Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-02-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 74/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 18 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
21 — 34
21 — 34
2015ternyata Penggugat memilih domisili tempat tinggal dalam wilayah YurisdiksiPengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf adan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenanganPengadilan Agama Ternate ;10sono Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-01-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 3/PDT.G/2012/PN.MGL Tanggal 2 Mei 2012 — PENGUGAT Melawan TERGUGAT
65 — 6
65 — 6
ASpek Financial.Sebagai tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan pasti dan bias diatur bersamasama untuk kepentingan keluarga.4.
Register : 25-01-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 23-02-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.LK Tanggal 12 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.P/2017/PA.Rh Tanggal 12 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 11
20 — 11
lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurutrelas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali yaitu padatanggal 20 Nopember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016;Bahwa berkaitan dengan status penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 23-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon:
Hatimil Asmi
17 — 15
Hatimil Asmi
17 — 15
Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mengirimkan salinanresmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang terkait, selanjutnya untuk di catat adanya perbaikan nama tersebutdalam register yang sedang berjalan.6.
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1833/Pdt.G/2019/PA.Bjn Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 6
25 — 6
hadirdipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh oranghadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpadisebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah meskipun ia telah dipanggilsecara resmi dan patut dan pula dari identitasnya Tergugat sebagai pihakyang digugat oleh Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri SipilDinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan PP Nomor 10 tahun1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1 dan 2) Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Jmb Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai denganPasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 besertapenjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 beserta perubahan keduanya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Ngeri Sipilyang
Register : 16-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 103/Pid.B/2016/PN Jbg Tanggal 27 April 2016 — YADI Bin JUWARI Als SUYADI
33 — 4
33 — 4
SUYADI adalah Pegawai Negeri Sipilyang mana pada saat pengajuan kredit tersebut juga diajukan datadata berupaSK, Id card dan juga Kartu Keluarga dan yang mana setelah dicek ternyata sar.SUYADI bukanlah seorang PNS sebagaimana yang yang tertera dalam kartukeluarga, SK dimaksud oleh terdakwa pada saat pengajuan kredit , dengandemikian menurut Majelis hakim unsur kedua ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan
Register : 10-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Dps Tanggal 5 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 16
18 — 16
No. 28/Pdt.P/2020/PA.Dps.Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintah kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang berwenang. Hal tersebut karena pengangkatan anak, oleh undang undang dikualifikasikan sebagai salah satu peristiwa penting yang harusdicatat oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang untuk itu.
Register : 12-01-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
14 — 6
Rekonvensimenyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensisesuai dengan keadaan dan rasa keadilan, maka untuk menentukan besaranatas nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkanmengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan yang harus diterimaoleh Penggugat Rekonvensi sehingga dari kKeduanya tercermin rasa keadilan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukanfakta dimana Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Bahkan selama masa ikatan perkawinan tersebutantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga belum dikaruniaiketurunan;Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 30Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkandengan status Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan II/d di Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenLombok Timur dengan gaji pokok sebesar Rp 2.431.200,00 (dua juta empatratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 28/G/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Maret 2013 — BUDIYONO, S.H., S.Sos.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
113 — 45
113 — 45
Selain itu pejabat yang berwenang dapatmendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu ataudapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan hasil pemeriksaantersebut wajib dikualifikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa Bukti T1 berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh TailaniMoehsad.S.H (Plh.
Dengan demikian Penggugat secara sah dan meyakinkantelah melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban Pegawain Negeri Sipilyang ditentukan dalam Pasal 3 angka 5 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak melaksanakan tugaskedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab dan tidak bekerja dengan tertib dan cermat untuk kepentingan negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa yaituKeputusan
Register : 03-12-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PA RAHA Nomor 218/Pdt.G/2012/PA.Rh. Tanggal 28 Agustus 2013 — PERDATA -PENGGUGAT Vs TERGUGAT
52 — 15
52 — 15
Tergugat telah diupayakan untuk mediasipada tanggal 17 Juli 2013, oleh karena itu mediator menyatakan tidakberhasil.Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidakberhasil di mediasi, maka majelis hakim tetap berupaya mendamaikan keduabelah pihak berperkara, namun Penggugat bertekad untuk bercerai denganTergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhanrumah tangganya sehingga upaya damai tersebut juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 18
33 — 18
wakilnya yang sah untuk datangmenghadap di persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (default withoutreason), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 07Pebruari 2020 dan 13 Pebruari 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secararesmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA.Plk Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telahberupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus patuh dan tunduk pada Peraturan telah memenuhi ketentuanHal. 8 dari 16 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2018/PA Plk.sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1980 joPeraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 bukti P.2 ;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat
Register : 12-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Cbn Tanggal 9 Oktober 2018 — Pemohon:
Sonny Fredy Turang
46 — 4
Sonny Fredy Turang
46 — 4
BahwaKutipan Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipilyang menerangkan tentang adanya peristiwa kelahiran seseorang dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, diterangkan bahwa perubahan nama,tanggal lahir serta identitas yang tertuang dalam Akta Pencatatan Sipil dilakukanberdasarkan Penetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang diajukan Pemohon
Register : 08-06-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pkp Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
21 — 9
Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat
Register : 01-09-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PA KENDARI Nomor 442/Pdt.G/2014/PA Kdi. Tanggal 20 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
49 — 19
49 — 19
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukansengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentangdomisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA BUOL Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Buol Tanggal 23 Februari 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
18 — 14
18 — 14
tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipundemikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati danmendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 KompilasiHukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Yk Tanggal 20 Februari 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
18 — 3
18 — 3
Huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing) dalam mengajukanCerai Gugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil dan untuk tertibnya administrasi pegawai, maka sesuai dengan maksudPasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang diamandemen denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2013/PTUN.Mks Tanggal 29 Agustus 2013 — DRS. ARSUL MELLENG Melawan WALIKOTA PALOPO,
106 — 77
106 — 77
nnn nnn nnn nnn nnninnnne nm nnminnm nnn nmmnmmnnf. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; g. adanya perampingan organisasi pemerintah ; h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau ; i. halhal lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangSTII xeeocee ens ate coreneenarane nanan nianaaerirsai senna mnneamineenietnPasal 7 A Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipilyang