• HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas InsaniAbadi (PT.

  Pasal 76 ayat 4 dan 5 UU No. 40 thn 2007 ttg PT.Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua PemegangSaham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu,RUPS dapat diadakan di manapun sebagaimana dimaksud ayat 3.Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat mengambilkeputusan jika keputusan itu disetujui secara bulat ternyata tidakterpenuhi.5.

  Tan Kamello, SH, MHyang menyatakan apabila RUPS HIA 2007 dan RUPS 2008 tidaksah, maka RUPS PT HIA 2008 dan selanjutnya juga tidak sah dantindakan Kepengurusan yang dipilin berdasarkan RUPS tersebutmerupakan tindakan melanggar hukum, Majelis Hakim tidaksependapat dengan keterangan ahli tersebut karena belumadanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa RUPS PT HIA 2007 dan 2008 tersebut tidaksah;Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas salah dan keliru,karena :12.4.1

  Petrus Yusuflah sejak RUPS PT HIA 27 Febr.2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007, Notaris Henry Sinaga, SH, bahkanhasil RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 Notaris HenrySinaga, juga tidak sah, sehingga dr.

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• Bukti T-8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;23. Bukti T-8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;24. Bukti T-8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;25. Bukti T-8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;26. Bukti T-8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;27. Bukti T-8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;28.

  Bukti T-8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;29. Bukti T-8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T-8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31. Bukti T-8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;32. Bukti T-8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33. Bukti T-8.l : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;34.

  ;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

  RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safi;Hal 31 Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Sby.34.

  Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31.Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;32. Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33.

  ;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSafii;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safi;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

  RUPS LB Tahun 2017 untukSafii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSafii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

• hukum Direksi PT Sac Nusantara yang didasari RUPS yang sah,adalah Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPS yan g dihadiri alm Tuan RudyMax Gustav saat hidup.

  terpenuhi sehingga dengan demikian RUPS sah untukmengambil keputusan.6 Bahwa harus ditolak dahl Penggugat yang menyatakan bahwa sejakmeninggalnya Alm.Rudi Max Gustav Schulz tahun 1997 Tergugat Iselalu gagal melaksanakan RUPS dengan alasan 86,42 % pemegangsaham tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam RUPS.

  dimana dalamPenetapan Kuorum RUPS dinyatakan bahwa RUPS hares dilaksanakan dalamtenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

  C16564 HT,01,04TH99tanggal 17 September 1999.sehingga dengan demikian meskipun Penetapan Kuorum RUPS yangdikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( dimana 8 tahun kemudian)dinyatakan batal oleh Pengadilan yang sama, namun putusan tersebut tidaklagi mempunyai implikasi terhadap keabsahan dari Keputusan RUPS yangtelah selesai dilaksanakan.e Bahwa antara Penetapan Ijin Kuorum RUPS dengan Keputusan RUPS sendirimerupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda.

  Bahwa antara satu RUPS dengan RUPS lain yang diselenggarakan olehTergugat I mempunyai ketentuan kuorum dan kepentingan yang berbedabedaserta dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya, dan lagi pulaTergugat I bisa saja melaksanakan RUPS kapanpun sepanjang diperlukan bagikepentingan Perseroan (vide : Pasal 78 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007),sehingga sepanjang RUPS yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuankuorum yang diatur dalam Undang undang dan Anggaran Dasar Perseronmaka RUPS yang dilaksanakan

• Isoliani Ginting,SH selaku Notaris untuk menyerahkan datadatamengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibuatkanAkta.

  saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

  dalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS, serta ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Acaramengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.

  Garduh KecamatanKarang Tengah Kabupaten Cianjur, namun di dalam Risalah Rapat terterabahwa bahwa RUPS dilaksanakan di Kantor JI. Aria Wiratanudatar Nomor 25Kelurahan Muka Cianjur, artinya RUPS tidak dilaksanakan di tempatkedudukan Perseroan sebagaimana yang termaksud di dalam AnggaranDasar PT.

  Sepengetahuan pelapor setelah 30(tiga puluh) hari pelaksanaan RUPStersebut seharusnya hasil RUPS diberitahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI untuk didaftarkan menjadi data Perseroan yang tercatat padaKementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi hasil RUPS tersebutternyata tidak didaftarkan, yang berarti Sdr.

• Arnold Gultom hasil dari RUPS yang tidak sahkarena RUPS tanggal 28 Juni 2003 dilaksanakan dengan tidak memenuhikuorum, hanya dihadiri oleh 11,58 % pemegang saham tidak dilanjutkandengan RUPS Kedua atau Ketiga sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.. Bahwa selama sdr.

  Ivan Doli Gultom pada waktu pengangkatanpertama karena RUPS tanggal 25 Oktober 2005 dilaksanakan berdasarkankehendak pribadi sdr. Arnold Gultom untuk menggantikan kedudukannyaselaku Direktur Utama.Selanjutnya dalam pasal 94 ayat (1) menyatakan Anggota Direksi diangkatoleh RUPS. Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organperseroan lainnya atau pihak lain.

  President Taksi tidak adapengurusnya (vacuum).Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom mengadakan RUPS pertama tanggal 1Maret 2011 kemudian dilanjutkan tanggal 18 Maret 2011 untuk RUPS keduadan akhirnya untuk RUPS ketiga mengajukan permohonan ke PengadilanNegeri Jakarta Timur yang mengatasnamakan Direktur Utama PT. PresidentTaksi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim yang menyidangkanpermohonan tersebut ternyata mengabulkannya.

  President Taksi (Penggugat) untuk menyelenggarakan RUPS tahunansekaligus pemilihan Pengurus PT. President Taksi yang sah untuk periode2012 s/d 2015 sehubungan PT. President Taksi dari bulan Nopember 2008sampai dengan saat ini tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan.Menyatakan putusan tentang pelaksanaan RUPS tahunan untuk memilihpengurus PT.

  Soepriyadi MM.., CS sebagaiPara Penggugat, sedangkan Objek gugatan perbuatan melawan hukumadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

• 529, vi) Addendum Perjanjian Kredit 529, dan (vii)Perjanjian Kredit 924, HANYA DIDASARKAN DENGAN 2 (dua)PERSETUJUAN RUPS yaitu :1) Akta Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 1"); dan2) Akta Berita Acara RUPS Nomor 29 tanggal 27 April 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 29)Bahwa masingmasing persetujuan RUPS tersebut, menentukan batasmaksimal

  Bahwa selain itu, baik Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29secara spesifik menyebutkan bahwa persetujuan RUPS tersebut jugatermasuk dalam hal kapan Direksi mendapatkan persetujuan untukMengajukan Permohonan.

  persetujuan olehAkta RUPS Nomor 29 untukpinjaman Rp.5 .mengajukan permohonanmilyar pinjaman.terpenuhi)Tambahan Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 3.000 Rp 8.000 Kredit Akta RUPS Sudahmelewati jumlah yangdum 2 disetujui Akta RUPS Nomor 29Pinjaman Nomor 29TetapTambahan Akta RUPS Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 1.000 Rp 9.000 Kredit Nomor 29 sudahmelewati jumlah yangdisetujui Akta RUPS Nomor 29dum 3 .PinjamanTetapPerjanj Akta RUPS Jumlah tambahanan Rp 1.000 Rp 10.000 Installment Nomor 29 pinjaman sudah

  Bila ada Klausule seperti itu , maka tidak perlu akta RUPS.

  milyar Rupiah) disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuaidengan Akta RUPS Nomor 29;6) Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;7) Perjanjian Kredit No :924/ PK IL/ XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015,dimana Tergugat memberikan kredit atau pinjaman sebesarRp1.000.000.000 (satu) milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Menimbang, bahwa sedangkan dalildalil Penggugat yang disangkaloleh Tergugat

• Nomor 334 K/Pdt/2015 Dengan demikian, mengingat RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007sabagaimana dituangkan dalam akta RUPS ke2 Nomor 2 tanggal 1 oktober2007 hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) saham yang telahdikeluarkan atau kurang dari 2/3 (kurang dari 66,66 % (enam puluh enamkoma enam puluh enam persen) maka RUPS dimaksud tidak mencapaikuorum untuk melakukan perubahan modal dasar sehingga RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, olehkarena itu Rapat Umum pemegang

  saham tanggal 1 oktober 2007 yangdituangkan dalam akta RUPS ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuatdihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 a quosebagaimana diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertuang dalam KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

  Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenaiketidakabsahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan olehTergugat I, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak bolehmerugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelengaraan RUPS ke2tersebut samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VII danTergugat VI secara yuridis samasekall tidak turut terlibat dalampenyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak relevan dantidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan

  mengikat sertamenyatakan pula Akte RUPS tersebut batal demi hukum.Adapun kesalahan/ kekeliruan putusan Pengadilann Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salahmenerapkan hukum perseroan tentang keabsahan RUPS ke2 Tergugat (PT.Kodeco Timber) Tanggal 1 Oktober 2007 itu dapat dilihat dalamfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

  Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

• Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

  Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

  makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

  ) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

  yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

• Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

  Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

  Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

  berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

• Irja Sehati Utama diselenggarakanpada 31 Oktober 2018, PENGGUGAT pandang sebagai surat panggilanyang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat

  Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebutmemiliki jangka waktu 25 hari;23.Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang menyatakan :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerima suratUndangan RUPS PT.

  Irja Sehati Utama ;Menimbang, bahwa bukti T3 adalah Surat undangan RUPS PT.

  Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

  kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat :Menimbang, bahwa Penggugat telah diundang secara resmi untukmenghadiri RUPS PT.

• Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

  Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

  Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

  RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

  Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

• Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan undang undang, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.

  Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar harian di Tarakan dan di daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;6.

  Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ke tangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar perseroan sesuai Akta No 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah dengan Akta No 49 tanggal 14 September 2001;7.

  Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang ditimbulkan oleh keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan modal dan tentang perubahan susunan pengurus dan dewan pengawas sebesar Rp. 23 milyar (dua puluh tiga milyar rupiah);9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 471.000 (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

  (lihat Undang Undang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

  Tahun 1995 yang memberi penjelasantentang pengertian kuorum RUPS sebagai berikut :Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untukmufakat.

  Keputusan RUPS PT.

  PEMANGGILAN RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA PT GUSHERTARAKAN;27.

  Terbatas, telah diatur tentang tata cara dan penyelenggaraan RUPS;Bahwa pada dasarnya RUPS diselenggarakan dengan kehadiran pemegang saham (2+ 1 pemegang saham), akan tetapi jika agenda penyelenggaraan RUPS untukmerubah AD / ART maka pemegang saham yang hadir minimal 2/3 ;Bahwa jika tidak tercapai kuorum untuk menyelenggarakan RUPS yang pertama,maka perseroan melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS yang keduadengan berita acara RUPS yang pertama tidak tercapai kuorum;Bahwa jika penyelenggaraan

• dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.14.

  (selanjutnya disebut sebagai RUPS 29 September)16.

  berdasarkan keputusan RUPS, selanjutnya Tergugat kembalimelakukan pemanggilan RUPS melalui surat Nomor: 47/S/KHARRR/VIII/2020tertanggal 29 Agustus 2020 untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 2September 2020 bertempat di Kantor Hukum H.

  A Rustam Ritonga, SH., MH &Rekan, dimana pemanggilan RUPS tersebut hanya berjarak 4 (empat) hari daritanggal diadakannya RUPS dengan tidak jelas menyebutkan agenda mataacara rapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS

  dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Selanjutnya pada 11 September 2020 Tergugat kembali melakukanpemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 29 September2020 bertempat di Kantor Perseroan dengan tidak jelas

• Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggarandasar, dan/atau ;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

  I/PEMOHONASAL untuk seluruhnya;Permohonan a quo RUPS luar biasa PT.

  Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

  Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Bahwa, dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Bahwa, dalam hal Direksi maupun Komisaris tidak melakukanpemanggilan maka pemegang saham dapat menyelenggarakan sendiriRUPSLB dalam jangka waktu yang ditentukan

  Adanya kepentingan yang wajar;Menimbang, bahwa menurut pasal 78 Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

• untuk melakukan RUPS tahunan..

  Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

  Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

  Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

  Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

• Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan, Pasal 79 ayat (1)jo.

  RUPS TahunanMenurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan:e Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,e Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

  dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jJumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwayang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.31.Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,PENGGUGAT melalui Surat Nomor

  P/2012/PN.Jkt.Sel., Penggugat telahmembuat undangan pemanggilan RUPS dan RUPS LB di Surat KabarMERDEKA, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 (Bukti T V/VI5) ;Bahwa RUPS/RUPS LB Tergugat telah diselenggarakan di Board RoomHotel Four Season Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, pada hariJumat, tanggal 10 Mei 2013. Dan dihadiri oleh Direksi dan DewanKomisaris Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta Penggugat (Bukti T V/VI6).

  Sementaraitu agenda RUPS / RUPS LB atas undangan Penggugat (berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012) tidak berjalan dengan baikkarena para pemegang saham Tergugat tidak mencapai suatu katasepakat mengenai materi agenda RUPS/RUPS LB. Dengan demikiandalil dari Para Penggugat aquo patut untuk diabaikan ;11.Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawanhukum jo.

• Vinytexuntuk dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.Vinytex, yaitu melalui Surat Pemohon No. 1084/AW/I/2013,tertanggal 15 Januari 2013, Perihal: Permintaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex Pasca Pailit (BuktiP15);Bahwa atas permintaan RUPS PT. Vinytex tersebut di atasoleh Pemohon kepada Termohon, maka dalam jangka waktupaling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan a quomaka Termohon selaku Direktur PT.

  Vinytex yaitu melalui Surat No. 1087/AW/II/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Perihal: PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex (BuktiP16) namun Termohon tidak memenuhi undangan RUPS PT.Vinytex tersebut sehingga RUPS tidak dapat diteruskan karenatidak Kuorum sebagaimana tersebut dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex tertanggal 15Februari 2013 (Bukti P17);Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran DasarPT.

  Vinytex (Vide Bukti P1) dengan tidak hadirnya Termohonselaku Pemegang Saham pada RUPS PT. Vinytex,mengakibatkan tidak tercapainya Kuorum RUPS PT. Vinytex,karena berdasarkan Anggaran Dasar PT.

  Vinytex tersebut,RUPS baru dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehPemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sahyang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Kuorum RUPS PT.Vinytex baru dapat tercapai bila Pemohon dan Termohon hadirdalam RUPS PT. Vinytex, hal ini disebabkan karena PemegangSaham PT. Vinytex hanya 2 (dua) orang yaitu Pemohon danPT. Vinytex, dan tidak ada Pemegang Saham PT.

  menetapkan pemberian izin kepada Pemohonmelakukan sendiri pbemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 80 ayat (1) UUPT adalah mengenai permohonan jjinuntuk dilakukan RUPS karena Direksi atau Dewan Komisaris tidakmelakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang Saham,jadi dengan demikian jelas bahwa ketentuan pasal ini tidak dapatdijadikan dasar untuk Permohonan Pembubaran Perseroan;c.

• Nomor 2096 K/Pdt/201316.Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhetinkan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menyebutkan alasannya;Ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Ayat (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;Ayat (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Bahwa, tindakan pemberhentian

  Jombang, KabupatenJombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUPS LB yang telahmemutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan denganhormat Bapak Ong Jimmy Angesti, sebagai Direktur UtamaPerseroan terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2)menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR 2);Hal. 9 dari 31 hal.

  USI melalu) RUPS LBtertanggal 8 September 2011;14. Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LBtersebut adalah keputusan semua pemegang saham, sekalipundalam pelaksanaannya yang hadir dalam rapat tidak semuapemegang saham. Setelah pelaksanaan RUPS LB yang sahtersebut, maka putusan rapat haruslah dianggap keputusan semuapemegang saham, yang mengikat ke luar dan ke dalam;15.

  Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan prosesdan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yangsempurna karena: Terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai DirekturUtama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011,sebagaimana Surat Nomor 117/HS/VIIV2011, dimana dalam Surattersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitutentang (1) Penggantian Direktur Utama; dan (2

  Sun Star sebagai pihak yang digugatdalam perkara ini karena akibat dari adanya RUPS LB juga berimplimentasaikedalam dan keluar, maka dari adanya RUPS LB juga berakibat pula bagiSun Star International, hal mana lah nyata di sebutkan dalam YurisprudensiHal. 25 dari 31 hal. Put.

• Bahwa sesungguhnya untuk melakukan perubahan Akta Perseroan itu harussesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD Perseroan maupunberdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitumelauli RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa ; b. Bahwa yang menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dalam pasal79 ayat 1, adalah Direksi dengan didahulu! pemanggilan RUPS.

  Trias Manggala Indah ; Padahal apabila merujuk pada Pasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa RUPSterdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

  TriasManggala Indah ; Jangankan menerima pembayaran deviden dari sisa kekayaanhasillikuiditas, mendapat panggilan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) saja tidak pernah, padahal jika mengacu pada ketentuanPasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (PT) menyatakan bahwa RUPS terdiri atas RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

  Tanggal RUPS ; 22222022 2222 n nnn ene neb. Tempat RUPS ; 2222 22 none en nn nn nnn nnn nnn nnnWaktu RUPS ; 2 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnnMata Acara RUPS 5 22n nner enn n nn nnn ne nnn nnn ne nen ne nnn nnn nennncnncnnneePemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan, tersedia dioao0kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampaidengan tanggal RUPS diadakan ; f.

  Bahwa setelah Sutopo Aksin meninggal dunia pada tanggal 03 Julitahun 2003 tersebut, Tergugat Rekonvensi' tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan, padahal berdasarkan ketentuanpasal 78 ayat 2 yang menyangkut sifat dan syarat RUPS tahunanadalah : bahwa RUPS tahunan adalah wajib diadakan setiap tahun,selambatlambatnya 6 (enam ) bulan setelah tahun buku berakhir ; b.