Bila kita simak Putusan Mahkamah Agung RI No.1387 K/ PDT/2019 JoPutusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 79/ PDT/ 2014/ PengadilanTinggi Kendari Penggugat. sampai .X memiliki tanah seluas 171.560M2 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh MeterPersegi) maka bila tanah seluas 171.560 M?

Bahwa jika di hubungkan dengan poin 15 secara yuridistelah terbantahkan , namun Tergugat secara tegas menolak dalilini , jika kita simak kembali proses hukum di atas terhadap 2 ( dua) akte jual beli sebagaimana kami uraikan pada dalil jawaban diatas poin 11 dan12 maka secara hukum jualbeli tersebutadalah sah dan mengikat sebagaimana dalam pasal 1457KUHPerdata yang berbunyi , jualbeli adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu) mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu) kebendaan dan pihak

memanfaatkan rumahnegara sesuai dengan fungsinya.C) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960tanggal 3 Pebruari 1960 yang menyatakan : Surat Petuk Bumi(sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwatanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantumdalam surat bumi dan bangunan tersebut.2) Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh ParaPenggugat adalah bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa,karena milik TNI AD dan merupakan barang milik Negara yangtelah terdaftar dalam Registrasi SIMAK

Bahwa tanah dan bangunan rumdis di obyek sengketaperuntukannya sebagai rumah dinas prajurit TNI AD dan obyeksengketa sudah tercatat dalam barang milik Negara yang telahterdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005 yangdiperoleh dari Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950.1) Data kronologis atas obyek perkara sebagai berikut :a) Lokasi : Jl.

Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat atas Surat Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950 yangtercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.4. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.

Menyatakan sah menurut hukum penyerah KNIL tanggal 25 Juli 1950yang tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.

Lebihjauh, simak artikel Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta.Bahwa Dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M. Yahya Harahap,S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yangdapat dilaksanakan lebin dahulu (putusan serta merta, red.), telahmendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segundangundang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkanputusan yang seperti itu meskipun dengan syaratsyarat yang sangatterbatas.

PLN (Persero) Wilayah SumateraUtara Cabang Sibolga Ranting Balige.11Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dariBadan Hukum tersebut (mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI.Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993).Bahwa demikian pula Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 7Desember 1992 Nomor : KMA/321/XII/1992 dan tanggal 5 April 1995Nomor KMA/126/IV/1995 pada pokoknya menegaskan bahwa karenayang dihukum

Rumah negara tersebut tercatat dalam SIMAK BMN Nomor kodeUAKPB: 018.03.01.238251.000.KP yang setiap tahunnya dilaporkan kepadaKementerian Keuangan, hal ini sesuai amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan PenggugatPensiunan PNS Kementerian Pertanian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Sdr. Ir.

Direktorat JenderalPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga Ssudah tercatat sebagaiasset Kementerian Keuangan berdasarkan SIMAK BMN Nomor kodeUAKPEB : 018.03.01.238251.000.KP.Keputusan yang demikian itu merupakan produk / obyek Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.Dengan demikian secara yuridis penyelesaian hukum atas gugatan ParaPenggugat yang mendasarkan sengketa hukum kepada penerbitan keputusan /jin pembelian atas obyek sengketa tersebut harus dilakukan dan diselesaikandalam

Eksepsi Tentang Obscuur Libel (kabur)Bahwa, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, setiap gugatanyang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatanharus terperinci secara jelas dan sistematis;Bahwa, bila kita simak secara teliti dan cermat gugatan Penggugat, makakita akan menemukan luas tanah yang diklaim Penggugat + 650.396 m?

dan petitum gugatan Penggugat poin 5 yang menghukum Tergugatuntuk membagi 2 (seperdua) harta bersama (gonogini) kepada Penggugat bersifat*Obscuur Libel (kabur) dan Comulatif Objektif gugatan demikian telahmelanggar azas Ketertiban Acara;Bahwa mempedomani Yurisprudensi standard pada pokoknya menekankan*Gugatan yang Obscuur Libel dan bersifat Comulatif dipersyaratkan hanya dapatdiajukan apabila gugatan itu masingmasing tidak berdiri sendiri atau gugatan yangsatu sama lain dapat dipisahkan (Mohon simak

Kitab, coba kita simak kesaksian sar.Jayo pada halaman 13 dari putusan a quo, terungkap dalam faktapersidangan dimana kesaksian sdr. Jayo adalah di bawah sumpah dan tidakmungkin berdusta; oleh karenanya dalil Pembanding a quo haruslahdikesampingkan karena tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan> ...bahwa dalil Pembanding yang lain mengatakan pada halaman ke3 alineatitik hitam tebal keempat belas bahwa Terdakwa, saksi H. Salim, saksiH.

No. 2408 K/Pdt/2013Pemindahtanganan Barang Milik Negara, karena objek sengketatelah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara/SIMAK BMN;5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nona Roswipah Warjanidan ahli waris alm. H. Hasim/alm. Ny. Hodhijah tidak berhak menjual tanahyang terletak di objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Negaradalam penguasaan TNI AU cq.

Bahwa Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung mutlak harusmenyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, dikarenakan apabila kita simak secara teliti dalildalilgugatan Penggugat dalam materi posita/fundamentum petendi padahalaman 4 dan 5 menyatakan:Proses jual beli dan terbitnya SHM Nomor 638/Desa Bojongsoang danterbitnya SHM Nomor 639/Desa Bojongsoang., didasari oleh hal yangtidak sah karena dalam proses jual belinya tidak sepengetahuan ParaPenggugat*;2.

Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untukmenghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan danperaturan umum mengenai cara berperkara berlaku dengan perlawanan ini.Apabila kita simak kembali ketentuan tersebut, maka terkandung suatu isyaratadanya efisiensi dan efektifitas dalam pemeriksaan suatu Perlawanan yangdilakukan oleh Pengadilan atau Hakim dimana Perkara yang dilawan tersebutdiperiksa dan diputus karena penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan yangtelah memahami

Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan,bahwa gugatan harus ditujukan terhadap Badan HukumHalaman 9 dari 31 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor :179/Pdt.G/2014 PN.Pbr(mohon simak : putusan Mahkamah Agung Rl.No.419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993; termuatdidalam Majalah Hukum VARIA PERADILAN, Tahun VIIINo.96, September 1999, halaman 9 10).

tiga koma duapuluh empat hektar), terletak diParit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,Kota Pontianak;Dan pada petitum angka 2 dalam perkara gugatan para Penggugat ini jugameminta/memohon: Menyatakan bahwa para Penggugat adalah parapemilik yang berhak dan satusatunya yang sah atas sebidang tanah seluas3,24 Ha (tiga koma dua puluh empat hektar), yang terletak di Jalan 28Oktober, Parit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak;Kalau diperhatikan dan simak

Mari kita simak baikbaik point yang kami maksuddalam putusan Pengadilan Negeri masamba 102/Pid.Sus/2018/PN Msbhalaman 39 pada nomor 7 point pertama yang berbunyi Menetapkan barangbukti berupa;e 6(enam) Shacet plastic bening yang berisi butiran Kristal warnaputih yang diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lims) diantaranya shacetplastic klip bening yang terlipat, yang selanjutnya diberi label huruf dankemudian ditimbang sebagai berikut: Label huruf A; berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gramdengan

Nyoman Febri Arisanthi ( IstriTergugat ) yaitu Pokok pinjaman Rp. 341.700.000 ( Tiga Ratus Empat PuluhSatu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) sesuai rincian pinjaman yangdisodorkan oleh Penggugat.Bahwa, kalau Tergugat simak jalan cerita daripada gugatan Penggugat,adalah sangat tidak masuk akal dan sangat disayangkan bila sebuahLembaga Keuangan yang berbadan Hukum dan bernama KOPERASIMAYA MERTA ASIH dengan BADAN HUKUM NO.01/BH/PAD/XXVII/DISKOPPERINDAGI/IV/2015 untuk melakukanperbuatan yang tidak sesuai

Dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banjarmasin, untuk mempertimbangan sikapPembanding ini;Bahwa adanya katakata dari Tergugat Sekarang Pembanding YangTerbanding Simak Yaitu Tulisan Pembanding Pada Halaman 14 (Empat Belas ) Pada Huruf B.

Nadjamuddin bernilai sebagai alat bukti yang sah menurutUndang undang;Menimbang, bahwa saksi Nadjamudin yang menyangkali akan tandatangan yang ada pada SKPT (sebagai bukti) Kemudian kenapa tidak bisa hadirdi persidangan, kalau kita simak pada perinsipnya bahwa keterangan saksiharus diberikan di depan persidanagn sebagaimana ditentukan di dalam pasal185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya yaituketentuan pasal 162 KUHAP.

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/V1I/2010tanggal O08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/VI/2010.e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010.f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

bahwa kerugian materil Penggugat Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat adalah merupakan gugatan yang nyatanyata melanggarsyarat fundamental yang ditentukan secara imperatif oleh hukumacara perdata yang berlaku; bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak

bahwa kerugian materil Terbanding Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianTerbanding adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatifoleh hukum acara perdata yang berlaku;bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak