., sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Pemohon;Panita Pengganti, Hakim Tunggal,Justiam Padminingtijas, S.H.,M.Hum. Asma Fandun, S.H.,Perincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,002. ATK Rp. 50.000,003. Panggilan Rp. 4. PNBP Rp. 10.000,005. Redaksi Rp. 10.000,006. Meterai Penetapan Rp. 6.000,00 +Jumlah Rp. 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah)Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2020/PN Kpn

. @ @ 9 N Mh Panita ngganti,Wasdam, SH.,Perlncian Blaya Perkara2i4Pendaftaran Rp 30.000,ATK Perkara Rp 540 000,Panggilan Rp 50.000,Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp. 631.000,(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupfah)

uraian dan rumusannya kabur dan kacaubahkan gelap (onduidelijk), sehingga gugatan aquo mengandung cacat formilyang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), denganpenjelasannya: Bahwa alasan poin 6 (enam) gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan: "dalam pembebasan tanah untuk jalur Rel Kereta Api olehPanitia pembebasan tanah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) sementara sisa uang sebesarRp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) oleh panita

(tigaratushalaman 7 putusan Nomor. 51/Pdt/2017/PTBNAjuta rupiah) oleh panita pembebasan tanah menyerahkan kepada Tergugat incasu Abdullah merupakan alasan yang sangat tendesius, ceroboh danmengadangada, karena Tergugat tidak pernah menerima uang ganti rugitanah objek sengketa sebesar Rp.300.000.000, (tigaratus juta rupiah);4.

Karangsari dengan tujuanmenonoton orkes, dan setelah sampai mereka memarkir sepeda motordipinggir jalan menuju lokasi' orkes, dan ketika mereka menontondan berjoget terjadi perselisihan dengan pemuda Desa Karangsari,selanjutnya oleh panita dan beberapa warga disitu. terdakwa besertatemantemanya disuruh untuk pulang.Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman temannya meninggalkan saksikorban YULIANTO dan ditengah perjalanan merekakembali bertemu pemuda karangsari yang lain yaitu saksi korbanMURTADLO

Karangsari dengan tujuanmenonoton orkes, dan setelah sampai mereka memarkir sepeda motordipinggir jalan menuju lokasi orkes, dan ketika mereka menontondan berjoget terjadi = perselisihan dengan pemuda Desa Karangsari,selanjutnya oleh panita dan beberapa warga disitu terdakwa besertatemantemanya disuruh untuk pulang.e Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan temantemannyameninggalkan saksi korban YULIANTO dan ditengah perjalanan merekakembali bertemu pemuda karangsari yang lain wyaitu. saksi korbanMURTADLO

Yaitu Panita Lia Laviani dkk.Karena itu Tergugat berkeberatan dan tidak terima dikatakan menguasaiseluas 67 are tsb.Sebab mereka tsb. secara nyata juga ikut menguasai dan mengerjakansebagian dari tanah tanah obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalamsurat gugatannya tsb. (yaitu seluas 25 are)e Maka atas dasar ini gugatan Penggugat tsb.

dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara,pihak Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi/Tangkisan mengenai gugatanPara Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena obyek yang Tergugat kuasaihanya 42 Are sedangkan yang 25 Are saat ini dikuasai oleh anak cucu Abdullahyaitu Panita

Log Mok AliasAmaq Muhammad yang menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang inidikuasai oleh Tergugat, keterangan mana apabila dihubungkan denganHalaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN.Selketerangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu Haji Zulkarnaen yangmenerangkan bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat danapabila dihubungkan dengan bukti TVII berupa photo copy Surat Pengakuandari Lalu Jafar, maka menurut Majelis Hakim tidak dilibatkannya orang yangbernama Panita

Putusan Perkara Nomor : 173/G/2019/PTUN.SBY.10.Dradahblumbang sesuai ketentuan Pasal 62 PerBup 42 Tahun2015);Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara danPerhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Nomor141/017/1X/PANPILKADES/2019 tersebut maka tahapanselanjutnya yaitu diterbikannya KTUN~ oleh PPKDDradahblumbang berupa Keputusan Panita Pemilihan KepalaDesa Dradahblumbang Nomor188/0018/IX/PANPILKADES/2019 tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilih tanggal 20 September 2019 hal mana padadiktum

;Bahwa kemudian PPKD Dradahblumbang melaporkan kepadaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Dradahblumbang melaluiSurat Panita Pemilihnan Kepala Desa Dradahblumbang Nomor :141/0017/PANPILKADES/2019, Perihal Laporan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Dradahblumbang, tanggal 20 September2019 dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara Dan Berita AcaraHasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelahHalaman 26 dari 68 hal.

Putusan Perkara Nomor : 173/G/2019/PTUN.SBY.11.12.13.Bahwa kemudian pada tahapan Penetapan tanggal 20 September 2019oleh PPKD Dradahblumbang menerbitkan Keputusan Panita PemilihanKepala Desa Dradahblumbang Nomor : 188/0018/IX/PANPILKADES/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 20September 2019 dan kemudian PPKD Dradahblumbang melaporkankepada BPD Dradahblumbang melalui Surat Panita Pemilinan KepalaDesa Dradahblumbang Nomor : 141/0017/PANPILKADES/2019, PerihalLaporan Pelaksanaan

Kronologis dan Pelanggaran Normayang dilanggar Hukum angka 1 sampai dengan 10 halaman 510Gugatan Penggugat, menurut hemat Tergugat merupakan dalildalilyang memaksakan Tergugat untuk bertanggungjawab atasperbuatan/tindakan ataupun diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yaituPPKD Dradahblumbang (berupa Keputusan Panita Pemilihan KepalaDesa Dradahblumbang Nomor : 188/0018/IX/PANPILKADES/2019tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 20

Mewajibkan kepada pra pihak untuk melaporkan pelaksanaan putusan ini pada DinasTenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya dan Panita Daerah di Surabaya ;IX.

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa BogorejoPanitia telah melaksanakan tugastugasnya sebagaimana amanatPasal 6 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahunBahwa benar, Panitia telah melakukan pendaftaran pemilih/ ValidasiData Pemilih dari data Pemilu terakhir dan PengAbjatan Daftar Pemilihdan telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Vide T4);Bahwa benar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telahmelakukan pendaftaran Pemilin Tambahan dan mengumumkan DaftarPemilih Tambahan:Bahwa benar, Panita

(Vide J +5) jaenansnassnsn nnn nseneennnnnasneminennnncinmeeaennnBahwa benar, Panita Pemilihan Kepala Desa Bogorejo telahmengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bogorejo (Vide2.13.Bahwa benar, Panitia Pemilinan Kepala Desa Bogorejo telah melakukan2.14.2.15;2.16.pendaftaran dan meneliti berkas lamaran bakal Calon Kepala DesaB@Qorea (Vide: Il

Kemudian Panita juga melanggar Peraturan BupatiNomor 25 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian KepalaDesa pada Bab V Pasal 40 Huruf (d dan g) dan pada Bab V Pasal 44huruf (d dan F). Bahwa Penggugat telah mengajukan surat sanggahanHalaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBITanggal 09 April 2021 perihal Pemilihan Kepala desa Pematang LingkungKecamatan Batang Merangin, Kab.

Akibat hukum dengan diloloskannya bahanAdministrasi Fattu Rohmi (ljazah) oleh Panita Pemilihan Kepala DesaPematang Lingkung yang dengan nyatanyata bermasalah adalah suatutindakan yang tidak dapat Penggugat terima dan benarbenar telahmerugikan Penggugat yang merupakan Calon Kades dengan Suaraterbanyak kedua yang secara administrasi tidak bermasalah;V. Dasar dan Alasan Gugatan;1. Alasan dan Dasar Gugatan;Adapun uraian fakta, dalildalil, dan alasan hukum dari gugatan iniadalah sebagai berikut:1.

Bahwa Panita Pemilihnan Kepala Desa PematangLingkung Kec. Batang Merangin, Kab. Kerinci, Prov. Jambimeskipun telah mengetahui permasalahan dugaan Ijazah palsuyang digunakan oleh Fattu Rohmi dengan bukti yang telahdisaksikan bersama, yang digunakan oleh Fattu Rohmi untuksyarat wajib mendaftarkan diri sebagai Calon Kades DesaPematang Lingkung,akan tetapi administrasi tetap juga diloloskanoleh Panita Pemilihnan Kepala Desa Pematang Lingkung;8.

Bahwa menurut ketentuan di dalam Perbup Nomor 25Tahun 2016 pada Bab V Pasal 44 huruf (d) Panitia Kabupatenberkewajiban memangil para Pihak yang berselisih untukdilakukan pertemuan selama waktu yang ditetapkan dalamHalaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBItahapan Pemilahan Kades tertanggal 4 s/d 6 Mei 202, akan tetapihal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak Panita Kabupaten;13.

Bahwa menurut ketentuan didalam Perbup nomor 25Tahun 2016 pada Bab V Pasal 44 huruf (f) Panitia Kabupatenberkewajiaban menyelesaikan hasil Pemilihan Kepala Desa dalamrentang waktu tertanggal 24, 25, 27, 28, 31 dan 2 Juni 2021.Namun hal itu juga tidak dilakukan oleh Panita Kabupaten;14.

Perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA Lbs.3434Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : *%**,%/* 8% / 28288 28ok 2 foi ok ooktanggal 12 Mei 2014 Tentang Penunjukan PEMOHON / Wakil BupatiKabupaten Pasaman sebagai Wakil Penanggung Jawab Panita Pelaksana danPeserta Kegiatan Bulan Bhakti TNI KBKesehatan Tingkat Kabupaten PasamanTahun 2014, oleh Ketua Majelis diperiksa ternyata tanpa materai cukup, laludiberi tanda PR. 4 dan diparaf;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : *%** 7/8: / 787828 28ok

Penanggung Jawab Panita Pelaksana danPeserta Kegiatan Kesatuan Gerakan PKK KB Kesehatan Tingkat KabupatenPasaman Tahun 2014, oleh Ketua Majelis diperiksa ternyata tanpa materaicukup, lalu diberi tanda PR. 6 dan diparaf;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : ***,*7/* 8/8738 sok foi ok ooktanggal 25 September 2014 Tentang Pembentukan Panitia Kerja KontingenKabupaten Pasaman Pada Porprov XIII Sumatera Barat Tahun 2014 diKabupaten Dharmasraya dan PEMOHON/Wakil Bupati Kabupaten Pasamansebagai

Wakil Penanggung Jawab dalam Kepanitiaan tersebut, oleh KetuaMajelis diperiksa ternyata tanpa materai cukup, lalu diberi tanda PR. 7 dandiparaf;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : ***,%7/* 8% / 787698 s8ok 2 foi ok oktanggal 12 November 2014 Tentang Penunjukan PEMOHON/Wakil BupatiKabupaten Pasaman sebagai Wakil Penanggung Jawab Panita PelaksanaPemberian Nomor Rumah Penduduk di Kecamatan KABUPATEN PASAMAN,Tahun 2014, oleh Ketua Majelis diperiksa ternyata tanpa materai cukup, laludiberi

tanda PR. 8 dan diparaf;101112131415Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : *** 7/7/2626 sssk2k pooh ooktanggal 18 Maret 2013 Tentang Penunjukan PEMOHON/Wakil Bupati KabupatenPasaman sebagai Wakil Penanggung Jawab Panita Pelaksana dan Peserta KegiatanBhakti Bidan Indonesia KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Tahun 2013,oleh Ketua Majelis diperiksa ternyata tanpa materai cukup, lalu diberi tanda PR. 9dan diparaf;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : *** 7/8/2526 s8sk2k fk ok

Penanggung Jawab Panita Pelaksana, Petugas KIE MOP/MOW dan Peserta Kegiatan Bhakti Bhayangkara KB Kesehatan Tingkat KabupatenPasaman Tahun 2013, oleh Ketua Majelis diperiksa ternyata tanpa materai cukup,lalu diberi tanda PR. 11 dan diparaf;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : ***,* 7/7/2826 sok 2k fo ok ooktanggal 12 November 2013 Tentang Penunjukan PEMOHON/Wakil BupatiKabupaten Pasaman sebagai Wakil Penanggung Jawab Panita Pelaksana, PetugasKIE MOP/MOW dan Peserta Kegiatan Kesatuan Gerakan

Abdul Gafar Duhengo alias Gafar menyinggung sebagian tanah milikjamaah disekitarnya (pemilik tanah adalah para terdakwa) sehingga para jamaah yanghadir di mesjid itu kembali membuat keributan termasuk para terdakwa sehinggapetugas Kepolisian yang sudah ada dan Camat Dungingi menenangkan tapi malah parajamaah dan para terdakwa membubarkan diri sehingga kedua kegiatan tersebut tidakselesai;Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu, ada beberapa terdakwa yangmenunjuknunjuk saksi korban selaku ketua panita

,M.Hum, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;Panita Pengganti, Hakim,Totok Wahyu Subiyakto, S.H.,M.Hum., Zamzam IImi, S.H.,Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,002. ATK Rp. 50.000,003. Biaya Pengagandaan Rp. 9.000,004. PNBP Rp. 10.000,005. Redaksi Rp. 10.000,006. Meterai Penetapan Rp. 10.000,00 +Jumlah Rp. 119.000,00 (Seratus sembilan belas ribu rupiah)Hal 5 dari 4 halaman Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN. Kpn

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Panita PengawasPemilu (PANWASLU) Kabupaten Wonosobo perihalKlarifikasi data fisik dan surat keterangan Caleg DPRDWonosobo KPUD mendapat masukan dari masyarakat padahalwaktu). yang di berikan kepada masyarakat melalui ujipublik telah selesai.;.

T4 Surat Panita Pengawas' Pemilihan Umum Kab.Wonosobo Nomor : 014/Panwaslu Wsb/2009, PerihalRekomendasi Caleg DPRD Kab. Wonosobo YangTersangkut Ancaman Hukuman Pidana 5 TahunBerdasrkan Putusan hukum tetap PN.5. T Surat Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : Wi25 U28/09HK.01/1/2009, Perihal Klarifikasi SuratKeterangan. Tembusan untuk Ketua KPU KabupatenWanosodo.6. = Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.6 Wonosobo Nomor : 086/Panwaslu Wsb/X1/2008,Perihal Klarifikasi Data fisik dan Amar.7.

Pemilihan Kecamatanterdakwa Sdr.Soleman Kabu, S.Sos menyetujuipembayaran untuk masingmasing Panita PemilihanKecamatan sebesar Rp.9.300.000, (Sembilan juta tigaratus ribu rupiah) dengan pemotongan rataratasebesar Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ Panita Pemilihan Kecamatan.Bahwa juga terhadap pembayaran anggaranperjalanan dinas Penerangan/ Penyuluh/ Sosialisasi/Pendidikan Pemilih, perjalanan dinas Raker / Pelatihandan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten, PerjalananDinas KPU Kabupaten

Pemilihan Kecamatanterdakwa Sdr.Soleman Kabu, S.Sos' menyetujuipembayaran untuk masingmasing Panita PemilihanKecamatan sebesar Rp.9.300.000, (Sembilan juta tigaratus ribu rupiah) dengan pemotongan rataratasebesar Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ Panita Pemilihan Kecamatan.= Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut BendaharaPanitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia PemilihanKecamatan seolaholah mempunyai utang ataspertanggungjawaban uang yang tidak diterima atau yangdipotong tersebut.w

Panita Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur sesuai denganRKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 417.830.250,(empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribudua ratus lima puluh rupiah), namun pembayaranberdasarkan kwitansi:1.

Pemilihan Kecamatanterdakwa Sdr.Soleman Kabu, S.Sos' menyetujuipembayaran untuk masingmasing Panita PemilihanKecamatan sebesar Rp.9.300.000, (Sembilan juta tigaratus ribu rupiah) dengan pemotongan rataratasebesar Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ Panita Pemilihan Kecamatan.= Bahwa juga terhadap pembayaran anggaranperjalanan dinas Penerangan/ Penyuluh/ Sosialisasi/Pendidikan Pemilih, perjalanan dinas Raker / Pelatihandan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten, PerjalananDinas KPU Kabupaten

Untuk 32 Panita Pemilihan Kecamatan ;10.

; Bahwa semua warga masyarakat yang tinggal di Dusun Jemah RT 001RW 001 Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, rumahtinggalnya sudah terkena genangan proyek waduk Jatigede termasukrumah tinggal milik Penggugat ; Bahwa sekitar tahun 2012 ada pendataan dari Panitia ProyekPembangunan Waduk Jatigede, dan pada saat pendataan tersebutPenggugat sedang berada di rumah anaknya di Sumedang ; Bahwa sepengetahuan saksi rumah tinggal milik Penggugat tersebut tidakterdata atau tidak terdaftar oleh Panita

semua warga masyarakat yang tinggal di Dusun Jemah RT 001RW 001 Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, rumahtinggalnya sudah terkena genangan proyek waduk Jatigede termasukrumah tinggal milik Penggugat ;Bahwa sekitar tahun 2012 ada pendataan dari Panitia ProyekPembangunan Waduk Jatigede, dan pada saat pendataan tersebutPenggugat sedang berada di rumah anaknya di Sumedang ;Bahwa sepengetahuan saksi rumah tinggal milik Penggugat tersebut tidakterdata / terlewat atau tidak terdaftar oleh Panita

RW.01 Desa CipicungKecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang (vide bukti P 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TETE YOSEPWIKANTA dan keterangan saksi RATMA DIDI SUHANDI sebagaimana tersebutdi atas yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yanglainnya, terungkap fakta bahwa sekitar tahun 2012 ada pendataan dari PanitaProyek Pembangunan Waduk Jatigede bagi keluarga yang tinggal di daerahgenangan Waduk Jatigede, namun pada saat itu rumah tinggal Penggugat tidakterdata oleh Panita

rupiah);Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayar uang pembelian sapi yangtelah dijanjkan kepada saksi.Bahwa benar saksi koroban mengalami kerugian 5 (lima) ekor sapi potongsetara dengan Rp35.850.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluhribu rupiah);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2014/PN.TTDBahwa saksi mau menyerahkan sapi kepada Terdakwa, karena saat itudijanikan bahwa uang pembayarannya akan dibayarkan segera setelahpemotongan kurban;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah panita

(Lihat: R.Soesilo, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)Beserla Komentarkomeniamya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:Politea, 1996, hal. 261);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah mendapatkan pesanan sapi dari paniiakuropan di SMPN 1 Tebing Tinggi dan panita Masjid di JalanCemara; Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesarRp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)dari Saksi MARIADI

PAF Lamintang, Delikdelik Khusus Kejahatan TerhadapNyawa, Tubuh & Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hal. 33)Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa telah mendapatkan pesanan sapi dan panitiakuroban di SMPN 1 Tebing Tinggi dan panita Masjid di JalanCemara;Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesarRp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)dari Saksi MARIADI alias ADI selaku

Lampiran tanda terima honorium panita koreksi silang Ebtada SD KecTungkal Ulu tahun 2011 sebesar Rp. 63,750 (enam puluh tiga ributujuh ratus lima puluh rupiah) an ELITA. S.Pd saksi tidak pernahmenerima dan tanda tangan pada poin 03 bukan tanda tangan saksidan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;.

Lampiran tanda terima honorium panita koreksi silang Ebtada SD KecTungkal Ulu tahun 2011 sebesar Rp. 71.250 (tujuh puluh satu ribu duaratus lima puluh rupiah) an Juwaldi . S.Pd. Sdi. saksi tidak pernahmenerimadan tandatangan pada point 20 bukan tanda tangan saksidan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.d.

Lampiran tanda terima honorium panita koreksi silang Ebtada SD KecTungkal Ulu tahun 2011 sebesar Rp. 63,750 (enam puluh tiga ribu tujuhratus lima puluh rupiah) an M. THAMRIN.A.Ama saksi tidak pernahmenerima dan tanda tangan pada poin 25 bukan tanda tangan saksi dansaksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani..

Lampiran tanda terima honorium panita koreksi silang Ebtada SD KecTungkal Ulu tahun 2011 sebesar Rp. 63,750 (enam puluh tiga ribu tujuhratus lima puluh rupiah) an MURSIDA. Ama Pd saksi tidak pernahmenerima dan tanda tangan pada poin 40 bukan tanda tangan saksi dansaksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani..

Lampiran tanda terima honorium panita koreksi silang Ebtada SD KecTungkal Ulu tahun 2011 sebesar Rp. 63,750 (enam puluh tiga ribu tujuhratus lima puluh rupiah) an SUGENG . S.Pd. SD saksi tidak pernahmenerima dan tanda tangan pada poin 10 bukan tanda tangan saksi dansaksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani..

UnitLayanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa untuk pengadaankendaraan bermotor roda 4 sebanyak 28 unit HPSnya yaitusebesar Rp.4.202.573.000, (empat milyar dua ratus dua jutalima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) cara menentukanbesarnya HPS tersebut yaitu Panita melakukan survey mengenaiharga kendaraan roda empat yang di butuhkan ke PT.

Sumber Bahtera Motor Jogjakarta.Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 panita melakukan penjelasanpekerjaan kepada peserta lelang yang mendaftar lalu hasil penjelasanpekerjaan di tuangkan dalam berita acara kemudian berita acara disampaikan kepada para peserta lelang.Pada tanggal 20 Oktober 2009 di lakukan pemasukan dan pembukaandokumen penawaran dari peserta lelang yang hasilnya di tuangkandalam berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran.Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2009 Panita melakukan

Bahwa dari ketiga peserta lelangsetelah di evaluasi administrasi semuanya memenuhi syaratadministrasi dan teknis kemudian Panita melanjutkan evaluasi harga.Bahwa syaratsyarat dokumen administrasi yaitu ;.

Nasmoco adalah merupakandealer tempat dimana panita melakukan survey mengenai hargakendaraan roda empat tersebut,karena PTI. Nasmoco nilaipenawaranya lebih tinggi dari CV. Karya Bhakti Pemuda.Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkandan menyatakan tidak berkeberatan.3.

Nasmoco adalah merupakanDealer tempat dimana panita melakukan survey mengenai hargakendaraan roda empat tersebut Karena PT. Nasmoco nilaipenawarannya lebih tinggi dari CV. Karya Bhakti Pemuda.Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenaarkandan menyatakan tidak berkeberatan.4. Saksi NANANG AGUS GUTOMO, SE.

Mutiara Cemerlang Abadi tanggal 1 Juni 2012 dansudah pada tahap Panita A, kemudian dilanjutkan ke Lokasi (obyek Sengketa)dengan hasil bahwa tanah (obyek sengketa) seluas 0,4570 ha, ternyata bukanseperti yang dicantumkan Penggugat pada surat gugatannya akan tetapi dengan20batasbatas : sebelah Utara : tanah milik Bainah, sebelah Timur : tanah milikRiati, sebelah Selatan : sungai dan sebelah Barat : tanah milk Biah.

Mutiara Cemerlang Abadi tanggal1 Juni 2012 dan sudah pada tahap Panita A, kemudian dilanjutkan ke Lokasi(obyek Sengketa) dengan hasil bahwa tanah (obyek sengketa) seluas 0,4570ha, ternyata bukan seperti yang dicantumkan Penggugat pada suratgugatannya akan tetapi dengan batasbatas : sebelah Utara: tanah milikBainah, sebelah Timur : tanah milik Riati, sebelah Selatan : sungai dansebelah Barat : tanah milk Biah.

No36/ Pdt/2020/PT.DKIselatan Nomor: 101 Tahun 2009 Tentang Panita Pengadaan TanahUntuk Kepentirgan Umum Kota Admonistrasi Jakarta Selatan"(Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan),b.

Bahwa selanjutnya, atas hasil keglatan identifikasi daninventarisasi Panita Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Selatantersebut diatas,ditunjuklah Lembaga Penlal Harga Tanah untuk melakukan penilaianatas harga tanah Objek Perkara, hal inl sesuai ketentuan Pasal 25Peraturan Kepala 8PN Nomor 3 Tahun 2007 yaitu KJPP Imanuel danRekan;Bahwa penilaian atas harga tanah Objek Perkara dilakukan olehKonsultan Jasa Apraisal Independen yang hasil analisanyadituangkan dalam Laporan Apralsal KJPP Imanuel dan RekanNomor

Antasar/ IV/14 tanggal 20 Mei 2014tentang Rincian Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan, Tanaman danBenda Benda Lainnya);Bahwa jumlah total keseluruhan ganti rugi atas tanah, bangunan dantanaman yang atas tanah Objek Perkara aquo adalah sebesar Rp.75.870.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus TujuhPuluh Juta Rupiah);f.Bahwa kemudian Pasal 48 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala BPNNomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan:1) Panita Pengadaan Tanah Kabupater/ Kotamemenintakan kepada instansi pemerintah yang

Bahwa atas dasar Pasal 48 ayat 1 huruf a Peraturan KepalaBPN Nomor 3 Tahun 2007, Panita Pengadaan Tanah (P2T) KotaAdminitrasi Jakarta Selatan meminta kepada TERGUGAT II untukmengajukan Permohonan Penitipan Uang Gant Kerugian atas tanahyang menjadi Objek Perkard kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan sebagaimana tersebut dalam Surat Panitia PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum Kota Adminitrasi Jakarta SelatanNomor: 20511.71137/Set P2T/ D. Antasari/N/14 tanggal 21 MelHal. 17 Put.

Maka semestinya Gugatan PENGGUGAT Intervensi dalam PerkaraNomor: 471/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tidak dapat diterima karena tidakmelibatkan Pihak BPN selaku Panita Pengadaan Tanah untukPemerintah (P2T);Berdasarkan uraian diatas Penggugat Mohon Majelis Hakim untukmembuat penetapan bahwa Permohonan Intervensi dari PT.DUTA KARYAADHITAMA Tidak Jelas atau KABUR; dan Menyatakan PemohonanIntervensi dari Pemohon Intervensi TIDAK DAPAT diterima.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebutTergugat