Selatan Kodya Banjarbaru PropinsiKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besarsaksi berdomisili di Martapura maka Pengadilan Negeri Martapura yangberwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar,menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahuinya atau sepatutnya

Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;Mengenai unsur ke1 : Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalahsetiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yangdidakwa melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkanatas perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidanganTerdakwa FAHRANI AKLI bin H.M SURIANSYAH dengan identitas tersebutdiatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana

empat) tabung gaske penjual nasi goreng kemudian tabungnya tersebut saksi jual dengan hargaRp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda telah terpenuhi sehingga unsur ke2 inipun dianggap telah terbukti;Mengenai unsur ke3 : Diketahui atau sepatutnya

Terdakwa disuruh saksi GUSTIKHAIRIL ANWAR bin GUSTI MASTUR membawa 1 (satu) buah HandPhoneSamsung J1 dan menjualkan 4 (empat) tabung gas ke penjual nasi gorengkemudian tabungnya tersebut saksi jual dengan harga Rp.320.000,00 (tigaratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam menerima gadai berupasepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC Warna Merah Maron tersebuttidak dilengkapi dengan suratsurat sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur diketahui atau sepatutnya

pada waktu lain dalam bulanDesember tahun 2018 sampai bulan Januari2019 bertempat di Jalan Tinumbu, KelurahanPannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,atau setidaktidaknya pada tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,membeli, menawarkan, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut,Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Mks.menyimpan, atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya

barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkanserta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkanketerangan para saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti,diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa ditangkap karena sekitar akhir bulan Desember 2018bertempat di Jalan Tinumbu, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, KotaMakassar, terdakwa telah membeli tiga buah cincin emas dari saksi Umartanpa surat surat pembelian maka sepatutnya

Unsur membeli,menyewa, menukar, menerima gadai,menyewakan,menerimahadiah atau menarik keuntungan, menjual, mMenyewakan menukarkan,menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaianperbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai denganketentuan dimaksud dan memenuhi unsurunsur yang terkandung didalam pasaltersebut, Majelis akan

petunjuk akan terjadi kekeliruan orang(error in persona) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yangdihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Saleh Hermanto BinFabo, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikianunsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;Unsur membeli, menyewa, menukar, Menerima gadal, menyewakan,menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, Menyewakanmenukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari mudharat itu lebihdiutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyisebagai berikut :lacll ula ole prado swlaoll io10Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilsuatu kemanfaatan.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwapermohonan Pemohon sudah sepatutnya

Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan,maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddahkepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah);Tentang Tuntutan MutahMenimbang, bahwa mutah merupakan kewajiban bekas suami untukdiberikan kepada bekas istreri apabila perceraian karena talak (perceraian ataskehendak suami) kecuali terhadap isteri gabla aldukhul, sesuai dengan maksudPasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Rekonvensi, sebagaimanamaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mutah sejumlah Rp200.000,, sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 100.000,,dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa jumlah mutah yang dituntut olehPenggugat rekonvensi adalah wajar jika dilihat dari usia perkawinan antaraPenggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi nyang hingga kini telahberlangsung selama lebih kurang 5 tahun 10 bulan, dengan demikian TergugatRekonvensi sepatutnya

Rp 1.000.000,, maka berdasarkanhal tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan anak saat ini, majelis hakimberpendapat bahwa sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikannafkah seorang anak minimal sejumlah Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah)setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbulHal. 13

kematian dan hal lainnya;Bahwa oleh karenanya, atas harta bersama tersebut, Sewajarnya dancukup beralasan sebagai pihak yang merasa ikut memiliki sebagian(separoh) hak atas objek sebagaimana dimaksud jika Penggugatmeminta kepada Tergugat untuk membagi dua, sama rata harta dimaksudsesuai dengan norma hukum yang berlaku khususnya dalam ketentuanHukum Islam , dengan tujuan agar keduanya kedepannya dapatmelanjutkan kehidupannya masingmasing, tanpa merasa adanya hakhak yang seyogyanya diperoleh dan sepatutnya

pernahmenyewakannya kepada orang lain, yang hasil sewa rumah tersebutkeseluruhannya justru diambil oleh Tergugat, dan belakangan rumahtersebut malah menjadi tempat transaksi atau penjualan narkoba hinggaTergugat pernah tertangkap oleh pihak kepolisian di tempat tersebut,Penggugat yang telah sangat menderita oleh karenanya juga telahberulang kali mengingatkan kepada Tergugat secara langsung agar apayang seharusnya menjadi Hak Penggugat dapatlah diserahkan kepadaPenggugat dengan bagian dan dengan cara yang sepatutnya

Penggugat dengan Tergugat yanghingga kini belumlah dewasa kenyataannya, walaupun Penggugatdalam keadaan yang sangat susah oleh karena himpitan ekonomi,namun sampai detik ini anak kami tersebut masih berada dalam asuhan,rawatan dan tanggungan Penggugat sendiri, baik demi memperjuangkansegala kebutuhan hidupnya maupun untuk pendidikan yang menyangkutmasa depan anak, tentunya dalam keterbatasan kemampuan Penggugat,sedangkan Tergugat secara langsung tidak pernah lagi menghiraukandan memenuhi nafkah yang sepatutnya

putusan yang dapat di jalankan/dilaksanakanterlebin dahulu, meskipun ada verzet (perlawanan) banding dan kasasidari Tergugat ( Uitvoerbaar Bij Voorrad ) ;Bahwa kemudian atas dasar banyaknya perbuatanperbuatan buruk yangpernah dan telah dilakukan oleh Tergugat sepanjang hidup danperkawinannya dengan Penggugat bahkan hingga saat ini, dibuktikandengan telah berulang kalinya Tergugat masuk dan berada dalamtahanan/penjara oleh karena perbuatannya sendiri, sebagaimana telahdisebutkan dalam uraian diatas, sepatutnya

BadanPelelangan Negara yang hasilnya patutlah dibagi sesuai dengan hukumpembagian yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masingmasingberhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalamperjanjian perkawinan, dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjianperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatanPenggugat pada petitum nomor 3 (tiga) Sudah sepatutnya

Notaris di Semarang, adalah cacat hukumdan sepatutnya untuk dibatalkan.

Notaris di Semarang, adalah cacat hukumdan sepatutnya untuk batal demi hukum.

Pada waktu atausebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersamadapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai PencatatPerkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap ketiga sepanjangpihak ketiga tersangkut, sedangkan waktu yang ditentukan dalam UndangUndang hanya satu hari sejak dicatat oleh pegawai pencatat nikahsedangkan sampai saat ini perjanjian kawin belum pernah dicatat olehpegawai pencatat nikah sebagaimana teruraikan dalam Pasal 29 tersebut,maka sepatutnya

Notaris di Semarang, adalahcacat hukum dan sepatutnya untuk batal demi hukum. Bahwa tanah danbangunan sebagaimana tersebut di atas tetap sebagai harta bersamasebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) berbunyi harta benda yangdiperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum berkonspirasi dengan kakak kandungnya yaituAlm. Ny.

Notaris di Semarang, adalah cacathukum dan sepatutnya untuk dibatalkan, karena perjanjian kawin tersebuttidak memenuhi unsurunsur dan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1)Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum berkonspirasi dengan kakak kandungnya yaituAlm Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati untuk mengalinkan hak atas hartabersama antara Tergugat dengan Alm. Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati;6.

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya putusanPengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut dibatalkan;.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut sepatutnya Pemohon Kasasi/Termohon berdasarkan undangundang mendapat hak asuh terhadap anak,namun Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini memberikanhak asuh kepada Termohon Kasasi/Pemohon, maka jelas Judex Facti dalammemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan peradilan yang tidaksebagaimana semestinya;4.

Putusan Nomor 78 K/Ag/2016Bahwa sepatutnya pendapatan yang sedemikian itu dijadikan kewajibanTermohon Kasasi/Pemohon memberikan nafkah anak yang beradapengasuhannya di tangan Pemohon Kasasi/Termohon karena sebagaimanaketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di mana kedua belah pihakberperkara beragama Islam (Termohon Kasasi/Pemohon dan PemohonKasasi/Termohon) beragama Islam, maka berlaku Hukum Islam/KompilasiHukum Islam, dan anak yang belum berumur 12 tahun pengasuhannyaadalah hak dari ibunya

Putusan Judex Factiyang demikian itu jelas adalah putusan yang melanggar hak, oleh karena itusudah sepatutnya dibatalkan;.

Putusan Nomor 78 K/Ag/2016hukum/pertimbangan hukum karena Termohon Kasasi/Pemohonberpenghasilan Rp14.000.000,00 perbulan lalu ketentuan hukum Islamsebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku dalam perkara ini;Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti dalam hal memberikan hakasuh kepada Termohon Kasasi/Pemohon jelas sudah sepatutnya dibatalkan..

Akta Perpanjangan Hak Sewa Nomor: 10 tanggal 10Januari 2014, dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat Intervensimendapatkan perlindungan hukum dan Akta Perjanjian Sewa MenyewaNomor: 16 tanggal 4 April 2009 jo.

Pengadilan Negeri Denpasarmenyatakan akta tersebut tidak sah dan dibatalkan;Bahwa, karena Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 16 tanggal 4Desember 2013 tersebut bertentangan dengan syarat obyektif sahnyaperjanjian, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasarmenyatakan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat DK / Tergugat DR masihmenguasai secara tidak sah dan melawan hukum bagunan toko yangmenjadi obyek sengketa, maka sudah sepatutnya Pengadilan

Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan akta tersebut tidaksah dan dibatalkan;Bahwa, karena Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 16 tanggal 4Desember 2013, tersebut bertentangan dengan syarat obyektif sahnya perjanjian,maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan akta tersebut tidaksah dan batal demi hukum;Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat DK / Tergugat DR masih menguasaisecara tidak sah dan melawan hukum bagunan toko yang menjadi obyek sengketa,maka sudah sepatutnya Pengadilan

Akta Perpanjangan Hak Sewa Nomor 10, tanggal 10 Januari 2014, dengandemikian sudah sepatutnya Penggugat Intervensi mendapatkan perlindungan hukum83dan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 16, tanggal 18 April 2009 jo.

Akta Perpanjangan Hak Sewa Nomor : 10tanggal 10 Januari 2014, dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi/Penggugat Intervensi mendapatkan periindungan hukum dan Akta Perjanjian SewaMenyewa Nomor: 16 tanggal 18 April 2009 jo.

PUDI NomorSPPT (NOP) : 31.71.030.007.0240039.0660.152 sejak tahun 1980, telahkehilangan haknya untuk menikmati manfaat atas tanah a quo, makasudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugianyang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata, dengan perincian sebagai berikut :A.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudahsepatutnya ditolak karena terdapat gugatan kabur (obscuur libel) sehinggademi hukum sudah sepatutnya gugatan aquo haruslah dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)3.

Sehingga demi hukum sudah sepatutnya Gugatanaquo haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietHal. 33 dari 158 hal Putusan Perkara No : 570/Pdt.G/2016/PN.

Ma Pani.Sehingga dengan adanya unsur penipuan yang terjadi pada Perjanjian/ AktaJual Beli tersebut maka sudah sepatutnya gugatan aquo demi hukum haruslahditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard).Hal. 56 dari 158 hal Putusan Perkara No : 570/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel2.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudahsepatutnya ditolak karena terdapat gugatan kabur (obscuur libel) sehinggademi hukum sudah sepatutnya gugatan aquo haruslah dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).5.

waktuwaktumasih dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Mekar Mukti No. 23 RT002 RW 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaktidaknyapada tempattempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya

BAYU hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295saja tanpa di lengkapi dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB), akan tetapiTerdakwa DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO, Terdakwa II DONISELLA WAHYUDI BIN WAHYU SUNARYO dan Terdakwa III DEDY WAHYUNUGROHO BIN WAHYU SUNARYO sudah sepatutnya mengetahui ataumenduga dengan pasti bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari hasilkejahatan, namun Terdakwa DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO,Terdakwa II DONI SELLA WAHYUDI BIN WAHYU SUNARYO dan Terdakwa IIIDEDY WAHYU NUGROHO

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;4.

bersama akhirnyaTerdakwa DIKY mengajak Terdakwa II DONI dan Terdakwa III DEDY untukmenemani dan mengantarkan menemui sdr.BAYU di daerah AlunAlun BrebesJawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB untukmelakukan transaksi tukar tambah kendaraan, dimana ternyata 1 (satu) unitkendaraan Toyota Agya tersebut hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ckrtanpa di lengkapi dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB), dan Para Terdakwasudah sepatutnya

BAYU (DPO) serta tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikkan BPKBadalah merupakan hasil dari kejahatan atau setidaktidaknya Para Terdakwadapat menduga dengan pasti atau setidaktidaknya mengetahui dengan pastibahwa kendaran 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya tersebut tanpa dilengkapisurat bukti kKepemilikkan yang diduga merupakan hasil dari kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, makadengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Istri tidak menghormati orangtua Pemohon (mertua)c. isteri sering mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan(mengatakan berulangulang minta cerai);4.

Istri tidak menghormati orangtua Pemohon (mertua)c. isteri sering mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan (mengatakanberulangulang minta cerai);Menimbang, bahwa menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 jo.

Akta Kelahiran tersebutguna kepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan padadasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair, sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;1.MENETAPKAN:Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil, sehingga majelishakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasanPermohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

berhasil, sehingga majelis hakimberkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapanlagi untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tanggan ya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Maajelisberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasanPermohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan namadan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan membetulkannama anaknya dalam Kutipan Akte kelahiran adalah sebagai wujud daripelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa kelahiran tersebutsebagaimana diatur dalam pasal 3 Undangundang No.23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya

apabila permohonanpemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan3Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonanPemohon, buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohondi persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonanPemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka

Akta Kelahiran tersebut gunakepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan padadasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair, sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;1.MENETAPKAN:Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

Akta Kelahiran tersebut gunakepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan pada5dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair, sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;1.MENETAPKAN:Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

setimpaldengan perbuatannya maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal hal yangmemberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk membasmiperedaranIndonesia;dan penyalahgunaan narkoba dan ~merusah generasi mudaHalhal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara,maka sudah sepatutnya

bila masa penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligusdiperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi diperlukandalam pemeriksaan perkara dan barang bukti berupa shabushabu adalahmerupakan barang terlarang dan barang bukti berupa HP yang merupakan alatpenunjang terjadinya tindak pidana ini sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi,maka sudah sepatutnya untuk diperintahkan untuk

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, danternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telahdipanggil dengan sepatutnya

berhasil, sehingga majelis hakimberkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagiuntuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelis berpendapatbahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasan Permohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan danternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dan Tergugat yang telah dipanggildengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;e Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelis berpendapatbahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasan Gugatan cerainya danalasanalasan Gugatan cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 fKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya