Ditemukan 5561 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20112 2013 2012 2032 2132 20152 20122 2013ã 20131 20123 20192
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ; MUHAMMAD IRYANI, SP ;
99 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 125 PK/Pid.Sus/20132/.Cek No. CDY 7720 tanggal 09 Maret 2006 ;Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang HasilPemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2007 di KualaTungkal Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VII/2008., tanggal 07 Juli 2008;Dikembalikan kepada H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WEDA BAY NICKEL
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 2 Agustus 2013, dengan iniperkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadapKEP1014/WPJ.19/2013 tanggal 2 Agustus 2013 sehubungan dengan:Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa,Masa Pajak : Desember 2010,Bahwa permohonan Banding ini disampaikan sesuai dengan Pasal 27ayat (1) dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan;PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEP1014/WPJ.19/20132
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2401 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 15 April 2014 — JAMRUS BIN JAMHUR
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2401 K/Pid.Sus/20132 Membuat Laporan bulanan neraca rugi/ laba, tunggakan, pemasukan tunggakan,ke kantor cabang;3 Mengontrol kas;4 Memutus kredit, sesuai dengan pelimpahan kewenangan (PDWK/ pendelegasianwewenang kredit) dari Pimpinan Cabang.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 165/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Drs. MH. Yunus, SH, MM
2.Erni Dian Fisesa, S.Pi, M.Si.
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
2.Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah I Sumatera Utara,
194 — 258
  • SELAKUKoordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 1),Berkedudukan di Jalan Sempurna, Pasar II, Setia Budi,Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan (20132), Propinsi Sumatera Utara, dalamhal ini diberi Kuasa kepada : 1. ANI NURDIANIAZIZAH, S.H., M.Si, 2. Dr. MAHRIYUNI, M.Hum, 3.POLARIS SIREGAR, S.H.,M.H. 4.Dra. FAIZAH BINTIZOHAN ALAM SHAH, M.Si. 5. YASIRMAN HASAAN,S.H.,M.H. 6. ALBERIZA HUTRIANTO, S.H. 7.KRISHNA DWINANDA WICAKSONO, S.H. 8. TRIADISURYA IQBAL, S.H. 9.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pencurian
Register : 17-03-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 333/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 28 Juli 2016 — HUSIN HUDAYA
50 — 29
  • Union perkasa lestari kerekening Bank Mandiri(rekening dolar) No. 1680069781688 atas nama Wang Peng sebesar Rp.USD 200.000,(dua ratus ribu ddlar amerika serikat) pada tanggal 1Agustus 20132. Transfer melalui Sdr Yandi Kurniadi ke rekening Bank Mandiri (rekeningrupiah) No. 1680069781688 atas nama Wang Peng sebesar Rp2.828.1.50.000,(dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratuslima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2013 ;3.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-01-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
1.ROSWINAWATY SITOMPUL, S.Sos
2.RAHAN NARA
3.RENNA
Tergugat:
1.MARZUKI
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
3.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
4.PERUSAHAAN UMUM Perum JASA TIRTA II
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
6.PEM. PROV. DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KECAMATAN MAKASAR
7.PEM. PROV. DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KELURAHAN CIPINANG MELAYU
8.PT. WASKITA KARYA, TBK
124 — 22
  • Bukti P 1 :Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 70/KMU/JP/20132 Bukti P3. Bukti P4. Bukti P5. BuktiP 5:oO). Bukti P 6:2:3:4:7. Bukti P 7:8. BuktiP8 :9.Bukti P 910. Bukti P 10:11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-09-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 K/PID. SUS/2013
Tanggal 17 September 2013 — DRS. AKHMAD SUMARDI;
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/20132. Bahwa berdasarkan surat keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khususlbu Kota Jakarta Nomor 1602/2008 10 November yang ditandatanganioleh Fauzi Bowo tentang penetapan Sekolah Dasar (SDN) dan SekolahMenengah Pertama Negeri (SMPN) Propinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta sebagai rintisan sekolah bersekolah taraf internasional SMPNegeri 45 Jakarta Barat telah dikukuhkan sebagai sekolah rintisan sekolahbertaraf Internasional (RSBI);3.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 23-08-2013 — Upload : 28-12-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2013
Tanggal 23 Agustus 2013 — - Terdakwa-I Satmin Inan, Prada - Terdakwa-II Anggra Pernando, Prada - Terdakwa-III Deking Otori, Prada - Terdakwa-IV Yoza Martelius, Prada
109 — 36
  • Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ Nomor : Skep/16/IX/2012 tanggal 12 September 2012.Hal dari 37 hal Putusan Nomor : 47 K/PM I04/AD/HI/20132. Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 4 September 2012 berdasarkanKeputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ selaku Papera No.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 04-04-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BJM.
Tanggal 4 April 2016 —
53 — 9
  • pengadaan buku Ilmu PengetahuanUmum (Buku Tematik SD dan Buku Pramuka) sebesarRp1.404.344.000,00 (100%) sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor900/1610/Dikdas/ Disdik/2013, dengan rincian pembayaran sebagaiberikut: No Keterangan Pembayaran 100% 1 Nomor dan DISDIK/SPM/LS/854/PJK/2013 tanggal 20tanggal SPM Desember 2013 (PPh 22) DISDIK/SPM/LS/854/2013 tanggal 20 Desember2013 2 Nomor dan 2335/BUD.01.1/BLPJK/2013 tanggal 27 Desembertanggal SP2D 2013 (PPh 22) 2335/BUD.01.1/BLLS/2013 tanggal 27 Desember 20132
    pengadaan buku Ilmu PengetahuanUmum (Buku) Tematik SD dan Buku Pramuka) sebesarRp1.404.344.000,00 (100%) sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor :900/1610/Dikdas/ Disdik/2013, dengan rincian pembayaran sebagaiberikut: No Keterangan Pembayaran 100% 1 Nomor dan DISDIK/SPM/LS/854/PJK/2013 tanggal 20tanggal SPM Desember 2013 (PPh 22) DISDIK/SPM/LS/854/2013 tanggal 20 Desember2013 2 Nomor dan 2335/BUD.01.1/BLPJK/2013 tanggal 27 Desembertanggal SP2D 2013 (PPh 22) 2335/BUD.01.1/BLLS/2013 tanggal 27 Desember 20132
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-04-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2014 — STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA VS PT. TOBU INDONESIA STEEL
166 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1927 K/Pdt/20132. Dari 32 Kontrak Derivatif, Tergugat Rekonvensi telah wanprestasidalam 12 Kontrak Derivatif Wanprestasi (dimana sebanyak 395transaksi tidak dilaksanakan), yaitu:a. Target Redemption Forward yang terkait penjualan USD (7kontrak derivatif);b. PIVOT, yang memungkinkan penjualan dan pembelian USD (3kontrak derivatif);Collar Combo yang terkait penjualan USD (1 kontrak derivatif);Callable Ratio Forward yang terkait penjualan USD (1 kontrak derivatif).3.
    Nomor 1927 K/Pdt/20132. Yang pertama, Penggugat Rekonvensi mengirimkan 12 surat teguran(untuk 12 kontrak dimana Tergugat Rekonpensi wanprestasi) padatanggal 19 Desember 2008. Dalam 12 surat teguran ini, PenggugatRekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wanprestasi danmeminta agar Tergugat Rekonvensi segera menunaikan kewajibannyakepada Penggugat Rekonvensi paling lambat pada tanggal 26Desember 2008;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 29 Agustus 2013 —
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No, 334 K /Pid.Sus/ 20132) Jumlah pajak atas bagian tanggung yang roboh sepanjang 111,2 m yangtelah dipotong KPKNe PPN = Rp.15.443.553,72e PPn psl 22 = Rp.3.088.710,74 +Jumlah =Rp. 18.532.264,463) Kerugian keuangan negara (butir 1 butir 2) = Rp. 151.3846.826,50Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTkK)kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan BadanBadanSungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa KabupatenBantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — Marianus Elphianus Jawa, ST
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2313 K/Pid.Sus/20132. Pemeriksaan Jaminan Mutu sesuai tertuang dalam berita acaranomor: 100/PAN/PHO/PJJBM/12/2009 tanggal 21 Desember 2009;3.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 14-08-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 10 Maret 2016 —
118 — 25
  • CB 893573 senilai Rp. 220.000.000, tanggal 30 Mei 20132. Cek No. CB 893572 senilai Rp. 1.700.000.000, tanggal 17 Desember20133. Cek No.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 93/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 5 Desember 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, CABANG KISARAN LAWAN MEI LING
161 — 62
  • Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.V1/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.V1/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.V1I/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.V1/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahAgung dalam putusanputusan tersebut di atasmenyatakan antara lain adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/201 4 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/201 4 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/2013 Halaman 82 dari 87 halaman.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 27/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. ADENG SAPAAT; 2. Ir. M. NOOR SYAIFULLAH; 3. SUHAERY AFFANDIE EDWIN; 4. Drs. H. ROHADI; 5. TEGUH RONOWIJAYA; 6. WAHYU WIDAYATI; 7. SUNARNO; 8. SRI SULASIH; 9. ALAMSYAH; 10. AGUNG KURNIAWAN; 11. FITRI SUHARTINI; 12. MUHAMMAD KOEHAR; 13. M. NASIR; 14. AF SUNARDI MIHARDJA; 15. DAMAI HARI LUBIS, S.H.,M.H. 16. JUMIN; L A W A N 1. PT. JAYA REAL PROPERTY,TBK / JRP, 2. Ir. WIJAYA TANOTO, 3. 3. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubenur Propinsi Banten Cq. Walikota Tangerang Selatan Cq. Dinas Tata Kota, Bangunan Dan Permukiman Kota Tangerang Selatan. 4. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubenur Propinsi Banten Cq. Walikota Tangerang Selatan Cq. Camat Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan Cq. Lurah Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
180 — 120
  • Bahwa, pada bulan Nopember 20132 Penggugat Rekonpensi menerbitkanSurat Perintah Kerja Nomor : 273EstURP/GR/IFR/F8/x/13 tanggal 29Oktober 2013 untuk pekerjaan pemasangan pagar panel pada obyek perkarayang pelaksanaannya pada tanggal 4 15 Nopember 2013 dan nilaipekerjaan tersebut senilai Rp 80.919.000, (delapan puluh juta sembilanratus sembilan belas ribu rupiah) ;5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 355/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Desember 2014 — Johannes Hutasoit,Cs >< Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,Cs
129 — 59
  • Sukarman 1971 20132. Prastyo Wasito 1991 20133. Kamaludin 2000 2013 4. Parmi 1999 20135. Riswati 1993 2013 6. Sabit 1990 20137. Darjo 1990 2013 8. Wiwit Dartani 2000 20139. Tusino 2000 201310. Yulianto 1990 201311. Maryani 2001 2013 12. INgatemi 1997 201313. Nurhasan 2000 2013 14. Udin Aris 1977 201315. Suripto 1988 2013 16. Cahyono 1983 201317. Wahyani 1996 201318. Warsyono 1985 201319. /Nanang Eko 2002 2013Purwanto20. Danu.S 1987 201321. Djohari 1998 2013 22. Purmono 2001 201323.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
120 — 25
  • 196.642.000Jumlah 813.807.000 1.282.835.000 2.096.642.000 Bahwa untuk merealisasikan kegiatan PNPM MPd di Kecamatan Belitang Hilirpada tahun 2012 dan 2013 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) sebagai berikut:NO Nomor Tanggal Nilai (Rp)Tahun 20121. 902/02/DOK/UPK/BH/VI/2012 18 Juni 2012 82.835.0002. 902/01/DOK/UPK/BH/VI/2012 18 Juni 2012 461.579.2003 902/04/DOK/UPK/BH/VI/2012 03 Desember 168.420.8002012Sub Jumlah 712.835.000Tahun 20131. 414.2/11/SATKER PNPM 02 Juli 2013 75.298.000MPd/SKD/20132
    merealisasikan kegiatan PNPM MPd di Kecamatan Belitang Hilirpada tahun 2012 dan 2013 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) sebagai berikut:NO Nomor Tanggal Nilai (Rp)Tahun 20121. 902/02/DOK/UPK/BH/VI/2012 18 Juni 2012 82.835.0002. 902/01/DOK/UPK/BH/VI/2012 18 Juni 2012 461.579.2003. 902/04/DOK/UPK/BH/VI/2012 03 Desember 168.420.8002012Sub Jumlah 712.835.000 Halaman 62 dari 193 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk Tahun 2013 1. 414.2/11/SATKER PNPM 02 Juli 2013 75.298.000MPd/SKD/20132
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 22-08-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 121-K/PM II-08/AD/IV/2013
Tanggal 22 Agustus 2013 — PURNOMO KOPTU
74 — 34
  • Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku PAPERA Nomor :Kep/25/II/2013 tanggal 28 Februari 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP121/PM Il08/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013.4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP121/PM II08/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013.5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.6.