harus diatasnamakan 9 (sembilan) orang, yakni atas nama Penggugat1, Penggugat 2 dan ke7 (tujuh) orang anak Penggugat 1 lainnya vide Bukti: P9;Surat dari Notaris Achmad Kiki Said SH tanggal 6 Oktober tahun 2017; adalah berasaldari pihak Badan Pertanahan Nasional, sehingga oleh karenanya pihak BadanPertanahan Nasional Jakarta Selatan yang memiliki kompetensi relatif untukpenerbitan Sertifikat Hak atas tanah dimaksud, ditarik menjadi pihak TurutTergugat dalam perkara perdata a quo, agar tidak menjadi polemik

Pariwisata (Weekuri) di Desa KalenaRongo dan Desa Manganipi Kecamatan Kodi Utara KabupatenSumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Acara Penandatanganan BeritaAcara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk KepentinganLokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan DesaMangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,yang dihadiri oleh 30 orang;1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012yang isinya tentang Adanya Polemik

Bahwa setelah terdakwa memposting berita yang diduga bohongtersebut terdakwa memberikan klarifikasi, dimana alasan terdakwa karenatakut postingan terdakwa menimbulkan polemik; Bahwa setelah terdakwa mengeshare berita yang diduga bohongtersebut terdakwa mendapatkan teror dari orang tidak dikenal dengan katakata sebentar lagi ditangkap, kampret lu, mampus lu karena terdakwamenyadari ada yang kontra dengan terdakwa; Bahwa terdakwa menduga orang yang memberikan teror kepadaterdakwa adalah orang yang

Bahwa setelah terdakwa memposting berita yang diduga bohongtersebut terdakwa memberikan klarifikasi, dimana alasan terdakwa karenatakut postingan terdakwa menimbulkan polemik; Bahwa setelah terdakwa mengshare (menyebarkan) berita yangdiduga bohong tersebut terdakwa mendapatkan teror dari orang tidak dikenaldengan katakata sebentar lagi ditangkap, kampret lu, mampus lu karenaterdakwa menyadari ada yang kontra dengan terdakwa; Bahwa terdakwa menduga orang yang memberikan teror kepadaterdakwa adalah

LURUHmengunggah gambargambar tersebut terdakwa JARWOTO BIN LURUHmemposting tulisan kedalam grup WhatsApp tersebut dengan tulisan kawalHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN BbsHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bbsterus KPU dan BAWASLU diseluruh pelosok.... masa pemilu di NKRI yangnyoblos orang cina;Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memposting berita yang didugabohong tersebut untuk memberikan klarifikasi dan terdakwa juga merasa takutpostingan terdakwa akan menimbulkan polemik

Mengingat hanya keMudhorotan dan dosadosa yang kami lakukan selamapernikahan, maka berdasarkan itu semua Penggugat memohon KepadaMajelis Hakim untuk kiranya tidak membiarkan polemik Rumah Tanggakami ini terus menerus berlangsung, Penggugat tidak ingin terus menerusberbuat dosa dengan tidak melayani Suami dengan baik;3 Penggugat sungguh sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan denganTergugat;Untuk itu. dengan segala hormat, mohon kiranya bapak hakim dapatmengabulkan gugatan cerai saya ini;Bahwa

Bahwapertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat dan tidak cermat, olehkarena baik Pembanding semula Penggugat, AnakAnak Pembandingsemula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun KeluargaBesar Terbanding semula Tergugat sangatlan keberatan atasperkawinan antara Terbanding semula Tergugat dengan Terbanding IIsemula Tergugat Il, dimana sampai saat ini terjadi polemik di KeluargaBesar Terbanding semula Tergugat mengenai perkawinan antaraTerbanding semula Tergugat dengan Terbanding II semula

/Pejabat Kepala Desa Penglatan (20012002), Bapak MadeNarisa,SE.(20022013), sampai Perbekel Bapak Nyoman Budarsa /Tergugat, atau sebelum gugatan dalam perkara aquo diajukan, tidakpernah adamasyarakat yang memasalahkan, termasuk PenggugatHalaman 11 dari 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 189/Pdt/2017/PT DPStidak pernah mengajukan keberatan, sehingga wajar dan beralasankalau polemik yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2016, dan tanggal22 April 2016, Tergugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat,karena

AHMADtanggal 9 April 2020 adalah Keputusan Kepala Desa Bolo Nomor:01/X1I/2018tentang pemberhentian PENGGUGAT Perangkat Desa Bolo KecamatanMadapangga tertanggal 01 November 2018, padahal surat tersebut sudahdinyatakan tidak sah, oleh Camat Madapangga mengeluarkan surat Nomor42.6/15.0/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal laporan terkait polemik atasKeputusan Kepala Desa Bolo Nomor 01/XI/2018 tentang pemberhentianPENGGUGAT kemudian ditindaklanjuti surat Nomor : 42.6/99/15.0/IV/2020perinal permohonan

Bima;Bahwa selanjutnya DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAmengeluarkan surat Nomor:414.24/289/06.16/2020 perihal PenegasanTentang Keputusan Pemberhentian Sekdes Bolo yang ditujukan kepadaKepala Desa Bolo yang berbunyi sebagai berikut : Sehubungan dengandengan adanya polemik tentang Keputusan Kepala Desa Bolo No. 01/X/Tahun 2018 tentang pemberhentian Saudara Anas Indriadi, S.Pd PerangkatDesa Bolo Kecamatan Madapangga tanggal 1 November 2018, dengan inidisampakan halhal sebagai berikut :1.

tersebut maka dalil tersebut dinyatakan terbuktisehingga masa kerja Penggugat diperhitungkan sejak tanggal 20 Februari 1993, dengandemikian, masa kerja Penggugat seluruhnya adalah 17 tahun lebih tetapi kurang dari 18tahun ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo menghukum Tergugatmembayar sejumlah uang kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal 56 UndangUndangNomor 2 tahun 2004 putusan mana merupakan jenis perselisihan hubungan industrialyang dapat diajukan kasasi maka untuk menghindari polemik

Bahwa terdakwa sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, sehinggaapabila Terdakwa diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya makadikawatirkan hal itu akan menimbulkan polemik (permasalahan ) baru tentang statustahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, apakah dianggap tidak pernah adaataukah justru dapat dijadikan dasar hukum oleh Terdakwa (keluarga terdakwa)untuk menuntut ganti rugi kepada Negara, pengaturan hal tersebut

;e Bahwa, disamping gugatan perdata atas Tanah objek sengketa yang diajukanoleh masyarakat kepada PTPN XII, juga terungkap dalam persidangan, adanyafakta hukum tentang persoalan ini pemah di tangani oleh Tim Klarifikasi danTim Kiarifikasi merekomendasikan tanah tersebut di kembalikan pada rakyat,artinya perkara ini masuk wilayah perkara perdata bukan pidana:e Bahwa permasalahan Retroaktif menjadi Polemik dalam sistem hukum diindonesia, juga dalam kaitannya dengan hukum pidana, balk formil danmateriel

Harta gono gini berupa satu unit rumah yg baru beberapa bulanangsuran di perumahan GRAHA SLARAS cikaret yang beberapa minggu inimenjadi penambah polemik di rumah tagga kami dengan kehadiranperempuan lain yang dengan mudah memakai pasilitas tnpa saya ketahui.Dengan di ketemukan bukti baju permpuan beberapa stell. Mukena. Resik vHalaman 8 dari 24, Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2018/PA.Cbnlulur mandi. D tambah dr keterangan anak kami yg beberapa kali di ajakmenginap bersama perempuan tersebut.

Subjek Gugatan Campur Aduk dan Tidak Jelas;Bahwa Penggugat telah menciptakan polemik tanpa dasar terlalumengadaada serta telah kehilangan arah untuk menentukan subjekgugatan, karena:Bahwa Tergugat II menduga Penggugat mengajukan gugatan ini dilandasidengan itikad yang tidak baik, karena dugaan Tergugat II terbukti bahwaalasan Penggugat mengajukan gugatan ini didasari dengan Penggugatmempunyai 3 (tiga) bidangbidang tanah berdasarkan:e Sertipikat Hak Milik Nomor 1618 Surat Ukur Nomor 12820/1997 luas490

dipenuhinya suatu tata cara;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersngkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

INE, sehingga Majelis Hakim berpendapat untukmenentukan siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut serta untukmenghindari polemik yang akan timbul di kemudian hari cucucucu dari Alm.BARUGA Als AMBO KANDORA dan Alm. INE selain HATUA (Tergugat )),SAING (Tergugat Il), Hj. HASNAH (Tergugat Ill), H. RUSDIN (Tergugat IV),MINA Als ROSMINA (Tergugat V) dan ECCE Als RUKMINI (Tergugat V1) yaituNUHUNG KANDORA (anak dari Alm. KANORA), ROSMINA RAHING (anak dariAlm. RAHING) dan ROSDA (anak dari Alm.

Bukan karena adanya prosespenyidikan yang masuk dan intervensi di tengah terjadinya persoalankontoversial dan polemik terhadap peraturan perundangundangan yangmendasari pemberian uang jasa pungut tersebut;.

Bahwa setelah pemberian tersebut terjadi polemik di media massamaka saksi Drs. MUSYAFAK ROUF sebagai Ketua DPRDmengembalikan uang 720 juta tersebut kepada Terpidana Il danselanjutnya uang tersebut dimasukkan ke APBD;c. Bahwa menurut peraturan PP No.65 Tahun 2001, jo. KeputusanMendagri No.27 Tahun 2002 jo.

Kemudian setelah tunjangan perumahan dinaikkan menjadiRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kenaikan tunjangan tersebut menimbulkanpolemik yang luas ditengahtengah masyarakat khususnya di level parapenyelenggara negara, maka setelah mempertimbangkan polemik yangsemakin meluas tersebut, Pemohon Kasasi menangguhkan pencairantunjangan perumahan. Kemudian setelah uji materi!

Bahwa hal tersebut menimbulkan polemik baru karena berpotensimenimbulkan ketidakpastian terhadap status tanah tersebut, dan tentusangat merugikan Penggugat karena objek tanah tidak dapatdimanfaatkan oleh Penggugat sebagai yang berhak menurut hukum(berdasarkan putusan pengadilan) akibat status tanah yang belumterdaftar atas nama Penggugat;6.

Karenanya, dalam menilai suatu rumah tangga yang pecah, cukupdilihat faktafakta hukum yang ada tanpa perlu menimbang siapa yang salah(Siapa berbuat apa) dan mempertimbangkan akibatnya serta ada tidaknyakemungkinkan untuk dapat merukunkan mereka kembali;Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyataterjadi polemik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimanaPemohon dan Termohon sering atau setidaktidaknya pernah berselisin danbertengkar.

ditunjukkan oleh KepalaDesa absensi tersebut sehingga itu menjadi dasar tim untuk mengingatkankepada panitia ada fakta baru ; Bahwa ternyata dalam persuratan ada di fasilitasi oleh Camat, tidak adatindaklanjut, maka kita menyarankan telaah kepada Bupati untuk menundapelaksanaan itu, karena panitia telah gagal ; Bahwa banyak warga masyarakat yang memberikan kesaksian, jadi waktudemo bahwa Abdul Wahed benar adalah perangkat, kitapun juga adapertemuan di kantor benar adanya ; Bahwa muncul dinamika atas polemik

denganPeraturan Daerah Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan BupatiSumenep Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2020, maupun Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2019 tentangPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penerbitan objek sengketa a quoadalah adanya keberatan dari salah satu Bakal Calon Kepala Desa, atas nama Abd.Wahed, terkait dengan polemik

minggu kemudian TERGUGAT meminta ijin kepadaPENGGUGAT untuk merantau dan menyambung hidup di Kalimantan bersamatemantemannya, lalu atas permintaan TERGUGAT seketika membuatPENGGUGAT kecewa dan marah mengingat TERGUGAT tidak memikirkanpertumbuhan anakanak yang masih membutuhkan sentuhan kasih sayang dandidikan dari seorang Ibu malahan lebih memilin untuk merantau bersama temanteman, hal ini juga menjadi puncak amarah, perselisihan dan pertengkaranantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;Bahwa atas kemelut dan polemik