Di Kejaksaan Tinggi SumateraBarat ia di Tata Usaha Stafnya Aspidsus ;Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa membuatkan eksepsiterhadap Xaveriandy Sutanto;Bahwa tugas jaksa ada di blangko P16A,tidak ada tugas jaksa membuateksepsi;Bahwa Saksi mengenal Amin Ismanto sebagai sesama Muspida. Saksi tidaktahu bahwa beliau menjadi Ketua Majelis Hakim perkara ini;Bahwa karena perkara dilimpahkan melalui Kejaksaan Tinggi, makarentutnya juga melalui Kejaksaan Tinggi.

Sdr MUSPIDA pada tanggal 1 Januari 2019.

Bener Meriah Dari sdr MUSPIDA ke sdr ZULPAN RUSDI yang ditanda tangani oleh Bupati Bener meriah An. Sdr SARKAWI pada tanggal 26 Maret 2019.

pertemuan.Pada kesempatan itu Terdakwa menegur Barli Halim kenapa kok sudah menarik feeuntuk paket proyek APBD 2016 padahal Terdakwa sendiri belum dilantik danTerdakwa tekankan kembali Terdakwa tidak mau menerima feefee seperti ini, jadihanya yang tertentu saja yaitu yang untuk Bilung (Bina Lingkungan); Bahwa Terdakwa merasa keliru berbicara seperti itu karena pada pikiran Terdakwasaat itu merupakan hal yang biasa terjadi, dan dalam benak Terdakwa hanyaberpikir komunitas pada daerah saja terkait Bilung dan Muspida

belum tentu mendapatkanpekerjaan, namun bisa saja dikerjakan bersama dengan kawankawannya; Bahwa untuk DAK Perubahan tahun 2016 diminta oleh Taufik Kurniawan sebesar5% untuk uang senggetan; Bahwa Terdakwa memang menanyakan kepada Hojin Ansori dan Knayub MuhamadLutfi untuk uang senggetan itu biasanya berapa dan dijawab oleh mereka jawabbiasanya minimal 7 %; Bahwa untuk Bilung ini dikelola untuk Barli Halim seperti pembicaraan di pendopodan rumah makan Vit Tenan, dana bilung ini diperuntukan untuk Muspida

sebagainya dengan tujuan untuk menjaga kondusifitas daerah;Bahwa selama sebelum Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kebumen, memangBarli Halim sudah seperti itu mengambil uang, namun sejak Terdakwa menjabattidak boleh dimintakan uang atau dana hanya untuk tertentu saja seperti bilung ini;Bahwa maksud kondusifitas disini maksudnya biar aman dalam sisi hukum,misalnya rekanan apabila melakukan kesalahan tidak dipermasalahkan atau tidakada pemeriksaan;Bahwa pemberian uang dilakukan oleh Barli Halim kepada Muspida

bersangkutan.Memberi perkenan kepada Panitia Landreform Daerah JawaBarat untuk menguasai bagianbagian tanah yangmerupakan tanahtanah kelebihan dari batas maximumketentuan ketentuan Landreform, yakni dari tanahtanahyang dahulu pernah dilepaskan haknya oleh adiwarta tgl 29Oktober 1952 diatas kertas bermaterai cap tahun 1953 diLembang Bandung, tersebut dalam dictum PERTJMAdengan jaminan ganti rugi.mempersilahkan kepada Gubernur Kepala Daerah JawaBarat dengan dibantu Kepala Inspkesi Agraria Jawa Barat,Muspida

Mudayat,Sari Febriani ) dari P2T ( Wakil Ketua, terdakwasebagai Sekretaris, Camat Sukra, Kepala DesaSumuradem dan petugas tehnis dari dinas pertanahan129Iyus mulya, Mayo dan Caridi dari dinas pertanian ,Caridi dari dinas Cipta Karya dan unsur Muspida danDesa.Bahwa musyawarah unrtuk tanah masyarakat yang terkenapembebasan tersebut dilakukan 2 kali pertemuan yang mulamula PLN menawar sesuai NJOP seharga Rp.14.000. namunmasyarakat pemilik tanah bertahanh dengan harga Rp.60 .000,kemudian PLNmenawar Rp

Anggaran, akan tetapidalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial semua dilakukan oleh YULIUSLERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan BendaharaBantuan Keuangan STEFANUS WODHE, SEBahwa pada saat penyaluran Bantuan sosial tersebut saksi mengetahuimemang ada disposisi dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah padasaat ituBahwa saksi tidak pernah menerima uang Bansos untuk kepentingan pribadisaksi tetapi saat menjabat Asisiten Ill saksi pernah meminta bendaharamenyerahkan uang THR kepada Muspida

secara 3 (tiga) tahap dan setiap tahapnya petugas siagaHalaman 58 dari 130 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2019/PN Bnabencana gampong berhak menerima sejumlah Rp. 200.000, ( dua ratusribu rupiah); Bahwa Saksi mengetahui atas penyerahan dana sejumlah Rp.6.800.000, (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara simbolis diKecamatan Jeunib, kecamatan Juli dan Kecamatan Peusangan karenaSaksi selaku Bupati Bireuen pada hari serta tanggal tidak ingat lagitepatnya Bulan Juli 2013 Saksi bersama dengan unsur Muspida

asrama dari depan lantai 2 dan melaluiruang tamu, penutupan awal dilakukan di lantai atas, setelah ada siswayang terperangkap akhimya ada bagian yang dibuka, dari ruang tamutidak naik ke atas asrama tetapi dari luar/depan bisa naik ke lantai2/asrama;Bahwa pada wakiu berkumpul di ruang kepala sekolah dengan unsurMuspida, aparat TNI dan Kepolisian, Saksi menjelaskan adapermasalahan yang terjadi antara Yayasan dengan Tergugat, adakerjasama yang belum sepakat;Bahwa tanggapan yang disampaikan oleh unsur Muspida

MUSPIDA Plus Kota Padangsidimpuaia Wakil Walikota Padangsidimpuan4. Kepala Dinas Pemuda dan olahraga DasKota Padangsidimpuan5 KONI Daerah Kota Padangsidimpuan6. Pengcab PSSI Kota Padangsidimpuan7. H. MARATAMAN SIREGAR8. H. MHD ANWAR PANJAITAN9. H. AZWAR SYAMSI LUBIS, SEDrs. H. ZULKARNAENNASUTION,MM1. H.SARMADAN HASIBUAN SH, MM2. HADI ASHARI, S,Sos, MM3. Drs, ZULFEDDY, SM. DAUD BATUBARA, S Sos, Msi1. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR A,n2.

Maroka Crocordile;e Dan seterusnya;Bahwa Terdakwa mengeluarkan disposisi untuk pemesanan souvenir kulitbuaya kepada para tamutamu Pemda Kabupaten Merauke atau Muspida jikaDrs. Johanes Gluba Gebze alias Johnselaku Bupati Merauke tidak berada ditempat;Pejabat lainnya antara lain Prudentia J. Rahalus (Plt. Kepala Bagian Umum),Drs. Joseph Tadubun (Kepala Bagian Umum) dan Albertus Muyak, S.E.

., (Kepala Bagian Keuangan) atas sepengetahuan Sekretaris Daerah(Chaeruddin Dawa dan Umar Ary Karim) dari Pengrajin Kulit Alami;Bahwa biaya pembelian souvenir kulit buaya untuk diberikan kepada tamutamu Pemda/Muspida tersebut dibebankan kepada Anggaran PemerintahDaerah Kabupaten Merauke, dengan kode rekening 52.5.2.2.03.12 sebagaiBelanja Penunjang Peningkatan Tugas Pemerintahan.

(Kepala Bagian Keuangan) atas sepengetahuan Sekretaris Daerah(Chaeruddin Dawa dan Umar Ary Karim) dari pengrajin kulit alami;Bahwa biaya pembelian souvenir kulit buaya untuk diberikan kepada tamutamu Pemda/Muspida tersebut dibebankan kepada Anggaran PemerintahDaerah Kabupaten Merauke, dengan kode rekening 52.5.2.2.03.12 sebagaiBelanja Penunjang Peningkatan Tugas Pemerintahan.

Johanes Gluba Gebze alias John selaku BupatiMerauke dan dengan ditindaklanjuti perintah baik lisan ataupun tertulis(disposisi) untuk memberikan souvenir kulit buaya kepada para tamutamuPemerintah Daerah atau Muspida Kabupaten Merauke kemudian olehTerdakwa Drs. Waryoto, M.Si. selaku Wakil Bupati Merauke juga melakukanhal yang sama bilamana Drs.

Waryoto, M.Si. selaku Wakil BupatiKabupaten Merauke tidak memberikan souvenir kepada para tamutamuPemda/Muspida Kabupaten Merauke karena dalam UndangUndang Nomor1 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi: "SetiapPejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluarun atas bebanAPBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidaktersedia atau tidak cukap tersedia";Bahwa dalam kasus souvenir kulit buaya ini terdapat beberapa ketentuannorma yang melarang

Satu) bundel Asli Surat Tanda Terima Berkas Tanah Pemkab ManggaraiBarat Lokasi Keranga, tanggal 8 April 2015;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan/Penegasan, tanggal 22 Oktober2014;1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penjelasan tentang Tanah Pemda, Nomor :Pem.131/137/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;1 (Satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan / Penarikan Surat KeteranganRiwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, NomorPem.593/KLB/1873/X1/2014, tanggal 27 Nopember 2014;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida

AdamDjudje, Tanggal 21 April 1997 ;Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2021/PT KPG. halaman 117 dari 212 halaman578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.Foto Copy Kesimpulan Rapar Muspida Tentang Pembahasan TanahPemda Di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 21 Oktober 2014 ;Foto Copy Surat Dari Bupati Manggarai Barat Perihal MohonPensertipikatkan Tanah Pemda Di Tiro Lemma Batu Kallo/ Karangan,Tanggal 17 Maret 2015 ;Foto Copy Legalisasi Tanpa Nomor, An.

mengetahui mengenai sengketa antara Penggugat danTergugat mengenai Izin Lingkungan pembanguan The Zuri hotel Baturaja;Halaman 86 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLGBahwa saksi tinggal di jalan Veteran kelurahan Kepala Raya jarak denganhotel + 5 Km;Bahwa pembangunan hotel sudah selesai tinggal Finishing;Bahwa Pembangunan Hotel dimulai tahun 2019 sedangkan tanggal danbulannya lupa;Bahwa saksi mengetahui hotel dibangun saat menghadiri peletakan batupertama dan dihadiri oleh Bupati dan unsur muspida

PLN (Persero)PIKITRINGSUAR untuk kepentingan proyek Base Camp danAccess Road PLTA Asahan Ill, dimana P2T Khusus ini telahbekerja sebelum P2T yang dibentuk oleh PemohonKasasi/Terdakwa bekerja, bahkan P2T Khusus ini telah : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah; Melakukan sosialisasi dengan Muspida setempat; Melakukan musyawarah harga tanah; Membuat berita acara musyawarah harga tanah; Membuat barita acara ganti rugi tanah; Membuat berita acara nominatif tanah; Membuat berita acara

NuraUnggul Abadi (NUA) menyampaikan sambutan~ diakhiri denganpenandatanganan SKMHT; Dilakukan lauching, dimana hadir saat itu Bupati Sarolangun Cek Endra,Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri, selurunh Kepala Dinas Sarolangun,unsur Muspida Sarolangun dan PNS Sarolangun; Tidak berjalan dengan lancar karena dihentikan permasalahan IMB karenamenurut Dinas Tata Kota Kab.

Nura Unggul Abadi(NUA); Mengetahuinya, karena saat launching hadir saat itu Bupati Sarolangun CekEndra, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri, selurun Kepala DinasSarolangun, unsur Muspida Sarolangun dan PNS Sarolangun, selain itu telahdipasang umbulumbul ketika dilakukan lauching, serta di kantor BupatiSarolangun juga telah dipasang contoh desain rumah sehingga PNSSarolangun mengetahui ada pekerjaan pembangunan perumahan PNSSarolangun;Halaman 164 dari 266 Putusan Nomor. 31/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb

Terdakwa I menjabat ketua UPK sejak tahun 2005 sampai tahun 2010;Bahwa yang menerima angsuran itu ada staf akan tetapi langsung disetorkan kepadabendahara;Bahwa angka dari timvalidasi adalah selalu berubahrubah setiap tahunnya;Bahwa pada keompok lubuk aur Terdakwa UPK bukan Terdakwa I;Bahwa Terdakwa I hadir waktu verifikasi ;Bahwa terdakwa tidak hadir waktu validasi oleh TP2;Bahwa waktu validasi belum ada bertemu yang melakukan penyelewengan ;Bahwa PNPM situang dapat penghargaan setelah diaudit oleh Muspida

DanPemohon Kasasi tidakmengetahui dan tidakpernah memberikandisposisi atau persetujuan terhadappenggunaan APBDserta Pemohon Kasasitidak pernah dilaporkanoleh SKPD/pengguna anggaran.2 19/08/2002 Biaya Rapat 9.000.000 Ada anggaran APBD Pengeluaran danaMuspida untuk rapat Muspida untuk keperluanPemko Medan Pemko Medan.

di lingkungan Pemprov Kalsel di BappedaProvinsi dilakukan melalui proses perencanaan tahunan yang terdiri dari :Forum SKPD (Internal SKPD dengan melibatkan SKPD di Kab/Kota,komisi DPRD terkait, SKPD terkait, unsurunsur lainya).Forum gabungan SKPD (seluruh SKPD yang ada di di Pemprov danDPRD).Pramusrenbang (melibatkan SKPD kabupaten/kota dengan polades).Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.48 dari 150Murenbang (menghadirkan si pembuat kebijakan yang terdiri dari kepaladaerah, DPRD, unsur muspida

KoordinatorTim Pelaksana TeknisHalaman 118 dari 154 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN Por.Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Citra DamaiNomor : 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Pendapatan Desa Citra Damai tanggal 01 April 2016 tentangPengangkatan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)Pendapatan Desa Citra Damai, yang mempunyai kewenangan dan segalatindakan atau perbuatannya dipercayai oleh unsur Muspida

SIMANUNGKALIT, SE,utusan Fraksi PDIP .Bahwa di depan pemimpin rapat Saya bersama Walikota Dumai Wan SyamsirYus, dan Wakil Walikota Dumai Suarman BAC, dan didepan sebelah kiri PimpinanFraksi dan Unsur Muspida, dan dari PT. Riau Mineralindo Sdr FARIZAL, SEwaktu itu Eksposnya yang berkaitan Perjanjian kerja sama PT. Riau MineralindoPerkasa dan PT. Elnusa Petro Teknik tentang pembangunan Proyek Air MinumKota Dumai waktu itu.Bahwa masalah dana ada dijelaskan tentang perjanjian kerja sama PT.

Halmahera Barat tahun 2017;bahwaterdakwa memberi uang uang sejumlah Rp1.500.000 untuk membelikue Kegiatan pembukaan Pelatihan dan Pendidikan Paskibrakan Kab.Halmahera Barat tahun 2017 untuk masuk karantina;bahwa yang hadir semua Muspida Kab.