Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00Bahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md, uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehTerdakwa yaitu :

Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat jutarupiah), dan dalam keterangan penarikan uang tersebut adalah PencairanAnggaran TUP (Tambahan Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) , padahalPutusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.81316uang titipan Perkara Tipikor bukan merupakan anggaran oprasional kanitor,sehingga tidak dapat dicairkan untuk keperluan GU ataupun TUP;Bahwa mekanisme pencairan uang titipan Perkara Tipikor adalah :1) Harus ada surat perintah untuk pelaksanaan putusan pengadilan dansurat penarikan

CFB 407932 sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empatjuta rupiah), tertanggal 04122015;Putusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.145316 Ke 4 (empat) cek tersebut adalah asli tanda tangan saksi, namunsaksi tidak tahu bahwa pencairannya dari nomor rekening uang titipanperkara Tipikor Nomor : 064801000151304 ;Bahwa Terdakwa MUKMIN MARDJUN yang mengajukan cek tersebutkepada saksi untuk ditandatangani, namun terdakwa tidak menerangkancek tersebut diambil dari rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;7.

(521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an.

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

PRINT 2 / 0.5.22 / Ft.1 / 01 /2015 sejaktanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;4.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Pebruari 2015. No.28/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 MaretHal dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13Pebruari 2015. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN .

Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Pebruari 2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Sby. tentang penujukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120);222225 =Bahwa memperhatikan butir tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwaunsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatanmelawan

Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI,SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAHMAD, SH. MH H.MOESTOFA, SH.MHTITI SANSIWI , SHPANITERA PENGGANTIHj ERNA PUJI LESTARI SH.MH.Hal 63 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby

Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Kepala Desa Oeleu ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 04 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ; Penahanan ........Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ; Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Januari

Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.

ccccccccccccecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaees Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00=< DUI ces crmennee ws ene nara ee nnn eetene setenv at TD MR Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PUTUSANNo. 449 K/Pid.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Namatempat lahir: Drs. MAMAN HERMAWAN, Msi ;Sumedang ;umur / tanggal lahir: 51 tahun/8 Maret 1954 ;jenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan.

PUTUSANNOMOR : 14/PID.SUS.K/2012/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : GAT OT, SE.Tempat lahir : AmbonUmur / tanggal lahir =: 51 Tahun / 22 Desember 1960Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan DolokMasihul, Kabupaten

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal01 Januari 2012 ;. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi SumateraUtara sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari2012 ;Hal. 1 dari 52 Hal. Put. No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.5.

perkara Nomor : 31/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Hukum dalam Memori Bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor

No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.MH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus.K/ 2012/PTMDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkatbanding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :SENIN, tanggal : 14 MEI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatasdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota serta:

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tgl. 23Pebuari 2016 s/d. itgl. 23 Maret 2016.3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tgl. 24 Maret 2016 s/d. tgl. 22 Mei 2016.4. Diperpanjang yang ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl.23 Mei 2016 s/d. tgl. 21 Juni 2016.5. Diperpanjang yang ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl. 22 Juni s/d. 22 Juli 2016.6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak igl.27 Juni 2016 s/d. tgl. 26 Juli 2016.7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tgl. 27 Juli 2016 s/d. tgl. 24 September 2016;Halaman 1 putusan Nomor. 20/Pid.SusTP K/2016/PT SMGDalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ahmad HadiPrayitno, SH.MH., Herry Utami, SH., Karyono,SH. dan Sugeng Riyadi,SH paraAdvokat yang beralamat di Jl.

,M.H dan Drs.Asadi AlMaruf, S.H, M.H, M.Si HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 Nomor.20/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal29 Agustus 2016 oleh

diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2021;Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby dariPenasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD HIDAYAT, S.Pd, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Mei 2021Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8981/HK.07/6/2021 tertanggal 2 Juni 2021 perihal: Permintaan Bantuan Kontra Memori Banding perkara Tipikor

No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas namaTerdakwa MOHAMAD NUR HIDAYAT, S.Pd; yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ditandatangani oleh Penitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya;Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangipada tanggal 25 Mei 2021 kepada Terdakwa ABDUL ROHIMdkk, telah diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8165/HK.07/5/2020, tertanggal 19 Mei 2020 perihal: Permintaan Relaas bantuanuntuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa ABDUL ROHIM Dkk, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U1/7924/HK.07/5/2021, tertanggal

,M.H., masingmasing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamperadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ISTYORINI TRI TJANDRASASI,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd ttd1.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Tidak benar menggunakan nilai kerugian Negara :Halaman 100 dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang a quoMajelis Hakim menyatakan bahwa :Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah justru Negara/Daerah dalam hal ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telahmengalami kerugian sebesar Rp.3.181.550.000, (total loss) yaitu nilaipembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi pajakpajak ;Saya menolak nilai kerugian ini karena :1.

Halaman 65putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;2. Bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tidak merencanakanpekerjaan ini dengan baik dengan tidak ada Konsultan Perencanatetapi menggunakan Konsultan Pengawas ;3. Hartana mengundurkan diri bukan karena tidak setuju digantinyaPerusahaan Pabrikan Pendukung tetapi bahwa mengundurkan dirikarena beban pekerjaan.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebutkepada saksisaksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telahmembenarkannya ;Kami nyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Banding tidak sama sekali menghadirkan dalam persidanganbarangbarang :1. Mobil Pompa Sedot Lumpur ;2. Uang sitaan senilai total Rp.23.500.000. ;3. Toyota Hardtop milik Pengguna Anggaran Ir.

Tidak memperhatikan kesalahan pencairan dana dan pembayarandana proyek ;Menunjuk keputusan Pengadilan Negeri Tipikor halaman 107 yangmenyatakan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :Menimbang, bahwa rapat pada tanggal 17 Desember 2010 di RuangKerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tersebut diikutioleh Ir. FAUZI, MT., HENING SWASKITO, SH., MARYONO, SH.,INDRIANA PUSPITA W, ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPKIr. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., KonsultanPengawas Ir.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.ttd./MS. Lumme, SH.Panitera Pengganti :tid./Emilia Djajasubagia, SH., MH.

., M.S, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana dalamPasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.

HERDIANSYAH, M.Si,Terdakwa YANSAR, M.Pd, dan AdJIl WIWEKO dapat disangkamelanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh karenaakibat dari perbuatan mereka bertiga diindikasikan terjadi kerugianHalaman 109 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.

Sedang terhadapperbuatan AJI WIWEKO dapat disangka melanggar ketentuanPasal 2 UU Tipikor, karena telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, yang dapatmerugikan keuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,yakni pengertian

SusTPK/2018/PN Smrkedudukan atau jabatan tertentu dan digaji yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk didalam unsurpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor, karena termasukorang yang menerima gaji atau upah dari kKeuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur menjalankan suatu jabatan umumsecara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagaimana dalamPasal 9 UU Tipikor adalah orang yang secara insidentil diberi tugasmenjalankan pekerjaan yang bersifat

SusTPK/2018/PN Smrsebagai pegawai negeri, telah dengan sengaja memalsu bukubuku ataudaftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi kegiatanPengadaan Penggandaan Bahan Ajar (Hanjar) kegiatan PSKGJ, sehinggaperbuatannya memenuhi unsurunsur subyektif dan unsurunsur obyektifdalam Pasal 9 UU Tipikor.

Nomor 2817 K/Pdt/2016sudah menjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangtelah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima olehDaniel alias Ateng maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTPnya seolaholah Pemilik Tanah, sebesar Rp1.782.580.000,00(satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapanpuluh ribu rupiah), padahal

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK., adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

PUTUSANNomor 22/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :M. HARIS, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Kapa,Kecamatan Peusangan,Kabupaten Bireun, dalam hal ini memberikankuasa kepada YUSI MUHARNINA,S.H.

,M.Hhalaman 19 perkara perdata Nomor. 22/Pdt/2017/PTBNAdan Sigid Purwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 22/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 10 Maret 2017, putusantersebut diucapkan pada hari itu juga persidang terobuka untuk umum olehHakim Ketua hadiri olen Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisNy.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari2019;7.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSKSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebutdikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan TerdakwaAntonius Husin (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs.Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukan AnggotaPanitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadiTerpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunanrumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukansecara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlahuang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh PemdaKapuas

Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi datakepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebutyang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang Pemilik tanahtersebut seolaholah telah menerima penyerahan atas tanahtanahtersebut dari Antonius Husin selaku Kades Pala Pulau (Terdakwa/Terpidana/ masih proses banding kasasi), yang seolaholah telahdikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07 September 2012 .sampaidengan tanggal 06 Oktober 2012 ;4. Diperpaniang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;5.

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA

(dua belas ribu limaratus meter persegi) kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah) karena retribusi IMB tersebut merupakanPendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan pembangunan KotaTernate yang sampai sekarang ini belum disetor/dibayar oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Ill dalam persidangannya selakuterdakwa membuat Penggugat dirugikan baik secara fisik dan psikis karenadalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor22

dengan Tahun2013;Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak teroukti melakukantindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama denganTergugat Ill terhadap penyimpangan dalam proses penerbitan IzinMendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan HotelJatiland Tahun 2010, yang telah mengakibatkan terjadinya kerugianKeuangan Negara cq Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesarRp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR