Sipil, yang dilakukan oleh Tergugatadalah menjalankan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1142/KASN/04/2020 yang didasarkan pada Hasil Uji KompetensiUlang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji KompetensiUlang Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05/PANSEL/BA/2020, karena ditemukan fakta yaitu: dari aspek kompetensi manajerial terutama pada indikator kerja sama, dan komunikasidinilai Kurang, ditandai dengan adanya hubungan yang tidakharmonis antara Penggugat (sekretaris dearah

Keppres tentang pengadaaan barang / jasatidak menyebutkan sebagai panitia penerima pekerjaan harus ada Unsurdari Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota ;Bahwa alasan tergugat Ill menolak penerbitan SP2D pada angka 4juga tidak dapat dibenarkan karena Dokumen perubahan PelaksanaanAnggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2015 telah disusunoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah ditetapkan pada tanggal 3Desember 2015 juga telah disahkan oleh tergugat Ill selaku PejabatPengelola Keuangan Dearah

dan Bawaslu Provinsi Riau membiarkan danmendukung Calon Kepala Daerah yang sedang menjabat telah melanggarUndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 justru dilindungidan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Gubernur dan WakilGubernur Riau Tahun 2018; 15.Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segipembiayaan, sebab nantinya akan membiayai pelaksanaan Pemilihan16Formul02/Proksi03/KIMUmum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, dengan diikutioleh pasangan calon kepala Dearah

Keppres tentang pengadaaanbarang / jasa tidak menyebutkan sebagai panitia penerima pekerjaanharus ada Unsur dari Bagian Administrasi Pembangunan sebagaiAnggota ;Bahwa alasan tergugat Ill menolak penerbitan SP2D pada angka 4juga tidak dapat dibenarkan karena Dokumen perubahan PelaksanaanAnggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2015 telah disusunoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah disahkan pada tanggal 3Desember 2015 juga telah disahkan oleh tergugat Ill selaku PejabatPengelola Keuangan Dearah

dari Pemda ada masalah sengketa batas desa Pala Pulau danSibau Hilir ;Bahwa, saksi kenal dengan namanama yang ada di SKT, karena Ignatius Martinmenyerahkan ke Antonius husin melalui saksi ;Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat SKT ;Bahwa, yang mengambil blangko dari saksi adalah Ari Gunawan ;Bahwa, untuk terbitnya hak pakai harus ada penyerahan atas tanah dan pelepasan hakatas tanah ;Bahwa, tanah yang dimiliki oleh Sdr Daniel lebih dari 20 hektar pengajuannya harusmelalui Pusat, sedangkan di dearah

Sungkalang ;Bahwa, atasan langsung yang memerintah saksi adalah Syarial ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup ;Saksi DRS SJAHRIAL AZHAR :Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa;Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa, saksi menjabat sebagai Plt Sekretaris Dearah Kab Kapuas Hulu selama 15bulan sejak bulan Januari 2006 s/d April 2007 ;Bahwa, tugas saksi sebagai Plt Sekretaris Dearah Kab Kapuas Hulu adalah membantuBupati dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah serta sebagai Pengguna Anggara

.; Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut hanyadalam lingkup yang sempit dan tidak melihat tekananpsikologis terdakwa sebelum melakukan tindakan pidana yangmenyebabkan meninaggalnya seseorang.Bahwa fakta dalampersidangan, sebelum menagih hutang bersama saksi DikaLaksamananda, terdakwa diajak berkunjung ke rumah saksideni di dearah Badran yang dikenal sebagai daerahHalaman 35 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYKhitam/preman dan dirumah tersebut terdakwa diajak untuk ikutminum minuman keras,

Seluma Propinsi Bengkulu.114 Copy (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec. SelumaKab. Seluma Prov.

Geonet Infimedia.113. 2 (dua) buku gambar Arsitek Proyek Pembangunan Pabrik Semendi Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten SelumaPropinsi Bengkulu.114 1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma KecamatanSeluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Ganesha Consulting.115.1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM : 083/SPMLS/ESDM/07tanggal 12 Desember 2007 sejumlah uang Rp. 3.500.000.000,Hal 81 dari 81 Hal Putusan 7/Pid.SusTPK/2015/PT.BGL116 ~1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :

Bahwa Saksi pernah ditelepon Penggugat tanggal 10 Maret2020 saat mobilnya mogok dan minta tolong untuk di towing, tetapisaat itu Saksi berada diluar kota sehingga Saksi menelepon pakRiska yang merupakan rekan kerja Saksi untuk membantu Penggugatmembawa mobilnya; Bahwa Penggugat hanya memiliki mobil Honda CRV dan tidakmemiliki mobil lainnya Mobil Penggugat dibawa ke dearah Cawas ketempat bengkelsaudara pak Teguh Winarto; Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mobil Penggugat di bawa keCawas;Halaman 34 dari

100.000 sheet 106 Tahun 1926 pernahdisepakati oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas denganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan pilarbatas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14, sedangkan untuk penegasan pilarP7 s/d P10 (Lokasi Suban 4), penggunaan Peta Topografi skala1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidak disepakati PemerintahKabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakan dan PemasanganPilar Batas sementara Kabupaten Mura Kabupaten Muba) danBerita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi antara TimBatas Dearah

penyelenggaraan reklame sewa media reklame untukmencegah terjadinya MalAdministrasi atau perbuatan melanggar hukum olehTergugat;Bahwa melihat Tergugat tidak juga menyadari kekeliruannya, maka padatanggal 26 Agustus 2013 Penggugat kembali mengirim surat yang ketiga kalidengan melampirkan sebuah contoh berkas Kontrak Perjanjian Sewa MediaReklame yang diterima Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2013 dengandisertai penjelasan dasar dan alasan hukum menurut Peraturan PemerintahNo. 65 tahun 2001 tentang Pajak Dearah

tugasnya sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlakuHuruf S angka 4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan dan Pembibitanmempunya fungsi : penyelenggaraan pengadaan perbenihan dan pembibitanPutusan Nomor 04/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 38 dari 242tanaman, perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatane Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 Tentang PembentukanSusunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Dearah

Kebijakan teknis,pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlakuHuruf S angka 4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan dan Pembibitanmempunya fungsi : penyelenggaraan pengadaan perbenihan dan pembibitantanaman, perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatane Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 Tentang PembentukanSusunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Dearah

Benar bahwa orang tua Termohon membantu Pemohondalam studi S.2 tapi itu hanya sebatas mengenalkan Pemohon kepadaorang yang dapat Pemohon ajak diskusi dalam penyelesaian tugas akhir,serta menyantolkan gelar S.2 Pemohon disaat Pemohon naik pangkatreguler, dan hal ini dilakukan juga bukan khusus teruntuk buat Pemohontapi orang tua Termohon sekalian juga mengerjakan tupoksinya selakupegawai di Badan Kepegawaian Dearah Provinsi Jambi dengan membawaberkas orang lain juga ke BKN Palembang dan kalaupun bukan

I (III/b);Jabatan : Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahanpada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Dearah IstimewaYogyakarta;Selanjutnya disebut sebagai~ TERGUGAT II;3. WALIKOTA YOGYAKARTA berkedudukan di Jalan Kenari Nomor56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta, yangberdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 180/03 Tertanggal02 Juni 2005 memberikan kuasa kepada1.

Suardi, M.M. selaku Kabid Kewirausahaan dan Iptek Dispora KotaPadang serta selaku Ketua Tim Pengelolaan Parkir serta saksi Martius K.selaku Pengelola Kegiatan Insedentil (Road Race) dan juga sebagaiKasubag TU UPTD Dispora Kota Padang sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan hukum sebagaimana Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah Pasal 59ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 110 yang berbunyi sebagai berikut:1.

Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1,bahwa bisa saja benar Para Penggugat dalam perkara ini adalahberkedudukan sebagai warga Transmigrasiberdasarkan Berita AcaraSerah Terima Pemukiman Transmigrasi di daerah Tingkat ProvinsiKalimantan Timur dari Menteri Transmgrasi dan PemukimanHalaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN SdwPerambah Hutan kepada Gubernur Kepala Dearah Tingkat ProvinsiKalimantan Timur nomor : 3607.SB.04.43.00, tanggal 2191999,namun tidak

melakukan penyimpangandalam pembangunan Balai Desa Baleharjo sehingga merugikan negarasebesar Rp. 353.356.489,82 (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus limapuluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluhdua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan APBDesa/PerubahanAPBDesa Tahun 2014 Dalam Kegiatan Pembangunan Balai Desa BaleharjoDi Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dari BPKPPerwakilan Dearah

Peraturan Dearah KabupatenKota. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak untukhidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun.

Lampiran Keputusan Bupati TapanuliUtara Nomor: 821/26/K/BKD/2002 tanggal 20 Maret 2002;1 (satu) lembar fotocopy SK Penetapan Tim Pelaksana RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tanggal 25 Mei 2012;1 (satu) lembar fotocopy Susunan Panitia Pelaksana RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat;1 (satu) lembar fotocopy SK CPNS No.821/6466/III/1995 tanggal04 Desember 1995;1 (satu) lembar fotocopy SK Pengangkatan Kepala Sekolah No.821/53/K/BKD/i/2010 tanggal 10 Desember 2010;Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Dearah

No. 2069 K/PID.SUS/2017449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.04 Desember 1995;1 (satu) lembar fotocopy SK Pengangkatan Kepala Sekolah No.821/53/K/BKD/i/2010 tanggal 10 Desember 2010;Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Dearah TK SumutNo. 813.2/32528.P/93 tanggal 23 Desember 1993;1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Perencanaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tanggal 20 Mei 2013;1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Pembayaran ManajemenOperasional kepada Zamzami Jambak pada tanggal

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden~ 929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, danPeraturan Dearah Kabupaten Kota.

Tanda Terima laporan ke LPSK tanggal 31 08 2018 yang di terimasaudara Rizki; Karena hingga saat ini kasus tersebut belum selesai sesuai PraPradilanNomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jak Sel Tanggal 29 Januari 2019 dan KPKmasih kekurangan alat bukti dan belum menyita uang tersebut danmemeriksa kembali anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2010 maka uangyang saya serahkan ke Sekretaris Dearah Kota Bekasi Tjandra UtamaEffendi masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi hal ini WaliKota Bekasi, karena yang saya