Ditemukan 4987 data
Terbanding/Tergugat : Oktaviyanti, A.Md. binti H. Anang Sani, M.Pd.
68 — 30
Oleh karenanyaputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang besaran baiaya hadhanahanak harus dikuatkan dan dipertahankan;Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 gaji Tergugat/Pembanding agardiberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku bekas isteri yang dicerai dananaknya, adalah tuntutan atas pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990.
59 — 21
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 adalah merupakan tertiob administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami, dan bukan merupakanperangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasantersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonanHal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2016/PA Kdicerai Pemohon, apalagi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataanbersedia menanggung segala resiko perceraian, oleh karena
57 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
tindak pidana sengaja turut campur dalamperusahaan judi biar ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu dan dinukum pidana selama 2(dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sesuai petikanputusan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/PID.B/2013/.PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap (/nkracht);Memperhatikan hal tersebut diatas maka Pemberhentian DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
30 — 8
IImasingmasing berbadan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P11 berupa Surat KeteranganCatatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang tersangkutperkara pidana atau gerakan terlarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P12 berupa Surat TandaTamat Belajar, maka terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari1983 dan saat ini telah berumur 33 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P13 berupa PerincianPenghasilan Pegawai, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
34 — 19
anak angkatbernama Akmal Dzakwan Hafidzuddin adalah benar anak kandung dariKristanto dan Lina Ningtias yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Maret 2018.Dengan diajukannya bukti P.7 tersebut, maka ketentuan yang diatur dalamSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentangKewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan AktaKelahiran dinilai telah terpenuhi.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.8 dan P.9 dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
69 — 23
tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untukpembelian racun tanaman tomat.6) tanggal 27 Oktober 2014 sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untukpembayaran sebagai panjar masuk PNS.7) tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp.2.570.000 (dua juta lima ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran membeli baju dinas 4 pasanguntuk dua orang anak.Namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sampai sekaranganak dari saksi korban ABDI belum terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
1316 — 6179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masyhur Effendi, SH.berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dandiberikan rehabilitasi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasaryang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumahManuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipilyang
16 — 2
tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" ;Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini berlakubagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagiPegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
332 — 83
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusanaquo keterangan Saksi1 bersesuaian dengan keterangansaksisaksi yang lainnya bahwa Saksi1 diamankan dandimasukan keruang tahanan Kodim 0605/Subang, olehkarena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwadikesampingkan.Keberatan Ke IlBahwa keberatan kedua Tim Penasihat HukumTerdakwa pada intinya mengenai Razia miras yangdilakukan oleh Terdakwa dan anak buah Terdakwa didaerah Subang terhadap Saksi1 dan orangorang sipilyang
Bahwa benar Terdakwa datang ke Makodim 0605pada pukul 00.30 WIB, kKemudian memerintahkan kepadaPa Jaga untuk mengumpulkan semua orangorang sipilyang diamankan dalam operasi razia miras termasukSaksi1 untuk diberikan pengarahan oleh Terdakwa, setelahsemua berkumpul diberikan pengarahan pada pukul 01.30WIB tanggal 6 Juli 2016, semua orangorang sipil diijinkanuntuk pulang, tidak ada yang ditahan di Makodim0605/Subang.21.
16 — 7
sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut untukdikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, makaMajelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan olehPemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagianrekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadiTermohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagaiTermohon menjadi Pemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
47 — 4
., MH telah berupayamendamaikan para pihak berperkara, namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, di depan sidang Penggugat tidak menyerahkan surat izindari atasan namun hanya menyampaikan surat Pernyataantertanggal 9 April 2011, meskipun Majelis hakim telahmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus suratizin atasan tersebut ;Menimbang
92 — 36
sepanjang tidak merugikan hakkepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemindahan PegawaiNegeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal22 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokokKepegawaian, menurut Majelis Hakim pemindahan Penggugatberdasarkan objek sengketa ke1 tersebut adalah merupakankonsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
mana tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (in casu Penggugat) ;""Menimbang, bahwa dalildalil substansi gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai mengenai persoalan di Gereja Masehii Injil diHalmahera (GMIH), hal mana menurut Penggugat objek sengketa ke1 aquo dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak loyal atau tidakmenyetujui pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil diHalmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil tersebutPenggugat
15 — 1
kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutangyang harus ditanggungnya;Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madhiyah)tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup membayar sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah), karena tidak ada kesepakan dalam tuntutantersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupanTergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipilyang
19 — 12
sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaasbantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaSungguminasatanggal 1 Agustusi 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019,ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkanmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP DinasPendidikan Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani) karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Guru SMA Negeri 1 Takalar sehingga Penggugatsendiri tinggal bersama keluarganya di Lingkungan Coring, KelurahanKalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di samping itu Penggugatmelakukan pengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat juga seringmengunjungi Penggugat karena selain Tergugat masih anak kemenakan dariSuami Penggugat (Alm. Drs. H. Abdul Muis Dg.
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemindahanjabatan lama ke jabatan baru;118) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor: 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;119) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang
135 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuat Penggugatbertanya atas perintah siapakah nama Penggugat dikeluarkan dari daftarhadir sehingga ada kesan seolaholah Penggugat setelan menjalani operasiCaesar tidak pernah hadir ;Seandainya hal ini suatu kesalahan prosedur kerja kenapa tidak pernahditegur, diperingati atau dibina sebagaimana mestinya dalam prosedurseperti pada umumnya yang berlaku, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang diduga telah melakukan pelanggaran ;Hal. 3 dari 18 hal. Put.
58 — 50
Bahwa setelah sampai di tempat acara Terdakwabersamasama dengan teman yang lain diberikanmakan, setelah selesai makan Terdakwa bersama samadengan temanteman yang lain diajak orang sipilyang tidak tahu namanya untuk minumminuman kerasjenis arak/ciu yang dicampur dengan cocacolasebanyak 2 botol di belakang panggung.
23 — 1
Dengan demikianharus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian dengan Termohon telah memperolahizin dari atasannya untuk bercerai, serta Pemohon dan Termohon adalahbenar suami istri sah, karenanya Pemohon mempunyai legalstanding/kualitas persona standi in yudicio sebagai subyek hukum dalampengajuan in casu perkara a quo;Menimbang, bahwa pembuktikan dalildalil Pemohon, selainmemeriksa bukti Suratsurat juga Pemohon telah menghadirkan saksisaksi Ssesuai
93 — 37
Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jijin dariKesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan sering dicari oleh orang sipilyang datang ke Ma Koramil 11/Kaliwungu dengan maksud untuk menagih hutang.7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidakpernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan dan saatmeninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.68.