Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 27
  • Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktupenyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataanlainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan denganadanya gugatan di Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, Majelis berpendapatapabila sengketa waris ada titik singgung dengan sengketa milik, makamenjadi kewenangan Pengadilan Agama.
    Disisi lain, apabila sengketa milik tidakada titik singgung sama sekali dengan sengketa waris, maka bukankewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi berkaitan dengan gugatanPenggugat tidak jelas, Tergugat Ill, mendalilkan surat gugatan Penggugat,ternyata yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketawaris dan minta ditetapkan sebagai pewaris dari xxxx, tetapi disisi lain adagugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugatllls.d.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : NOVIANI PRASETYANINGSIH
Pembanding/Penggugat II : RUSIANTO SETYADI
Terbanding/Tergugat I : KURNIA HARYANTO
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS MARTIANIS, SH., PPAT
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
181 — 67
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik para Penggugat ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3570 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — IRAWADY VS PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING (PT NCT) DKK
200 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagairujukan;4.5.1.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat singgung pada poin4.1 mengenai Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo serta bagian4.2 mengenai gugatan penggugat kabur (obscuur libel) di atas,bahwa dasar hukum yang dijadikan Penggugat untuk mengajukangugatan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLKGasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yangdibuat oleh dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 17-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/MIL/2015
Tanggal 17 Juni 2015 — JOKO HARIYANTO
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendasarkan pada fakta tersebut di atas, maka dapatditarik kKesimpulan bahwa pertimbangan Judex Facti dalam membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, mendasarkan padapertimbangan bahwa Terdakwa yang dianggap tidak mengetahui pemilikgula yang sebenarnya, tanpa terlebih dahulu menggali dan mengkajisemua fakta yang ada, ini menunjukan bahwa Judex Facti dalam mengadiliperkara Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme proses persidangansecara benar.2) Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah saya singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3373 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — TN. JEFRRY KURNIAWAN, DIREKTUR UTAMA PT LIBROSS DERAP ABADI VS 1.PT BHANDAWIBAWA ASIH, diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu BENNY TJOKROSAPUTRO, dk. dan PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG serta 1. YANAH ahli waris dari AIT bin SAUNAN, dkk.
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3373 K/Pdt/2017C.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/nempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 519/102/IL.BP2T/2011tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian ljin Lokasi Kepada PTBhandawibawa Asih Untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas + 6.000.000m?
    Oleh sebab itu Turut Tergugat memohon agar gugatan yangdiajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 25-10-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kdl
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat:
AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal
95 — 47
  • Gugatan diPengadilan Negeri Kendal karena obyek sengketa berada di wilayah hukumKendal (forum rei sitae) Pasal 118 ayat 3 HIR/ Pasal 142 ayat 5 RBG sertauntuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR yoSEMA No 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat) ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mengenai EksepsiKompetensi relatif aquo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangansebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa pada prinsipnya apabila dalam suatu perkaraperdata terdapat titik singgung
Pengadilan PA BALIKPAPAN Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 15
  • Pembayaran nafkah kedua anak tersebut harus di mulai sejak bulanOktober 2018;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp Hal. 39 dari 47Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang harus dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulumengemukakan tentang nafkah seorang suami terhadap seorang isterikarena hal ini ada titik singgung /nubungannya dengan nafkah seorangayah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 28-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/Pdt/2010
Tanggal 17 Maret 2011 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK VS LILI TARYADI (TJAN HIN KIAN) binti TJAN KENG HOAT DAN MINARIA, DKK
77 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2008 tidak tepat danmelampaui batas wewenangnya;Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu paraTerbanding/Tergugat sampai dengan Tergugat Vikeberatan atas pertimbangan Hakim yang menolak untukseluruhnya dalil dalil Eksepsi Tergugat/Terbandingkarena jelas dalam Pengarahan Pada Rapat Kerja Nasional(Rakernas) Tahun 2008 di Jakarta antara Mahkamah Agungdengan Pengadilan Pengadilan di bawahnya yang bertema"Modernisasi Pengadilan Indonesia" pada bagian IVtentang Peradilan Tata Usaha Negara pada sub B yaituTitik Singgung
Pengadilan PN MEDAN Perdata Waris
Register : 08-01-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 27 April 2016 — - MARIA Br. SIREGAR (PENGGUGAT I ) - YURINTA Br. SIREGAR (PENGGUGAT II) - ROSWITA Br. SIREGAR (PENGGUGAT III) - HEYNEKE Br. SIREGAR (TERGUGAT I) - ROBERTO SUTANTO, SE ditulis atau disebut juga ROBERTA SUTANTO, SE (TERGUGAT II) - H. ARIFIN URUL, SE. / SARIAMAN S. MUNTHE,SE (TERGUGAT III) - BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT IV) - PT. BANK SUMUT (TERGUGAT V) - MAULIDDIN SHATI,S.H (TURUT TERGUGAT I) - NITA SERE SIMANJUNTAK,S.H (TURUT TERGUGT II)
224 — 108
  • tidak dapat memperlihatkanbukti aslinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat dijadikanpetunjuk apabila ada hubungan dengan buktibukti lainnya;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I telahmengajukan bukti yang diberi tanda T.I1 berupa Surat Tanda Penerimaan LaporanMeninggalkan Rumah atas nama Roberto Sutanto,SE. tertanggal 23 Februari 2012, ataslaporan Heyneke Siregar, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidakmempunyai titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 57/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
1.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
2.SUHAENY, SE.,M.Pd.
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
173 — 83
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya; Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — KUSNADI HUTAHAEAN, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DK
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUNMedan.llustrasi : jika demikian halnya maka seseorang akan leluasamembuat Sertifikat cukup dengan membuat suratpermohonan, yang kemungkinan besar dapat kabulkanbegitu saja oleh BPN sebagaimana terjadi dalam perkara aquo, lalusekalipun ada kekeliruan nyata dalampenerbitannya dan(jika itu) misalnya diajukan untukdibatalkan), tidaklah tepat selalu harus terlebih dahulumenilai titik singgung kepemilikan keperdataan publik.Adalah jauh lebih baik dan lebih tepat memandangpermasalahan yang sedemikian
    Artinya, tidaklah tepatmelulu hanya melihat titik singgung hubungan antara PerdataUmum dengan Perdata Tata Usaha Negara hingga menungguadanya putusan perdata umum dalam perkara aquo, sebabterbukti dengan jelas dan terang secara prosedural danHal. 64 dari 88 hal. Put.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
91 — 62
  • Sikap batin jahat dari PejabatPemerintahan yang mewarnai kebijakan diskresioner yang dikeluarkannyadan mengakibatkan kerugian kKeuangan negara, merupakan indikator telahterpenuhinya unsur Tipikor sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat titik singgung antara hukumadministasi negara dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:a.
    HATTAALI dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agungdan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukumdan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014menyampaikan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnyamemiliki Kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalamundangundang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kKewenangannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3551 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Maret 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dk vs. PT SADANG SARI, dk
196 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadidalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
    R dananakanaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanahsengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking);Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikanpada bagian eksepsi error in persona surat jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014 ini, dengan merujuk apa yang menjadiketentuan dari isi Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian KerjaSama Pembangunan dan Pengelolaan Hotel di Jalan Ir.
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 18-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA BANGKINANG Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bkn
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 13
  • Bahwa menurut pembiayaan pembangunan rumah berasal semuanyadari hasil jual beli online adalah tidak benar. di singgung juga bahwa anakanak tinggal di sana bersama Tergugat itu juga tidak benar sepenuhnya.Anakanak lebih banyak berada dalam pengasuhan penggugat yang tinggaldi rumah orangtua penggugat. Tergugat hanya menjemput anakanakbeberapa waktu dan kemudian mengembalikan anakanak ke penggugat.Waktu anakanak bersama penggugat jauh lebih banyak dari waktu anakanak bersama Tergugat.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs HJ. MUTMA’INAH., MUDIHARTO., ENDANG SULISTYAWATI., dr. EDI KRISDIANTO dan Enng R.P. PURWANTI
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 52/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
dr. LA DUWI,Sp.An
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
Intervensi:
LA SINDI
224 — 118
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-05-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 82/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
MASITOH ARITONANG, S.Pd
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
Intervensi:
IBRAHIM FADIL
47 — 23
  • mengenai kepemilikan/sengketahak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalahapakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tatausaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketakepemilikan) ;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentangsertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Register : 13-11-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1295/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 3 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ni Wayan Sulasmini,SH
Terdakwa:
Nyoman Tanaya
79 — 57
  • tidak benar tanah Terdakwa seluas 4 hektar terletak di DesaSelat, Singaraja itu menjadi konpensasi atas hutang Komang Erik yangsebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh satujuta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) kepadaGede Sutrisna Mulyawan, Gede Sutrisna Mulyawan tidak ada menyinggunghutang sebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuhpuluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluhrupiah), yang ia singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 11-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 42/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 14 Desember 2015 — ASIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; PT. SEKAWAN KONTRINDO
92 — 40
  • gugatan mengenai sengketa hak perdata sehingga tidaktermasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tata usahanegara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan) ; Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak guna bangunan memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakatas tanah sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titi singgung
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-11-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 40/G/2012/PTUN.BJM
Tanggal 23 April 2013 — HAJI MUHAMMAD SUHAIMI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, HOWARD GENIAL
172 — 41
  • atas nama HowardGenial ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanahmenjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat ttik singgung denganPeradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukantentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikatoleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkansecara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitanSertipikat, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha