DOLI MANAHAN PANGGABEAN, MM;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Lumban Gaol, dkk, sebanyak 9orang dan terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,serta terhadap Ketua Tim Pertimbangan Disiplin dan Etika Pegawai BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;se eeBahwa jika benar terjadi guodnon , segala apa yang dilaporkan olehSdr. S.J.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).

BuktiP1 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 57/KEP3.11/II/2014, Tentang Menjatuhkan Hukumandisiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada Drs. Doli ManahanPanggabean, MM. (Fotokopi sesuai dengan2.

(Fotokopi darifotokop1);Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 57/KEP3.11/0/2014, tanggal 17 Pebruari 2014, TentangMenjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan atasnama Drs. Doli Manahan Panggabean, MM., selaku Kepala KantorPertanahan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (Fotokopisesual denganSurat a.n.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :57 / KEP3.11 / II / 2014, tanggal 17 Pebruari 2014, tentang Hukuman Disiplin berupaPembebasan dari Jabatan kepada Drs.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 15/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei 2012, tentangPenetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 7,Atas Nama PT.

Borneo Indo Subur Terletak di Desa Long Gelang, KecamatanLong Ikis, Kabupaten Paser (Dahulu Kabupaten Pasir), Provinsi KalimantanTimur;2 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 16/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei 2012, tentangPenetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 8,Atas Nama PT.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan:Halaman 11 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 436 K/TUN/2013Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 15/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei 2012, tentangPenetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor7 Atas Nama PT.

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 15/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 8 Mei 2012, tentangPenetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU Nomor 7 atas namaPT.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah

Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Surat Keputusan Tergugat berupaKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang PenetapanTanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/BangkaAtas Nama PT.

Tanjung Labu, KecamatanLepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka),Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan),telah dilakukan sesuai dengan mekanisme Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang TataCara Penertiban Terlantar dan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar;Sesuai ketentuan tersebut, maka lahirnya keputusan objek sengketa tidaklepas dari peran Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Halaman 8 dari 26 halaman.

Bahwa Pemohon PK sependapat dengan pertimbangan hakim PTUN padahalaman 43, yang menyatakan:Menimbang, bahwa apabila dinubungkan antara ketentuan Pasal 7 ayat (1)huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertibandan Pendayagunaan Tanah Terlantar juncto Pasal 8 ayat (2) huruf (c)Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dengan bukti P1,berupa sertifikat Hak Guna Usaha: 05 tanggal 20 Juli 2001, Surat

.;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;

MH;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

termuat dalampertimbangan putusan inl; 222 20 n none nono anneMenimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yangbersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalamperkara ini dan mohon putusan; "Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor: 224/G/2012/PTUNJKT.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai dalam duduknya perkara ; Menimbang, bahwa dailildalil gugatan Penggugat padapokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa SuratKeputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 405/KEP.3.11/K/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentangmemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri SipilMuhammad Jufri Chalik, SH.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan SuratKeputusan Tergugat berupa:"Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 60/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013, tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka atas nama PT.

55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang UndangNomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyebutkan:"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau PejabatTata Usaha Negara", oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat inidinyatakan dapat diterima.KEPENTINGAN DIAJUKANNYA GUGATANBahwa Penggugat merasa dirugikan atas Surat Keputusan Tergugat berupaKeputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 60/PTTHGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantaryang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka atas nama PT.

Pasal 8 ayat (2)huruf (c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar menyatakan:c.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Bahwa disamping itu Surat Keputusan Tergugat I tersebut terdapat suatukejanggalan yang tidak lazim dalam hukum administrasi Negara dan hal tersebutbertentangan dengan peraturan perudangundangan, karena Surat KeputusanTergugat I No. 1/Pct/BPN RI/2012, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan dandi tanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,telah diralat dengan Surat Keputusan No. 248/Kep500.27.2/V1/2012, tanggal 13Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt

I MADE SUTRISNA VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Teti Geminiawati ; Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 43/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhanhukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, atas nama Wayan Gunawan, S.H. ;" Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 44/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhanhukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil

Teti Geminiawati ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 43/KEP3.11/II/2013, tanggal O6 Februari 2013, tentangpenjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Wayan Gunawan, S.H.

Teti Geminiawati ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 43/KEP3.11/II/2013 tanggal O6 Februari 2013, tentangpenjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Wayan Gunawan, S.H.

;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 44/KEP3.11/II/2013, tanggal O6 Februari 2013, tentangHalaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;3.

Teti Geminiawati ;" Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 43/KEP3.11/II/2013, tanggal O6 Februari 2013, tentangpenjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Wayan Gunawan, S.H. ;" Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 44/KEP3.11/II/2013, tanggal O6 Februari 2013, tentangpenjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil

MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KRAMA YUDHA SAPTA

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor14/PTTHGU/BPN RI 2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang PenetapanTanah Terlantar atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT.Krama Yudha Sapta, terletak di Kelurahan Air ltam, Kecamatan BukitIntan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahuluProvinsi Sumatera Selatan);DASAR HUKUM GUGATAN;1.Bahwa adapun alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan TergugatNomor 14/PTTHGU/BPN RI 2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentangPenetapan

KramaYudha Sapta, terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, KotaPangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi SumateraSelatan);Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 14/PTTHGU/BPN RI/2012, tertanggal 18 Januari 2012 tentangPenetapan Tanah Terlantar atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 AtasNama PT.

Dimana masingmasingmempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang berbedasesuai peraturan yang berlaku;Demikian juga dalam penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2011 tentang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata CaraPenertiban Tanah Terlantar;Bahwa Pemohon Kasasi in casu Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta in casu PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil alih semuapertimbangan hukum Majelis Hakim

Putusan Nomor 311 K/TUN/2013Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PenertibanTerlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar;Dalam gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugattelah menerbitkan Surat Peringatan I, Il dan Ill kepada PT.

Poernomo, dkk melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FORMALITAS GUGATAN Objek Sengketa adalah:Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor62/PTTHGU/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasaldari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.

Dankarenanya juga Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 1 angka 6Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantarjo.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PertanahanNasional Republik Indonesia ; 10) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ; 11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor4 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar ; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan

Pemerintah Republik Indonesia ic.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan menerbitkan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11April 2013 Nomor 62/PTTHGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan TanahTerlantar Atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar menyatakan bahwa: Kepalamenetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala KantorWilayah ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitumgugatannya adalah : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor. 62/PTTHGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang

SAMSUDIN vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

IITergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I, II, I//Tergugat I, ITergugat II Intervensidi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:I Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :a Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :30/HPL/BPN/89 tanggal 13 Februari 1989 Tentang Pemberian Hak PengelolaanLahan atas nama PT.

.;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;PT. PRIMA ALUMGA.;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 12/Sk/IIV2014 tertanggal 14 Maret 2014 memberikan Kuasakepada Monsel Hutagaol, S.H., M.H., Hadiat Sondara D, S.H., M.H.,Muhamad Fatan Fahir, S.H., Juanda Hermawan, S.H., ReskahHartati, S.H., Sri Dewi Marlina Putri, S.H. Andre SetiabudiIskandar, S.H., Farina Swantoro, S.H., Marcellinus Wiendarto, S.H.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk.;

RETNO SUTJIATI SOERJOSOEMARNO, dkk VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, DK

Tergugat,Tergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi , Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah suratkeputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor90/HGU/BPN RI/2013 yang di keluarkan oleh Tergugat pada tanggal 9September 2013 yang kemudian pada Tanggal 2 Oktober 2013 diralatdengan surat ralat Nomor 4061/14.3/X/2013 tentang Pemberian IzinPerpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Riauyang intinya surat Presiden RI dimaksud menegaskan dan memberikanmasukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau agar menindak lanjutipermasalahannya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku (VideSurat Presiden RI Nomor R278/Kemsetneg/D3/SR.04.07/11/2011) untukdapat kiranya di lakukan tinjau ulang dengan mengedepankan musyawarahmufakat tetapi lagi tidak mendapatkan tanggapan sama sekali;Namun tibatiba pada Tanggal 9 September 2013 Tergugat mengeluarkansurat kKeputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 90/HGU/BPN RI/2013 yang kemudian pada Tanggal 2 Oktober 2013diralat dengan surat ralat Nomor 4061/14.3/X/2013 isinya antara laintentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas namaatas nama PT.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor90/HGU/BPN RI/2013 tanggal 9 September 2013 yang kemudian diralatdengan surat ralat Nomor 4061/14.3/X/2013 pada tanggal 2 Oktober 2013Halaman 17 dari 50 halaman.

TUAN SUDJIMAN alias DJIMAN, dkkmelawanKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

. ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat & Mediator Adhyaksa Cakra Yustisia berkedudukandi Jalan Barata Jaya Nomor 31 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal : 17 September 2008, selanjutnya disebutsebagai pihakPARA PENGGUGAT ;MELAWAN :1 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, yang di wakili oleh kuasanya 1 R.B. AGUS WIDJAYANTO, SH.M.Hum.

.;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;

PARA ANDALAS SASANA CAKRA UTAMA;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,