Ditemukan 1748 data
322 — 228
Kemudian dalam Pasal 162 RBG/Pasal 136 HIR ditegaskan tangkisan atau eksepsi yang ingin diajukan oleh Tergugat,kecuali yang mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkansendirisendiri melainkan diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka apabila Hakim berpendapatbahwa ia berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganalasan apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif Pengadilan
57 — 9
Pemohon:enimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap"=mohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UndangUndang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undangmdang No. 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1yang merupakan akta otentik danmemiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwaemonon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan=wenangan
18 — 10
memukul Penggugat, sehingga antaraPenggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulanJuli 2010 dan tidak ada saling hunbungan sebagai suami istri ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah tidakdapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada pasal 149 Rbg.gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkanapabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telahdipanggil secara patut, kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan
45 — 45
Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertandaP.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan AgamaPelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasukke wenangan
47 — 27
dimengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar pMenimbang, bahwa oleh karena gu enggugat/Pembandingdikabulkan maka Tergugat/Terbanding di fan sebagai pihak yang kalahdan berdasarkan ketentuan Pasal 1,1C ingUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usahayg a kepadanya dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam k at pengadilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sebagai am amar putusan ;bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,Pengagd a mempertimbangkan buktibukti yang dianggap relevan>wenangan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGELITA FUJI LESTARI, SH
26 — 11
Bahwa terhadap putusan Majelis hakim Tingkat Pertama memutuskanlebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum dari 1 (satu) Tahun 6 (enam)bulan menjadi 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan terindikasi merupakan suatuputusan yang tidak bijak dan tidak mencerminkan keadilan yang hakiki,lebih mengarah ke suatu putusan yang bersifat tendesius kepadaTerdakwa, mencermiunkan kesewenang wenangan, dengan kepemilikanbarang bukti terdakwa hanya seberat 0,0422 gram ;3.
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 72 K/Pid/2010Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah AgungberpendapatBahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam putusannya tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu. kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan ataumelampaui batas wewenang
20 — 5
uraian Putusan ini, Majelis Hakimmenunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka perkara ini termasuk ke wenangan
53 — 32
Membenarkan pendapat tersebutberarti membenarkan kesewenang wenangan. Mahkamah Agung RIdengan Surat Edaran Nomor : MA/Kumdil/1973/1V/1990, tanggal 3April 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang undang Nomor67 Tahun 1989, pada angka 7 menyatakan Pada dasarnya ceraitalak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belahpihak berperkara, sehingga karenanya produk Hakim yangmengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk denganKata Putusan dengan amar dalam bentuk Penetapan.
7 — 1
telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang diuraikan di atas;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon,Majlis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untukmengadili a quo dan kedudukan hukum ( legal standing) Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo; 229 +220 222222 nnn nnn nnn anne n=KE WENANGAN
11 — 6
Kedua, Termohon tidak mengajukaneksepsi ketidak wenangan Pengadilan Agama.
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
sanksi yangtelah Penggugat terima, berupa penghentian gaji per 1April tahun 2002, walaupun hal ini Penggugat tidakpernah mempermasalahkan, karena Penggugat menyadaritidak mau memakan gaji tanpa melaksanakan tugas,hingga permohonan Penggugat untuk dimutasikandikabulkan ;Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat dalam halint bawahannya yaitu Kepala Kantor Imigrasi' Klas IlNunukan yang menahan Surat Keputusan Penggugat hampirsatu tahun lamanya, telah sangat merugikan Penggugat danmembuktikan kesewenang wenangan
Bahwa unsur kesewenang wenangan yang didalilkanPenggugat, yang berimplikasi hukum merugikan Penggugat,tidak benar adanya. Justru Tergugat yang sangatdirugikan oleh Penggugat akibat perbuatan Penggugat yangtidak melaksanakan tugasnya, sehingga pelayanan publikterhambat. Yang secara langsung atau tidak langsungmerugikan Tergugat. Padahal pada era reformasi ini,supremasi hukum dikedepankan, termasuk ketertiban dandisiplin Aparatur Negara diperlukan dan merupakan contohbagi masyarakat pada umumnya.
10 — 3
karenakesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secarasubstansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dialildalil gugatanPenggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, makakesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan
9 — 6
No. 200/Pdt.G/2021/PA.SelMenimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatanberalasan hukum;Menimbang in casu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugatmengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan
9 — 7
karenakesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secarasubstansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dialildalil gugatanPenggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, makakesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan
16 — 7
SelMenimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatanberalasan hukum;Menimbang in casu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugatmengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama
20 — 4
karenakesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secarasubstansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dialildalil gugatanPenggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, makakesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan
13 — 7
karenakesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secarasubstansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dialildalil gugatanPenggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, makakesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan
9 — 5
No. 303/Pdt.G/2021/PA.Selketidak wenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatanberalasan hukum;Menimbang in casu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugatmengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selongmengadili perkara ini.
12 — 9
karenakesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secarasubstansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dialildalil gugatanPenggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, makakesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan