Ptk dengan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1uf & Pf6.fsMengabulkan eksepsi Para Terlawan / Para Penggugat untuk seluruhnya.Menolak gugatan Pelawan / Tergugat untuk seluruhnya.Menyatakan

hal itu tidak benarbagaimana mungkin ada bujukan dan rayuan sementara Tergugat pergimeninggalkan rumah Penggugat selama 2 tahun berturutturut tidak pernahkembali meski tidak pernah kembali kalau selalu mengirim nafkah keluargainipun juga tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga menurutPenggugat dengan keadaan rumah tangga seperti demikian perceraianHalaman 6 dari 29 putusan Nomorlebih tepat bagi Penggugat dari pada dipertahankan justru akanmenimbulkan fitnah dan mudarat.Berdasarkan fakta dan ulasan

Semuanya sudah dinikmati oleh tamutamu yang dibawa olehPenggugat Rekonvensi pada saat Mapparola (dalam bahasa bugis) dantamutamu yang dibawa oleh Penggugat rekonvensi pada saat MassitaBeseng (bahasa bugis).Halaman 7 dari 29 putusan Nomor Bahwa berkaitan dengan hal di atas maka selaku Tergugat Rekonvensiberpendapat apalagi tidak ada perjanjian sebelumnya antara masingmasing pihak keluarga maka Tergugat rekonvensi menyatakan uangbelanja yang diminta tersebut tidak berdasar hukumBerdasarkan fakta dan ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka MajelisHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf A merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana

dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf bdan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriLUBUK LINGGAU yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan

., ulasan Hukum Peradilan Anak VariaPeradilan Majalah Hukum Tahun III No. 32 Mei 1988 halaman115 angka 16 baris 12 untuk pemeriksaan anak, PenasehatHukumnya disediakan Negara dan pada halaman 116dinyatakannya Apabila terhadap anak dijatuhkan hukumanHal. 6 dari 10 hal. Put.

membuat rasa sakit pada korban, oleh karenanva unsur melakukanpenguniayacn telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang bahwa dari rangkaian petiimbangan sebugaimana tersctut diatasmaka semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi, sehingga Terdiakwa terbukti secara.sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebugaimana dalam dakwaan Penuntut umum:Menimbang bahwa sclama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaankeadaan yang dapat digunakan gehagai ulasan

Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Pokok Perkara ini masihtetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telahdiuraikan dalam. bagian eksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinanpada ulasan ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yang kuranglebih sama;2.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PemohondalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat(1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagal berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalaHalaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN.Sda .yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohondapat dinyatakan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :OH Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah Keputusan yang tidak memenuhi' persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPutusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/Pn Ptk hal. 6 dari 10Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriPontianak yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan

/Pdt.G/2020/MSBIR.Berdasarkan ulasan dalildalil di atas, penggugat mohon agar ketua MahkamahSyari'ah Bireuen segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.2. Menjatuhkan Talak satu (1) Bain Sughra Tergugat ( ..........3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.4.

Sehingga korban menabrak motor PemohonKasasi/ Terdakwa ;e Bahwasaksisaksi juga melihat, banhwa Pemohon Kasasi /Terdakwa sebelum melintas juga telah memberikan lampu tandauntuk mengambil arah ;Bahwa terhadap halhal dan kenyataan tersebut, tidak dijadikanpertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu,bahkan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah didakwa telah melakukansuatu kealpaan ;Bahwa berdasarkan ulasan atau uraian tersebut di atas, menuruthukum unsur ke 2 inipun tidak terbukti dan selayaknya

Bahwa dari ulasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohondiizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raji Pemohon terhadap Termohondi depan sidang pengadilan agama Badung;9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan alsanalasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yg memeriksa perkara ini untukmenjatuhkan putusan yg amarnya berbunyi sebagai berikut:PREMIER1.

pada tahun 2020.Berdasarkan kepada apa yang telah tergugat uraikan di atas telah terbuktisecara hukum bahwa gugatan penggugat yang penggugat ajukan sekarangini adalah cacat formil yang mengakibatkan kabur (abscur libel) karenaapa yang di tuntut tidak jelas.Dan apa pula secara materil gugatan penggugat sekarang ini adalahsangat tidak benar dan mengada ada dan penuh khyalan belaka denganniat dan tujuan ingi menguasai hak milik orang lain tanpa hak atas itikatburuknya.Berdasarkan pula atas uraian ulasan

ulasan tergugat di atas mohon kiranya yang MulyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari hakikat kebenaran dalam keadilan perkaraini dan mohon pula kiranya yang Mulya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan memberikan putusan perkara sebagai berikut :DALAM EKSEPSI.e Menerima eksepsi dari tergugat seluruhnya.e Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet OnvankelijkeVerklaard).DALAM POKOK

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanHalaman 11 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN PlwNegeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili

Akibatnya untuk melakukankomunikasi dengan klien/customer menjadi terhambat dan aktifitas kerjausaha Tergugat menjadi tidak berjalan;e.Penggugat memberikan ulasan penilaian buruk di Google Bisnisterhadap usaha yang dimiliki Tergugat;f.Penggugat memberikan ulasan penilaian buruk di Jaringan NasionalAdvertising Indonesia terhadap usaha yang dimiliki Tergugat;g.Untuk dicabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/856/IV/2020/LPG/RESTABALAM, Tanggal 14 April 2020, bila tetap dilanjutkan perkara tersebutakan mempengaruhi