Bahwa bersamasama dengan dokumen perusahaan lain yangmengikuti pelelangan paket yang sama, pada hari Selasatanggal 31 Mei 2011, Para Penggugat mengikutiPembukaan Penawaran, dan Tergugat telah memeriksakelengkapan berkas penawaran Para Penggugat dan sesuaiDaftar Simak Pembukaan Penawaran Dinas PendidikanKabupaten Labuhanbatu Selatan ternyata dokumenperusahaan milik Para Penggugat telah lengkap danHal 7 dari 61 halaman = Put. 71/G/2011/P.TUN.Mdnmemenuhi syarat ; fcr rere reer re eee.

penerapanhukum oleh hakim Majelis Tingkat Kasasi menyebutkan pada poin 5yang berbunyi bahwa setelah di teliti ternyata Pelawan itumemperoleh hak milik atas tanah butir 1.1, 1.2, 1.3, berdasarkan aktajual beli tanah dihadapan Notaris (Turut Terlawan IV/Turut TermohonKasasi IV) pada tanggal 8 Januari 2007 dan berdasarkan akta jualbeli tersebut telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Singkil,Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Singkil, Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Singkil adalah keliru jika di simak

Singkawang d/h Yayasan Gajah Mada( PENGGUGAT) didukung dengan fakta berupa : Surat Komandan Den Zibang 4/V Tertanggal 2 Februari 1993 Nomor Surat pernyataan Sadikan dkk; Surat Perjanjian sewa menyewa antara Yayasan Gajahmada denganSudardji berdasarkan Akta Notaris No.5.Gunardi Muhammad Hasan tanggal15 Mei 2007; 22 222 nnn nn nn na nn nn nen cen nen enn Surat Kepala Biro Sekretariat Jenderal DEPHAN No.B/760/VIII/2009 ROUMtahun 2009 yang ditujukan kepada Dan DenPom VI/4; Berita Acara Pengeluaran Data Simak

Bagaimana mungkin Majelis Hakim bisa memutuskan suatuPerkara yang tidak jelas Ukuran dan BatasBatas objek Tanah;beBahwa bila kita simak dasar Hukum bukti Repemilikan dalam gugatan Aquo PihakPenggugat / TERLAWAN dalam perkara ini pihak TERLAWAN TIDAK BISA danTIDAK MAMPU MENUNJUKKAN BUKTIBUKTI ASLI SERTIFIKAT NOMOR. 1911 TAHUN1986. DAN SERTIFIKAT NOMOR 509 TAHUN 1978.

Bahwa tertulis"untuk tranportasi Rp.180.000.x 5000 =Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) apabila di simak dari positapenggugat sangat tidak jelas apakah ongkos kirim sewa mobilRp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sekali jalan atau kahuntuk transportasi lain di luar perjanjian ;4.

dengan Nama Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan PesisirPantai Kabupaten Mamuju Utara.Lain halnya Perseroan Terbatas (PT) dan CV (Comenditer) adalah untukkepentingan Pribadi atau diri sendiri bukan kepentingan orang banyak.Bahwa, memang betul adanya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32UndangUndang RI Nomor : 18 Tahun 2003 (Bukan Tahun 2004) dan seterusnya akantetapi hal ini bukanlah hal yang absolut sebagaimana yang dimaksud oleh UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat kita simak

Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 201495.

MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak/syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor: /833/PK.ULP.

INKAMINA 909Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaluisaksi Ir MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat knusus Kontrak / syaratsyarat

Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 201495.

keterlambatanPengangkutan kayu log yang berada di pelabuhan Taliabu yaitu bulanOktober 2011, Namun dalam kenyataannya baru diajukan gugatan padatanggal 20 Maret 2013;Bahwa Perjanjian yang dibuat dengan Turut Tergugat Pihak Penggugattidak ada menjelaskan dan mencantumkan dengan jelas didalam isigugatan a quo yaitu tentang bagaimana resiko keterlambatan angkutan danbagaimana klaim yang diambil oleh Penggugat terhadap Turut Tergugatpadahal Turut Tergugat juga mempunyai andil yang cukup besar bilaTergugat simak

Tanpa hak atau melawan hukum3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerinmenjadi perantara dalam jual beli, menukar atmenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman;Adapun uraian unsurunsur Pasal 114 Ayat (1) UndarUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentaNarkotika adalah sebagai berikut :Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2019/PN Pig1.Unsur Setiap Orang;Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap oradapat kita simak penjelasan sebagai berikut:Menurut Simon, VOS, Pompe

Perlu ahli jelaskan Sistem BMN yang dikenal pada zaman Sri Mulyaniberdasarkan Peraruran Pemerintah No.24 Tahun 2005 (Standar AkuntansiPemerintah) di masukkan ke dalam sistem aplikasi kalau dulu di Inpres 371 ,sebelumnya Inpres 668 setiap BUMN maupun BUMD harus menginventarisasisekarang adanya SIMAK BMN (Badan Milik Negara) Peraturan Pemerintah No.23Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2014 jika kementrian sebagaipengguna harus masuk sistem ;Bahwa SIMAK itu masih dicatat karena hal tersebut

merupakan kewajibanpengguna barang hal tersebut merupakan penjabaran dari UndangUndang No.1Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2009 , Peraturan Pemerintah No.38Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 karena berapa neraca negaradan neraca daerah tidak dipergunakan SIMAK ;Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN DpkBahwa sebagai pertimbangan teknis dari Panitia Kabupaten untuk sebagai dasaragar diberikan Izin Lokasi ;Bahwa persyaratan awal yang dulunya disebut Surat Keputusan

Beta Goldland (Penggugat) tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

mengeluarkan alat berat dari atas Tanah Penggugat, mengembalikan batas-batas pagar alamiah Tanah Penggugat, dan melarang Tergugat I untuk menggunakan, membangun, dan melakukan kegiatan di atas Tanah Penggugat, yang dimaksudkan untuk memanfaatkan dan/atau menguasai Tanah Penggugat, baik dilakukan sendiri ataupun melalui penunjukan, kerjasama atau pemberian kuasa kepada pihak lain;

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah tidakmempunyai legitima persona standi injudicio, dan tidak pulamempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaanrechtpersoonnya, sehingga oleh karenanya Kepala Kantor (incasuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tidak dapatbertindak sebagai persoon di forum peradilan perdata;Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatanharus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direkturdari Badan Hukum tersebut ( mohon simak

guna terpenuhi prinsip fair trial dalam perkaraini;Bahwa benar tanah terperkara adalah kepunyaan Tergugat atas dasarSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003yang diterbitkan oleh Tergugat Il atas perintah Kepala BadanPertanahan Nasional setelah terlebih dahulu mendapatpertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah PertanahanPropinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasipersetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T. 01, jo T.I 02) (mohon simak

2017/PT.MDN Halaman 41 dari 77I.07 Bahwa Tergugat ulang tegaskan, bahwa tanah terperkara adalahtanah HGU Tergugat yang dari waktu ke waktu sejak tahun 1951 s/dsaat sekarang ini HGU tersebut diperpanjang oleh Tergugat II atasperintah Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah terlebin dahulumendapat pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor WilayahPertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus sertarekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T.I 02) (mohon simak

Tergugat sebutkan di muka, bahwa Panitia B Plusmengusulkan supaya kepada Tergugat diberikan perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha atas tanah terperkara sebagaimana tertuangdalam Konsideran Menimbang huruf f dari Keputusan Kepala BadanPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 771.08 Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, PropinsiSumatera Utara (mohon simak

dalampertimbambangan dan penerapan hukumnya;Judex Juris di atas ternyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafandalam melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan ;Judex Juris tidak menjelaskan pertimbangan mana yang dianggap telahsalah dan penerapan hukum mana yang dianggap keliru ;Jadi Judex Juris seharusnya tidak lagi mempertimbangan fakta faktasebagaimanayang dikemukakan dalam memorikasasiJaksaPenuntut Umum karena bukan merupakan kewenangan Judex Juris;Apabila kita simak

No. 125 PK/Pid.Sus/2013arti hukum ditukangi untuk memenuhi selera dan nafsumemidanasemata);Maka pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi tersebut merupakan suatukekeliruan dan kekhilafan yang nyata apalagi pertimbangan tersebutmenjadi dasar untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi bertambah kekeliruan dankekhilafan yang nyata apabila kita simak terkait pertimbangan putusankasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1463K/PID.SUS/2010., tanggal 26 Januari 2011 terbukti

ditolaknya memori kasasi atau kontra memori kasasi adalahkewenangan Judex Juris ;Namun demikian Hakim Tingkat Kasasi seharusnya tidak memeriksaketerangan hanya dari satu pihak saja, melainkan kedua belah pihakberdasarkan alasan alasan hukum yang mencerminkan keadilan dantidak memihak ;Maka tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi oleh Judex Jurismerupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi "lagi lagi bertambah kekeliruandan kekhilafan yang nyata apabila kita simak

setiapkali terjadi percekcokkan, maka hal demikian ini menjadi suatu indikasi yang harusdiperhatikan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak bisamenghadapi suat cobaan, bahwa Penggugat selalu lari dari tanggung jawab.Bahwa oleh karena Penggugat menyadari tidak mampu bertanggung jawab penuhatas seluruh keutuhan anak Tergugat, maka Penggugat dengan lantang memintaagar tanggung jawab untuk kebutuhan anak termaksud, Penggugat mintaditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.10 Bahwa jika kita simak

Minggu tanggal04 Februari 2018 sekira pukul 20.05 terdakwa sedang berada di rumahnyadirumahnya yang terletak dekat RSU Nene Mallomo Jalan Wolter MogonsidiKelurahan Rijang Pittu Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat ituterdakwa menulis atau memposting tulisan atau status dalam AkunFacebook Ghofur Mun Farid di dalam group Pilkada Sidenreng Rappang2018 yang isinya Katanya Bapak Heriyanto...Berbicara tentang tuturkata yang baik itu mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucubagi saya kawan....coba simak

Desember 1995 Nomor 962 K/PDT/1995);Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas dan terangdan sangat baik dapat dimengerti, sebab di dalam posita gugatan Penggugatmencampuradukkan gugatan yang wanprestasi dengan gugatan perbuatanmelawan hukum: Bahwa Yurisprudensi Stare Decicis pada pokoknya menekankan bahwasalah satu unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalahadanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukumyang menjadi tanggung jawab seseorang (mohon simak

Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun; 222 Menimbang, bahwa apabila ketiga pasal tersebut kita simak lebih dalammengenai perbuatan matriilnya, ternyata ketiga pasal tersebut mengandung tigaperbuatan yang berdiri sendiri atau berbeda dengan kualifikasi yang berbedapula.

No. 378 K/Pdt/1985,tanggal 11 Maret 1986 ; dan simak juga: Buku " Pedoman Pelaksanaan TugasDan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Mahkamah AgungRI. April 1994,halaman 132) ;"bahwa berdasarkan alasan di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan"niet onvankelijk" ;bahwa dalam kenyataan Tergugat memperoleh obyek perkara adalahbukan dari almarhum Dr. H.M.

InventarisKekayaan Negara dan SIMAK BMN Nomor Registrasi 50309000000003,merujuk pada Peta situasi Lapangan Terbang Tanjung Batu 1984 dan Petasituasi Lapangan Terbang Tanjung Batu Tahun 1998.

gudang senjata tersebut, ternyata masih adaanggaran lain yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut:1) Anggaran TW W tahun 2013 Rumkital Lanal BiakRp.102.899.959, (seratus dua juta delapan ratus sembilanpuluh sembila ribu sembilan ratus lima puluh sembilanrupiah);182) Anggaran TW W tahun 2013 Guskamliatin BiakRp.45.846.877, (empat puluh lima juta delapan ratusempat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuhrupiah); Anggaran TW IV tahun 2013 Simak

Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuhratus lima puluh rupiah).d.

Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratuslima puluh rupiah).d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal BiakRp.114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah).Total berjumlah sebesar + Rp.256.858.586, (dua ratus limapuluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu limaratus delpan puluh enam rupiah).e.

Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratuslima puluh rupiah).d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal BiakRp.114.000.000, (Seratus empat belas juta rupiah).(Jumlah sebesar + Rp.256.858.586, (dua ratus lima puluhenam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratusdelpan puluh enam rupiah).e.