Ditemukan 2441 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
10629
  • Jakart Pusat, Dilingkungan Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2014.Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan pengadaan UPS untukSMAN/SMAKN di Sudin Dikmen Jakarta Pusat dalam anggran APBD murniPemrov DKI Jakarta maupun di APBDP tahun anggaran 2014 ; pelaksanaanlelang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2014 ; terdakwa mengajukanpermohonan lelang kepada Kepala ULP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengansurat Permohonan lelang Nomor : 2242/077 tanggal 28 Oktober 2014 denganbesar Pagu Anggaran
Register : 11-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
1.KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
2.AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
3.DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
4.RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
19143
  • Kes;Bahwa untuk pengadaan peralatan Kesehatan Kabupaten Kubu Rayatahun anggran 2013 menggunakan anggaran bersumber dari APBNMurni TA. 2013;Bahwa saat pembahasan Desh Anggaran di Jakarta Terdakwabersama ANDI SUMADI, ZULLUTHFI, Titus Nursiwan, ada bertemudengan ZULKARNAIN dan Terdakwa Hansen di Jakarta, saat itubelum ada pembicaraan mengenai pengadaan alatalat kesehatan;Bahwa yang dimaksud Terdakwa dengan ZULKARNAIN adalahDirektur PT.
Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 20 Mei 2019 — - JACOB ROTTIE, SAP
290629
  • ditelahdisepakati bersama;Bahwa paket pekerjaan pemeliharaan/pelengkap Jalan Delima pada DinasPekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015, kamitidak memperhitungkan keuntungan pihak rekanan, keuntungan diberikankepada penyedia jasa apabila seluruh item pekerjaan telah dilaksanakan sesuaiKontrak/Addendum/RAB/ Gambar;Bahwa ahli turun melakukan pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2018, denganmetode pemeriksaan yakni kami klarifikasi ke Penyidik;Bahwa dokumen yang dipegang oleh ahli adalah Dipa Anggran
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
230447
  • Bangka Tahun Anggran 2016diantaranya mulai dari awal yaitu : Setelah menerima SK sayamelakukan survey lapangan bersama Pengawas Lapangan,kemudian melakukan Pre Kontrak Meeting bersama rekanan danPPK.
Putus : 25-02-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 25 Februari 2013 — I. ZULKIFLI SAIDI, SPd Bin SAIDI alias ZOEL 60 II. Ir. SYAHRUL AMRI Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFEI
6521
  • Aceh Timur, yangditunjuk berdasarkan SK Tahun 2009 yag dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Aceh Muhammad Ilyas, SE;Bahwa didalam SK tersebut tugas saksi yaitu mengawasi/memantauproses pelaksanaan pembagunan gedung dan rumah dinas guru terpencildikabupaten daerahnya, menyetujui/mengesahkan progres/kemajuanpelaksanaan pembagunan rumah guru terpencil di daerah Aceh Timur;Bahwa berdasarkan SK tersebut saksi bertanggung jawab kepada kepalaDinas melalui Kuasa Pengguna Anggran dan PPTK;Bahwa pekerjaan
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
16644
  • Berdasarkan Perda No.3 tahun 2004 tanggal 12Januari 2004 tentang penetapan APBD KotaCirebon anggran DPRDdan Sekterarian DPRDKota Cirebon adalah sebagaimana anggaransebelum perubahan tersebut.eBahwa anggaran APBD awal untuk DPRD Kota Cirebon tahun 2004sebagaimana terdapat dalam Perda No. 3 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:a.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
10029
  • Rp.51.310.624.Rp.546.416.450,> Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yang diketahuiPPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas), melalui PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) meneliti kelengkapannya.Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) menyiapkan SPMLS untuk ditandatanganiPengguna Anggaran dan dikirimkan ke Kepala DPPKADselaku Bendahara Umum Daerah.Berdasar SPMLS tersebut Kepala DPPKAD mengeluarkanSP2D
Register : 05-12-2022 — Putus : 26-04-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 26 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.OBETH ANSANAY, S.H., M.H.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
MAX A. BEAY
12339
  • Asli Kwitansi nomor 0883 tanggal April 2017 sejumlah Rp.5.550.000,-untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakasanakan realisasi anggran pilkada PPK/PPS Kec. Huamual belakang, pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — SUHENDA
12880 Berkekuatan Hukum Tetap
  • intern instansi.Selanjutnya dalam proses seleksi ulang pekerjaan Pemetaan DanPendataan Pendidikan untuk kegiatan penguatan kelembagaan dalamrangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan TahunAnggaran 2010, Terdakwa Suhenda melakukan perbuatan melawan hukum,sebagai berikut:1) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PSP Balitbang Kemdiknasmenerbitkan Pengumuman Nomor 10982/G4/PSP/2010 tanggal 29September 2010 tentang Pengumuman Prakualifikasi Ulang PekerjaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Tahun Anggran
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
15042
  • nilai sebesar Rp.49.144.656.000 (empat puluh Sembilan milyar seratus empat puluh empatjJuta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang hanya didasarkanpada Pagu Anggaran tanpa melalui mekanisme penyusunan dokumenpengadaan dan HPS, merekayasa proses pengadaan dengan caramengatur penilaian dalam evaluasi administrasi dan teknis serta evaluasiharga pelelangan dalam proses pengadaan tersebut akhirnya PT GMPditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan PembangunanDermaga Trestle Kubangsari Tahun Anggran
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
8129
  • bergantung pada DPA (Dokumen PelaksanaanAnggaran) pada SKPD yang bersangkutan Pada prinsipnya hal itubisa dilakukan kelanjutan apabila proyek tersebut multi years ;Bahwa, sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri No.13tahun 2006 judul bisa saja dirubah apabila kegiatan itu masukpada pembiayaan investasi jangka panjang, namun dalamkegiatan perkara ini menurut saksi tidak sinkron antara kegiatanyang dilaksanakan dengan jumlah anggaran biaya yangdikeluarkan ;Bahwa untuk proyek dana bergulir tahun anggran
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana - RACHMAT BASUKI
14740
  • ANUGERAHNUSANTARA dalam jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan37.38.39.40.41.42.43.44.PR.01.05/3/1344/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal : penggunaanPAGU dalam APBNP tahun anggran 2008 dari bagian anggaran 069di Departemen Kesehatan kepada Dirjen Anggaran Ill DJA Departemen Keuangan.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya Surat No.PR.01.04/1.1/2632/2008 tanggal 17 September 2008 perihalpenyampaian draft RKA KL APBNP TA 2008 dari bagian Anggaran069 kepada Kepala Biro Perencanaan dan
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
8820
  • . ; Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yang diketahuiPPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas), melalui PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) meneliti kelengkapannya ;Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) menyiapkan SPMLS untuk ditandatangani PenggunaAnggaran dan dikirimkan ke Kepala DPPKAD selaku BendaharaUmum Daerah ;Berdasar SPMLS tersebut Kepala DPPKAD mengeluarkanSP2D yang dikirim ke Bank
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
8919
  • EDI JUNAEDI selakuSkretaris Dewan Kota Cimahi dan pelaksana dalamkegiatan tersebut sesuai dengan Surat Perintah.Bahwa benar menandatngani bukti pertanggungjawaban uang harian, biaya akomodasi dan uangtransportasi yang diberikan oleh terdakwa ERLISEKA FITRIANA, S.Sos.Bahwa benar saksi ketika melaksanakan perjalanandinas didalamnya 1 kamar terdapat 2 (dua) orangbegitu juga dengan Anggota DPRD Kota Cimahi.Bahwa benar saksi tidak pernah ditegur olehPengguna Anggran maupun Kuasa PenggunaAnggran ketika
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
16168
  • Wahyudin Alias Yudi yang memberitahu kepada Saksi bahwa diayang mengurus anggran pengadaan alat fitness untuk tahun 2014 ini keAnggota DPRD DKI Jakarta (sdr. Fahmi Zulfikar HASIBUAN).
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 9 Mei 2017 — AFRIZAL
5329
  • dankeseluruhan uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi JULIDAR darisaksi WAN KURNIA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah).Bahwa dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada Terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa yang membuatpertanggungjawaban bersamasama dengan saksi Ruslan Auhasba, saksiAsnawati, SE yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yangsebenarnya atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggran
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 17/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 9 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADHI THYA FEBRICAR, SH
Terbanding/Terdakwa : AFRIZAL
8424
  • Bahwa dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada Terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa yang membuatpertanggungjawaban bersamasama dengan saksi Ruslan Auhasba, saksiAsnawati, SE yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yangsebenarnya atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggran 2015 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan,dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi IWAN KURNIA, SE,saksi RUSLAN AUHASBA, SE dan
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
147383
  • Gunawan, Nurul Hasmi, S.Kom dan Muhammad Nawir, S.E.)yang memfasilitasi dengan menggunakan Event Organizer yang telah menerimauang/anggran Bimtek dan menggunakan uang yang telah diterima tersebutuntuk kegiatan Bimtek dimaksud yang penyelenggaraannya di laksanakan dibeberapa tempat, uang tersebut tetaplah suatu keuntungan, yang dalam hal iniakan dikaitkan dengan akibat dari unsur penyalah gunaan wewenang dalampertimbangan berikutnya;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADHI THYA FEBRICAR, SH
Terbanding/Terdakwa : RUSLAN AUHASBA, SE
7036
  • lengkap dan sah mengenalihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yangmengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada terdakwa karena jabatannya selaku PPTK telah menyetujulpertanggungjawaban atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggran
Register : 20-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 9 Mei 2017 — IWAN KURNIA,SE BIN TEDDY SUARDI
5422
  • Terdakwamemberikan uang kepada saksi AFRIZAL dan saksi JULIDAR untukdibayarkan kepada para penyedia jasa.Bahwa dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padaTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwamenyetujui pertanggungjawaban yang di buat oleh saksi RuslanAuhasba, saksi Asnawati, SE dan saksi Afrizal yang tidak sesuai denganHalaman 19 dari 402 PutusanNomor 12/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR realisasi pengeluaran yang sebenarnya atas Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggran