MUTIARA ETAM COAL 13Desember 2012;Bukti T.i2c : Fotocopy dari fotocopy Surat No. 031/DirMEC/XII/2012tanggal 21 Desember 2012 tentang Sanggahan atas RUPS PT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (PTUN) Samarinda tidak berwenangmemutuskan, menilai, dan mengeksaminasi keabsahan hasil pertemuan/RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Etam Coal;3.

Mutiara Etam Coal, dan untuk itu penyelesaiannya haruslah dinyatakanPengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya,sedangkan dalil Tergugat terkait dengan menilai atau mengeksaminasi keabsahan hasilpertemuan/RUPS PT.

MEC, maka apabila ada sanggahan/keberatan maka hal tersebut harus memilikikekuatan hukum terlebih dahulu untuk membatalkan RUPS PT.

MEC, sehingga harus dikatakan diamenyetujui secara sadar isi RUPS tersebut, dan terhadap SK IUP yang asli tidak dapat lagidijadikan dasar untuk tidak diproses dan diterbitkannya perubahan UP PT. MEC olehkarena dimohonkan oleh pengurus PT. MEC yang baru berdasarkan RUPS PT. MEC;Menimbang, bahwa terhadap keadaan Penggugat yang tidak memiliki IUP Asli, haltersebut dapat disikapi dengan menyatakan tidak berlaku lagi IUP PT.

President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

Bahwa sebagaimana tecantum dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 79,80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham

dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS.Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris melalui surat PT MITRA TIRTA UTAMA tertanggal 15052015.. Seharusnya Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut namun kenyataannyaprosedur ini telah dilanggar..

;b. ..c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;d. ...esfc.

Karena Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejaktanggal permintaan RUPS diterima pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS seharusnya mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkanpemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Begitu juga Tergugat IIdengan tidak ada melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)menyangkut permasalahan yang dikemukakan Penggugat, maka TergugatII juga telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas pada badan hukum diPT.

CLS;22 Bahwa tindakan Tergugat II mengundang RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari 2010dan tgl. 26 Januari 2010 maupun dalam RUPS atau RUPS LB PT.

atau RUPS LB PT.

CLS;e Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Utara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT.

CLS;8 Menyatakan tindakan Tergugat II melakukan RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari2010 dan tgl. 26 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPS LB yang akan datang yangmengundang Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;9 Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri JakataUtara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT. CLS karena kedudukanTergugat I sebagai pemegang saham dalam PT. CLS sedang diadili;10 Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan RUPS LB PT.

Menurut Pasal 80 dan 91 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pembatalan Pengangkatan Pekerja selaku Direksi BankRatu hanya dapat dilakukan oleh Keputusan RUPS ;Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pembatalan pengangkatanpekerja sebagai Direksi melalui RUPS hingga Bank Ratu dibekukan kegiatannyaoleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2000, BPPN menganggap bahwaKeputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 adalah sah dan tetap berlaku ;Bahwa secara faktual hingga kegiatan Bank

No. 47 PK/TUN/2008Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sebagaimana diaturdan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kedudukan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT.

Bank Ratu yang diangkat berdasarkanRUPSLB telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan danjuga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan"Anggota Direksi diangkat olen RUPS". Hal ini sesuai dengan Pasal 91Jo. Pasal 92 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kedudukanDireksi dalam perseroan adalah kuat, dan tidak dapat dibatalkan denganalasan apapun juga tanpa melalui RUPS ;Bahwa sebagai Direktur PT.

Bagi calon yang diajukan oleh Bank ke Bank Indonesiamanakala tidak disetujui atau tidak lulus dalam fit and profer test di manayang bersangkutan sudah diangkat sebagai pengurus melalui RUPS,maka yang bersangkutan wajib diberhentikan melalui RUPS atau yangHal. 10 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

Bali Indo Supplies dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;

Bali Indo Supplies tanggal 24 September 2018;

BIS terdapat 1 orang Direktur;Bahwa saksi sudah berusaha meminta laporan perkembangankeuangan perusahaan, laporan keuangan, serta laporan rugi laba baikitu secara lisan ataupun email tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwaakhirnya saksi menyewa pengacara untuk mengadakan RUPS;Bahwa saksi sudah berulang kali meminta laporan tersebut tetapi tidakditanggapi;Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 Bahwa RUPS diadakan bulan September di Hotel Sangrila Jakarta;Bahwa pada saat RUPS

, dalam RUPS itudisebutkan bahwa akan ada penunjukan Auditor;Bahwa sudah dua kali dilakukan RUPS, Pertama 24 September 2018pada waktu itu Terdakwa hadir, 14 Oktober 2018, terdakwa tidak hadirpada waktu itu;Bahwa yang dihasilkan pada RUPS pada pokoknya meminta terdakwaagar memenuhi semua dokumendokumen yang berhubungan denganPerusahaan, pada waktu karena ada masalah pada waktu itu ditunjukHalaman 20 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 orang membantu direktur, pada waktu itu juga dibahas

kita membuat laporan karena RUPS di Jakartacuma semua buktibukti ada di rumah, untuk laporan yang dimintasemua kita berikan pada RUPS 24 September 2018 berdasarkan catatandan dia setuju pada waktu itu tidak membahas RUPS saya disuruhmundur jadi Direktur saya tidak mau karena saya harus bertanggungjawab atas laporanlaporan yang saya buat.

;Bahwa pada saat itu ada Steph dan Pak Andrew;Bahwa isi RUPS pada saat itu salah satu yakni 30 (tiga puluh) hari untukTerdakwa menyiapkan laporan keuangan, menjelaskan keterlambatanpengurusan BPOM, dan ada beberapa lagi sifatnya laporan keuangan;Bahwa saksi tahu persis adanya RUPS, karena diajak terdakwamembantu menerjemahkan;Bahwa beberapa hari setelah RUPS I, Terdakwa diberhentikan;Bahwa saksi tidak pernah hadir di RUPS II;Bahwa saksi membenarkan RUPS dan isinya;Bahwa saksi pernah dimintai tolong

Memberikan jangka waktu selama 30 hari kepada Direktur untukmenggunakan hak jawab dan direktur menyerahkan datadataaudit untuk diaudit oleh perusahaan;Bahwa Terdakwa selakudirektur PT BIS tidak melaksanakan hasil keputusan RUPS tanggal24 September 2018 sehingga Komisaris dan pemegang sahamkembali melaksanakan RUPS pada tanggal 14 Oktober 2018;Bahwa pada RUPS tanggal14 Oktober 2018 Terdakwa tidak hadir dan dalam rapat tanggal 14Oktober 2018, diputuskan untuk dilakukan Perubahan SusunanDireksi dan

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Ketiadaan Penyelenggaraan RUPS TahunanHalaman 9 dari 25 halaman.

Tahunan dan RUPS lainnya;a.

sekali tidakmenanggapi permintaaan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon tersebut diatas.

Sehingga Pemohon kembali menyampaikan permintaan untukmenyelenggarakan RUPS Tahunan kepada Direksi melalui suratsuratkuasa hukum Pemohon (Kantor Advokat Kailimang & Ponto), sebagaiberikut:a. Surat Nomor 102/Ext/JD/IX/2011 tertanggal 6 September 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan; danb.

INTERNATIONALmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di GedungSampoerna Strategi dengan agenda penunjukan Susunan Direksi yangbaru dan telah terpilin dengan susunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur.3.

AGAPESOFTWARE INTERNATIONAL mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) di Gedung Sampoerna Strategi dengan agendapenunjukan Susunan Direksi yang baru dan telah terpilin dengansusunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur3.

Bahwa alasan / dasar terdakwa tidak memberikan suratsurat tersebutkepada Direksi yang baru dimana sebelumnnya terdakwa menyadarisudah tidak menjabat dan sudah ada hasil RUPS Luar biasa yangdilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwa menganggapbahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoerna StrategicSquare adalah tidak sah dan terdakwa belum menerima salinan beritaacara hasil RUPS luar biasa tersebut.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerima salinanberita acara hasil RUPS luar biasa tersebut. Bahwa benar, terdakwa menjelaskan berdasarkan akte pendirianSATRIYA dan ERIK terdapat saham didalam PT.

Luar biasayang dilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwamenganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerimasalinan berita acara hasil RUPS luar biasa ters ebut.

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan mata acara

rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi;(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk padaketentuan undangundang ini sepanjang ketentuan peraturanperundangundangan di bidang pasar modal tidak menentukanlain;1.3.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % ( satuperdua ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukanjumlah kourum yang lebih besar.(2).Dalam hal Kourum sebagaimana ayat 1 tidak tercapai, dapatdilakukan pemanggilan kedua. diketahui Penggugat adalah pemegang saham mayoritas denganjumlah 276 lembar saham ( 75 % ) dari total 300 saham perseroan,sedangkan Tergugat Il hanya memiliki 24 lembar saham.Pada saatRUPSLB

Alfin Surya.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 9 gugatan a quomengenai RUPS LB tanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan tanpapersetujuan, tanpa diketahui dan tanpa mengundang PENGGUGAT,TERGUGAT menolak tegas dalil TERGUGAT I mensoomer PENGGUGATuntuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya tersebut denganbuktibukti yang sah menurut hukum.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 1011 gugatan a quomengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaanAkta No. 72 dan Akta

LB) tanggal 20 agustus 2019 berikut AktaNotaris No. 72 tanggal 31 Agustus 2019 dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 12 November 2019 Berikut AktaNotaris No. 12 tanggal 12 November 2019;Membebaskan Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikankeadaan sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) tanggal 20 agustus 2019;Membebaskan Tergugat dan Tergugat II untuk membayar sejumlahnilai saham, Gaji, dan Deviden/Keuntungan Kepada Penggugat;Halaman 37 dari 73 Putusan

dengan buktibukti yang sahmenurut hukum.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 1011 gugatan a quomengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaanAkta No. 72 dan Akta No. 12 juga tidak sah atau batal demi hukum,TERGUGAT II sangat tidak sependapat dan menolak tegas dalildaliltersebut dengan alasanalasan sebagai berikut:a) Faktanya, proses penyelenggaraan RUPS LB oleh TERGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Pasal 79 jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU PT.b) Akta No. 72 dan Akta No.

sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) tanggal 20 agustus 2019;17.

Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menghadiri, menandatangani RUPS dalam meminjam dan menjaminkan asset, menandatangani Akta Subordinasi serta hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT. DASA TIGA PUTRA dan PT. DASA PRIMA;-------------------------------------------------------- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah);

DASAPUTRA, tersebut ;6 Bahwa saat ini perusahaan pemohon tersebut memerlukan tambahan modal usahaguna mengembangkan dan meningkatkan pruktivitas perusahaan, sehinggapemohon memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang kepada lembagakeuangan ;7 Bahwa karena ketiga Anak pemohon belum dewasa/belum cakap hukum, makauntuk mengurus hakhak yang berkaitan dengan hukum perlu diwakili olehwalinya , dengan demikian perlu ditetapkan wali ketiga anak tersebut untukmenghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalam rangka

DASA TIGA PUTRA,tersebut ;8 Bahwa untuk itu pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga Anak kandungpemohon tersebut diatas yang belum dewasa, pemohon, memohon untukditetapkan sebagai wali untuk menghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalammeminjam, menjual dan menjaminkan asset, menandatangani akte subordinasidan hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT.

DANIK, jenis kelamin perempuan lahir di Malang, padatanggal 21 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1584/1993 ;b NAUFAL NABILLAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta, padatanggal 22 Februari 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6312/U/JS/1996; 222 n nnn enec REOOFA RULA LARASATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakartapada tanggal 01 Januari 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :660/U/JS/2004; 3 Menetapkan memberi izin kepada pemohon DAWAM SUROSO untukmenghadiri RUPS

, menandatangani RUPS dalam meminjam,menjual danmenjaminkan asset, menandatangani subordinasi dan hak hukum lainnya yangberkaitan dengan PT.

FH.No.1Rt.012/028 Kelurahan Mekarjaya,Kecamatan sukamajaya, Kota Depok;Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agarditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan anakanaktersebut adalah pemegang saham di perusahaan milik Pemohon yaitu PT.DASAPRIMA dan PT.DASA TIGA PUTRA;Bahwa benar tujuan Pemohon agar di tetapkan sebagai wali terhadap anakanakPemohon dikarenakan mau mengadakan RUPS untuk membahas pengajuan pinjamanke lembaga keuangan ( Bank) dengan

Akta Penegasan Nomor 2 tertanggal 8 Januari 2013 yang dibuatdihadapan fTurut Tergugat Il; Menyatakan bahwas ketentuanyang berlaku sebagai Anggaran Dasar Tergugat adalahAnggaran Dasar dan KeputusanKeputusan RUPS yang ada dandigunakan dalam RUPS Tergugat tanggal 26 Juni 2007;6.

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, X11 danTergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan padaKeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkanpada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor 15Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumseluruh RUPS Tergugat yang telah diselenggarakan oleh Tergugat setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasarselain Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XIl, XIll dan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupunsecara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yangdidasarkan pada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusanRUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yangHalaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tercantum dalam Akta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, DX, X, XI, XII, XIIdan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkanpada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yangdidasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalamAkta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL padaPasal 9 angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebin dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar; 27 Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL (Akta No. 04), di dalam Pasal 9disebutkan antara lain yaitu:"(1 ) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;hal 19 dari 34 hal put.

No. 37/PDT/2017/PT.DKI(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSGiadakan, ...... 0.0... cc cee ccc cee cee SEY nn nnn nn nn nnn nnn noe nee ee nee nee nn6.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04tersebut mengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapanpemanggilan RUPS dilakukan, dan mengenai penghitunganpemanggilan RUPS.

Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan /atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaiKUOIUM

MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang". hal 25 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKI13.5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT.

KAJUN KARKAM PERKASA untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 yang sudah dilegalisir;14. 1 (satu) bendel foto RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;15. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR HADIR RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;16. 1 (satu) Bendel asli salinan BERITA ACARA RAPAT tanggal.15 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat berkop PT.

KAJUN KARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18. 1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA, yang sudah dilegalisir;19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yang ditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDA TERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;20. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku Ketua rapat, yang sudah dilegalisir;21. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIA TITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASA selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23. 1 (satu) Bendel Asli Salinan AKTE PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18.1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;Hal 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 94/P!D/2018/PT.DKI19.20.21.22.23.24.Cos26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegaiisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY =SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUNKARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAMPERKASA, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai Perubahan Susunan PemegangSaham Dan Susunan Direksi PT.

BIFREN UTAMA adalalah samasama sebagai OrganPerseroan yang samasama diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Sehingga antara Direktur Utama dengan KomisarisUtama dalam PT.

Tanggal 20 Agustus 2012 2012 profit sharing yang keduasebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Akan tetapi, untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TahunBuku 2011 tidak pernah diadakan/dilaksanakan oleh Penggugat; Bahwa, karena desakan dari Tergugat untuk dapat diadakan RUPS, makakemudian antara Penggugat dan DIDIK WIRADI HANDONO(Suaminya) dengan Tergugat mengadakan janji ketemu tanggal 08September 2012 di Kantor PT. BIFREN UTAMA Bandung.

Tidak diadakan RUPS untuk Tahun Buku 2011 dan TahunBuku 2012, yang seharusnya disampaikan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Sesuaipasal 66 UU No.40 Tahun 2007);2.

Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. diberi tandaT.10.11. Foto copy Perihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.Bifren Utama tanggal 26 Agustus 2013 dari Elok Sunaringtyasyang ditujukan ke Dheby Hartianty , sesuai dengan aslinya , diberitanda. T.11;12. Fotocopy Email tanggal 03 September 2013 dari DhebyHartianthy. Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. Sesuai aslinyaoleh Hakim diberi tanda T.12.;13.

Tjk22.dan pemilik saham dari Tergugat tidak pernah melakukanpemberitahuan dan mengundang serta memberi kuasa untuk dilakukandan/atau menghadiri RUPS atau RUPS Tergugat lainnya, sehinggaPerbuatan Tergugat II dan Tergugat IIl merubah susunan kepengurusanorgan Perseroan sesuai dengan berita acara RUPS/RUPSLB danmenggantikan Penggugat selaku pemilik saham 12,4% dan DirekturTergugat kepada Tergugat III, adalah bertentangan dengan hukum ;Bahwa Perbuatan Tergugat Il dengan menyuruh Tergugat Iiimenandatangani

amandemen ke2 dan amandemen ke3 perjanjian jualbeli biji besi, selaku pihak dari Tergugat atas perjanjian Jual Beli Biji BesiNomor AMAGCBLP612 tertanggal 14 Maret 2013, yang dibuat tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan khususnyaPasal 75 UU Perseroan, yang menentukan:(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan atau anggarandasar.(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh

diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempatPerseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarSelanjutnya dalam ketentuan Pasal 79 UU Perseroan, untukpenyelengaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang mempunyaikewenangan adalah Direksi sebagaimana ditentukan:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasd 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.Sehingga berdasarkan

tahunan atau RUPS lainnya,sehingga sampai saat ini Penggugat selaku Direktur Tergugat dansekaligus selaku pemegang saham sebesar 12,4% atau sebanyak 62lembar saham tidak pernah mengajukan RUPS dan atau memberi kuasakepada siapapun untuk menghadiri atau menyelenggarakan RUPSTahunan ataupun RUPS lainnya sebagaimana ditentukan dalamketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Perseroan dan Tergugat telahmelakukan perubahan terhadap Akta Nomor 30 tanggal 26 Juni 2012yang dibuat di hadapan Notaris Yanina Rosidah,

Cahaya Batu Limau ;Bahwa perubahan susunan organ perusahaan Tergugat , denganTergugat III selaku Direktur dari Tergugat tanpa melalui ketentuan hukumyang berlaku dengan dibuktikan adanya penandatanganan amandemenke2 dan amandemen ke3 antara Tergugat III selaku Direktur Tergugat ,sebagaimana telah Penggugat uraikan bahwa Penggugat tidak pernahmemberi kuasa dan tidak pernah menyelengarakan RUPS atau RUPSlainnya, bila timbul akta RUPS kuat dugaan penerbitan akta tersebutdengan mengunakan atau memasukan

kepada Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd) untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

Bahwa faktanya pada saat diadakan RUPS untuk meminta persetujuandan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tahun 2009sebagaimana Berita Acara RUPS tanggal 12 September 2010 maupunneraca perhitungan laba/rugi tahun 2010 sebagaimana Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Terbatas No. 08tanggal 25 Januari 2012, PEMOHON tidak pernah meminta data ataumeminta keterangan yang secara spesifik terkait dengan laproankKeuangan 2009 dan 2010, bahkan PEMOHON ikut menyetujuipengesahan

Terbukti, palingtidak sampai saat ini, pertanggungjawaban direksi mengenai jalannyaperseroan dan laporan keuangan perseroan tidak pernah ditolak, selalumendapat persetujuan dan pengesahan (acquit et de charge) dalamsetiap RUPS;Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Bahwa tidak ada datadata atau keterangan yang diminta olehPEMOHON selama proses RUPS, dan terbukti dalam permohonaninipun tidak ada data spesifik yang diminta oleh PEMOHON sehinggapermintaan PEMOHON untuk meminta dilakukan pemeriksaan auditinvestigasi adalah permohonan yang tidak wajar dan tidak beritikadbaik;c.

Perseraon, Direksi dan Komisaris sudah menjalankan tugas mengelolaperseroan secara baik dimana terbukti hasil pekerjaanya setiap tahundipertanggungjawabkan dalam RUPS dan seluruhHalaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Selpertanggungjawabannya telah diterima dengan baik dalam RUPS(acquit et de charge), dan tidak ada yang bermasalah sehingga olehkarenanya permintaan pemeriksaan audit investigasi dengan alasanPerseroan, direksi dan komisaris diduga melakukan perbuatanmelawan hukum sama sekali tidak beralasan hukum dan harusdtolak;2.