Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-12-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 23/PID.SUS/2015/PT.MTR Tanggal 15 Desember 2015 — HASNUL HASAN
90 — 33
90 — 33
Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28Pebruari 1990, LALU SAHNUN YADI dan Kamarudin (penuntutannya diajukansecara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinya sendiri,namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karenakehendak terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku pegawai negeri sipilyang
Register : 16-02-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2015/PTUN.SBY Tanggal 30 Juni 2015 — INDAH SUSILOWATI, S.Pd.SD. vs WALIKOTA PROBOLINGGO
75 — 42
75 — 42
Penggugatatau bagi pegawai negeri sipil yang berkdudukan sebagai Tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalamMenimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari ayat (1) dan ayat (2)tersebut diatas mengatur :Ayat (1) : ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangAyat (2) :Pasal 15:mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-03-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. SYLVIRA ANANDA, M.Sc;GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
61 — 43
61 — 43
Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atauyang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakan berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,adalah mengacu kepada penjelasan Badan Kepegawaian Nasional(BKN ) yang telah beberapa kali memberikan pendapatnya dalambentuk surat maupun fatwa hukum sebagai berikut7.1 Surat Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009yang intinya menyatakan antara
Register : 29-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 222-K/PM.III-12/AD/XI/2018 Tanggal 24 Januari 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
78 — 34
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
78 — 34
Majelis Hakim telah menelitinyaHal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 222K/PM.III12/AL/X1/2018dan Foto copy Kartu Keluarga tersebut merupakansusunan keluarga Terdakwa yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang ditanda tangani oleh Medi Yulianto, M.Si.
Putus : 17-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Sim Tanggal 17 Juni 2016 — Drs ZANNAS MALAU
LAWAN
RISNAWATY PURBA
63 — 8
63 — 8
sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-01-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 02/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 7 April 2011 — H. YUSNIN, S.Sos. M.Si, VS BUPATI MUSI BANYUASIN
64 — 33
64 — 33
No. 4 c. dari LampiranI Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PPNo. 13 Tahun 2002 yang mengatur: PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yangperlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalahpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasana) tidak
Register : 01-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Dum Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di mana 1/3gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kepada anak/ anakanakmaka Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari total gaji Tergugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan
Register : 15-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Pbm Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
M. ALKINDI, SH., MH.
Terdakwa:
FERRY WAHYUDI Bin ISKANDAR FAUZI
23 — 21
M. ALKINDI, SH., MH.
Terdakwa:
FERRY WAHYUDI Bin ISKANDAR FAUZI
23 — 21
Bahwa terdakwa telah mengenal sabu sabu sudah sejak 12tahun yang lalu dan terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipilyang membeli sabu sabu dari hasil gajinya perbulan ;2. Bahwa 1 (Satu) paket sabu sabu yang dibeli oleh sdr.
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-11-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 229/Pid.B/2018/PN Bit Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
Dan saat itu terlebin dahulu dilakukan pemberkatan nikaholeh pastor dan setelah itu barulah dicatat oleh petugas pencatatan sipilyang datang saat itu, dan pencatatan sipil dilakukan di gereja itu jugasesaat setelah pemberkatan nikah dilakukan.Bahwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 saat orang tua MEI datang keBitung dan mengatakan pada saksi bahwa MEI sebelumnya sudahmemiliki Suami dan telah menikah secara adat dengan suaminya tersebutnamun saat itu orang tuanya belum mengatakan nama dari suami MEI
Register : 06-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2013 Tanggal 13 Mei 2013 — GUBERNUR JAMBI VS SUMPENO, SE., MM
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatutindak pidana yang telah yang ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskanoleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan denganberat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya;11Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atauapakah akan diberhentikan dengan hormat
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 96/pid/2012/PT.Sultra Tanggal 5 Desember 2012 — - HUSNIATIN als HUSNI binti MUH. AMIN.L
76 — 27
76 — 27
tidak memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; 7777Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdakwa yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 4(empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Hal ini dapat kita linat dalam Putusan Hakim yangmengadili seorang Politisi yang mana Hakim menjatuhkan HukumanTambahan berupa Pencabutan Hak Politiknya (Putusan MahkamahAgung dalam Kasus Politisi Anas Urbaningrum No 1261 K/Pid.Sus/2015).Demikian lah seharusnya kejahatan dalam jabatan yang dilakukanseorang Pegawai Negeri Sipil apabila dalam pertimbangan perbuatannyaHakim perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan maka Hakim akan mencantumkannya dalamHukuman Tambahan
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA.Mtr Tanggal 24 Oktober 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
32 — 13
32 — 13
Disamping itu Tergugat sebagaiAparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Surat Izin Perceraiandari pejabat yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) yang berbun yi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangandari pejabat,Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas
Register : 01-02-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Lpk Tanggal 27 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 15
22 — 15
Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon serta Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.Menimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Pemohon telah memperoleh
Register : 18-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 27/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
64 — 36
ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
64 — 36
2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan bahwa:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi;Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 13 Februari 2017 — H. MAHYUDDIN,S.T.,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
137 — 94
137 — 94
Ada punObjek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karenaHalaman 36 dari 94 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.BNAmenurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkanKeputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaranyang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semuakepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipilyang terkena impas dalamTugas, Pokok dan Fungsi Dinas Bina Margadan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah;V.
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 126/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MADE SUARBAWA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
221 — 123
MADE SUARBAWA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
221 — 123
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/108/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/347/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MadeSuarbawa, A.Ma.3.
Hal 69 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang menolak Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa saksi menyatakan yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu(Obyek Sengketa) dari pihak BKD adalah saksi (Sirajuddin) bukan KepalaBKD Dompu;Bahwa saksi menyatakan Kepala BKD Dompu bernama Drs. H.
Register : 12-07-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 291/Pdt.G/2013/PN.Bks. Tanggal 22 April 2014 — 1. Drs.FUAD MUHAMMAD,
2. TITA AZWITA sebagai Para Penggugat
Melawan
1. RATIH OKTAVIANI, sebagai Tergugat
2. PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk, sebagai Turut Tergugat
69 — 15
69 — 15
Bahwa pada tahun 2008 karena Tergugat kekuranganmodal untuk pekerjaan proyek maka Tergugat denganmodal surat Perintah Kerja berusaha mendekati ParaPenggugat merupakan pensiunana Pegawai Negeri Sipilyang mana dalam kehidupan sehariharinyamengandalkan uang pensinan yang pasti tidak punyauang sehingga tidak dapat meminjami modal Tergugatentah dari mana asalnya Tergugat yang merupakanmasih keponakan Para Penggugat sebelum sebagai anakmenantu dari Para Penggugat berupaya meminjamserifikat tanah berupa
Putus : 03-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2007 Tanggal 3 Maret 2009 — MUKHOTIB MD, S.Ag, dkk vs BUPATI BANTUL
159 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang telah dirugikan hakhaknya akibat diberlakukannya obyekpermohonan.Bahwa Pemohon sebagai warga Bantul merasa dirugikan secara ekonomi dikarenakanPemohon tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga dankerabatnya dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Termohondikarenakan Pemohon adalah satusatunya tulang punggung keluarga dan ataspenangkapan itu keluarga dari Pemohon terancam kelaparan ;Bahwa Pemohon sampai dengan 25 adalah Lembaga/Institusi masyarakat sipilyang