Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — PT. AGRO LINTAS NUSANTARA, DK VS KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
121 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa BersifatFinal;Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il,beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara,halaman 173174, mengatakan yang dimaksud dengan Finaladalah akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harusbenar sudah merupakan akibat hukum yang definitif;Bahwa Keputusan Tata Usaha
Pengadilan PN SINGKEL Perdata
Register : 30-09-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SINGKEL Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skl
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
MASA CIBRO
Tergugat:
1.AMSIN CIBRO
2.HJ. NURLAIBAH BANCIN Als MANDI BR BANCIN
3.LIN ASMAWATI ALS TEWAN
117 — 10
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (nonexecutable), yaitu dalam hal:a. harta kekayaan tereksekusi tidak ada;b. Putusan Bersifat deklaratoir;c. barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;d. Eksekusi terhadap penyewa, non eksekutabele. Barang yang hendak di eksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;f.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
Nina Zuriska
Tergugat:
1.PT Bank Permata tbk
2.Michael Ryan Adiwinata
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor
160 — 40
  • Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (halaman1) mengatakan bahwa: Dalam praktek perkataan turut tergugatdipergunakan bagi orangorang yang tidak menguasai barang sengketaatau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demilengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 48/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 12 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat I : JIANG XIA
Terbanding/Penggugat III : PT MAS CAPITAL TRUST
Terbanding/Penggugat I : BANG HAWANA Komisaris PTvWEST POINT TERMINAL
Terbanding/Penggugat II : BOWIE YOENATHAN Direktur PT WEST POINT TERMINAL
Turut Terbanding/Tergugat V : YE ZHIJUN
Turut Terbanding/Tergugat III : TIANG YONG LIANG
Turut Terbanding/Tergugat VI : GAO YANG
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZHANG JUN
Turut Terbanding/Tergugat II : FENG ZHIGANG
Turut Terbanding/Tergugat VII : XIAO WEIJIE
272 — 208
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, halaman383384.Juga bukan hanya TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGATVII, melainkan juga PENGGUGAT dan TODUNG MULYA LUBISselaku anggota Dewan Komisaris pada waktu itu, mempunyalkewajiban dan tanggung jawab yang sama besarnya untukmelakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengurusan yangdilakukan oleh Direksi Perseroan, sebagaimana ditentukan dalamUU Perseroan Terbatas.41.
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 19-10-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 693/Pdt.G/2016/PA.Dp
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 30
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunyaHukum Acara Perdata Indonesia halaman 32 menjelaskan bahwa persyaratanmengenai isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 no.3 Rv. yang mengharuskangugatan pada pokoknya memuat 3 (tiga) hal yaitu;1. /dentitas dari para pihak ;2. Dalildalil kongkrit tentang adanya hubungan hukumyang merupakan dasarserta alasanalasan dari tuntutan atau lebih diikenal dengan Fundamentumpetend;3.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 17-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 94/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon Keberatan : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Termohon Leberatan : NURLELA WATI DASOPANG
225 — 95
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu membenkan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 26-05-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 285/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 6 Juni 2017 — M. AHYAN, sebagai Penggugat Lawan 1. Pemerintah Kota Bekasi cq Dinas Bina Marga Dan Tata Kelola Air, sebagai Tergugat I; 2. P.T. Duta Kharisma Sejati, sebagai Tergugat II; Lurah Kelurahan Aren Jaya, sebagai Turut Tergugat
274 — 31
  • Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok Hukum Perikatan, cetakankelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yaknisebagai berikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulanhidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan oranglain.b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengansengaja atau tidak sengajac
Pengadilan PN JOMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PB.JBG
Tanggal 6 April 2017 — MOCH. ROFIK sebagai PENGGUGAT MELAWAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG Cq. PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG sebagai TERGUGAT
87 — 11
  • bahwa terhadap pokokpokok eksepsi Tergugat tersebutdiatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi point ke1 dari Tergugatyang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat obscur libel terhadap OBYEKGUGATAN atau tidak jelas karena Putusan Majelis Hakim dan PenetapanTersangka oleh Kejaksaan Negeri Jombang, dijadikan dasar acuan untukmengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat YAHYA HARAHAP,S.H.dalam
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Khusus Arbitrase
Register : 08-12-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 185/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 14 Februari 2017 — Perdata PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Sei Rampah, beralamat di Jalan Sudirman Komplek Ruko ABC No 88 AC Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Arifin Purba, karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dalam hal ini selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU. 475/DIR/LTG/IX/2016 tertanggal 24 Nopember 2016, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Sei Rampah (“Bank BTPN”), yang kuasa dalam perkara Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara (“BPSK Kabupaten Batu Bara”) No. 1379/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016Tanggal 16 Nopember 2016, selaku Pelaku Usaha selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha); L a w a n JONI SAHPUTRA, 36 Tahun, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun II Desa / Kelurahan Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat / Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen);
273 — 104
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164 yangTERGUGAT kutip sebagai berikut :Hak Tanggungan bertujuan untukmenjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.Apabila debitor cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan HakTanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpapersetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidakdapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 29-10-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS PT. WIRAKARYA SAKTI DAN I. BUPATI MUARO JAMBI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARO JAMBI;
291 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal suatu keputusan bersifat menguntungkanbagi pihak yang dituju keputusan tersebut tetapi merugikan danmembebani pihak ketiga yang berkepentingan, maka keputusantersebut harus didukung oleh faktafakta yang benar dan relevandapat mendukung keputusan tersebut (doktrin hukum Indroharto, S.H.dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang PeradilanTata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman180);Dalam perkara a quo, faktanya penerbitan SertifikatSertifikat HGBmaupun Sertifikat
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-04-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN WONOSOBO Nomor 24/Pid.B/2013/PN.WSB
Tanggal 24 April 2013 — Pidana
80 — 6
  • YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, danPeninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, pada halaman 271mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dibacakan, yaitu : Keterangan yang diberikan tanpa sumpahHal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161, yakni saksi yangtelah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengantidak disumpah, ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan disidang pengadilan.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 16-11-2010 — Putus : 22-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 117
Tanggal 22 Februari 2011 — Pratu Zuarman
68 — 26
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangberlaku di Indonesia)./ f.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 23-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tjt
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
BOIMIN BIN KARSAN KEMIS Als REBO
Tergugat:
HABE DAENG MATTOLA ALIAS HABE BIN AMBO TANG
105 — 37
  • ,M.H. dan RIVAN RINALDI, S.H.dalam persidangan yangterbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAMSUDIN, S.H., PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,RAHADIAN NUR, S.H.,M.H. GANDUNG, S.H.,M.HumRIVAN RINALDI, S.H.Panitera Pengganti,SYAMSUDIN, S.H.,Perincian Biaya:Halaman 66 dari 67Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,2. Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,3. Panggilan Rp. 888.000,4.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 01-02-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 98/Pid.B/2016/PN Spn
Tanggal 1 Februari 2017 — - ALEKS BONATUA RAJAGUKGUK, S.H. Alias BONA Bin POLO RAJAGUKGUK
288 — 89
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit:PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 19-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1193/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
NORMAN Alias AMENG
170 — 135
  • Keberatan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterimakarena penyidikan tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalamKUHAP dan atau peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitanBahwa keberatan ini kami ajukan berdasarkan pendapat Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Hal 29 dari 74 Hal.Putusan Sela No. 1193/Pid.B/2017/PN Jkt.UtrPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(Penerbit Sinar Grafika, 2000, halaman 121) yang menyatakan
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
287 — 348
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 523menjelaskan sebagai berikut:pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dan PMH ditinjau darisumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskanposita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukanwanprestasi dengan PMH...3 Bahwa hal ini telah dipertegas oleh:a.
    Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 523menjelaskan sebagai berikut:pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dan PMH ditinjau darisumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskanposita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukanwanprestasi dengan PMH...3. Bahwa hal ini telah dipertegas oleh:a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 279/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Desember 2015 — PT. KARYA BANGUN SEJAHTERA, beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No.56 Ciputat Raya, Jakarta Selatan, 12310, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; PT. AMANAH VENTURA SYARIAH, beralamat di Gedung Anakida, Lantai 6, Ruang 602, di Jalan Supomo, SH., No. 27, Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II. Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya David H. Siregar, SH., Aleksky Bagoes MB, SH., MH., Christian P. Tambunan, SH., dan Jonathan Sembiring, SH., berdasarkan surat kuasa No. 17/SK/PR/III /15 tertanggal 27 April 2015 dan surat kuasa No. 18/SK/PR/III /15 tertanggal 27 April 2015, dari Kantor Penasehat Hukum dan Asisten Advokat “Pardede & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Sari III No. 17, Blok C 4, Jakarta Pusat;
61 — 33
  • Satrio, S.H.dalam bukunya yang berjudul CESS/E, SUBROGATIE, NOVATIE,KOMPENSATIE & PENCAMPURAN HUTANG yang menyatakan unsurHal 62 dari 75 hal.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 25-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
SINANG
Tergugat:
1.ELSA MURNI
2.NOVA FEBRIANTI
3.YOSMAINI
4.YULIASTUTI
5.Hj. NURAINI
6.EMI WATI
7.HALIMATUSADIAH
8.FARIDAWATI
9.GUSTINI
10.YUSNA
11.MARDIANA
12.IDA HARTATI
13.AMBRI
14.Badan Pertanahan Nasional
55 — 33
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, terbitan Liberty Yogyakarta,hal. 35 menyebutkan Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri daridua bagian, bagian yang menguraikan tentang kejadiankejadian atauperistiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum; didalam gugatantidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja,akan tetapi harus pula disebutkan kejadiankejadian yang nyata yangmendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu;Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 22-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/MIL/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — SUGENG WINARTO
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lamintang S.H. dan Theo Lamintang, S.H.dalam bukunya Pembahasan KUHAP Menurut IlmuPengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, penerbitSinar Grafika halaman 418 yang menjelaskan bahwa Hakimcukup mendengar keterangan satu orang Saksi saja, apabilaTerdakwa mengakui atas segala yang dituduhkan kepadanya(putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 9 November1957 Nomor 81 K/Kr/1957).
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2010 — Putus : 12-08-2010 — Upload : 19-08-2011
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 123 /Pdt.G/2010/PA JS
Tanggal 12 Agustus 2010 — Mohamad Kamal bin Anas Pamuntjak melawan Nunung Wijayani binti Gembong Soejito
71 — 30
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Menyatakan:HIR hanya mengatur Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakimuntuk memeriksa gugatan(pasal 125 ayat 2, 133136 HIR, 149ayat 2, 160162 Rbg).Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmemahami dan sangat mengetahui tentang adanya ketentuan dalamPasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil Jo.