Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015./PN Bdg. Tanggal 15 Juni 2015 — Ir. HARI SUTJAHJO, ME
122 — 22
122 — 22
HARI SUTJAHJO, ME selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008
HARI SUTJAHJO, MEselaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008
Putus : 04-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 4 Oktober 2012 — JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT; HALOMOAN alias LOMO
32 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal 02
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. HAMID SANUBI
Tergugat:
BUPATI LUWU
211 — 76
Ir. HAMID SANUBI
Tergugat:
BUPATI LUWU
211 — 76
Sehingga ObjekSengketa secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 252 PPNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negerl Sipilyang mengatur bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Merujuk pada redaksi pasal tersebut menyatakan PemberhentianPenggugat harus dilakukan oleh Tergugat pada akhir bulanterhitung sejak Putusan Pengadilan
Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan olehTergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan, dan payung hukum (umbrella act) Pasal 252PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari Keputusan a quo sendiri sebagaimana telahdisebutkan di atas, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quodinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KEPUTUSAN TERGUGATDALAM MENGAMBIL TINDAKAN TERKESAN DISKRIMINATIF DANBERTENTANGAN
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 2503/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 22
57 — 22
Oleh karena itu Majelisberpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pedawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.
Register : 20-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Dps Tanggal 4 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
86 — 36
86 — 36
telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2020/ PA DpsMenimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintahn kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang
Register : 03-05-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Termohontidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-09-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Rh Tanggal 6 Februari 2018 — Perdata
- Penggugat Vs Tergugat
22 — 19
22 — 19
Rh9 ayat 4 Tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapatdiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianharus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan
Register : 06-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 584/PID/2018/PT MDN Tanggal 7 Agustus 2018 — SRY LELI UTAMI SINULINGGA, SE ALS BUTET
46 — 18
46 — 18
Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan keberatanterhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeritersebut adalah terhadap ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimanaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara tersebut tidakmempertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Dum Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
ROSLINA SH.
Terdakwa:
Sarma Simanjuntak Bin Daulat Simanjuntak
93 — 13
ROSLINA SH.
Terdakwa:
Sarma Simanjuntak Bin Daulat Simanjuntak
93 — 13
Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1472LT310120190044tanggal 01 Februari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSuardy,S.Sy (Nip. 19620820 198301 1 00 1), saksi korban masih berusia 12(duabelas) Tahun saat perkara ini dilaporkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya
Register : 01-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 81/PDT/2021/PT MTR Tanggal 10 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
87 — 29
87 — 29
II LOMBOKBARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK. IILOMBOK BARAT.9. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajuakansomasi tertanggal 23 Maret 2020 dengan No.08/LBHTS/NTB/VI/2020, 1Juli 2020 dengan No.09/LBHTS/NTB/VII/2020 dan 23 juli 2020 denganNo.12/LBHTS/NTB/VII/2020 akan tetapl Tergugat tidakmengindahkannya.10.
Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDaerah Kabupaten TK II Lombok Barat Nomor : 1169, tanggal 12Oktober 1993, Tentang PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH HAKPAKAI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH TK I LOMBOKHal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 81/PDT/2021/PT MTR.BARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK IILOMBOK BARAT, akan tetapi pada posita angka 8, Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu
Register : 19-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 0697/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 21 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Putusan No.0697/Pdt.G/2018/PA.Bks.Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil yang untuk melakukan perceraian tidak mendapat izin dari pejabatyang berwenang dan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat telan menyerahkan surat keterangan dari pejabat yangberwenang, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa oleh sebab
Register : 24-09-2012 — Putus : 03-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PA MALANG Nomor 1638/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tanggal 3 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 3
10 — 3
Hj.Sriyani, M.H, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 TahunMenimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebelummengajukan perceraian di Pengadilan, ternyata Pemohon telah mendapatkanSurat Ijin dimaksud yaitu Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNOMOP bps sssnssscosacxanncnease
Register : 23-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Trk Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat, atas hal tersebut Tergugat telahmengajukan Surat Keterangan dari Walikota Tarakan Kota Tarakan ( T.), olehkarena itu ketentuan Romawi Il angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990hatus dinyatakan telah terpenuhi dan Tergugat telah memenuhi ProsedurAdministrasi Tentang Tatacara Perceraian bagi Pegawai
Register : 04-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 28-06-2021
Putusan PA Lebong Nomor 101/Pdt.G/2021/PA Lbg Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 13
44 — 13
mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-04-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 15-08-2012
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 139/PDT.G/2012/PA.TR Tanggal 11 Juni 2012 — PEMOHON melawan TERMOHON
18 — 23
18 — 23
yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah padabulan Agustus 2009 di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK,umur 2 tahun 2 bulan; Bahwa, sejak September 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis dan terjadi pertengkaran; Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karenaTermohon sering melecehkan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Rh Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 8
23 — 8
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadirsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipunmenurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari;Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 23-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi Tanggal 6 Mei 2021 — Pemohon:
HERLEN TRI YUSUP
20 — 11
HERLEN TRI YUSUP
20 — 11
Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalsebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahannama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenBogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkancatatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA MIMIKA Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Mmk Tanggal 25 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telan mendapat izin dari pejabat yangHalaman 9 dari 20 HalamanPutusan Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Mmk.berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor445/127/DinkesMimika/IV/2016, tanggal O04 April 2016, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 68/Pdt.P/2018/MS.BIR Tanggal 31 Mei 2018 — Pemohon:
Hj. Asmawati Binti H. Abdul Hamid
29 — 8
Hj. Asmawati Binti H. Abdul Hamid
29 — 8
yaitu dariketerangan Pemohon, bukti surat dan saksisaksi, Majelis Hakimmenemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan janda sejak tanggal 18 Mei 2004; Bahwa Pemohon ingin mengangkat serorang anak perempuan yanglahir tanggal 01 Desember 2016 yang diberi nama Rizkia Humaira; Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak tanggal 01Februari 2017; Bahwa anak tersebut tidak diketahui orang tuanya, karena diantarorang ke Polsek Jeunieb; Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bgr Tanggal 4 Maret 2020 — Pemohon:
1.Jamal DQ Maserre
2.Rosmiati
58 — 18
1.Jamal DQ Maserre
2.Rosmiati
58 — 18
selambatlambatnyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan ganti nama tersebut makamewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan gantinama dari nama anak Para Pemohon tersebut untuk menyampaikan kepadaKantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkantentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang