Ditemukan 1094 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-02-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 PK/Pdt/2011
Tanggal 2 Februari 2012 — PERKUMPULAN KELOMPOK TANI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA vs PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan Nama Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan PesisirPantai Kabupaten Mamuju Utara.Lain halnya Perseroan Terbatas (PT) dan CV (Comenditer) adalah untukkepentingan Pribadi atau diri sendiri bukan kepentingan orang banyak.Bahwa, memang betul adanya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32UndangUndang RI Nomor : 18 Tahun 2003 (Bukan Tahun 2004) dan seterusnya akantetapi hal ini bukanlah hal yang absolut sebagaimana yang dimaksud oleh UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat kita simak
Register : 14-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 68/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : KIM YOUNG Diwakili Oleh : KIM YOUNG
Terbanding/Tergugat : PT SINAR MANDIRI PUTRA
4626
  • Bahwa tertulis"untuk tranportasi Rp.180.000.x 5000 =Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) apabila di simak dari positapenggugat sangat tidak jelas apakah ongkos kirim sewa mobilRp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sekali jalan atau kahuntuk transportasi lain di luar perjanjian ;4.
Register : 09-06-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 98/Pdt.Plw/2014/PN.Plk
Tanggal 12 Nopember 2014 — H.AHMAD SYAUKANI ARSYAD, DKK LAWAN H BADERUN Als. BADRUN Bin H.KURDI
565
  • Bagaimana mungkin Majelis Hakim bisa memutuskan suatuPerkara yang tidak jelas Ukuran dan BatasBatas objek Tanah;beBahwa bila kita simak dasar Hukum bukti Repemilikan dalam gugatan Aquo PihakPenggugat / TERLAWAN dalam perkara ini pihak TERLAWAN TIDAK BISA danTIDAK MAMPU MENUNJUKKAN BUKTIBUKTI ASLI SERTIFIKAT NOMOR. 1911 TAHUN1986. DAN SERTIFIKAT NOMOR 509 TAHUN 1978.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PT SINAR SARANA SAMUDERA VS CV. PANCA LOGAM, dk.
6127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keterlambatanPengangkutan kayu log yang berada di pelabuhan Taliabu yaitu bulanOktober 2011, Namun dalam kenyataannya baru diajukan gugatan padatanggal 20 Maret 2013;Bahwa Perjanjian yang dibuat dengan Turut Tergugat Pihak Penggugattidak ada menjelaskan dan mencantumkan dengan jelas didalam isigugatan a quo yaitu tentang bagaimana resiko keterlambatan angkutan danbagaimana klaim yang diambil oleh Penggugat terhadap Turut Tergugatpadahal Turut Tergugat juga mempunyai andil yang cukup besar bilaTergugat simak
Putus : 17-03-2008 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510PK/PDT/2003
Tanggal 17 Maret 2008 — BENUA CHANDRA ; Hj. MARLINA RUSDI NASUTION ; FAISAL OLOAN NASUTION, S.H., dkk.
6141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 378 K/Pdt/1985,tanggal 11 Maret 1986 ; dan simak juga: Buku " Pedoman Pelaksanaan TugasDan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Mahkamah AgungRI. April 1994,halaman 132) ;"bahwa berdasarkan alasan di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan"niet onvankelijk" ;bahwa dalam kenyataan Tergugat memperoleh obyek perkara adalahbukan dari almarhum Dr. H.M.
Register : 04-06-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
BAGUS SUSENO,SH.,MH
Terdakwa:
ALWI ROSANDRA bin SIDI ALI
223
  • Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun; 222 Menimbang, bahwa apabila ketiga pasal tersebut kita simak lebih dalammengenai perbuatan matriilnya, ternyata ketiga pasal tersebut mengandung tigaperbuatan yang berdiri sendiri atau berbeda dengan kualifikasi yang berbedapula.
Putus : 14-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ; MUHAMMAD IRYANI, SP ;
7596 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalampertimbambangan dan penerapan hukumnya;Judex Juris di atas ternyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafandalam melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan ;Judex Juris tidak menjelaskan pertimbangan mana yang dianggap telahsalah dan penerapan hukum mana yang dianggap keliru ;Jadi Judex Juris seharusnya tidak lagi mempertimbangan fakta faktasebagaimanayang dikemukakan dalam memorikasasiJaksaPenuntut Umum karena bukan merupakan kewenangan Judex Juris;Apabila kita simak
    No. 125 PK/Pid.Sus/2013arti hukum ditukangi untuk memenuhi selera dan nafsumemidanasemata);Maka pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi tersebut merupakan suatukekeliruan dan kekhilafan yang nyata apalagi pertimbangan tersebutmenjadi dasar untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi bertambah kekeliruan dankekhilafan yang nyata apabila kita simak terkait pertimbangan putusankasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1463K/PID.SUS/2010., tanggal 26 Januari 2011 terbukti
    ditolaknya memori kasasi atau kontra memori kasasi adalahkewenangan Judex Juris ;Namun demikian Hakim Tingkat Kasasi seharusnya tidak memeriksaketerangan hanya dari satu pihak saja, melainkan kedua belah pihakberdasarkan alasan alasan hukum yang mencerminkan keadilan dantidak memihak ;Maka tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi oleh Judex Jurismerupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi "lagi lagi bertambah kekeliruandan kekhilafan yang nyata apabila kita simak
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 303/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Desember 2017 — YAYASAN BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS RASKEN PINEM, DKK
11160
  • Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah tidakmempunyai legitima persona standi injudicio, dan tidak pulamempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaanrechtpersoonnya, sehingga oleh karenanya Kepala Kantor (incasuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tidak dapatbertindak sebagai persoon di forum peradilan perdata;Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatanharus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direkturdari Badan Hukum tersebut ( mohon simak
    guna terpenuhi prinsip fair trial dalam perkaraini;Bahwa benar tanah terperkara adalah kepunyaan Tergugat atas dasarSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003yang diterbitkan oleh Tergugat Il atas perintah Kepala BadanPertanahan Nasional setelah terlebih dahulu mendapatpertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah PertanahanPropinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasipersetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T. 01, jo T.I 02) (mohon simak
    2017/PT.MDN Halaman 41 dari 77I.07 Bahwa Tergugat ulang tegaskan, bahwa tanah terperkara adalahtanah HGU Tergugat yang dari waktu ke waktu sejak tahun 1951 s/dsaat sekarang ini HGU tersebut diperpanjang oleh Tergugat II atasperintah Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah terlebin dahulumendapat pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor WilayahPertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus sertarekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T.I 02) (mohon simak
    Tergugat sebutkan di muka, bahwa Panitia B Plusmengusulkan supaya kepada Tergugat diberikan perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha atas tanah terperkara sebagaimana tertuangdalam Konsideran Menimbang huruf f dari Keputusan Kepala BadanPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 771.08 Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, PropinsiSumatera Utara (mohon simak
Kata Kunci : perselisihan PKH, kewenangan PHI
PERDATA KHUSUS/2.b.2/SEMA 1 2017
2586806
  • Perselisihan mengenai pembatalanPerjanjian Kerja Bersama (PKH) yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh(SP/SB) dengan Pengusaha (Pemberi Kerja) termasuk dalam pengertian perselisihanhak yang merupakan kewenangan pengadilan Hubungan ... [Selengkapnya]
  • pada Sekretaristentang pemindahan tenaga kesekretariatanmenjadi tenaga teknis.Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran KetuaMahkamah Agung tentang mutasi tenagakesekretariatan menjadi tenaga teknis (PaniteraPengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Penggantiagar lebih efektif dalam tata kelola perpindahandari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis; 3 Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yanglebih proposional bagi pejabat struktural, pejabatfungsional, tenaga pengelola keuangan, operatorSAIBA dan SIMAK
Register : 22-06-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 7-K/PMT.III/AL/VI/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 — KOKO OKTOVIANDY, ST, Mayor Laut (S) NRP. 14442/P
12838
  • gudang senjata tersebut, ternyata masih adaanggaran lain yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut:1) Anggaran TW W tahun 2013 Rumkital Lanal BiakRp.102.899.959, (seratus dua juta delapan ratus sembilanpuluh sembila ribu sembilan ratus lima puluh sembilanrupiah);182) Anggaran TW W tahun 2013 Guskamliatin BiakRp.45.846.877, (empat puluh lima juta delapan ratusempat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuhrupiah); Anggaran TW IV tahun 2013 Simak
    Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuhratus lima puluh rupiah).d.
    Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratuslima puluh rupiah).d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal BiakRp.114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah).Total berjumlah sebesar + Rp.256.858.586, (dua ratus limapuluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu limaratus delpan puluh enam rupiah).e.
    Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratuslima puluh rupiah).d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal BiakRp.114.000.000, (Seratus empat belas juta rupiah).(Jumlah sebesar + Rp.256.858.586, (dua ratus lima puluhenam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratusdelpan puluh enam rupiah).e.
Putus : 31-12-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pdt/2009
Tanggal 31 Desember 2010 — 2412 K/Pdt/2009
4940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 1995 Nomor 962 K/PDT/1995);Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas dan terangdan sangat baik dapat dimengerti, sebab di dalam posita gugatan Penggugatmencampuradukkan gugatan yang wanprestasi dengan gugatan perbuatanmelawan hukum: Bahwa Yurisprudensi Stare Decicis pada pokoknya menekankan bahwasalah satu unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalahadanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukumyang menjadi tanggung jawab seseorang (mohon simak
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — MBOK SUWARTINI VS WIWIK ERNAWATI
4212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka apa yang diperbuat/dilakukan oleh Tergugat Il Tergugat IllTergugat IV secara berjamaah/bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum;Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C Desa DesaDawuhan Lor, Tergugat IV menulis/mencatat Nomor 34, Nomor persil 144,Kelas Desa d luas tanah 0.033 da, atas nama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal
Register : 19-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 40/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 24 Mei 2018 — H.MARZUKI A.KARIM MELAWAN KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU)
11635
  • InventarisKekayaan Negara dan SIMAK BMN Nomor Registrasi 50309000000003,merujuk pada Peta situasi Lapangan Terbang Tanjung Batu 1984 dan Petasituasi Lapangan Terbang Tanjung Batu Tahun 1998.
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
4615
  • Karya, tanggal 23 Oktober 2012,beserta dengan lampiran.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/665/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannya.Berita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/669/UPT/KKP/201 2,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika ) tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak
    Karya Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta lampirannya.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/666/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannyaBerita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/670/UPT/KKP/2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika )tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.12Daftar simak
    Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta dengan lampiran.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/667/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannya.Berita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/671/UPT/KKP/2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika ) tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.15Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak
    Karya Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta lampirannya.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/666/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannyaBerita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/670 /UPT /KKP /2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika )tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak
    Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta dengan lampiran.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/667/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannya.Berita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/671 /UPT/KKP /2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika ) tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak
Putus : 16-08-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Sdr
Tanggal 16 Agustus 2018 — - Terdakwa MANNUNGKE US GALIB alias GHOFUR MUN FARID bin USMAN GALIH - Penuntut Umum Wiryawan Batara Kencana, S.H
383326
  • Minggu tanggal04 Februari 2018 sekira pukul 20.05 terdakwa sedang berada di rumahnyadirumahnya yang terletak dekat RSU Nene Mallomo Jalan Wolter MogonsidiKelurahan Rijang Pittu Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat ituterdakwa menulis atau memposting tulisan atau status dalam AkunFacebook Ghofur Mun Farid di dalam group Pilkada Sidenreng Rappang2018 yang isinya Katanya Bapak Heriyanto...Berbicara tentang tuturkata yang baik itu mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucubagi saya kawan....coba simak
Register : 10-07-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2015 — TARNUS TAGAN, SH, DKK LAWAN Drs. WIDJUR, MD, SE, DK
20876
  • Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah haruslah dijelaskanperbuatan yang dilkukan Tergugat I apakah melakukan perbuatan melawanhukum ataukah wanprestasi dan hal tersebut juga harus dibuktikan berdasarkanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, kalupun Tergugat simak danmendalami Gugatan Penggugat sangat jelas para Penggugat tidak menjelaskanperbuatan hukum apa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam petitumdan juga tidak menerangkan salah satu pasal pun hukum positif peraturanperundangundangan
    Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah makaharus dijelaskanapa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakah melakukan perbuatan melawanhukum atau wanprestasidan hal tersebut juga harus dibuktikan berdasarkan peraturanHalaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2014/PN Pikperundangundangan yang berlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalamaigugatan Penggugat sangat jelas para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukumapa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam
Putus : 20-12-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/MIL/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — JUNI TRI JANTO
8034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun perlu kita simak jugaapakah Hakim telah mempertimbangkan halhal positif yang pernahdilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) selama ini :1. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah tersangkut permasalahanhukum/tindak pidana;2. Pemohon Kasasi berterus terang dan bersikap sopan selamapersidangan;Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 520 K/MIL/20173. Pemohon Kasasi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sertaberjanji tidak akan mengulangi lagi perouatannya tersebut;4.
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2017
18002954
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  • pada Sekretaristentang pemindahan tenaga kesekretariatanmenjadi tenaga teknis.Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran KetuaMahkamah Agung tentang mutasi tenagakesekretariatan menjadi tenaga teknis (PaniteraPengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Penggantiagar lebih efektif dalam tata kelola perpindahandari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis; 3 Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yanglebih proposional bagi pejabat struktural, pejabatfungsional, tenaga pengelola keuangan, operatorSAIBA dan SIMAK
Register : 30-10-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 150/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 14 Januari 2019 — -. FRANSISKUS WANGGE, DK VS -. MARTINUS TOLO, DKK
11551
  • , berdasarkan fakta fakta yang ada dapat kita simak, sebagai berikut:+ GugatanHalaman 40 dari 84 Halaman, Putusan Nomor 150/PDT/2018/PT KPGPada point 1 menyebut bahwa Penggugat adalah Mosalaki dalammasyarakat hukum adat Tanah Moni;Keterangan Saksi SaksiBahwa saksi Rofinus Dala serta Petrus Mbabho menyatakan dalamPersidangan bahwa tugas Mosalaki adalah:Melaksanakan adat atau seremoni Poo Teu, seremoni panenan, seremonikerja keda atau rumah adat dan neka tana, memberikan nasehat kepadamasyarakat adat
    juga sebagai penasehat apabila terjadi perselisinansekaligus adalah penjaga kelestarian adat;Dari paparan fakta fakta di atas kita telah pastikan bahwa tugas dan fungsiMosalaki adalah seperti yang dipaparkan di atas;Sekarang mari kita simak selanjutnya adalah tentang Penggugat 1 yangbernama Martinus Tolo;Bahwa memang benar bahwa Martinus Tolo adalah Mosalaki padaMasyarakat adat Moni terbukti dari surat keterangan dari Kepala Desa sertaketerangan keterangan saksi saksi menyebut Penggugat 1 adalahMosalaki
    Dengan demikian, Gugatan para Penggugatharus dinyatakan tidak diterima;Disamping itu, hal hal lain yang perlu kita simak berhubungan dengankapasitas Para Penggugat adalah, sebagai berikut:Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim PengadilanNegeri Ende tidak memperhatikan serta tidak mempertimbangkan tentangkedudukan Penggugat, apakah Penggugat itu mempunyai kepentinganhukum yang cukup untuk menuntut hak dalam perkara ini, kepentinganPenggugat itu layak atau tidak, bagaimana hubungan
    Bila kita simak satu persatu nama nama yang disebut dalam gugatan dapat kita lihat, sebagai berikut:** Point 2 sebut Rega Lembo;* Point 2 sebut Kaki Kabu;* Point 6 sebut Kola Kaki;** Penggugat I/Martinus Tolo;* Penggugat II/H.M.Said Hamid;* Penggugat III/Wilhelmus Ngaku;Bila kita bandingkan dan telusuri Bukti P.1 terkait Silsilah maka semuanama nama yang disebut disunat habis.
Register : 04-10-2013 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 460 /Pdt/G/2013/PN. Bdg.
Tanggal 6 Agustus 2014 — H. WAWA WARSIDI, dkk DAN BANK MEGA
578
  • Penyitaantertanggal 15 Juli 2011, tentang penetapan sita terhadap Sertipikat Hak MilikNo. 449 Milik Tergugat II; Bahwa lebih jauh dari itu, TERGUGAT I tidakpernah dimintai keterangannya mengenai status tanah dan bangunan sesuaidengan dalil PARA PENGGUGAT yaitu berkaitan dengan Sertipikat hak MilikNomor 449 (yang menurut dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyamerupakan jaminan atas kredit yang diterima oleh Tergugat II dariTERGUGAT I) baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat Pengadilan ;Bahwa apabila kita simak