Ditemukan 1781 data
1.CHAIRUL MUNIR
2.PUSPARINI
3.RIMA NIRMALA
4.IRZAL MUNIR
5.HELDA MARTINELLY
6.EDWARD MUNIR
7.SILVIA FATMASARI SURYOWIDODO
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri BUMN Republik Indonesia cq PT.
89 — 39
Penggugat:
1.CHAIRUL MUNIR
2.PUSPARINI
3.RIMA NIRMALA
4.IRZAL MUNIR
5.HELDA MARTINELLY
6.EDWARD MUNIR
7.SILVIA FATMASARI SURYOWIDODO
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri BUMN Republik Indonesia cq PT.Pertamina (Persero)
2.Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DKI JAKARTA
4.PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
5.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI
6.PEMERINTAH RI cq MENTERI BUMN RI
7.NOTARIS NENENG SALMIAH, S.H.
39 — 24
Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Aceh, Cq.Walikota Banda AcehMelawan;Sayed Hasan Bin Sayed Abbas,
Salinan PUTUSANNomor : 25/PDT/2011/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawahini, dalam perkara antara :Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cg. Gubernur Aceh, Cq.Walikota Banda Aceh, Alamat kantor Jl.
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. BUPATI TEGAL, DKK
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR JAWA TENGAH cq. KEPALA BPN PROVINSIJAWA TENGAH cq. KEPALA BPN KABUPATEN TEGAL,Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2010berkedudukan di Jl. A. YaniProcot, kecamatan Slawi,Kabupaten Tegal;5. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR JAWA TENGAH cq.
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq.GUBERNUR SULAWESI SELATAN Cq. WALIKOTA MAKASSAR VS PT. DALI PRATAMA MULIA
41 — 11
PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROV.SUMSEL PEMDA KAB.MUSI RAWAS Cq.BUPATI KEPALA DAERAH KAB.MUSI RAWAS
188 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNURNTT DI KUPANG cq. BUPATI SIKKA, 2. DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA/KUASA PENGGUNAANGGARAN, 3. FRANS METSEN, S.T. tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR NTT DI KUPANG cq BUPATI SIKKA, dkk VS STEFANUS TOLLE;
PUTUSANNomor 610 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:1.PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq.GUBERNUR NTT DI KUPANG cq. BUPATI SIKKA,berkedudukan Jalan A. Yani, Maumere, diwakili olehFransiskus Roberto Diogo, S.Sos., M.Si. selaku Bupati Sikka,dalam hal ini memberi kuasa kepada Azman Tanjung, S.H.
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1.PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNURNTT DI KUPANG cq. BUPATI SIKKA, 2. DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA/KUASA PENGGUNAANGGARAN, 3. FRANS METSEN, .T. tersebut:2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaraHalaman 8 dari 9 hal. Put.
Terbanding/Penggugat : Rahmawati Salam
201 — 19
Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Penggugat : Rahmawati Salam
Rahmawati Salam
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
392 — 120
Penggugat:
Rahmawati Salam
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Asep Supritana
Tergugat:
Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
52 — 26
Penggugat:
Asep Supritana
Tergugat:
Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
31 — 24
- JOHANIS FANGGIDAE vs - Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. Lurah Fatufeto
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq.Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. LurahFatufeto, beralamat di Jl. Pahlawan RT.02 RW.01, KelurahanFatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marsel Wigers Radja, SH danFriedom Y. Radja, SH., Para Advokad yang berkantor di Jl.Kartini Il No. 2 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK.61/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I ;2.
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Aceh, cq Walikota Banda Aceh, vs Sayed Hasan Bin Sayed Abbas
PUTUSANNo. 1652 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Aceh, cqWalikota Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Abu Lam U No. 7,Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Bahadur Satri, SH.,dan kawankawan, Advokat dan para Staf Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota, berkantor di JI.
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
IMRAWATI VS PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gotong Royong Nomor32 RT.01 RW.02 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan DurenSawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal23 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;A.Lawan:PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI CqGUBERNUR SUMATERA BARAT Cq KEPALA DINASKESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukandi Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 65 A Padang;PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI CqGUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN TJAHJONO vs PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TIMUR cq. WALIKOTA MALANG cq. KEPALA KELURAHAN PISANGCANDI
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR JAWA TIMUR cq. WALIKOTA MALANG cq.KEPALA KELURAHAN PISANGCANDI, berkedudukan diJalan Anggur, Nomor 1, Kota Malang;Termohon Kasasi/Tergugat;2. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR JAWA TIMUR cq. WALIKOTA MALANG,berkedudukan di Jalan Tugu, Nomor 1, Kota Malang;3. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR JAWA TIMUR cq.
83 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMANUDIN, S.Sos, dkk vs PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI C.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH C.q. BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA, dk
44 — 17
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN, Dkk.
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM (Ca,GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN Ca,Halaman 1 dari 21 halaman Put.No22/PDT/2011/PT.PLG.KEPALA DINAS PEKERJA UMUM CIPTA KARYA PROPINSISUMATERA SELATAN, beralamat di jalan Kaptenarivai/ade Irma Nasution No. 10 Palembang, sebagaiTerbanding Il semula TERGUGAT II.3. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERASELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN. Jalan KaptenA.
40 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, 3. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. BUPATI BEKASI tersebut;
PEMERINTAH RI cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, cq. DINASPENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, 3. PEMERINTAH RI cq. MENTERIDALAM NEGERI cq. BUPATI BEKASI tersebut;Hal. 20 dari 21 Hal.
MARIDAH NASUTION, DKK
Tergugat:
1.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Sumatera Utara
47 — 14
Penggugat:
MARIDAH NASUTION, DKK
Tergugat:
1.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Sumatera Utara
74 — 27
- Penggugat : RAYMOND SUTOMOLawan - Tergugat : PEMERINTAH RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI, Cq PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA, Cq PEMERINTAH KECAMATAN AIRMADIDI
90 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI C.Q. GUBERNUR ACEH., 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA);
319 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, DK : RAJA U, SARAGIH
PUTUS ANNo. 1221 K/Pdt/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1.PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq.GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq.WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, berkedudukan diPematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :. PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq.GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq.WALIKOTA PEMATANG SIANTAR Cq.
No. 1221 K/Pdt//2008dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNURSUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. WALIKOTA PEMATANG SIANTAR Cq.DINAS PASAR KOTA PEMATANG SIANTAR dan 2. PEMERINTAH RI Cq.MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA DIMEDAN Cq.