Budhy Latif tidak mempermasalahkan/tidak menuntut Terdakwa2sehingga kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRIsaat itu juga diserahkan kepada pemiliknya (Sdr.Budhy).Bahwa peran Terdakwa1 dalam masalah mobil milik Sdr Budi Latif adalahhanya sebagai perantara.Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkanseluruhnya.Saksi3: Namalengkap =: Budhy LatifPekerjaan : PNS Komnas Ham RIJabatan : Kabag Verifikasi , 197604032006041001Kesatuan : Komnas Ham RITempat

Bapak Jaksa Agung Muda Pengawas (JANWAS)
6.Ketua KOMNAS HAM

orang tuanya di Ambulu sekitar pukul 04.30 WIB tanpa pam itdan tanpa diketahui tujuannya dengan hanya meninggalkan sepucuk surat yangditaruh di Bantal (surat terlampir).Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2010 tersebut sekitar pukul 19.30 WIB ada smske nomor Tergugat dari lakiIaki yang bernama PIL kemudian dilanjutkan dengantelepon dari PIL ke Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat Pergi dari rumahkarena sering disiksa dan dipukuli oleh Tergugat dan PIL mengancam akanmengajukan hal tersebut ke Komnas

Nomor 96 PK/Pid.Sus/201779.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.T79T80T81T82T83T84T85T86T87T88T89T90T91T82T93T94T95T96T97ALS;Surat Nomor B201/Pusarpedal/LH/PDAL/06/2012 Koordinasi UjiLaboratorium tanggal 1 Juni 2012;Amicus Curieae;Surat dari ILUNI Ul untuk Majelis Hakim;Sertifikat PROPER Biru kepada PT CPI Periode Tahun 20112012;Laporan dari Komnas HAM;Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penataan PROPER 20112012PT Chevron Pacific Indonesia (SLS dan SLN);Berita Acara Sumpah Penerjemah

;Komentar Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri LH KambuayaBalthasar, Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen SH, Humas BPMIGAS Gde Pradnyana, dan Komisioner Komnas HAM NataliusPigai;Legal Opinion Kasus Bioremediasi Fiktif Chevron Indonesia Centerfor Environmental Law;Surat Terbuka buat Jaksa Agung, Jaksa dan Hakim Tipikor olehGede Manggala;Contoh laporan kinerja bioremediasi yang dikirimkan kontraktor.Contoh laporan pelaksanaan kegiatan bioremediasi.Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Lahan Terkontaminasi

2013;Tanda bukti lapor Nomor TBL/128/III/2013/BARESKRIM DonnySetiawan, S.H;Daftar Pengunjung di SBF Pematang hari Rabu, 8 Februari 2012;DVD Rekaman Kunjungan Lapangan (Site Visit) ke SLS dan SLNpada 9 12 April 2012;Daftar Reccomended Holding Times and Preservatives adopted byALS;Surat Nomor B201/Pusarpedal/LH/PDAL/06/2012 Koordinasi UjiLaboratorium tanggal 1 Juni 2012;Amicus Curieae;Surat dari ILUNI Ul untuk Majelis Hakim;Sertifikat PROPER Biru kepada PT CPI Periode Tahun 20112012;Laporan dari Komnas

;Komentar Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri LH KambuayaBalthasar, Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen SH, Humas BPMIGAS Gde Pradnyana, dan Komisioner Komnas HAM NataliusPigai;Legal Opinion Kasus Bioremediasi Fiktif Chevron Indonesia CenterHal. 60 dari 204 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid.Sus/2017for Environmental Law;93. T93 Surat Terbuka buat Jaksa Agung, Jaksa dan Hakim Tipikor olehGede Manggala;94. T94 Contoh laporan kinerja bioremediasi yang dikirimkan kontraktor.95.

Nomor 96 PK/Pid.Sus/2017tertanggal 29 November 2008 dari KLH (Bukti T46); Surat MenteriLingkungan Hidup RI kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Nomor B3555/MENLH/PDAL/ 03/2013 tanggal 28Maret 2013 Perihal: Jawaban Tertulis Terkait Dengan KasusBioremediasi PT CPI (Novum P9);Novum P6 sampai dengan Novum P9 ini membuktikan bahwa PTCPI telah memiliki izin perpanjangan secara materiil dari KementerianLingkungan Hidup untuk melakukan kegiatan Bioremediasi.

maupunTergugat Ill (Para Tergugat) telah menyuruh clan atau Debtcollector untukmendatangi rumah Penggugat dengan berbagai ancaman untuk menagih hutangkepada Penggugat clan Suami Penggugat;j Bahwa untuk mengantisipasi adanya kemungkinan tindakan kekerasan berlanjutyang ditujukan terhadap keselamatan jiwa Penggugat maupun Suami Penggugat,melalul Kuasa Hukumnya, Penggugat telah mengirimkan Surat Perlindungan HukumIangsung kepada KAPOLRI, disamping juga akan mempertimbangkan menginmsurat yang sama kepada KOMNAS

Billah;: Indonesia;: Pensiunan (Mantan KOMNAS HAM);: Jl. Cempaka Raya No. 21(gg.Zaenal), Jatiwaringin Pondok Gede bekasi 17411;: Djohan Effendi;: Indonesia;: Pensiunan;: JI. Brigjen Katamso Tali Raya, No. 11RT/RW 006/009 Kel.Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;Kota BambuSelanjutnya memberi kuasa kepada=oOOo AON Oa KR WN =Prof. Dr.lur. Adnan Buyung Nasution;Dr. Todung Mulya Lubis.,S.H.,LL.M;Erna Ratnaningsih.,S.H.,LL.M;Alvon Kurnia Palma.,S.H;Nurkholis.,S.H;Ali Nurdin.,S.H.

Berbagai laporan independen terrnasuk Laporan Komnas HAM 2006menyebutkan Fatwa MUI dan kebijakan lokal (SKB dan Perda) telah dijadikanalat pembenaran dan pengesahan bagi massa anti Jemaat AhmadiyahIndonesia untuk melakukan kekerasan.

Kota Depok;UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (BuktiP.6);UndangUndang Dasar 1945; (Bukti P.7);UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi KonvensiInternational Tentang Hakhak Sipil dan Politik; (Bukti P.8);UndangUdang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan; (Bukti P.9);UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;(Bukti P.10);UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia; (Bukti P.11);Laporan Komnas

01/sekaraheb/01/14 tentang telah berdirinyaSEKAR AHEB di lingkungan Perusahaan Tergugat.Bukti PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di Perusahaan Tergugatyang berlaku 20102012 (namun tidak jelas tanggal masaberlakunya).Bukti Daftar Serikat Pekerja Afiliasi OPSI.Bukti Jawaban Tergugat dalam perkara yang lain (namun dengansubstansi permasalahan yang sama dengan perkara a quo), yaituperkara No. 170/Pdt.SusPHI/2014/PN.BDG.Kronologis Praktek Union Busting yang disusun oleh SEKARAHEB yang disampaikan kepada Komnas

HAM RI & PolresSukabumi.Bukti surat dari Komnas HAM RI No. 028/K/Mediasi/I/2015 tanggal14 Januari 2015.Risalah perundingan Bipartit pada tanggal 17 Februari 2014 dalamkasus PHK terhadap 3 orang karyawan, yaitu Sdr.

hingga diperoleh suatu kepastian mengenai status hukumpenguasaan atas lahan;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 Tergugat mengirimkan Surat No.B 808/X/2009, yang intinya mengundang kepada warga komplek Saptamargadan para Penggugat dalam acara sosialisasi tentang penghuni yang tidakberhak menempati rumah dinas KODIM 0612/Tsm pada hari Senin 02November 2009;Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2009, dengan didampingioleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, perwakilan warga melakukanpengaduan kepada KOMNAS

Bahwa pula mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa(dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara initerhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;Bahwa sejak adanya peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatanTergugat tersebut, warga komplek Saptamarga termasuk para Penggugat telahmelakukan berbagai upaya baik mengajukan pelaporan melalui pihak yangberwenang, meminta perlindungan hukum dari KOMNAS

isterpertamanya yang patut diduga sangat cemburu kepada Termohon yangsangat setia melayani Pemohon terutama pada sat minta berhubungansuami isteri, dan senyatanya Termohon tidak pernah menolak untukmelayani Pemohon sebagai suami;Bahwa, dalam setiap permasalahan yang terjadi antara Pemohondengan isteri pertama Pemohon yang diduga karena rasa cemburuyang berlebih dari isteri pertama Pemohon terhadap Termohon,hal inimembuat Termohon mengalami tekanan psikis dan telah mengadukanhal ini kepada P2TP2A, KOMNAS

Fotokopi Surat dari Komisi Nasional Anti Kekerarasan Terhadap PerempuanNo.053/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/VIII/2020 yang isinyaSurat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk perkara No.2228/Pdt.G/2020/PA.Cms tertanggal 19 Agustus 2020, bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslimyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.78.

MULADI, SH mantan Rektor Universitas Diponegoro,mantan Anggota Komnas HAM, dan mantan Menteri Kehakiman melaluiSuar Warkat Warta Pro dan Kontra Hukuman Mati terbitan April 2003menyatakan bahwa : "Dengan tindak kejahatan yang semakin berat dankorban yang besar seperti terorisme, kejahatankejahatan terorganisir,peredaran narkoba berat, maka pidana mati perlu dicantumkan. Hanya sajapenjatuhan pidana mati memerlukan suatu standar yang jelas.

SUSILO, Wakil Ketua Komnas HAM, "Saat inihukuman mati sudah bukan sebagai sarana penghukuman. Hukuman matibertentangan dengan hak asasi manusia, sebab hak untuk hidup adalah hakyang paling esensial dalam hak asasi manusia. Secara prinsip, sebaiknyahukuman mati tidak perlu dijatunkan sebab dalam sistim pemidanaan dikenalasas rehabilitasi. Artinya, orang yang melakukan tindak pidana masih dapatdiberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menjalani prosespemidanaan.

mengadu ke DPRD Provinsi Sumatera Baratsebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) denganrincian sebagai berikut: Sewa mobil Rp250.000 Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp100.000 Konsumsi saksi (5 orang) 5 x Rp50.000 Rp250.000Biaya konsumsi dan transportasi lokal untuk 2 orangkeluarga Penggugat selama 4 hari di Jakarta dengan agendapengaduan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KomisiNasional Anak (KOMNAS

Biaya konsumsi dan transportasi lokal untuk 2 orang keluargaPenggugat selama 4 hari di Jakarta dengan agendapengaduan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KomisiNasional Anak (KOMNAS ANAK), dan TV One sebesarRp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) denganrincian sebagai berikut: Transportasi lokal/Sewa Taxi : 4x Rp100.000 :Rp400.000 Konsumsi selama 4 hari 2x 4x Rp. 100.000 :Rp800.000e.

lelang yangdilakukan menjadi batal.Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat Ketua Pengadilan merujukdari pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan dan penjelasannya danHalaman 6 dari 62 halaman, Putusan nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.PdgAB.16.17.18.sesuai dengan Peraturan hukum acara Perdata Indonesia, eksekusi HakTanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang undang HakTanggungan memerlukan campur tanggan Ketua Pengadilan Negeri atauizin dari fiat eksekusi pengadilan.Penjelasan direktur eksekutif Komnas

Bahwa dalil dalam posita gugatan/perlawanan Penggugat/ Pelawan padabutir butir 16 dan 17 yang pada intinya menyebutkan ...adanyahimbauan dari KOMNAS PKPU INDONESIA yang asetnya dilelang tanpafiat Ketua Pengadilan Negeri, disarankan mengajukan upaya hukum kepengadilan dimana domisili Bank berada... merupakan himbauan yangtidak perlu dipertimbangkan dan sangat pantas untuk dikesampingkan.Bahwa faktanya KOMNAS tersebut bukanlah lembaga yang dibentuk olehpemerintah ataupun oleh Undangundang, sehingga

Menteng,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;pekerjaan Ketua Korlap Lembaga PerlindunganKonsumen (LPKSM KOMNAS PKPU RI ProvinsiKalimantan Tengah Wilayah Kabupaten Kapuasdan Kabupaten Gunung Mas) alamat JI. PausRaya Ill, No. 1 RT/RW 12/IX, Kelurahan BukitTunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya Provinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut Pendamping;Lawan:PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palangka Raya, alamat Jl.

Menyatakan Barang bukti berupa:1.Asli 2 (dua) lembar Surat kepada Bupati Kuantan Singingi perihalPenguasaan Tanah Masyarakat Desa Beringin Jaya Nomor269/K/PMT/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dari Komisi Nasional HakAsasi Manusia;Asli Surat kepada Ketua Komnas HAM RI perihal PermohonanBantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor 470/06/12/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014:Asli Surat Perintah Tugas atas nama R.

mengalami kurang gizi;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hasil pemeriksaan dari optic;Bahwa setahu saksi tidak pernah ada anak yang meninggal setelah diimunisasi;Bahwa setahu saksi didalam petunjuk pelaksanaan bahwa anak yang dapat diimunisasi Measles Rubela (MR) yaitu anak yang beruisa 9 (Sembilan) bulansampai 15 (lima belas) tahun;Bahwa apabila terjadi dampak setelah imunisasi, maka harus di laporkankepada pokja dan akan dirujuk ke rumah saksit untuk mendapat perawatan;Bahwa ada penyampaian dari Komnas

Hindra lrawan Satari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan untuk memberikan keterangan dalampersidangan perkara ini sehubungan dengan masalah meninggalnya seoranganak pasca imunisasi Measles Rubela (MR);Bahwa Saksi mengetahui kalau ada seorang anak yang meninggal pascaimunisasi, setelah Saksi menerima laporan ;Bahwa Saksi sebagai Ketua Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi(Komnas KIPI);Bahwa Saksi tidak tahu nama anak yang meninggal dunia

untuk melakukan kajian;Bahwa setahu Saksi masih ada kasus lain di Maluku Utara pasca imunisasimeasles Rubela (MR), namun saya sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya;Bahwa Saksi tidak melakukan investigasi terhadap kasus tersebut, namunyang melakukan investigasi kasus adalah komite daerah provinsi MalukuUtara;Bahwa hasil investigasi yang dikeluarkan oleh komite daerah Provinsi Malu kuUtara terhadap kasus tersebut adalah adanya gizi buruk, inveksi berat danpenurunan kesadaran;Bahwa kesimpulan dari Komnas

KIPI terkait kasus tersebut yaitu terjadiradang pada otak anak tersebut;Bahwa untuk anak yang menderita gizi buruk dapat di imunisasi MeaslesRubela (MR);Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yang melaporkan kasus tersebut kepadaKomnas KIPI;Bahwa tugas kami pada komnas KIPI yaitu melakukan kajian atas suatu kasusagar dapat menentukan apakah kasus tersebut akibat imunisasi ataukahbukan;Bahwa setahu Saksi gejala yang timbul akibat di imunisasi Measles Rubela(MR) yaitu demam dan masa inkubasi yaitu sekitar

Pdt.G/2019/PN Ttedokter pemeriksa akan mengeluarkan surat kematian yang memuat penyebabkamtian sesorang;Bahwa dokter pemeriksa dengan melakukan klinis forensic tidak dapatmengetahui obat atau faksin yang terkandung dalam tubuh seseorang, tetapiuntuk mengetahui kandungan obat atau faksin dalam tubuh seseorang harusdilakukan dengan otopsi;Bahwa cara untuk dapat mengetahui gejala yang timbul pada diri seseorangsetelah di imunisasi dan orang tersebut telah meninggal dunia harus dilakukanauditoleh tim Komnas

Nurdin Lutfi di Hotel V, tertanggal 01Nopember 2014, diberi tanda bukti T13;14.Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.STPLP :062/Komnas AnakHS/IV/2015 di Komnas Anak Jakartatertanggal 27 Maret 2015, diberi tanda bukti T14;15.

Namun fakta hukumnyayang didata ulang hanya pedagang pasar yang hanya ikut APPSI sajatermasuk di dalamnya pemberian fasilitas jaminan kredit dankelonggaran pembayaran dan untuk pedagang yang tergabung dalamPPTBB diabaikan, padahal sebagaimana rekomendasi Komnas HAM RI(vide Bukti P8) Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II wajibHalaman 26 dari 36 hal. Put.

mengakibatkan para pedagang lamaberdasarkan buku tanda bukti hak menempati kios/los maupun dataorganisasi Pasar Babat yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas(vide bukti P15 sd P 42) kehilangan hak menempati stand/kios/losPasar Babat;Bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan pembuktianberdasarkan keterangan saksisaksi yang menerangkan keberadaanTermohon Kasasi Ill tidak dapat mewakili kepentingan para pedagangkarena mekanisme keanggotaan bersifat stelsel aktif sebagaimana suratRekomendasi KOMNAS

Bahwa obyek sengketa tidak melanggar tata ruang Kota Bekasi ( PeraturanDaerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Ruang Kota BekasiTahun 20002010) sebab berdasarkan hasil rapat tanggal 14 Oktober 2010antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan warga Perumahan BulevarHijau yang dihadiri oleh Perwakilan, Komnas HAM, Kementrian LingkunganHidup dan juga dihadiri olen perwakilan Tergugat II Intervensi/Terbanding IIdan Tergugat III Intervensi/Terbanding III, dan juga berdasarkan SuratKeputusan

Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaanKetua Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA), tempatHalaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 405/Pdt.G/2018/PA.kKis.tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi sebagai teman Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suamiPenggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah sejak tahun 2006; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4orang

Bahwa pemalsuan keterangan oleh pelapor dan kawankawannya tersebut,Terdakwa sudah lakukan laporan pidana pemalsuan dan dilaporkan kepadaKetua Komnas HAM, Danpuspomad, serta Danpuspomal.f.