Ganjil 2010/2011Cagurdacil FKIP, Honorarium Mengajar padaProgram Cagurdacil Semester.

;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiahdi SMK Sama Dua Tapaktuan Tahun 2010;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiahdi SMK Negeri Aceh Besar Tahun 2010;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiahdi SUPM Ladong Aceh Besar Tahun 2010;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK

Ganjil 2010/2011 CagurdacilFKIP, Honorarium Mengajar pada Program CagurdacilSemester.

Fotocopy Slip Penerimaan Gaji/Honorarium Guru danKaryawan SMK Satya Praja 2 Petarukan Tahun Ajaran2013/2014 bulan Desember 2013 atas nama Pemohon, tanggal28 Desember 2013 (bukti P.4);. Fotocopy Slip Penerimaan Gaji/Honorarium Guru danKaryawan SMK Satya Praja 2 Petarukan Tahun Ajaran2013/2014 bulan Januari 2014 atas nama Pemohon, tanggal28 Januari 2014 (bukti P.5);. Fotocopy Surat Panggilan No.

Fotocopy Slip Penerimaan Gaji/Honorarium Guru danKaryawan SMK Satya Praja 2 Petarukan Tahun Ajaran2013/2014 bulan Januari 2014 atas nama Pemohon, tanggal28 Januari 2014 (bukti T.3);4.

Sa aj SRSBahwa Pemohon dan Termohon sudahmempunyai rumah yang diabangun diatas tanah milik orang tua Pemohontapi belum pernahditempati;Bahwa saksi kenal dengan Pemohondan Termohon karena teman seprofesidengan Pemohon sekaligus sebagaiBendahara Gaji diBahwa saksi kenal dengan Pemohonsejak tahun 2009 dan kenal Termohonsejak menikah denganPemohom fj Bahwa Pemohon mengajar di SMK SatyaPraja II Petarukan sebanyak 44 jamditambah tunjangan jabatan WaliKelas 5 jam jadi seluruhnya 49 jammengajar;~Bahwa honorarium

adalah penduduk Kecamatan Ampelgading yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaDST LST Fh I IMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 telahterbukti bahwa Pemohon adalah guru SMK NU Kesesi denganhonorarium Rp. 280.000, (dua ratus delapan puluh riburupiah), namun bukti surat P.7 telah terbukti bahwa Pemohontelah mengundurkan diri sebagai guru di SMK tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 telahterbukti bahwa Pemohon adalah seorang guru di SMK SatyaPraja Petarukan dengan honorarium

pada bulan Desember 2013sebesar Rp 576.000, (lima ratus tujuh puluh enam riburupiah) dan berdasarkan bukti surat P.5 telah terbuktibahwa Pemohon adalah seorang guru di SMK Satya PrajaPetarukan dengan honorarium pada bulan Januari 2014 sebesarRp 1.568.000, (satu juta lima ratus enam puluh delapanribu rupiah) 7 7 rrr rr rrMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 telahterbukti bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Termohon keKepolisian Resor Pemalang dalam perkara tindak pidanamelakukan penelantaran

MARJUNI, keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.30. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11239/LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.31.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Narasumber/ Instruktur (Keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik).32. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10852/LS/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 4.687.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Panitia pelaksana Keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru.33.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), perihal : Honorarium Narasumber (Keg. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi).34. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 07561/LS/2010 tanggal 5 November 2010 sebesar Rp. 4.687.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan (Keg. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi).35.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Non PNS Pengawas Ujian Keg. Paket A.38. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 12294/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 3.500.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Ujian Keg. Penyelenggaan Paket B Setara SMP.39. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11037/LS/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 26.750.000,- An.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengelolan kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi standar Kualifikasi.40. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.800.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada Keg. Pembangunan siring sekolah SD / MI41.

MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengelolan kegiatanPendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi standar Kualifikasi.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.800.000, An. MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : honorarium tim pengadaan barang danjasa pada Keg.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan3132333435363738394041424344untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10746/LS/2010 tanggal 21 Desember2010 sebesar Rp. 14.400.000, An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk: Honorarium Narasumber/ Instruktur (Keg.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk: Honorarium Pengelolan kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhistandar Kualifikasi.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal 28 Desember2010 sebesar Rp. 1.800.000, An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluanuntuk : honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada Keg.

MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan padaKegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.31 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10746/LS/2010 tanggal21 Desember 2010 sebesar Rp. 14.400.000, An. MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Narasumber/ Instruktur(Keg.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000, ;Asli 1 (Satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.40.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.135.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.40.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.135.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.40.000, ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000, ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.40.000.

belanjaBarang dan jasa (Belanja pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

(Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

Barangdan jasa (Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

Menghukum Tergugat ll&lll membayar sisa kewajiban pembayaran honorarium (lawyer fee) kepada Penggugat sejumlah Rp.27.000.000.-(dua puluh tuju juta rupiah);5. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga harini ditetapkan sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enambelas ribu rupiah);6. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill dalammelaksanakan perjanjian honorarium (lawyer fee) merupakan perbuatanWanprestasi;. Menyatakan perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill dalam melaksanakanperjaniian pemberian pembayaran tambahan (success fee) merupakanperbuatan Wanprestasi;.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk membayar sisakewajiban honorarium (lawyer fee) kepada Para Penggugat yang hingga saatgugatan ini diajukan kepengadilan berjumlah Rp. 112.500.000 (seratus duabelas juta lima ratus rupiah) dibayar lunas dan seketika;.

TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMBUAT KESEPAKATAN DENGAN PARAPENGGUGAT DALAM HAL PEMBAYARAN HONORARIUM (.FEE) KEPADA PARAPENGGUGATpenyelesaian Perkara Nomor 275 dan perkara aquo, maka dengan ini Tergugat menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya dan menjadi kewajiban Tergugat Il danTergugat Ill selaku pemilik atas Tanah tersebut.Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Tergugat menyatakan kesediaannya dan sepakat untukmembayar honorarium ( /awyer fee) sebesar Rp.

yang menyatakan Tergugat Il dan Tergugat Ill telah TIDAK ADA KESEPAKATAN MENGENAI SUCCESS FEE ANTARAPENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT IIIwanprestasi dan belum membayar honorarium (lawyer fee) kepada Para Penggugat adalah mengadaada dan menurut hukum haruslah ditolak.10.

Bauty, SH telahmenyampaikan informasi yang tidak benar kepada Tergugat Il mengenai jumlahpembayaran honorarium yang telah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugatll Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut sangat tidak patut untuk dilakukanoleh Para Penggugat karena seakanakan istri Tergugat Il yang bernama lou Yantitidak membayarkan uang yang dititipkan suaminya yaitu Tergugat Il untukpembayaran jasa hukum kepada Para Penggugat.

(satu) Bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kapitasi UPTD Puskesmas Karangploso Bagian bulan : Mei 2018

Jasa Pelayanan PNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Juli 2018 yang belum ditandatangani;

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan September 2018 yang belum ditandatangani

Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Agustus 2018 yang belum ditandatangani

Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanJuli 2018 yang belum ditandatangani;2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanAgustus 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan

Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanSeptember 2018 yang belum ditandatangan2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanHal 3 Put.

No. 73/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32:Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanJuli 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanAgustus 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan

Malang .Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Pada Honorarium/ Jasa PelayananPNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan MasyarakatKegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaBulan Januari , Pebruari, Maret dan Juni Bahwa tanda tangan saksinamun yang bulan Pebruari, April, Mei Bukan Paraf dan Tanda tangansaksi sendiri..Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terkait penandatanganannya daftarPada Honorarium/ Jasa Pelayanan PNS Puskesmas KarangplosoProgram Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan

Rp. 2.900.000, Seharusnya sesuaidengan SPJ pada daftar Honorarium/ Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanHal 73 Put.

., uang sejumlah Rp. 69.169.607,00, No.0701/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 15/052007;2) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk honorarium pegawaihonorer/tidak tetap (Honorarium Staf KDH) TW. TA. 2007 kepadaRITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00,No. 0702/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/052007;3) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinasluar daerah TW.

IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp. 37.994.000,00, No. 17823/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal26/122008;156) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Bendahara danpembantu bendahara Bulan Desember TW. IV TA. 2008 RITHASAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 675.000,00, No. 18030/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/122008;67157) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS TW.

IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp. 18.600.000,00, No. 01109/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal11/112008;222) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW. IV. TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal10/112008;223) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW. IV.

., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06118/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/082008;231) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitiapelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara TW. TA. 2008 kepadaRITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.04007/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/072008;232) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW.

IlTA 2009, Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 39.550.000,00, No. 05289/SP2DLS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli2009;320) Sekretariat Daerah: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TW..Il TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 37.500.000,00, No. 5237 /SP2DLS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli2009;321) Sekretariat Daerah: Honorarium staf Ahli Gubernur TW.

Honorarium PNS Rp. 24.500.000,b. Honorarium nonPNS 2. Pengadaan Seragam > Rp. 71.250.000,3. Belanja Modal : Rp. 25.340.000,4. Sewa kendaraan : Rp. 20.000.000,5.

Menambah anggaran Honorarium Rp. 31.975.000,PNS Menganggarkan sendiri Honorarium Non Rp. 1.375.000,PNSMenganggarkan sendiri Honorarium Non Rp. 8.525.000,PNS 10 Membeli Calung dan jagrag untuk sanggarRp. 7.000.000,budaya Padepokan Seni Banyu Biruasuhan terdakwa 5. Menganggarkan sendiri belanja makanRp. 1.500.000,minum B.

Honorarium PNS Rp. 24.500.000,b. Honorarium nonPNS2. Pengadaan Seragam > Rp. 71.250.000,3. Belanja Modal > Rp. 25.340.000,4. Sewa kendaraan : Rp. 20.000.000,5.

Menambah Rp. 31.975.000,anggaranHonorarium PNS Menganggarkan sendiri Honorarium Non Rp. 1.375.000,PNSMenganggarkan sendiri Honorarium Non Rp. 8.525.000,PNSMembeli Calung dan jagrag untuk sanggarRp. 7.000.000,budaya Padepokan Seni Banyu Biruasuhan terdakwa Menganggarkan sendiri belanja makan Rp. 1.500.000,minum 15B.

Honorarium Panitia 24.500.000b. Honorarium TeamKesenian2. BELANJA BARANG 99.650.000DAN Ese wilh 2 71,250.00a. Belanja pakaianb. Sewa kendaraan 20.000,000c. Belanja makan dan 7.400.000. 1.000.000minumd. Belanja Cetak3. BELANJA MODAL, untuk 25.340.000 25.340.000 Belanja perlengkapanJumlah 150.000.000 150.000.000 Bahwa yang menunjuk rekanan tersebut adalah Terdakwa selaku PPTK, yaitu :1. Untuk Kegiatan Pengadaan seragam kentonganAdat Banyumas, menunjuk langsung CV.

AHMAD FIKRI untuk membuatbuktioukti Tanda Penerimaan Honorarium, dan setelah Saksi Drs. AHMADFIKRI membuat buktibukti Tanda Penerimaan WHonorarium tersebutkemudian buktibukti Tanda Penerimaan Honorarium tersebut dijadikansebagai lampiran atas pertanggungjawaban dana tersebut kepada DinasMobilitas Penduduk Prov. NAD di JI. Krueng Jambo Aye Geucue Kota BandaAceh kepada Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD di Jl. Krueng Jambo AyeGeucue Kota Banda Aceh, dengan perincian sebagai berikut:1.

Kwitansi Pembayaran Gaji Honorarium Petugas Administrasi No. 2764tanggal 28 Desember 2007 An. BERNOULLY;2. Kwitansi Pembayaran Gaji Honorarium Petugas Satpam No. 2759 tanggal28 Desember 2007 An. MAIMUN ;Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/201 13. Kwitansi Pembayaran Gaji Honorarium Petugas Jaga Malam No. 2760tanggal 28 Desember 2007 An. ZULFADLI;4.

Kwitansi Pembayaran Gaji Honorarium Petugas Administrasi No. 2764tanggal 28 Desember 2007 An. BERNOULLY;2. Kwitansi Pembayaran Gaji Honorarium Petugas Satpam No. 2759 tanggal28 Desember 2007 An. MAIMUN ;3. Kwitansi Pembayaran Gaji Honorarium Petugas Jaga Malam No. 2760tanggal 28 Desember 2007 An. ZULFADLI;4.

Bukti T.I1: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;2. Bukti T.I23. Bukti T.134. Bukti T.I45. Bukti T.I56. Bukti T.167. Bukti T.I78. Bukti T.189. Bukti T.I9: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat.

Bukti T.II5: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai denganaslinya) ;: Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KSSUD/XII/2010tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee.

Bukti TIV1 :Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal. Bukti T.IV2 :. Bukti T.IV3. Bukti T.IV4. Bukti T.IV5 :. Bukti T.IV6. Bukti T.IV7. Bukti T.IV8. Bukti T.IV9Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat.

Bukti T.V5: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai denganaslinya) ;: Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KSSUD/XII/2010tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee.

T.U1, T.PV1, T.V1, T.VI1, T.VII1 , berupaSurat No. 33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 , Hal : Persetujuan Honorarium PenasehatHukum, bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran persetujuan honorarium Penasehat Hukumkepada Bapak Wiranto Sudarmono (PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE) danselanjutnya berdasarkan bukti P2 yang sama dengan bukti T.I2, T.U2, T.UI2, T.IV2, T.V2,T.VI2, T.VU2, berupa surat No.

MAT PARANG, S.Sos dkk

FELIPUS, S.Sos dkk

MATPARANG, S.Sos dkk185.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesarRp. 6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola SatkerPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An.

pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember

Kalimatan Barat bulan Maret s/dDesember 2014.193)1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194)1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195)1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196)1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan

pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.Halaman

pemotongan pajak;Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per15/PJ/2006 tentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemotonganPenyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan OrangPribadi;Pasal 5 ayat (1) hurufaPenghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:penghasilan yangditerima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secarateratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium

(termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggotadewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan,uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak,tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayarpemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan namaapapun;Pasal 5 ayat (2)Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksuddalam

bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:Pasal 21 ayat (1) hurufaPemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan namadan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: pemberi kerjayang membayar gaji, upah, honorarium

.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu68697071de,73747576771 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada BusBusway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPDNo.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan PengawasPengadaan

Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp.8.100.000, (delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan PengawasPengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012sebesar Rp. 8.100.000, (delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang

;Uang sebesar Rp.114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah)untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012,yang disita dari HARISUMARTONO)>Uang sebesar Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah)untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun2012, yang disita dari SETIO MARGO156 Uang sebesar Rp.76.433.000, (tujuh puluh enam emapat ratus tigapupuh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium TimPengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket Idan Paket

No.0002127/2012tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000, (delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada BusBusway Paket IIL Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPDNo.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu rupiah) ;1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan PengawasPengadaan Armada

;Uang sebesar Rp.114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah) untukpengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012, yang disitadari HARI SUMARTONO;Uang sebesar Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untukpengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun 2012, yang disitadari SETIO MARGO UTOMO);Uang sebesar Rp.76.433.000, (tujuh puluh enam emapat ratus tiga pupuhtiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim PengendalianTeknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I

Bahwa pada bulan September, Oktober dan November 2017 tidak adakegiatan/pekerjaan yang dimintakan dukungan Kelompok Pakar/Tim AhliAlat Kelengkapan Dewan, sehingga tidak ada pembayaran honorarium.Oleh karenanya pembayaran honorarium bagi kelompok Pakar/Tim Ahliberpotensi menjadi temuan jika diaudit BPK dengan konsekuensipengembalian uang, mengingat tidak ada kinerjanya disampingpengangkatan dan jumlah Kelompok pakar/tim ahli harus mengacu kepadaPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017..

Bahwa terkait dengan pemberian honorarium kepada Para Penggugatharus berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor 209 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PeraturanGubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli dan KelompokPakar/Tim Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, seperti tercantum pada angka 3huruf c diatas, sehingga jelaslah bahwa pemberian honorarium kepada ParaPenggugat harus terlebin dahulu. melakukan kewajibannya berupaHal 13 Putusan Perkara No.188/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.pembuatan

Bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 padabulan september, maka Tergugat tidak menerbitkan surat tugas untukkelompok pakar/tim ahli di Alat Kelengkapan Dewan termasuk KomisiKomisi karena tidak adanya kegiatan/pekerjaan yang dimintakan dukunganKelompok Pakar/Tim Ahli oleh anggota DPRD pada Alat KelengkapanDewan, sehingga tidak ada pembayaran honorarium.

Oleh karenanyapembayaran honorarium bagi kelompok Pakar/Tim Ahli berpotensi menjaditemuan jika diaudit BPK dengan konsekuensi pengembalian uang,mengingat tidak ada kinerjanya disamping pengangkatan dan jumlahKelompok pakar/tim ahli harus mengacu kepada Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2017..

Berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam surat tugas;e Bahwa setahu saksi upah/ honorarium telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sampai bulan Agustus 2017, karena pada bulanSeptember, Oktober dan November 2017 tidak ada kegiatan/pekerjaanyang dimintakan dukungan kelompok Pakar;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa ParaPenggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Dr SuparjiS.H.

berikutMenimbang, bahwa pertimbangan hokum tingkat pertamadalam putusannya yang telah menolak' gugatan Pembandingsemula Penggugat seluruhnya telah berdasarkan alasan yangtepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbanganHakim Pengadilan Tingkat Banding dalam =memeriksa danmemutus perkara dengan tambahan pertimbangan sebagaiberikutMenimbang, bahwa Pembandings emula Penggugat dalamposita gugatannya paa angka 20, dasar hokum gugatannyabahwa Terbanding semula Tergugat secara hokum wajibmembayar Honorarium

tegasberupa pembayaran yang dimaksud ; Menimbang, bahwa tidak disebutkan dengan secara tegasberapa besarnya pembayaran yang dimaskud sebagai honorariumkepada Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semulaTergugat dalam surat bukti produk P.4 yaitu Surat KuasaKhusus Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semulaPenggugat tertanggal 1 Desember 2008 tersebut, maka menuruthemat Pengadilan Tingkat Banding secara hukum Terbandingsemula Tergugat belum dapat dikatakan telah menyepakatibesar pembayaran honorarium

yang akan diberikannya kepadaPembanding semula Penggugat yang telah ditetapkan sendirioleh Pembanding semula Penggugat dan diberitahukan kepadaTerbanding semula Tergugat sewaktu surat kuasa produk P.4akan ditanda tangani oleh Terbanding semula Tergugat, olehkarena itu berapa honorarium yang pantas dibayar olehTerbanding semula Tergugat kepada Pembanding semulaPenggugat harus dipertimbangkan secara tepat dan adil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas didalam perkara a quo

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan re)2 t/t!

t/ s/f * 7 7 * Renasunan APBDesa 8,046,0002 1/ 1/1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai 2,160,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai / Honorarium 2,160,000arilalalsia ol 1lal41 Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan 1,550,000Kegiatan2 1 1 1) 5) 1 2/1 1 1 2 Honorarium Lembur 610,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,886,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1) 2 2 Belanja Barang 5,886,0002 1 1 1) 5) 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan 123,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2

Kapasitas Lembaga 9,758,500Kemasyarakat Desa;2 1 3/ 1 1 2 2 1/1 Belanja Pegawai 5,690,0002 1/ 3/ 1 1 2 2 1) 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 5,690,0001113/1!

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan 1,550,000Kegiatan2 1; 4/ 1) 1) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3,046,0002 1; 4/ 1 1) 1 2 1) 2) 2 Belanja Barang 3,046,0002 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan 83,0002) 1 4 1 1 .1 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 2,800,0002 1 4/ 1 1 2 Penyusunan RKP Desa 4,811,1002 1 4/ 1 1 2 2 1/1 Belanja Pegawai 1,550,0002 1 4/ 1 1 2 2 1) 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 1,550,000a1) 4l ila 2 alilalada Honorarium Tim

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan ron acd2 t t/t 5/t LIT " Resiyusunan APBDesa 8,046,0002 1/ 1/1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai 2,160,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 2,160,000aailalalsla alilala en ae bene Sevenoane 1,550,000egiatan2 1 1 1) 5)1 2 1 1 1 2 Honorarium Lembur 610,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,886,0002 1/ 1/ 1) 5) 1 2 1) 2) 2 Belanja Barang 5,886,0002 1 1 1) 5)1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesarRp.135.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.105.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesarRp.40.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.135.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.105.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.40.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesarRp.135.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012 sebesarRp.105.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesarRp.40.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012 sebesarRp.135.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012 sebesarRp.105.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012 sebesarRp.40.000,Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab.

tanggal 10 Juni 2014;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat selaku Konsultan Hukum/Penasihat hukum TergugatBPD Sultra, sejak tahun 1988 dengan balas jasa/honorarium

BPD/90;Bahwa sehubungan dengan pencabutan surat kuasa dan surat penunjukantersebut diatas, Penggugat bersurat kepada Tergugat agar menyelesaikan balasjasa/ Honorarium Penggugat sebesar 5% dari nilai perkara dan tagihan yangditangani Penggugat sebesar Rp22.287.656.424.02, adalan sebesarRp1.114.382.821,00 dikurangi dengan panjar yang diterima Tergugat sebesarRp20.000.000,00 (slep pembayaran tersebut ada pada Tergugat, sebesarRp1.094.382.821,00:Halaman 5 dari 12 hal. Put.

Nomor 1394 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan surat Penggugat tersebut, kemudian diadakan pertemuanantara Tergugat dan Penggugat namun tidak terdapat persesuaian karenaperhitungan Tergugat tidak berdasarkan pada ketentuan sesuai surat direksitersebut diatas maka oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai itikat baik untukmenyelesaikan honorarium/ imbalan jasa Penggugat tersebut, karenanyaTergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;Bahwa oleh karena itu adalah beralasan bila Penggugat menuntut bunga

Menyatakan Balas jasa/ Honorarium Penggugat sebesar 5% dari jumlahnilai perkara dan tagihan sebesar Rp22.287.656.424.02 sebesarRp1.114.382.821,00 dipotong Panjar sebesar Rp20.000.000,00 sebesarRp1.094.382.821,00:6. Menyatakan bunga Imbalan jasa Penggugat sebesar 6% pertahun dari jasaPenggugat sebesar Rp1.094.382.821,00 selama 7 Tahun sebesarRp459.640.784.82,007.

Menyatakan Balas jasa/ Honorarium Penggugat yang tidak dibayarTergugat sebesar Rp1.094.382.821,00 berikut bunga imbalan jasaPenggugat selama 7 Tahun sebesar Rp459.640.784.82,00 seluruhnyaberjumlah Rp1.554.023.605.82,00;8. Menghukum Tergugat untuk membayar Imbalan jasa/HonorariumPenggugat, berikut bunga imbalan jasa Penggugat sebesarRp1.554.023.605.82,00 atau sejumlah uang sesuai dengan kepatutan;Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/20169.

bendahara desa, honorarium operasionalcomputer, honorarium pejabat pengadaan barang, honorariumpenyimpanan barang, honorarium pengelolah perpustakaan, biaya bahanbakar minyak gas dan pelumas, biaya pakaian olah raga, biaya perjalanandinas dalam daerah, biaya pengadaan genset, biaya pengadaan mesinpemitil jagung, biaya pengadaan perlengkapan olah raga, biayapengadaan UPS/stabilizer, biaya pengadaan kelengkapan computer dabiaya pengadaan kursi kerja;Bahwa pencairan dana ADD Desa Betaua tahap ketiga

lima sen) namun dalampelaksanaannya dicairkan secara bertahap yakni tahap pertama, kedua danketiga, sebagaimana barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap RKA (RencanaKerja Anggaran) dana ADD anggaran tahun 2012 Desa Betaua KecamatanTojo Kabupaten Touna anggaran tahun 2012;Bahwa tahap pertama sebesar 40%, dana ADD anggaran tahun 2012 DesaBetaua sudah dicairkan pada tanggal 31 Mei 2012, sejumlah Rp.41.051.000,(empat puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah) dan diperuntukkan untukbiaya insentif BPD, honorarium

suku cadang, belanja buku administrasidesa, belanja pengadaan alat listrik dan elektronik, belanja pengadaan pakaianadat, belanja pengadaan komputer, belanja pengadaan printer, belanjapengadaan papan monografi desa, belanja transportasi dan akomodasi bintekPKK;e Bahwa tahap kedua sebesar 30%, dana ADD anggaran tahun 2012 DesaBetaua sudah dicairkan pada tanggal 03 Oktober 2012 sejumlahRp.31.290.000, (tigapuluh satu juta dua ratus sembilan puluh riburupiah) diperuntukkan untuk biaya insetif BPD, honorarium

bendaharadesa, honorarium operasional computer, honorarium pejabat pengadaanbarang, honorarium penyimpanan barang, honorarium pengelolahperpustakaan, biaya bahan bakar minyak gas dan pelumas, biaya pakaianolah raga, biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya pengadaan genset,biaya pengadaan mesin pemitil jagung, biaya pengadaan perlengkapanolah raga, biaya pengadaan UPS/stabilizer, biaya pengadaan kelengkapancomputer da biaya pengadaan kursi kerja;e Bahwa tahap ketiga sebesar 30%, dana ADD Desa

bendahara desa, honorarium operasional computer, honorariumpejabat pengadaan barang, honorarium penyimpanan barang, honorarium pengelolahperpustakaan, biaya bahan bakar minyak gas dan pelumas, biaya pakaian olah raga, biayaperjalanan dinas dalam daerah, biaya pengadaan genset, biaya pengadaan mesin pemitiljagung, biaya pengadaan perlengkapan olah raga, biaya pengadaan UPS/stabilizer, biayapengadaan kelengkapan komputer dan biaya pengadaan kursi kerja;Menimbang, bahwa tahap ketiga sebesar 30%, dana