3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terkait dengan Surat Perintah Penyidikanyang disampaikan oleh pemohon Nomor : Sp.Sidik / 137.a / 2019 /Ditreskrimsus, tanggal 08 Oktober 2019, merupakan bagian yang tidakterpisahkan, disebabkan adanya:(1) salah satu Personil Penyidik an. AKP EKO C.

UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah;3.

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya PenetapanTersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

kejadian perkara (TKP) atas perintah dari Tersangkasdra SYAMSUL DG NAI, dari hasi interogasi dengan pemilik mobil tersebutmaka penyidik membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk danmuatannya kekantor polsek manuju untuk diamankan, sedangkan yangmelakukan penebangan pohon kayu tersebut melarikan diri dari tempatkejadian perkara (TKP).Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukanlah bukti permulaan yang cukupsehinga ditingkatkan ketahap Penyidikan seseuai dengan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik 66! IX 2019 Reskrim, tanggal 2 September 2019 adalah SAHmenurut hukum;4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 /Reskrim, tanggal 16 September 2019 adalah SAH menurut hukum;dan5.

Mohi, S.Pd.l., M.Si, selanjutnya diberi tandaT11;12.Foto copy Laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnyadiberi tanda T12;13.Foto copy Laporan hasil gelar perkara naik ke tahap sidik tanggal 12 Agustus2019, selanjutnya diberi tanda T13;Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.14.Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/66/IX/2019/RESKRIMtanggal 2 September 2019 dan Surat Perintah Tugas NomorSP.GAS/137/IX/2019/RESKRIM tanggal 2 September 2019, selanjutnya

Bahwa dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara tanggal 21 Agustus2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana pencabulan sehingga prosespenyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan kemudian terbit SuratPerintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim tanggal 2September 2019 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan NomorB/65/IX/2019/Reskrim tanggal 4 September 2019 yang ditembuskankepada Pelapor dan Pemohon;3.

untuk menguji tindakantindakan Termohon dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa dalam bukti P5 yang isinya sama dan sejalan denganbukti T25 berupa Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/53/IX/2019/ReskrimHalaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.tanggal 16 September 2019 disebutkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangkatindak pidana perbuatan cabul didasarkan pada beberapa hal diantaranyaLaporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019/SPKT/ResPhwt tanggal 10 Juli 2019,Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

Betty Halim dan KawanKawan (PT MDS), sebagaimanalaporan polisi Nomor: LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember2016, sesuai dengan Tanda Bukti Terima Laporan Nomor:TBL/918/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;17)Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohontersebut kemudian Termohon telah melaksanakan penyidikan,sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, tanggal 5 Januari 2018;18) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon melalui

Milenium;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.10.11.12.Foto copy dari asli Putusan Pra Peradilan Nomor:90/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 2 September 2020, diberi tanda T1;Foto copy dari asli Laporan Polisi Nomor.: LP/1277/XII/2016/Bareskrim,tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T2;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/344

/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3a;Foto copy dari asli Surat Perintah Tugas NomorGas/345/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3b;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3c;Foto copy dari sli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/44/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3d;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/89/l/2019/Dittipideksus

umum, tidak dimaknai penyidikwajibmemberitahukandanmenyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan kepadapenuntutumum, terlapor, dan korban/pelapordalamwaktupalinglambat 7 (tujuh) harisetelahdikeluarkannya surat perintahpenyidikan.menegasikan bahwa TERMOHON wajib memberikanSuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON,selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan, dalam perkara a qou TERMOHON telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanaadalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepadaTERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/05/I/201 7/Ditreskrimum, tanggal 11 Januari2017 ;Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka yang disangka melanggar Pasal 385 jo.Pasal 372 jo.

WIWIK SUDARSIH yang dituangkan dalamLaporan polisi LP/L/521/DC/KALTENG/RES KOBAR tanggal 19September 2013, selanjutnya Laporan Polisi tersebut dilimpahkan keDitreskrimum Polda Kalteng berdasarkan Surat pelimpahan perkara dariKapolres Kobar Nomor : B/2021/X1I/2014/Reskrim tanggal 20 Nov 2014.Kemudian Penyidik Ditreskrimum membuat Sprin Penyidikan NoSp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Desember 2014,selanjutnya dibuatkan lanjutan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/05/I/2017/Ditreskrimum

Denganadanya sprin sidik Sp.Sidik/49/XIl/2014/Ditreskrimum tanggal 24Desember 2014 selanjutnya dilakukan pemanggilan dan pemeriksaankepada 38 orang SAKSI (alat bukti berupa Saksi) yang menyatakanbahwa intinya patut diduga adanya Tindak Pidana penggelapan hak atasHalaman 34 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN Plktanah yaitu adanya penggelapan perpindahan hak atas tanah milik Aim.BRATA RUSWANDA kepada distanak Kabupaten Kobar.b.

Bahwa menjawab posita nomor 38 dari PEMOHON tentang putusanMahkamah Konstitusi RI nomor: 130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari 2017bersifat tidak retroaktif (berlaku surut) terhadap Sprin Penyidikan perkaraaquo yaitu Nomor : Sp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Desember2014, sedangkan Sprin Penyidikan yang dimaksud PEMOHON adalah SprinPenyidikan lanjutan yaitu Sprin Penyidikan NomorSP.Sidik/05/I/201 7/Ditreskrimum, tanggal 11 Januari 2017.20.

Syafizal (Terlawan III) dan lin Sulastri (Terlawan IV)sebagaimana tersebut dan didasarkan pada Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus. tanggal 16 Juni 2016 Jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/ Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa penyitaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTindak Pidana Ekonomi Dan Khusus tersebut lebih lanjut oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi

Syafrizal (Terlawan III) yang telahdilakukan penyitaan oleh Terbantah II didasarkan Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016 ;2.Bahwa dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bekasi Nomor408/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal O6 September 2017 objek perkaradirampas untuk Negara dan putusannya telah mempunyai kekuatan

Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/VI/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni2016. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan II tersebut, lebih lanjutoleh Terlawan dalam proses perkara pidana yang diajukan pada PengadilanNegeri Bekasi No. 408/Pid.Sus/2017/PN.Bks terhadap Terlawan Ill danTerlawan IV.

Syafrizal (Terlawan III) yangtelah dilakukan penyitaan oleh Terlawan II didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16Juni 2016 ;2.

Syafrizal (Terlawan III)Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Perdata No. 583/PDT/2020/PT.BDG.yang telah dilakukan penyitaan oleh Terlawan Il didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1I/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016(bukti T6 s/dT9) yang berarti penyitaan tersebut dilakukan oleh Terlawan II tanggal 16 Juni 2016sebelum obyek perkara dijaminkan

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh DirekturKriminal Umum Polda Sumut (vide Bukti T. Il. INT22), Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol.

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 tersebut juga telah diberitahukankepada Termohon Kasasi sebagai Pelapor, sehingga telah mengetahuibahwa Laporan Polisi telah di hentikan proses penyidikannya;Bahwa dari proses jawab menjawab fakta hukum tentang Laporan Polisitentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut telah dibantaholeh Para Pemohon Kasasi, dan bantahan tersebut telah dikuatkan denganBukti T. Il.

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014), yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi, karena Laporan Polisi tersebut telah dihentikan olehPenyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan alasan karena tidakditemukan adanya unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan olehTermohon Kasasi;Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2017Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor Pol.

SP.Sidik/246.a/IV/2014/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014(vide Bukti T. Il. Int22), maka proses penyidikan atas Laporan PolisiTermohon Kasasi dianggap telah selesai, akan tetapi Judex Facti baik itupada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak mempertimbangkanBukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi tentang Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol. SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 (vide Bukti T. II.

Bahwa Penggugat termasuk salah satu Penyidik Pembantu dalampenanganan kasus BNI Manado, sesuai dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.SIDIK/1/I/2014/DIT REKRIMSUS tanggal 7 Januari 2014 ; 4.

:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.4. bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal112 KUHAP untuk didengar keterangannya terlebin dahulu sebelumditetapkan sebagai tersangka.5.

sehingga diduga keras PT.M3 melakukan melakukan tindakpidana penambangan emas tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 dan/atau Pasal 161 UU.No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 109 UU.No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehinggahasil penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dengan menerbitkanLaporan Polisi Nomor :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober2015 dan dilakukan penyidikannya dengan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik

Penyidikan:Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 142 / X /2015 / Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015, telah melakukanpenyidikan dengan kegiatan:a.

:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27Oktober 2015 dan ditindaklajuti dengan penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal27 Oktober 2015.Bahwa bersarkan alasan juridis tersebut diatas patut menurut hukum dalilPemohon untuk dikesampingkan.bahwa adiminstrasi penyidikan terhadap penetapan tersangka atas diriPemohon tidak sesuai dengan KUHAP, karena Laporan PolisiNo.Pol.

:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :Bahwa oleh karena penemuan kegiatan penambangan emas yangdilakukan PI.M3 adalah dalam keadaan melakukan kegiatanpenambangan (tertangkap tangan) , yang selanjutnya temuan tersebutdibuatkan dalam Laporan Polisi Nol.

Pelapor MASRIANTI PASARIBU;Bahwa pada hari bersamaan yakni tanggal 28 Juli 2019 olehPara Termohon telah menerbitkan Sprindik atas Laporan Polisitersebut yakni No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal28 Juli 2019 dan oleh Termohon s/d Ill mengeluarkan SuratPerintah Penangkapan No : SP.Kap/100/VII/2019/RESKRIMtanggal 28 Juli 2019 terhadap diri Pemohon;Bahwa merujuk Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksuddengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan tersangka

Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28Juli 2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;3. Menyatakan Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka olehTermohon s/d Ill TIDAK SAH;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAPTIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;5.

Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanadalah merupakan jebakan dari keluarga korban, yang selanjutnyakeluarga korban melakukan pemukulan terhadap diri Pemohon danselanjutnya membawa Pemohon ke Polres Tapanuli Selatan danmembuat pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP / 196 / VII / 2019 /Tapsel / Sumut Tanggal 28 Juli 2019, dan satu hari itu juga diterbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/546/VII/2019/Reskrimtanggal 28 Juli 2019, selanjutnya hari itu juga dilakukan penangkapanterhadap

Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28 Juli2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;2. Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka oleh Termohon s/d Ill TIDAK SAH;3. Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAP TIDAKSAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;4. Memerintahkan kepada Termohon I!

sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Termohon; Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan DASMAN(Pemohon) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara).Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh DASMAN(Pemohon) seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (niet ont vankelijkeverklaar); Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

LP/67/K/VI/2019/Res Agam tanggal 15 Juni 2019tentang Tindak Pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadisesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itusebenarnya tidak ada atau dugaan Tindak Pidana dengan sengajamemasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuanyang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatanatau nama baik orang itu menjadi tersinggung, diberi tanda Bukti T7;14.Potocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

Sidik/193/V/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 Novmber 2020 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/319/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 November 2020 tentang perintah Penyidikan, oleh Ditreskrimum Polda Sumut terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374

(tiga) buah plastik klipbening berisi narkotika jenis sabu;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN KotKap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukulHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot03.30 WIB, Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO bersamasama denganSaksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah badanmenjadi lebih segar susah untuk tidur dan enak untuk kerja;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas barang milik Pemohon berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9, Nomor Model SM-G960F, Nomor Serial : RR8K20HHSSZ, Nomor Imei 1 : 356053090131615, Nomor Imei 2 : 356054090131613 dan SimCard Nomor : 082244335888, warna Ungu ;

Penyidikan :Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1angka 2 KUHAP adalah :serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini untuk mencari serta mMmengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang tenadi danguna menemukan tersangkanya.Bahwa atas Laporan Pemohon Termohon sudah melakukan penyidikanterbukti dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik /39/IV/RES.1.11/2020/Ditrekrimum

Jambi/SPKT B tertanggal 14 Februari2020 tersebut pihak Termohon telah melakukan upaya penyelidikan danpenyidikan, namun pada kenyataannya dikarenakan tidak ditemukannyafaktafakta perbuatan tindak pidana atau tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penipuanmaka demi kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuanPasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana pihak Termohon menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. Diberi tanda T22;23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T2324. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T24;25.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. (bukti T22);23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.(bukti T23)24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.

penyelidikan danpenyidikan berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup dan atau 2(dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUMK/2014juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diaturdalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP sehingga penyidik menerbitkanSurat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/30/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020 dan SP.Gas/58/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus2020 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

T9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya pemeriksaan wawancara SiskaIndah Sari Sinaga Mamak Tere;10.T10 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikantanggal 19 Agustus 2020;11.T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020;12.T12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikannomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIM tanggal 20 Agustus 2020;13.T13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

bertanda T39 berupa fotokopi sesualdengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Perkara Tindak PidanaPerbuatan Cabul terhadap Anak, di Ruang Unit Polsek Kandis, Rabu, tanggal 19Agustus 2020, dengan kesimpulan perkara dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T4 berupafotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Sp.Gas/284/VIII/2020/Reskrim 20Agustus 2020, bukti Surat bertanda T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020, dan bukti surat bertanda T12 berupa fotokopi sesuai denganaslinya Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIMtanggal 20 Agustus 2020, Termohon telah mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan tertanggal 19 Agustus 2020 untuk melakukan penyidikan tentangdugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan menetapkanPemohon sebagai tersangkanya, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalamPasal 109 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8

Menyatakan oleh karena itu, Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 22. A/ V / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Mei 2021 terhadap perkaradalam Laporan Polisi LPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang,tanggal 13 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum formal yangmengaturnya;4.

Berdasarkan Laporan hasil Penyelidikan tanggal O06 Mei 2021selanjutnya telah di terbitkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a / V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.5)dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 22.b(2) / V / 2021/ ReskrimTanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.6) untuk melaksanakan tugaspenyidikan terhadap perkara dugaan Tindak pidana Penipuan dan atauPenggelapan.

Sidik / 22.a / V / 2021 / ReskrimTanggal 7 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukumkarena tidak tidak memenuhi ketentuan hukum formal adalah suatupenilaian yang keliru karena Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a/ V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 yang di terbitkanoleh termohon sudah memenuhi aturan tentang pembuatan suratperintah dimana PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATANASKAH

PLN (persero) yang dalam kedudukannya sebagai pihak yangdirugikan akibat surat Perintah Penghentian Penyidikan bernomor Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim tertanggal 24 Februari 2015;Bahwa Pemohon, telah diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 07Oktober 2013 pukul 14.15 Wib sampai dengan selesai di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Aceh Resort Langsa, atas kelalaian yangmenyebabkan kematian, yang dalam hal ini telah menyebabkan meninggalnyaSuami Pemohon akibat kesetrum kabel listrik milik

Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim, yang pada intinyamenyebutkan yaitu:Menghentikan Penyidikan karena;a Belum cukup unsurb Barang bukti belum cukup untuk ditindak lanjuti perkara tersebut.I1c Karena sebab sesuai dengan ketentuan UndangUndang Penyidikdihentikan demi hukum; (Bukti P10)ANALISA HUKUMBahwa setelah dilakukannya pengaduan kepada Termohon, Termohon kemudianmelanjutkan dengan melakukan penyidikan, hal tersebut sebagaimanadisebutkan dalam surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon bernomorSP2HP

Sp.Sidik/16.b/II/2015/ Reskrimsecara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuatdidalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana;Bahwa Termohon telah memberikan tanggung jawab Penyidikan(Pembuktian) yang sangat tidak beralasan hukum Termohon melakukan haltersebut kepada Pemohon, maka dalam hal ini juga Termohon telahmelanggar ketentuan KUHAP;Bahwa batas waktu Penyidikan

Sp.Sidik/16.b.II/2015/Reskrim terhadapperkara yang Pemohon laporkan secara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuat di dalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai denganProsedur sebagaimana di atur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukan,maka kini akan dipertimbangngkan secara khusus apakah tindakan Termohon yangtelah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap

dalam perkara ini dan Kuasanya sebagaimana buktiSurat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 tersebut dapat menunjukan telahdiperoleh hasil gelar perkara dimana dari semua perserta Gelar perkara tersebutmenyimpulkan bahwa berkas perkara tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsursesuai petunjuk dari Jaksa;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan gelar perkara yang dilakukan olehTermohon, Termohon mengelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPAbertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, KecamatanSukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/216/TV/2010/RES BLL;Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan prosespenyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan NomorSP/Lidik/159/IV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudiandilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPAbertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, KecamatanSukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/216/IV/2010/RES BLL;Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan prosespenyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan NomorSP/Lidik/159/TV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudiandilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

Bahwa benar atas Laporan Polisi tersebut diatas (vide bukti surat T 1)telah dilakukan proses penyelidikan sebagaimana Surat PerintahPenyelidikan Nomor : SP/Lidik/159/V/2010/Reskrim, tanggal 17 April2010, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/123/V/2010/Reskrim, tanggal 10 April2010, Bahwa dalam proses penyidikan telah diperiksa saksisaksi antaralan I GUSTI PUTU SUETJA BAP tanggal 12 April 2010, PUTUSIRKAYASA BAP tanggal 21 April 2010, GEDE MADU

Bahwa atas Laporan dari LILI TUNTITA, Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 44 / IV / 2014 / Reskrim, tanggal02 April 2014, tentang penghunjukan AIPTU CH.

apakah Bahrial Nasution masih ada kerjasamadengan Lili Tuntinta ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Jawabannya, KuasaTermohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:1.Fotocopy sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor :LP/44/IV/2014/SPK,tanggal 02 April 2014 An, Pelapor LILI TUNTINTA, tentang tindak pidanaPenipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378dan/atau 372 KUHPidana, selanjutnya diberi tanda T.1 ;Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

bertanda P1 s/d P3, dimana bukti P1 membuktikan bahwa penangkapanPemohon dilakukan oleh Termohon, sedangkan keterangan 2 (dua) orang saksiPemohon membenarkan peristiwa penangkapan dan penahanan tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon tersebut, Termohontelah membantahnya dan Termohon menyatakan prosedur penangkapan danpenahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telahmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan Surat PenyidikanNomor : SP.Sidik