Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab UndangUndang Hukum

perbuatanpidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal inidianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tasmenggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya

polisisedangkan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Bahirin untuk menjualkan kopitersebut sehingga mengakibatkan Saksi Bahirin mengalami kerugian sejumlahRp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tafsirharga kopi saat itu seharga Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah);menimbang, bahwa dari unsur tersebut menurut Majelsi Hakim yangHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tasterpenuhi adalah unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahul atau sepatutnya

bahwa kopi tersebutadalah hasil dari mengambil di tempat Saksi Bahirin dan Terdakwamemberikan pernyataan bahwa seakanakan kopi tersebut adalah milikTerdakwa sehingga unsur tersebut terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari2015, bertempat di Kontrakan Terdakwa di Kp.Baru Kecamatan Tarogong KidulKabupaten Garut atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, Telah Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, MenerimaHadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,Mengadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu BendaYang Diketahui atau Sepatutnya

Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal makaberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pasal yang dianggap terbukti berdasarkan faktafakta tersebutyaitu pasal 372 KUHPidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa;2 Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerimahadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;Berdasarkan faktafakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti,Bahwa terdakwa Dede Binti Jalal,pada hari sabtu tanggal 14 Bulan Pebruari 2015 sekira pukul 23.00

selain itu harga dari kendaraan tersebut lebih dari Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari harga yang disepakati antara terdakwadengan saksi Adi Mulyadi Bin(Alm) Adin dan tujuan terdakwa mau menerima tersebutdikarenakan untuk dipergunakan sendiri;Dengan demikian unsur Telah Membeli, Menawarkan, Menukar, MenerimaGadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,Menukarkan, Mengadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu14Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya

Sudah sepatutnya tuntutan penggugat dapat dikabulkan yaitu :menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar upah penggugatsampai berakhirnya perjanjian kerja yaitu : Januari 2014 yaitu Rp. 4. 000.000 x 13 =Rp.52.000.000. dan perihal cuti yang belum dibayar, dimana selama proses persidangantergugat tidak pernah membuktikan bahwa cuti tersebut telah dipergunakan oleh penggugatberdasarkan Pasal 79 ayat 2 huruf c UndangUndang Nomor:13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan : Cuti Tahunan

,sekurang kurangnya 12 ( dua belas ) hari kerja setelahPekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 ( Dua belas ) Bulan secara terus menerusmaka sudah sepatutnya tuntutan tersebut dapat dikabulkan yaitu :1/25 X upah penggugat (=1/25 x Rp.4.000.000 )x 6 = Rp.960.000.( Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah );PUTUSAN NO: 5/G/2013/PHI.Jbi halaman 5 dari 16Menimbang, bahwa atas tuntutan pengugat poin ke 4 yaitu : menghukum tergugatmembayar uang tunggu sebesar Rp.24.000.000, majelis hakim mempertimbangkan

Maka sudah sepatutnya tuntutan penggugat dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat poin ke5 yaitu menghukum tergugatuntuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 / hari apabila tergugat lalai memenuhi isiputusan sejak putusan diucapkan sampai pada pembayaran uang pada penggugat, majelishakim mempertimbangkan atas putusan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakanuang paksa.

Maka sudah sepatutnya tuntutan penggugat dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 58 UU No.2 tahun 2004 tentangPenyelesaian perselisihan hubungan industrial bahwa gugatan yang nilai gugatannya dibawahRp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) maka para pihak tidak dikenakan biaya.Memperhatikan Pasalpasal dari peraturan hukum dan perundangundangan yangberlaku khususnya UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

bulanAgustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Budi Utomo Komplek SuryaKencana Baru Rt/Rw 01/31 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utaraatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya

Didin Bin (Alm) Buntat, pada awal bulanAgustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Agustus 2018, bertempat Jalan Budi Utomo Komplek SuryaKencana Baru Rt/Rw 01/31 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utaraatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja menarik keuntunganhalaman 3 dari 14 hal putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN Ptkdari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiaporang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwapada waktu Terdakwa yang mencari pembeli dan menjual 7 (tujuh) Set Flexibagkepada Markan di Ambawang dengan harga Rp17.500.000,00 Tujuh belas jutalima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) Set Flexibag kepada H.HARNO sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa PT.

Tentang Pokok Perkara1.Bahwa berdasarkan pada silsilah keluarga sebagaimana terlampir dapatdiketahui bahwa kedudukan antara PENGGUGAT dengan PARATERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Made Djirnaadalah samasama sebagai keturunan sah dari almarhum JENGET;(Lamp.1);Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGATadalah samasama sebagai keturunan sah dari almarhum JENGET,maka berdasarkan HUKUM ADAT BALI yang menganut GARIS KEPURUSA (garis kebapaan), sudah sepatutnya PENGGUGAT danPARA

Bali Post dan Jalan Belimbing;Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA II;dan untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada gambar /Foto Denah 2 (Lamp.3 );Bahwa TANAH SENGKETA DAN TANAH SENGKETA II merupakanharta peninggalan dari keturunan almarhum Jenget, yang sampaidengan saat ini belum pernah dibagi oleh para ahli waris, namun TanahSengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan Tanah Sengketa II dikuasaioleh Penggugat, untuk itu sudah sepatutnya kedua bidang tanah tersebutpatut dinyatakan sebagai harta warisan

yang belum dibagi yang berhakdiwarisi oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli warispengganti dari almarhum Made Djirna;Bahwa oleh karena TANAH SENGKETA dan TANAH SENGKETA IImerupakan harta warisan dari leluhur PENGGUGAT dan PARATERGUGAT yang belum dibagi, maka sudah sepatutnya TANAHSENGKETA masingmasing dibagi setengah bagian untukPENGGUGAT dan setengah bagian untuk PARA TERGUGAT selaku ahliwaris pengganti dari almarhum Made Djirna; demikian pula tanahSENGKETA II masingmasing dibagi menjadi

dua bagian, yaitu setengahbagian untuk PENGGUGAT dan setengah bagian untuk PARATERGUGAT selaku ahli waris pengganti dari Almarhum Made Djirna;Bahwa mengingat TANAH SENGKETA saat ini dikuasai olen PARATERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untukmenyerahkan setengah bagian TANAH SENGKETA I. kepadaHalaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPSPENGGUGAT; demikain pula TANAH SENGKETA Il yang saat iniPENGGUGAT telah kuasai, maka PENGGUGATpun bersedia dihukumuntuk menyerahkan

dipersalahkan dan dihukum menurutdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umumsecara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggalyang melanggar Pasal 480 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :L2.Unsur Barang siapa;Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya

harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;Ad.1.

Tulang Bawang sekira jam 23.00 Wib, lalu terdakwamenjual/menggadai 1 (satu) unit laptop merk Toshiba seri C50B warna Hitamtersebut kepada saksi DEDEK ARFAN dengan harga tidak sewajarnya yaituseharga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah).Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsurMembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya

Hakim tidak sepatutnya sematamata hanya menjadi corongundangundang (/abousch de laloa).

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut diatasadalah melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya seluruh penetapanlelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan melawanPutusan Perdata Nomor 318/Pat.G/2017/PN Sgr halaman 7 dari 52hukum, yang sudah sepatutnya pelelangan Tergugat II tersebut untukdibatalkan atau batal demi hukum seluruhnya ;10.Bahwa oleh karena seluruh pelelangan berdasarkan perintah/penetapan dariTergugat Il sebagaimana adalah tidak sah dan melawan hukum

Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut, gugatan Penggugatyang ditujukan kepada Tergugat Il jelasjelas telah salah alamat (error inPutusan Perdata Nomor 318/Pat.G/2017/PN Sgr halaman 20 dari 52persona), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat kepadaTergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel9.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatanPenggugat ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima 5Penggugat Telah Cidera Janji (wanprestasi) Kepada Tergugat 17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5,7, 8, dan 15 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwaPutusan Perdata Nomor 318/Pat.G/2017/PN Sgr halaman 22 dari 52Penggugat tidak cidera janji (wanprestasi) kepada PT Bank PerkreditanRakyat Indra Candra (Tergugat 1);18.

Oleh karena itu, seluruhdalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidakcidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat sudah sepatutnya ditolakSEIUPUNNYA j nn nnn n nnn nn nnn nn nnn nnn ncn nn nn nnn nn nn nn nn nn nnnnnnn ne nnnnne Lelang Objek Sengketa A Quo Telah Sesuai Dengan KetentuanHukum Yang Berlaku Dan Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum 19.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut, gugatan Penggugat yang memintalelang objek sengketa a quo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukumsudah sepatutnya ditolak seluruhnya;29.

BogorindoCemerlang yang tidak menyebutkan kedudukan hukum Tergugat danhanya menyebutkan alamat Tergugat dan hal aquo bertentangan denganpasal 5 ayat (1) dan (2) UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang mana untuk sebuah Perseroan Terbatas harus disebutkan,tidak hanya alamat tetapi juga kedudukan dari Perseroan Terbatastersebut, sehingga gugatan aquo secara yuridis formal cacat hukum dansudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvakelijkVerklarrd) ;Bahwa dalam dalilnya Para

Bogorindo Cemerlang dengan luas 9.402 m2 (Sembilan ribu empat ratus duameter persegi) adalah milik Tergugat dan hak Tergugat untuk melakukanperataan tanah diatas tanah miliknya dan oleh karenanya Tergugat tidakmempunyai kewajiban apapun kepada Para Penggugat untuk melakukanpembayaran sehingga sudah sepatutnya dalil posita Para Penggugat angka 7, 8,9, 11,12,18, 19, 20 haruslah ditolak dan dikesampingkan ;5.

Disamping hal aquo, gugatanaquo tidak didukung petitum gugatan baik deklaratoir maupun kondemnatoirsehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa dengan dasar jual beli dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuanhukum dan perundangundangan yang berlaku in casu UU No.5 tahun 1960 joPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danyurisprudensi Mahkamah Agung RI maka Para Penggugat tidak patut mendapatperlindungan

hukum dan sepatutnya seluruh dalil posita Para Penggugat ditolakdan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat kepada Tergugat tidak didasarkanpada faktafakta dan buktibukti hukum otentik yang kuat maka permohonan sita,provisi yang dimintakan Para Penggugat dalam perkara aquo sebagaimanaposita gugatan angka 37, 38, 39 haruslah ditolak pula karena tidak relevan dantidak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam pasal 227 HIR, Pasal 720 RV,Pasal 971 RV serta pasal 180 HIR sedangkan uang paksa sebagaimanadiuraikan pada petitum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak pula karenatidak didukung oleh posita gugatan Para Penggugat dalam perkara aquosehingga sudah sepatutnya permohonan sita, provisi dan uang paksa yang tidakdidasarkan pada hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan ;Bahwa disamping itu, permohonan sita Para Penggugat sangat tidak jelas,karena selain tidak menyebutkan

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatiyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain29.Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut sudah sepatutnya apabilaPENGGUGAT menuntut ganti rugi materiil dan imateriil tersebut diatasdalam butir 15 , kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il secaratanggung renteng sesuai ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, dikarenakansampai dengan sekarang TERGUGAT dan TERGUGAT Il belum sajamembayar

dikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6, dan 7, berdasarkan uraiandan pertimbangan tersebut diatas, bahwa kedua petitum ini telah terbukti,maka petitum ini sudah sepatutnya dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 8, berdasarkan uraian danpertimbangan tersebut diatas, bahwa para tergugat tidak melaksanakankewajibannya kepada pemerintah cq Departemen pertambangan republikIndonesia, maka petitum ini sudah sepatutnya dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 9,

berdasarkan pertimbangantersebut diatas bahwa perjanjian antara penggugat dan para tergugat tanggal10 Juni 2009 dan 23 Desember 2009 telah memenuhi pasal 1320KUHPerdata sehingga surat perjanjian tersebut merupakan undangundangbagi para pihak senbagaimana diamanatkan dalam pasal 1838 KUHPerdata,maka menurut hukum para pihak tersebut wajib melaksanakan isi perjanjiantersebut, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 10, oleh karenaturuttergugat

dan turut tergugat Il adalah sebagai pihak dalam perkara ini, makamenurut hukum turut tergugat dan turut tergugat Il harus tunduk padaputusan ini, maka dengan demikian petitum ini sepatutnya dapat dikabulkan.74Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 11, terhadap petitum ini olehkarena alasan yang dikemukan oleh penggugat tidak memenuhi surat EdaranMahkamah Agung R.I No. 03 tahun 2000, maka dengan demikian petitum inisudah sepatutnya ditolak.Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 11, berdasarkan dalilpenggugat

ditolak.Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 14, oleh karena gugatanpenggugat dikabulkan sebagian, maka pihak para tergugat dan para turuttergugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak paratergugat dan para turut tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat rekonvensiadalah seperti tersebut diatas.75Menimbang, bahwa inti pokok gugatan para penggugat dalamrekonvensi/para tergugat dalam konvensi adalah sebagai

diputuskanBahwa, oleh karena itu apabila bukti yang diajukan oleh salah satupihak dalam perkara perdata itu diduga palsu atau dipalsukan makamenurut hukum acara perdata akan menangguhkan prosespemeriksaan atas perkara perdata tersebut sampai adanya putusanpengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa, oleh karena atas bukti palsu yang Penggugat sampaikan dalam perkaraa quo tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelasatau Obcruure libeli sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya

Dan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi Setiap konsumenyang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usahaatau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.Bahwa, jelas sekali unsur konsumen tidak ada pada diri Penggugatsehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan ObscureLibeli sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk di tolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, yangmenjadi dasar bukti Penggugat mengajukan gugatan ini adalah bukan buktiautentik melainkan bukti palsu sehingga Oleh karena itu segala dalil yangdiajukan oleh Penggugat untuk selayaknya dan sepatutnya di tolak.;10. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada halaman 6 point 7 yang berbunyiBahwa penggugat mempunyai sangkaan apabila sertipikat hak milik (SHM)no. 01252. .......... dst. bahwa terhadap pemyataan tersebut tentangHal. 14 Putusan No. 581/Pdt.G/2018/PN.

;Oleh karena itu segala dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk selayaknyadan sepatutnya di tolak.;11. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada halaman 6 point 8 yang berbunyibahwa, penggugat merasa khawatir Tergugat Il akan melelang obyekgugatan ...dst.

Oleh karena itu segala dalil yang diajukanoleh Penggugat untuk selayaknya dan sepatutnya di tolak.:Hal. 15 Putusan No. 581/Pdt.G/2018/PN. Tng.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat II mohon kiranya MajlisHakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:Dalam Eksepsi1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya.2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1.

(Pasal 73 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah);1.2.2.Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak memenuhi syaratindividual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvanklijk verklaarrd);1.3.

Pemenang' Pelelangan No. 027/68/P2BJPB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkanoleh Tergugat sebagai obyek sengketa adalah sesuatu yangsangat keliru dan tidak mendasar, karena sebagaimana penjelasantersebut di atas bahwa oyek sengketa tersebut belum dapatdikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat final sebagai obyek sengketa, karena masih memerlukanpersetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain, olehkarenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya

Bahwa berdasarkan atas eksepsi (tanggapan) sebagaimanadiuraikan di atas, maka obyek sengketa yang digugat olehPenggugat adalah tidak memenuhi sebagai sifat suatu KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara utuh, yaitubersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum, (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986), oleh karenanya gugatanPenggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvanklijk verklaarrd

POKJA PengadaanBarang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Tergugat)bertugas memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaankegiatannya dalam rangka pengadaan barang/jasa kepadaPengguna Anggara (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalamhal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buleleng, sehinggatanggung jawab hukum atas kegiatan Tergugat ada padaPengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)tersebut;1.4.7.Bahwa berdasarkan apa yang terurai pada eksepsi (tanggapan)tersebut diatas, maka sudah sepatutnya

Gugatan Penggugat semacam inidalam praktek hukum acara Tata Usaha Negara disebut gugatan kabur(obscuur libel), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);Eksepsi gugatan premateur ;Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, Penggugat dapat mengajukan sanggahan1.7.banding, setelah sanggahan (pertama) dijawab oleh Tergugat, akantetapi Penggugat tidak mempergunakan hak nya melakukan sanggahanbanding tersebut

Oleh karena demikianhalnya, maka tidak benar penggugat menyerahkan tanahtanahsengketa kepada tergugat Il, yang pada waktu itu menjabat sebagaiDirektur Utama PT.Taruna Brastamala sebagai penyertaan modal padaPT., untuk itu, maka sudah sepatutnya pula dalil gugatan ini dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard/N.O).8.

Dengan demikian terhadapdalil gugatan ini juga terlalu mengadaada dan tidak berdasarkanhukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan di tolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard/N.O).11. Bahwa tergugat!

,/turut tergugat Il,sesual akta No.102/2002/tanggal 18 April 2002 sebagaimana dalilpenggugat tersebut, oleh karena demikian halnya terhadap segalatindakan hukum dari tergugat ltergugat Il dan tergugat Ill dalambertransaksi atas tanah sengketa adalah sudah sesuai denganprosedur hukum yang berlaku, maka dari itu tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan baik oleh tergugat maupun llmenyangkut tanah sengketa, untuk itu maka sudah sepatutnya pulaterhadap dalil gugatan ini dinyatakan ditolak atau

Bahwa dalildalil Gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 14 dan 17 a quosudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidakberdasar sama sekali.a. Permasalahan tentang penyertaan modal awal dalam PT. TarumaBrastamala sebagaimana yang didalilkan Penggugat a quo jelasmerupakan permasalahan tersendiri antara Penggugat denganTergugat ataupun PT.

Bahwa mengenai dalildalil Gugatan Penggugat pada poin 16 dan 18 s/d22 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dantidak berdasar sama sekali.a.

Maka sepatutnya yang ditarik Tergugat adalah Pimpinan LPD Kwanji bukan pribadi Wayan Sukarma, SE.Yurisprudensi MA RI No.601 K / Sip / 1975 , tanggal 20 April 1977 ; GugatanPenggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan , Tergugat di gugatsecara Pribadi padahal dalam dalil gugatannya di sebutkan Tergugat sebagaiPenggurus Yayasan , seharusnya Tergugat yang di gugat sebagai PenggurusYayasan .; K ihak Pluriom Fitis ,Pada halaman 2 Tentang Para Pihak : 1. Penggugat No. 1a , 1b dan 2.

CACAT FORMIL .Dengan adanya Eksepsi surat kuasa yang tidak sah , sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)C . Eksepsi Gugatan Kabur ( obscuur libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur , tidak jelas dan tidak bersesuaianyaitu :1.

TETAPI didalam Petitum Penggugat padanomer (8) dimana MUNCUL tuntutan selain Tergugat 1 yaitu tuntutankepada Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illmembayar uang paksa (dwangsom)Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas , kabur dan tidak ada persesuaiansehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan tidakdapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard) D.

Perkara permasalahan Jual Beli Tanah antara Tergugat 1 (pribadi ) denganNi Putu Sri Wiratnadi , ST., yang di klaim milik Penggugat .Bahwa sangat jelas adanya Pengabungan Perkara yang sepatutnya terpisahgugatannyaHal 20 dari Hal 54 Putusan Perk NO.869/Pdt/G/2016/PN.DpsPutusan MA No.201 k / Sip / 1974 tgl 28 8 1976 , Penggabungan baik secara subjektif maupun objektif tidak dapat di benarkan.

Bahwa sangat jelas adanya Pengabungan Perkara dalam gugatan Penggugatyang sepatutnya terpisah gugatannya maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard ) .Bahwa berdasarkan uraian uraian eksepsi diatas , Maka dimohonkan kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan :1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat .2.

Sarolangun, secara bersamasama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruhmelakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan Sdr.

Pasal 55 ayat (1) KUHP yangunsurunsumya adalah sebagai berikut :1. barang siapa;2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan;3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan;Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdapat beberapa elemen yangbersifat alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu denganyang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi

bentuklainnya yang dapat dibuktikan oleh bukti surat atau keterangan Saksi, sehingga MajelisHakim berpandangan bahwa keterangan Saksi NURAINI dan Terdakwa mengenaiasal mula handphone tersebut dari gadai tidak dapat dipercayai kebenarannya;Menimbang, fakta bahwa handphone tersebut berada dalam penguasaanTerdakwa dalam kondisi tanpa kotak, sedangkan yang memiliki kotak tersebut adalahSaksi EFFIE WIDYAWATI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2020menuntun Majelis Hakim pada kesimpulan bahwa sepatutnya

diduga berasaldari kejahatan dengan peran Terdakwa sebagai yang melakukan penyimpananbarang yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan serta yang menyuruh SaksiNURAINI untuk menyimpan barang yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan SaksiNURAINI bersamasama pergi ke kios handphone di daerah Singkut untuk membukakunci pola handphone milik Saksi EFFIE WIDYAWATI membuktikan bahwa Terdakwadan Saksi NURAINI memiliki niat untuk menguasai

BENI AliasBENDANG menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) namun STNK dan BPKB nyatidak ada, Terdakwa yang kemudian mengetahui sepeda motor tersebuttanpa dilengkapi suratsurat sahnya kendaraan berupa STNK dan BPKBdisamping harga yang ditawarkan tersebut tidak sesuai standar hargasepeda motor dipasaran, sepatutnya menduga bahwa sepeda motortersebut merupakan hasil dari kejahatan namun karena Terdakwa akandiberikan keuntungan sehingga Terdakwa berupaya

BENI Alias BENDANG meminta bantuan kepadaTerdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapidengan suratsurat sahnya kendaraan berupa STNK dan BPKB,sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakanhasil kejahatan namun karena keuntungan yang akan diperoleh Terdakwasehingga Terdakwa tertarik yang kemudian membantu menjualkan sepedamotor tersebut;> Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugianmateriil sekitar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah).Perbuatan

BENI AliasBENDANG menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Idm1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) namun STNK dan BPKB nyatidak ada, Terdakwa yang kemudian mengetahui sepeda motor tersebuttanpa dilengkapi suratsurat sahnya kendaraan berupa STNK dan BPKBdisamping harga yang ditawarkan tersebut tidak sesuai standar hargasepeda motor dipasaran, sepatutnya menduga bahwa sepeda motortersebut merupakan hasil dari kejahatan namun karena Terdakwa

dengan suratsurat sahnya kendaraan berupa STNK dan BPKB,sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakanhasil kejahatan namun karena keuntungan yang akan diperoleh Terdakwasehingga Terdakwa tertarik yang kemudian membantu menjualkan sepedamotor tersebut;> Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugianmateriil sekitar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanPasal 480 ke2 KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan;3. yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta MelakukanPerbuatan,Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurpasal 480 ke1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tersebut sebagaiberikut :Ad.1.

Bahwa oleh karena Penggugat tidakmengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak dalam perkara ini,berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K /Sip /1980, karena gugatan kekurangan pihak sudah sepatutnya gugatan Penggugatuntuk dinyatakan tidak dapat diterima;6. Bahwa obyek gugatan perkara aquo salah alamat, karena :6.1. Obyek gugatan perkara aquo adalahsebidang tanah HM. No: 1599. GS.

Bahwa akan tetapi di dalam seluruh posita gugatan Penggugat butir 1 s/d 12tidak ada mengikutsertakan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianaksebagai pihak Tergugat didalam perkara aquo;Bahwa oleh karena petitum bertentangan dengan posita, maka berdasarkanyurisprudensi tetap mahkamah Agung RI No: 1057 /K / Sip / 1980 sepatutnya gugatandinyatakan tidak dapat diterima;8.

Sedangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 14 Th 1982 tersebutyang kedudukannya dibawah Undang undang dalam hal ini KitabUndang undang hukum perdata (BW ), maka Intruksi Menteri DalamNegeri Nomor : 14 Th 1982 sudah sepatutnya untuk di kesampingkandidalam perkara aquo;189. Bahwa Tergugat I menolak tegas posita butir 10 gugatan Penggugat, karena :9.1.

Bahwa Tergugat I menolak posita butir 11 gugatan Penggugat karena, Tergugat tidakmerasa merugikan Penggugat dan juga tuntutan ganti rugi yang diajukan olehPenggugat sebesar Rp.1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) tersebuttidak di perincikan,dan lagi pula tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum, makaberdasarkan yurisprudensi tetap mahkamah Agung RI Nomor : 550 / K / SIP / 1979oleh karena tuntutan ganti ruginya tidak diperincikan sudah sepatutnya gugatandinyatakan untuk tidak dapat

No: 734/ 1982 Kelurahan ParitTokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak seluas 1.017 M2 atasnama : GOU SUI KHENG Alias SURYANI tidak berlaku sepanjang danselama bukan atas nama GOU SUI KHENG Alias SURYANI (almarhumah);28e Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Badan PertanahanNasional Kota Pontianak dalam perkara ini, berdasaarkan Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI No: 2438 K /Sip/ 1980, karena gugatan kurang pihaksudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat

Dengan kekaburanposita maupun petitum gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya gugatanPenggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya gugatan Penggugat tidakdapat diterima;Eksepsi obscure libel (kabur/tidak jelas);Gugatan Penggugat dinyatakan obscuur libel (kabur/tidak jelas).

Hal ininampak pada posita halaman 1 surat gugatan Penggugat mengajukangugatan/ tuntutan hak (hukum) perbuatan melawan hukum dan permohonansita jaminan, serta petitum gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukumyang mengharuskan Tergugat II, memenuhi kewajiban terhadap gugatanPenggugat yang terkait secara langsung dengan isi gugatan Penggugat;Dalam hal ini tidak pernah terjadi perikatan antara Penggugat denganTergugat oleh karena itu, kekaburan posita maupun petitum gugatanPenggugat maka sudah sepatutnya

Oleh karenakaburnya posita gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya gugatanPenggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugattidak dapat diterima;Hakhak Penggugat atas tanah sengketa cacat hukum administrasi:Bahwa pemberian hak secara individual merupakan pemberian hak atassebidang tanah kepada seorang atau sebuah badan hukum tertentu kepadabeberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hakbersama yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak, Pemberianhak

Oleh karenanya putusan Judex Facti Pengadilan TinggiPalangka Raya yang pertimbangan hukumnya keliru dan telah salahmenerapkan hukum pembuktian sudah sepatutnya di batalkan olehMahkamah Agung RI;5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Palangka Rayapada alinea keempat halaman 36 dalam putusannya yang telahmempertimbangkan bahwa jual beli secara adat antara Pembanding/Penggugat dengan Sutardi dan M.

Bahwa apabila benar Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melakukanpembelian tanah sengketa secara adat maka sepatutnya yang terbit adalahsurat kesepakatan adat tentang jual beli tanah dan tidak diperlukan suratketerangan tanah, namun pada kenyataannya dalam perkara a quo yangtelah terbit adalah surat keterangan tanah yang dibuat sendiri oleh Sutardidan M. Kusasi bukan surat kesepakatan adat tentang jual beli tanah;8.

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukankepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militermenyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ~~ sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya harus' didugabahwa diperoleh dari kejahatan. sebagaimana diaturdan

Aceh Besar atau setidak tidaknyatermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I 01Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : *Barangsiapa membeli, menyewa, = menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan.Dengan keadaan dan cara cara sebagai berikut1.

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan.Menimbang :14Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakanpendapatnya sebagai berikut1s Unsur kesatu : "Barang siapa.Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurutUndang Undang adalah setiap orang yang tunduk kepadaperaturan perundang undangan Republik Indonsia sehatrohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diriTerdakwa sebagai Prajurit TNI ADBahwa berdasarkan keterangan

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delikdolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam katadiketahui dan delik culpa yang tersurat dalam katakata sepatutnya harus diduga yang keduanyadisenafaskan.

Yusli Usman tidakmenutup dengan terpal karena cat mobil belum kering.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga"Yang diketahui atau sepatutnya harus' diduga bahwadiperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas yangmerupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan,Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana:Barang sSiapa menerima gadai sesuatu) benda yangdiketahui atau sepatutnya

Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatanPenggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannyamengalami kurang pihak (exseptio plurium litis consortium) , dimana PT.

Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Pengugat haruslahditolak atau tidak diterima;Dalam Eksespsi Tergugat II dan Turut Tergugat II:1.

Nomor 258 K/Pdt/2017Tergugat Ill Konvensi juga mengalami kerugian Immaterial sebesarRp500.000.00000 (lima ratus juta rupiah) akibat perbuatan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut yang membuat rasa malu, tertekandan tidak tenang hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IIIKonvensi tidak siasia, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkankepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini dapatmeletakkan sita

rekonvensi yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat III Konvensi didukung buktibukti dan dasar hukumyang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun adaverzet,banding dan kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi , IImohon kepada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberikan putusansebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensiseluruhnya;2.

Untuk itu sudah sepatutnya secarahukum pertimbangan Judex Facti tersebut haruslah ditolak atau tidakditerima;I. Dalam Pokok Perkara1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkandalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;2.

perbuatan Tergugat yang tidak menjalankankewajibannya yakni tidak bersedia memberikan hak Penggugatsebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 27 Agustus2014 dapat dikwalifisir sebagai bentuk perbuatan cidera janji(Wanprestasi) ;Bahwa oleh karena Tergugat telah nyatanyata melakukan perbuatancidera janji, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayarHalaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mdn13.dan memberikan hak Penggugat sebesar Rp. 11.228.750.000,

Kesemuanya itusebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikepastian hukumnya sudah sepatutnya ditetapkan kerugian moriltersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milyard rupiah).14.Bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugatdan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000, (kerugian materil) + Rp. 2.000.000.000,(kerugian moril),Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mdn15.16.17.yang pembayaran dilakukan secara

Bahwa terkait dengan objek perkara yang diperjanjikan antaraPenggugat dengan almarhum Hendry Panjaitan belum melampauiwaktu yang ditentukan, sehingga sangat beralasan hukum bagiTergugat nomor 1, 2, 4,6 menyatakan gugatan Penggugat belumdapat diajukan ke Pengadilan (premature) atas dasar Tergugatnomor 1, 2, 4, 6 melakukan perbuatan wanprestasi, dengandemikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaara);2.

Bahwa berdasarkan argumentasi Tergugat nomor 1, 2, 4, 6tersebut diatas, maka Tergugat 1, 2, 4, 6 menyatakan dalildalilgugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidakJelas, kabur dan cacat formil sehingga gugatan dinyatakanobscuur libel, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakimyang Mulia menolak dalildalil gugatan Penggugat untukseluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);Il. DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa Tergugat nomor 1, 2, 4, dan 6 sudah sepatutnya mendugaSurat perjanjian yang dibuat Penggugat bukan ditujukan kepadaAlm. Hendry Panjaitan dan bukan kesepakatan yang disetujui alm.Hendry Panjaitan;8. Bahwa informasi yang diterima teman dekat Tergugat nomor 1, 2,4, dan 6 menyatakan bahwa asli suratsurat berkaitan dengantanah milik alm.