Ditemukan 17964 data
127 — 99
134 — 37
204 — 133
Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.
Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,
Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.
Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7
Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.
52 — 34
281 — 217
Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Pada positaangka 5 (lima), posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) yangpada pokoknya menyatakan bahwa sejak dilakukan ikrar Wakaf oleh H.Abdurrahman Bin Hasan (tahun 1994) tanah objek Wakaf (in casu tanahobjek sengketa Wakaf) terus dikelola oleh Pengurus Nadzir Desa Samillselama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada pihakpihak yang berkeberatan,dan baru pada tahun 2016 Tergugat dan para Turut Tergugatmemasuki dan menguasai tanah objek sengketa Wakaf
Bahwa pembuatan/penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIWAbdul Azis H. Anwar, BA mengandung cacat prosedur karena tidakdidahului dengan pemeriksaan dan penelitian secara cermat mengenaistatus hak atas tanah objek sengketa wakaf, terlebin pada waktu itu(tahun 1994) almarhum H.
Abdurrahman bin Hasan telahmengikrarkan wagaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sudah sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP42/2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 tentang WAKAF dansejak di ikrar wagaf oleh Wagqif H.
Abdurrahman bin Hasan (Suami) telahmengikrarkan waqgaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP 42/2006tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejak di ikrarwagaf oleh Wagqif H.
Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.
181 — 70
274 — 221
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/001/III/Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek wakaf kepada Penggugat dalam
256 — 177
Demikian sesuai denganSalinan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/60/KP .03/Tahun1991.Bahwa dengan kekuatan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf,Nomor: W.3/60/KP .03/Tahun 1991, obyek wakaf yang ditegaskan untukMasjid tersebut telah diajukan permohonan sertifikat Hak Milik padaKantor Pertanahan Kabupaten Malang, dan selanjutnya terbitlahS ertifikatHak Milik No,39 Tegalgondo, Kec.Karangploso, Kab.Malang, Gambarsituasi Nomor 6449, tanggal25 Nopember 1992, Luas 908 M2.
RAUDLATUL JANNAH Tegalgondo, sehinggaKepengurusan dan Pengelolaan tanah Waqaf yang peruntukannya untukMasjid dari Nadzir, selanjutnya diserahkan kepada Takmir Masjid.Dengan demikian PENGGUGAT saat iniadalah selaku Ketua dan WakilKetua Takmir Masjid yang bertanggungjawab atas segala aktifitas jugadalam hal bertindak dihadapan hukum.Bahwa PENGGUGAT selaku pengurus, yaitu Ketua dan Wakil KetuaTakmir Masjid yang hendak mengembangkan pembangunan Masjid JamiRAUDLATUL JANNAH Tegalgondo di atas Tanah obyek Wakaf
407 — 214
Muslimin binAnang Matarif kepada para nadzir / para penerima wakaf sebagaimanaHalaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2020/PTA.Smd12.13.14.15.16.AT18.akta ikrar wakaf No.
Bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat pada petitum 4bertentangan dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf menyebutkan;yang berbunyi: Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 pada tanggal11 Juni 1986;3.
diberikan izinoleh penerima wakaf sejak tahun 1986, para Tergugat bukan menguasaitanah wakaf seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat.Bahwa Para Tergugat tidak melawan hukum seperti yang dituduhkanoleh Para Penggugat atas tanah wakaf milik H.M.A.
pada waktu hari rayaidul fitri tahun 2019 berkunjung kerumah Tergugat Bapak KH.Hamri Hasyang mengatakan sudah tidak mengurus tanah wakaf milik H.Hursani danmenyerahkannya sepenuhnya kepada ahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
164 — 111
1.KH. M. Aniq Bin Muhammadun
2.H. Ali Munfaat Bin Marzuki
Tergugat:
1.Ketua Yayasan Wahid Hasyim
2.Kepala MTs Islam Pati
3.Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pati
4.Ketua STAI Pati
5.Abdul Muis Sholihin
6.H. Soffan
7.Masyhud, B.A
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pati
240 — 68
27 — 16
454 — 287
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter c dengan
kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut :
AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Moebin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat H. MUKTI;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kadr.Bahwa adapun katanya tanah wakaf telah bersertifikat atas nama Bitah,Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksi untuk membuat sertifikattanah wakaf tersebut;Bahwa selama ini masyarakat tahunya tanah tersebut tanah wakaf;SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman diKota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi tahu Tanah wakaf tersebut dahulunya tanah milik H.
Mukti);Bahwa Bitah dahulunya adalah sebagai pengelola tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut diwakafkan untuk dibangun musholla;Bahwa saksi tahu kalau tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk musholla daripak Zaid (Tergugat II);Bahwa Tanah wakaf tersebut sekarang ditempati Imam Ghozali, namun saksitidak tahu sejak kapan Imam Ghozali menempati di tanah wakaf tersebut;Bahwa saksi tahu, sengketa tanah wakaf ini pernah diupayakan damai, namungagal;Bahwa saksi tahu, saksi pernah melihat suratsurat proses
Mukti, Tergugat menempatitanah wakaf H.
Adapun tanah wakaf yang bersertifikat atasnama BITAH bisa terbit, Karena Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksiuntuk membuat sertifikat tanah wakaf tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Il Para Penggugat,terbukti bahwa tanah wakaf tersebut dahulunya adalah tanah milik H. Mukti yangmempunyai empat orang anak, bahwa tanah wakaf yang diperuntukkan untukmusholla berasal dari wakaf dari mbah Bitah (anak H. Mukti).
HM Wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan bahwa Wakaf yang telahdiikrarkan tidak dapat dibatalkan.
138 — 96
316 — 255
Bahwa sejak dilakukan Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada huruf a diatas sampai dengan tahun 2015, sertifikat wakaf Tanah Mushalla/MasjidAlMujahidin tersebut belum terbit, sehingga Sdr. Ali Usmanmendaftarkan Tanah Wakaf yang telah diikrarkan oleh Sdr. Usman Umartersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamamatan SumbawaBerdasarkan pendaftaran tersebut, maka Kepala KUA Kec. Sumbawa /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saat itu menerbitkan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf No.
Faisal,S.Ag selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf wilayahKecamatan Sumbawa.. Bahwa berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 35 peraturan pemerintah nomor42 tahun 2006 tentang pelaksanaanUndangUndang nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Sdr. H.
Faisal, S.Ag selaku kepala KUA/ PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sumbawa menerbitkan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut pada huruf b diatas karena saat ituAkta Ikrar Wakaf tidak ditemukan sedangkan pewakif atas nama sdr.Usman Umar telah meninggal dunia.. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr Ali Usman, H.
Eksepsi pada point No. : 1.ABahwa Penggugat sebagai salah satu keluarga, Salah satu PengurusMushalla Al Mujahiddin, RT. 04, Kelurahan Seketeng, serta sebagai masyarakat,berdasarkan UU RI Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Jo PP RI No. 42Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sertaperaturan Perundangan lainnnya, adalah mempunyai kapasitas, berhak dankepentingan dalam pengajuan Gugatan persoalan Wakaf ini yaitu PembuatanAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/1552/01
wakaf, Jo PPRI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentangWakaf, serta peraturan Perundangan lainnnya, bahwa siapapakah yangberhak / boleh mengajukan gugatan terhadap persoalan Wakaf, siapa yangdigugat.
473 — 291
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal terletak di jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan Sertipikat Hak Milik No. 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi tercatat diantaranya atas nama para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
Rahim Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;
Adalah tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim yang diperuntukan hanya untuk perkuburan keluarga;
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim;
Dalam Rekonvensi.
125 — 119
50 — 33
285 — 39
Terbanding/Tergugat I : SUTINO alias SUTINO YUSUF
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT SELAKU PPAIW
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA SEKOLAH MIM PASIRMUNCANG
72 — 56