Ditemukan 4983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA Lebong Perdata Agama
Register : 23-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PA Lebong Nomor 44/Pdt.G/2021/PA Lbg
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 9
  • mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 06-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm
Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon:
NETTY MARIA JOSEFINA SOLOKANA
73 — 26
  • maka PengadilanNegeri Kefamenanu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkankepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TimorTengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan resmipenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapatdilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama anak pertamadan nama anak kedua pemohon dalam dokumen anakanak pemohon yangsebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 15 September 2014 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
10 — 0
  • bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;a= Menimbang bahwa telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayahKabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo; Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 28
  • Putusan Nomor :206/Pdt.G/2021/PN.AmpPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keteranganuntuk melakukan perceraian nomor : 60/Kk.18.5.1/Pw.01/04/2021 yangditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Karangasem, sehingga syarat untuk mengajukanperceraian untuk Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 11-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA CURUP Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Crp
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 7
  • ., Hakim Pengadilan AgamaCurup sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, olehkarenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 1 tegas disebutkan, pegawaiBUMD juga dipersamakan dengan PNS.
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 10-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Buk
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
  • hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun April 2020 tentang prosedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PADANG SIDEMPUAN Perdata Agama
Register : 27-08-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.Psp
Tanggal 4 Nopember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
  • ,MH,. namun upaya mediasi juga telah gagal untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai Negeri yang terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasanlangsungnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, hal tersebut ternyata telahdiperoleh oleh Penggugat surat izin atasan dimaksud dengan suratnya Nomor;777
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 19-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tbt
Tanggal 18 Agustus 2021 — Pemohon:
Tiurmaida Pasaribu
59 — 8
  • Penetapan dan Pengesahan,dan seterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai KantorCatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perkawinanantara Pemohon TIURMAIDA PASARIBU dengan seorang Laki lakibernama RIAN SEMBIRING berdasarkan Surat Pemberkatanperkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Batak KaroProtestan (GBKP) AjiBuhara Berastagi dihadapan Pendeta selakurohaniawan PDT AMOS R GINTING.ST pada tanggal 13 Juli 2019agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipilyang
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 61/PDT.G/2012/PN.SEL
Tanggal 28 Maret 2013 — - LALU AHMAD, DKK MELAWAN - KEPALA DESA GELANGGANG, DKK
116 — 83
  • tanah pecatu tersebut, karenatanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdiperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakanasset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari ParaPenggugat;Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqgou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunmemiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
    Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikansebagai gugatan yang cacat formil.
    tanah pecatu tersebut olehPemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat DesaGelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdan bukan milik dari ParaPenggugat; =+2s Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat Il (gemis aanhoeda nigheid) dalamperkara agou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasaiataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 23-02-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 46/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2017 — ZIKO SIOW SAMUEL BORANG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
94 — 124
  • UmumSebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin ;Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukanpelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktorfaktor yangmendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu ;Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,
    Pasal 5 ayat (1) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) KeputusanNomor: 01/BAPEK/1998 menyebutkan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulismelalui saluran hirarki dengan memuat alasanalasan dari keberatan itusecara lengkap;(3) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima keputusan hukuman
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Blt
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
M. RIDWAN FAUZI
20 — 1
  • diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 20-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Arm
Tanggal 2 Juli 2015 — - Penggugat LELY TOAD - Tergugat MARTHIN OTTAY KATUUK
34 — 22
  • mempelajari isigugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimanapenggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam UndangundangNo.1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 12-06-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA AMBON Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Ab
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 13
  • Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisanyaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supayaPengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PA MAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2011 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA MAJENE Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.Mj
Tanggal 5 Mei 2011 — PEMOHON - TERMOHON
48 — 15
  • disimpulkan penggugattidak berbuat nusyuz atau durhaka kepada tergugat sehingga berdasarkan Pasal 80ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat secarayuridis berhak atas nafkah lampau tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa nafkah lampau penggugat yang telah disepakatijumlahnya yang harus dibayarkan oleh tergugat, sudah layak dan wajar biladihubungkan dengan penghasilan tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 18-07-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PA PALU Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Pal
Tanggal 26 Oktober 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 12
  • Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA Pal.Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterimanya/ditolaknya perkara ini;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaituperceraian
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Klb
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 20
  • Surat P6, P7, P9 dan P10 sertaketerangan saksi xxx dan Sri Susanti Djafar yang pada pokoknya menerangkanbahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil maka diperloeh faktahukum Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkerja sebagai Gurudi UPTD SD Negeri Ilasi yang telah memperoleh izin atau surat keteranganuntuk melakukan perceraian dari pejabat (Vide P6);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 03-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1409/Pdt.G/2018/PA.Bjn
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat Vs Tergugat
16 — 3
  • Bjndan/atau perceraian diatur secara knusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatasdiatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil atauPegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukanperkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-10-2009 — Putus : 01-03-2009 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2009 — Budiyono;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
98 — 73
  • yangdijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenistindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungandengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukandan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya ; rrr errr errr eeBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukantindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormatatau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkanfaktor faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 13-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 35
  • UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 23-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk
Tanggal 15 April 2021 — PEMBANDING LAWANG TERBANDING
97 — 36
  • Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidikdan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosenpegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesibagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipilyang