terdapat putusan yang menyangkut pemeliharaandan pengasuhan anak (hadlonah) serta poin 4 (empat) amar putusan a quomemerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isikesepakatan perdamaian tersebut, sedangkan Penggugat dan Tergugat, baikdalam posita maupun petitum gugatan tidak pernah meminta hal tersebut,bahkan Tergugatpun tidak pernah mengajukan rekonvensi tentangpemelihnaraan anak, sedangkan masalah pemeliharaan anak (hadlonah) tidaktermasuk hak hakim yang bisa diberikan secara ex oficio

Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnyaitu. sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktiuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talakPemohon telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon danmemberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selongsetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan olehMajelis Hakim maka secara Ex oficio

karenatalak, maka bekas suami wajib memberikan Mutah yang layak kepada bekasisterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut goblaaldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQuran dalam Surat AlBaqarah ayat241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antaraPemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri gobla aldukhul, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membayar atau memberikan uangMutah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara Ex oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 831 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mtr.terhadap Termohon (Wagiyanti binti Karto Suwito) pada petitum huruf bsepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim berpendapat bahwa secara ex oficio patut diperintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada

Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnyameliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuahdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio patut diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Mataram untuk

No. 810/Pdt.G/2018/PA.WnoTanggal 13 September 2018Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islambahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagai petani palawija,maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon

untuk memberikan mutahkepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberinafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan kKemampuan Pemohon yang pekerjaannya petani palawija, makasecara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon

Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, secara ex oficio orang tua mewakili anakanak tersebut mengenai segala perbuatanhukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yang terjadi dalammasyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya , sehingga untuk menjaminkepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapanPengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksiyang masingmasing bernama XXXX dan XXXX

2021/PA.Kab.Mlg.Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara ceraigugat terjadi setelan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap,sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadisetelah pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa pihak Termohon masih keberatan bercerai denganPemohon dan masih menginginkan rukun kembali dengan Pemohon danpernikahan mereka telah berlangsung kurang lebin 6 tahun 5 bulan, olehkarena itu untuk melindungi hak Termohon, maka secara ex oficio

Pemohondan Termohon dalam keadaan bada dukhul:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,telah beralasan hukum apabila Pemohon dibebani untuk membayar uangmutah kepada Termohon dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akanditentukan sendiri oleh majelis dengan memperhatikan ketentuan pasal 160Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mutah disesuaikan dengan kepatutandan kemampuan suami;Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani, maka untukmemenuhi rasa keadilan secara ex oficio

perdamaian dan persaudaraan antara keduanya;Menimbang, bahwa uraian tersebut sesuai dengan Al quran yang berbunyi:Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu dapat rujuk lagidengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik (Albaqarah 229).Menimbang, bahwa bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya,ada kewajiban yang harus dilakukan kepadanya seiring dengan talak yang telahdiucapkan sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karenanya pengadilansecara ex oficio

Putusan No. 0013/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.Pembanding, tidak mau untuk disatukan lagi serumahtangga; oleh karena perceraianini atas kehendak Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembandingtidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal 152Kompilasi Hukum Islam, maka hakim karena jabatannya secara Ex Oficio dapatmewajibkan Pemohon/Terbanding membayar uang mutah dan nafkah selama masaiddah kepada Termohon/Pembanding.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon/Terbanding dankeadaan

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dan XXXX dengan Pemohon adalah sangatdekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, secara ex oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1l s/d P.6 yangmerupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannyaadalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungankekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yangbernama XXXX dan XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekatsekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanyasemestinya menurut' ketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) KompilasiHukum Islam, secara ex oficio

Tahun 1974 jo pasal107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknyayang terjadi dalam masyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehinggauntuk menjamin kepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melaluipenetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

;Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan dapat menyetujui seluruhnya, oleh karena itu MajelisHakim berdasarkan pasal 149 huruf (bo) dan (d) Kompilasi Hukum Islam,secara ex oficio dapat menetapkan nafkah iddah GaDQLI tah sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);Meni mbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon kemudiandihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga masing masingpihak, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telahterbukti sesuai dengan Ketentuan

Makapertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Muara Buliantentang putusan tuntutan iddah secara ex oficio tidak tepat,sehingga majelis hakim banding memutuskan tuntutan dimaksuddalam bentuk gugat rekonpensi oleh Termohon konpensi terhadapPemohon Konpensi;Menimbang, bahwa ~=merupakan kewajiban Pembanding(suami) yang menceraikan isteri (Terbanding) untuk membayarnafkah iddah, nafkah iddah tersebut terdiri dari tigakomponen yaitu: Makan dan minum (Matham), tempat. tinggal(Maskan) dan Pakaian (Kiswah

Pasal 116huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi dalam perkara inidan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalahberalasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex oficio perlumempertimbangkan akibat langsung dari cerai talak menyangkut hak istri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Kompilasi Hukum Islamdengan memperhatikan

Oleh karena nafkahiddah termasuk ex oficio Hakim, maka Hakim Tingkat Bandingmewajibkan kepada Pemohon Terbanding selaku PensiunanPengawas Sekolah, dianggap mampu jika memberi biaya hidupkepada Termohon Pembanding dalam masa iddah untuk makansetiap hari Rp.15.000, x 90 hari = sebesarRp.1.350.000, (satu) juta tiga ratus lima puluh riburupiah) ;Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Terbanding jikamencerai isterinya, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi HukumIslam bukan hanya nafkah iddah, tetapi juga mutah,

Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim ex officio memrintahkanPanitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrartalak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon mencatat perkawinandan tempat tinggal / domisili Pemohon dan Termohon;6Menimbang terhadap akibat perceraian yang diajukan olehPemohon,maka majelis hakim secara eks oficio

bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a KompilasiHukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohonsebagai sopir serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang baruberjalan selama 5 tahun 10 bulan, maka secara ex oficio

Put.No. 441/Pdt.G/2021/PA.WnoTanggal 21 Juli 2021tersebut, maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon atas mutah dannafkah selama masa iddah tersebut, maka dengan mempedomani SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas

arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) UndangUndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketayang menyatakan: Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Banda Acehwajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketayang telah ditetapkan melalui arbitrase.Bahwa eksepsi mengenai komptensi absolut dapat diajukan di setiap saat dandisetiap tahap pemeriksaan, dan walauapun tidak diminta oleh Para Pihak, hakimsecara ex oficio

arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal11 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri BandaAceh wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatupenyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.Bahwa eksepsi mengenai komptensi absolut dapat diajukan di setiap saatdan disetiap tahap pemeriksaan, dan walauapun tidak diminta oleh ParaPihak, hakim secara ex oficio