Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 24-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
100 — 57
  • Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : AHADI ABDUL WAHAB HASBULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
71 — 50
  • Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN Bau
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
95 — 44
  • semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 11-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 70-K/PM.I-07/AD/IX/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — Riyanto Koptu NRP 31930522340572 Babinsa Koramil 0906-06 Samboja Kodim 0906/Tenggarong
113 — 51
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 11 Juni 2019 — AFRIZAL WAHYUDI, A.Md.IP ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
112 — 74
  • AFRIZAL WAHYUDI (linat Bukti P19 = T1), karena telah bertentangan dengan peraturan Menteri Hukum dan hakasasi Manusia Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2015 tentang tata carapenjatuhan hukuman disiplin dan sangsi administrative bagi pegawai dilingkungan kementerian Hukum dan asasi Manusia dan melanggarPeraturan pemeritah nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek serta melanggarasas asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kecermatan, asaske adilan, asas asas larangan berbuat Sewenang wenang.Menimbang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
124 — 20
  • pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat oleh karena Penggugat tidak mencapai target minimal yang telahditentukan;> Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 61 ayat (2) huruf m PeraturanPerusahaan tahun 20182020, sebelum dilakukan pemutusan hubungankerja oleh Tergugat, Penggugat telah mendapatkan teguran berupa suratperingatan I,II dan Ill secara berturutturut;> Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Perusahaan Tergugatmenyatakan Pekerja yang melakukan peningkatan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 September 2014 — ANDRIANSYAH VS P.T. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
78 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalampertemuan tersebut Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolakpelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan II (tiga) yangdikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Bahwa dalam pertemuanBipartite tersebut Para Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga menegaskan agarTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) (Bukti PR.20);26.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 26
  • dan air terjunLohokbagiohon; Bahwa saksi tahu Imtek yang ditarun oleh Pemerintah daerahmilik marga apa Milik dari tiga marga; Bahwa ketika pemerintah mengambil sumber air dari tiga margauntuk PDAM , apakah pemerintah sudah bayar pada tiga marga ,Pemerintah belum bayar , kalau sudah bayar tidak mungkin tiga margakeberatan pada pemerintah; Bahwa untuk menentukan kedudukan marga yang tertua ,termuda dan seterusnya siapa yang atur diatur oleh adat , diatur olehadat kalau buat sendirisendiri akan kena sangsi
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAJARIAH
2.SAHARUDIN als.H.SAHARUDIN
3.AHMADUN
4.FATHURRAHMAN
5.MUHAMMAD FAHRUL AZMI
6.KAMILUDIN
7.Misdin
Tergugat:
1.HJ.SAPIAH
2.Usman
3.Abdul Rahman
4.Nurhasisah
Turut Tergugat:
1.Baharudin
2.Junaedy Surya Negara,SH.M.Kn
3.Baiq Lily Chaerani,SH
4.IBNU KUSTOWO
5.Latifa,SH.M.Kn
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara
73 — 52
  • istripertama (Inaq Kamahar) sebab Rumah Hj.Sapiah ( T1) sampai T 4dengan Rumah Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) salingberdekatan Sehingga apa yang di lakukan oleh Hyj.Sapiah ( T1) sampaiTergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) Adalah PerbuatanMelawan Hukum yang berusah menyembunyikan kebenaran, Oleh karenaitu. perbuatan tersebutatau akta PJB, Kuasa Menjual dan AJB = harusdibatalkan Demi kebenaran Hukum yang berlaku maupun Norma Agamadan bila perlu T1, T2, T3, T4 dan T.T1 di berikan Sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 02-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Februari 2017 —
97 — 30
  • Dikarenakanmenyangkut nama baik saya Pa. .......... sangsi dan konsekuensi sayaakan terima, Tapi mengingat akhir bulan ini barang diganti sekiranyaodada kebijaksanaan dan mempertimbangkan penjelasan saya. ......... .Halaman 31 dari 50 Hal.Putusan No.264/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jkt.Pst17.18.19.20.Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti BAHWA PENGGUGATMENGAKUI SECARA JELAS DAN NYATA MELALUI SURATELEKTRONIK (EMAIL) TANGGAL 16 MARET 2015 BAHWA TELAHTERJADI DUGAAN TINDAK PIDANA/TINDAKAN KESALAHAN BERATYAKNI
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 63/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 18 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. SURYA INDAH JAYA diwakili Direkturnya YENNY Diwakili Oleh : PRICILIA PRISCA, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat : PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
134 — 42
  • Seharusnya,Penggugat menggunakan penerjemah yang sudah disumpah dan mendapatsertifikat serta Surat Keputusan dari Gubernur, karena kontrak adalah dokumenpenting yang mengandung konsekuensi hukum sehingga pabila diterjemahkansecara bebas akan dapat mengakibatkan sangsi hukum.Terjemahan bebas sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat menimbulkankerancuan interpretasi hukum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur(obscuur libel).
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 19-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN POSO Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pso
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.Ny. Jamalia Binti Lasamu Damapolii
2.Tuan. SAFRIN BIN LASAMU DAMAPOLII
3.Ny. RIANO BINTI LASAMU DAMAPOLII
4.Ny. INDRAWATI BINTI LASAMU DAMAPOLII
Tergugat:
Bank Rakyat Indonesia Cq Kantor Cabang Pembantu Ampana
Turut Tergugat:
Ny. Dewi Murtafia Estetika Rini, SH., MKN
83 — 18
  • Bahwa apabila Tergugattidak taat dengan undang undang A quo dan Undang Undang Lain yang adakaitan dengan Perbankan maka selain sanksi Pidana juga ada sangsi dendaminimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);19.Bahwa tindakan tergugat dengan cara menghalang halangi paraPenggugat dalam mengambil obyek sengketa padahal utang kredit Alm.MUHIDIN Bin DAMOPOLII telah lunas bertentangan Pasal 49 Ayat 2 Huruf (B)Undang Undang Nomor; 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor; 07 Tahun 1992
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — SURANTINI VS PT. NIAGATAMA ARSARAYA
182 — 73
  • satpam di Hotel Grnad Candisaksi tidak mengamati apakah Penggugat datang apa tidak ;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 tahun 2002 satpam harusmemenuhi asas legalitas sebagai satpam ;Bahwa untuk pembinaan satpam dibagi 2 yaitu untuk Satpam PNSmengenai hubungan kerja tunduk pada UndangUndang PNSnya danuntuk Satpam pada swasta itu hubungan kerja dan sistem kerja tundukpada UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa satpam yang tidak mengikuti sosialisasi dalam Berita ditelegram itutidak menyebut adanya sangsi
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 30-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Krg
Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
SRIKANAH, SH
Terdakwa:
ADI BUDIARTO Alias BUDI JENGGO Bin Alm. HADI PUJOSUTOYO
114 — 16
  • Sangsi hukumnya sesuai dengan pasal 25 huruf(b) jo pasal 32 ayat (1) pidana penjara selamalamanya 1 ( satu) tahundan atau denda setinggitingginya Rp 1.000.000, ( satu juta rupiah ).Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan2.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
219 — 198
  • harian atau Pelaksana tugas untukmelaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;Menerbitkan izin,dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai denganPeraturan PerundangUndangan;Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalammenjalankan tugasnya;memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayahkewenangannya;Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atasKeputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; danMenjatuhnkan sangsi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hernan Kamdani alias Kam How Giok Diwakili Oleh : Tjutjut Suliyatno, S.H., Rita Wati, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Sriyati Diwakili Oleh : Tjutjut Suliyatno, S.H., Rita Wati, S.H.
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Panin, TBK, KCU Menara Imperium Special Asset Management
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian ATR BPN C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bekasi C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi
108 — 46
  • Sembilan Desember Dua Ribu Tiga Belas) jangka waktupinjamanselama 180 (Seratus delapan puluh) bulan atau 15 (Lima Belas) Tahun,Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 628 /PDT/2020/PT.BDG.terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 (sembilan Desember qua ributiga belas) sampai dengan 9 Desember 2028 (sembilan Desember duaribu dua puluh delapan) adalah kesepakatan awal yg mengikat dan apayang dituangkan dalam Perjanjian Kredit tersebut mempunyai kekuatanhukum, mulai jangka waktu, denda keterlambatan dan sangsi
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 09-04-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 75-K/PM I-07/AD/IX/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — Terdakwa-I : Supriyanto Praka / 31060814030685 Ta Kompi Tank Denkav-1/MTC Terdakwa-II : Salomo Solin Praka / 31060837970685 Ta Kompi Tank Denkav-1/MTC
98 — 44
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara , sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA DOMPU Nomor 0627/Pdt. G/2013/PA. DP
Tanggal 27 Februari 2014 — PEMOHON M e l a w a n TERMOHON
56 — 19
  • Dalam pelaksanaan pasal tersebut, seorang ayah yang dinilaibertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan jika tidak memberikan atau melalaikan dapatdituntut secara pidana;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana tersebut, dalam prakteknya seorang ayahyang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena menelantarkan anak yakni lalaimemberikan nafkah kepadanya dapat dituntut dan mendapatkan sangsi dengan tujuan sebagaiterapi dan memberi efek jera.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Terdakwa
115 — 44
  • no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah keduadengan UU No.17 tahun 2016Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anakuntuk diberikan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
190 — 121
  • pemilik yang tidak menguasai tanah adalahdiiklaim sebagai tanah negara, karena kesalahan pada subjek danobjeknhya, mungkin tidak menguasai secara fisik karena adaperjanjian dengan orang lain, ada perjanjian hukum tertentu, apabilatidak menguasai sama sekali, yang menguasai wajib melaporkan(kententuan konversi) meskipun tanah tersebut dikuasai oleh oranglain, ada perjanjian tanpa jangka waktu, atau bisa memberikan kuasakepada orang lain untuk laporan, yang melaporkan diproses yang tidakmelaporkan kena sangsi