Ditemukan 2510 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 322 k/tun/2011 ; kepala badan pertanahan nasional republik indonesia Rudy chairuriza tanjung S.h vs kepala badan pertanahan nasional; Keputusan badan pertahanan nasional 58/pdt/2013/ptk Tanah Pmh Atambua Magdalena tan Vincentius liusanto liu Kepala badan pertanahan nasional republik indonesia cq kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi nusa tenggara timur di kupang Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional republik indonesia vs rahmawati salam;; Surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional dki jakarta Hans hateyong vs kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi maluku; Pt. trisetia usahamandiri vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional republik indonesia;; Lembaga bantuan hukum masyarakat (lbh masyarakat) vs kepala badan narkotika nasional republik indonesia;; Munirul hidayah Dk vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA vs ARIEF GUNAWAN
91 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA vs ARIEF GUNAWAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/TF2023
Tanggal 20 Juni 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
304 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Upload : 12-12-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2024
TRISETIA USAHAMANDIRI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
221 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRISETIA USAHAMANDIRI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2022
Tanggal 7 April 2022 — MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
899 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 19-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2024
Tanggal 29 Mei 2024 — PT KADU GEDONG RAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
315 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KADU GEDONG RAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 01-08-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 58/PDT/2013/PTK
Tanggal 1 Agustus 2013 — - MAGDALENA TAN vs - VINCENTIUS LIUSANTO LIU
132 — 75
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-07-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — .), KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
182 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .), KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA ADALAH:1.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan Nomor 15/Pbt/BPN73/2013, tanggal 17 Mei 2013, tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 601/Maccini Sombala atas namaRidwan Tandiawan, Gambar Situasi Nomor 2845 tanggal 15 Oktober 1981seluas
    Ngai Binti Mappaturung pada tanggal 28 Februari 2007 Nomor28/L/II/2007 yang dibuat di hadapan Notaris Frederik Taka Waron, S.H.semakin di perkuat dengan adanya Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juni 2013, Penggugat menerima SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 15/Pbt/BPN73/2013, tanggal 17 Mei 2013, tentang PembatalanSertipikat Hak Milik
    Putusan Nomor 269 K/TUN/2015jJuncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2344K/Pdt/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetapsebagaimana diuraikan pada angka 9 di atas, maka seharusnya Tergugat in casu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bertindakfair dan berlaku adil untuk tidak memproses surat permohonan Dg.
    Bahwa betapa ironisnya ternyata Tergugat in casu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tidak fairdan berat sebelah tetap memproses permohonan Pembatalan SertipikatHak Milik Nomor 14/Maccini Sombala bahkan menerbitkan Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor15/Pbt/BPN73/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi objek gugatan TataUsaha Negara dalam perkara a quo.
    Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek Gugatan Tata Usaha Negara a quo sangat jelas adalahperbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) /uncto ayat (2) huruf aPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan KasusPertanahan yang menyatakan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 17-09-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 93/Pdt/2015/PT.KPG
Tanggal 17 September 2015 — - SUDARSONO DJONO, Cs. vs - DJONO, Cs.
137 — 67
  • Dapawole,Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;CAMAT KOTA WAINGAPU, Kabupaten Sumba Timur, Selaku PPATS,berkedudukan di Jalan Adam Malik Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIACq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq KEPALA KANTORPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBA TIMUR, berkedudukandi Jalan Soeharto, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PAU DJARA LIWE
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 15-04-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PDT/2013/PTK
Tanggal 15 April 2013 — - INDELINUS YANSEN, S.Pd., Cs. vs - ANTONIA NGGADAS, Cs.
65 — 19
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — MARIBUN ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,dk
173 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARIBUN ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,dk
    Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebelummemberikan keputusan dalam hal pemberian Hak Pengelolaan, apakahpermohonan hak tersebut dapat diterima atau ditolak terlebih dahulumelalui usulan atau rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur Jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 08-07-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2013 — KEBUNARIA; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
76 — 50
  • KEBUNARIA;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 22-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 5/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2016 — ALAM SYAAF ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
46 — 30
  • ALAM SYAAF ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    PEMOHON ;Terhadap :KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIABerkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru Jakarta Selatan. untuk selanjutnya disebutSCDAGAl 2... eee e cece cece eee ee eee eee eeeeeeee eee eeees TERMOHON ;Halaman dari 25 halaman Putusan Nomor : 5/P/FP/201 6/PTUNJKTPAGEPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 05/PENMH/2015/PTUNJKT, tanggal 23 Februari 2016 tentangPenunjukan Susunan
    keputusan dan/atau. tindakan badan atau pejabatpemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilandalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkanHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 5/P/FP/2016/PTUNJKTPAGEbadan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakanyang dimohonkan;Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujiankewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakanoleh Termohon in casu Kepala
    Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiaatas permohonan Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 November 2015 , yangditerima oleh Termohon pada tanggal 26 November 2015 (vide bukti P2), danSurat Pemohon tertanggal 3 Desember 2015 yang diterima oleh Termohon padatanggal 3 Desember 2015 (vide bukti P3) dan terakhir Surat Pemohon tertanggal7 Desember 2015 yang diterima oleh Termohon tanggal 7 Desember 2015 (videbukti P4) , maka mengacu pada ketentuan perundangundangan di atas, terbuktiPengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-05-2010 — Putus : 26-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 66/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 26 Agustus 2010 — Arief Gunawan;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
295 — 2
  • Arief Gunawan;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 24-09-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 165/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — KUSNADI, S.SiT;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
45 — 22
  • KUSNADI, S.SiT;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 289/Kep3.11/V1I/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihalmemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaKusnadi, S.SiT. dan baru di ketahui/diterima dari Kepala Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada tanggal 26 juli2013, sehingga sesuai dengan pasal 55 Undangundang nomor 5 tahun 1986masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.Surat Keputusan Kepala
    Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor289/Kep3.11/V1/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan dengan tidakhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT. oleh Tergugatmenimbulkan kerugian bagi penggugat sebab:1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 09-10-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 25 Februari 2014 — SRI PERLAK;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
91 — 61
  • SRI PERLAK;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
173 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    Putusan Nomor 391 K/TUN/2014Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Putus : 02-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 17/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Maret 2010 — DURI, dkk; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT.PAGILARAN
133 — 73
  • DURI, dkk; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT.PAGILARAN
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 03-06-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 147 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 24 September 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.; PT. SRI PERLAK.;
61 — 57
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;PT. SRI PERLAK.;
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 2986/14.3300/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, PerihalPengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu HakGuna Usaha atas nama PT. Sri Perlak, seluas 971,02 Ha, terletak diKabupetan Labuhanbatu Utara, Provinsi SumateraUtara;II. Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;Ill. Dalam Pokok Sengketa :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;2.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Putus : 17-03-2009 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/B/2009/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Maret 2009 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT. KWALA GUNUNG.
116 — 69
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT. KWALA GUNUNG.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
138 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 391 K/TUN/2014, Tanggal 14 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugat dengan posita gugatansebagai berikut:Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan berupa surat keputusan:Keputusan Kepala
    Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RIl/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan TanahTerlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas namaPT.
    Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 tentangPenetapan Tanah Terlantar Yang Berasal dari Hak Guna UsahaNomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 tentangPenetapan Tanah Terlantar Yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor1/Pontianak atas nama PT.
    Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiaic.