Ditemukan 812 data
145 — 101
., Polemik KorupsiSistemikdalam Buku Memahami Hukum Dari Konstruksisampai Implementasi,Penerbit Rajawali Press; Jakarta 2009,hal. 173 alinea 3.)Pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., sebagaimanatermuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:Demikian pula pemahaman hakim di persidangan terhadapkedua pasal tersebut. Suatu ketika, Saya didengarkanketerangan sebagai ahli dalam kasus korupsi bioremediasi olehPT Chevron.
329 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditindaklanjuti denganpelaksanaan perjanjian olen keduabelah pihak dan dengan caraterstruktur menggunakan kewenangan Tergugat dan jugamelibatkan Tergugat Ill serta Para Turut Tergugat, yang padaakhirnya muncul permasalahanpermasalahan hukum diantaranya;Laporan diduga adanya tindakan criminal yang dilakukanoleh Penggugat yang diajukan oleh Tergugat ke kejaksaanTinggi Jawa Tengah;Laporan yang sama juga ditujukan kepada Kepolisian;Menimbang bahwa, dalam permasalahanpermasalahan hukumdimaksud terjadi polemik
99 — 19
Yanti yang membawa adalah NurhasanBahwa benar apabila terjadi polemik diantara travel makapimpinan dalam hal Drs. H. Ade Irawan, Msi yang menentukanpihak ketiga/travel dalam pelaksanaan perjalanan dinas anggotaDPRD Kota Cimahi Tahun 2011.Bahwa benar Setahu saksi, Drs. H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
308 — 188
Perlu kami tegaskan mengenai polemik hukum awal adanya niatjahat yang dilukiskan indah dalan surat dakwaan terkait pertemuan di Hotel ElmiSurabaya. Terkait catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi namapemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen Tambahan Plafon 20M Atfy, 10M Luis Panen Berkat Agus, 10M MakmurBerkat Jaya Atfy, 10M Titan Celluler Umbu, 40M UD. Makmur Jaya PrimaHalaman 307 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPG Agus dan Umbu).
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2649 — 13159
Sel.tentang polemik atau keabsahan Deklarasi Khilafah Islamiyah yangdipimpin Amirull Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI yang banyakdiperbincangkan orang, sehingga Terdakwa saat itu menjelaskan kepadamereka/jamaah pembesuk bahwasannya keabsahan khilafah tersebut,selama ini banyak menerjemahkan tulisantulisan tentang keabsahankhilafah itu sendiri, yang menurut keilmuannya Terdakwa bahwa deklarasikhilafah itu sudah syah secara syarl karena Khalifahnya yakni ABUBAKAR AL BAGDADY telah memenuhi syaratsyarat
85 — 14
Banggar oleh Titan TravelBahwa benar apabila terjadi polemik diantara travel maka pimpinan dalamhal Drs. H. Ade Irawan, Msi yang menentukan pihak ketiga/travel dalampelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi Tahun 2011.Bahwa benar Setahu saksi, Drs. H.
122 — 26
keuangan untuk dapat mengetahui berapa kerugian negara yang terjadikarena rumitnya menghitung kerugian keuangan negara dan pihak yang ahli dibidangperhitungan keuangan adalah auditor baik dari BPK BPKP atau Inspekorat bahkanAkuntan Publik.Menimbang, bahwa meskipun menurut pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor 15 Tahun 2006 tentang BPK memberikan kewenangan BPK untuk menghitungkerugian negara namun memperhatikan putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 terkait dengan polemik
102 — 24
saksi membicarakan revisi Perda No.5 Tahun 2008bersama Lukman Abbas dan Eka Dharma Putra di ruang kerja kantor saksi, saksimenyampaikan kepada Lukman Abbas bahwa seharusnya Perda No.5 Tahun2008 direvisi pada tahun 2011 bukan di tahun 2012 dan Lukman Abbasmengatakan hal tersebut sudah dikonsultasikan dengan DPRD Propinsi Riau sejak233234bulan Desember 2011 bahkan sudah 3 (tiga) kali dilakukan konsultasi ke Depdagri,Lukman Abbas juga menyampaikan bahwa Perda No.6 Tahun 2010 tidak akanmenimbulkan polemik
132 — 25
Pernah menulis artikel (opini) di Harian Kompastentang Polemik Audit atas hasil survei.Bahwa dasar hukum pelaksanaan sensus atau survey yangberskala nasional di Indonesia adalah UU No.16 Tahun 1997tentang Statistik, Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden R.I.
124 — 26
Pernah menulis artikel (opini) di HarianKompas tentang Polemik Audit atashasil survei.e Bahwa dasar hukum pelaksanaan sensusatau survey yang berskala nasional diIndonesia adalah UU No.16 Tahun 1997tentang Statistik, Peraturan PemerintahNo.51 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanStatistik, Peraturan Presiden R.I.
225 — 50
Bahwa bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 membuktikan adanya tindakan ParaPenggugat yang menutup akses keuangan dan data Dapodik GTK di DinasPendidikan, telah dilakukan teguran oleh pengawas terkait tindakan parapenggugat yang mengundang polemik dan gejolak dilevel guru hingga orang tuawali murid yang kemudian oleh Ketua Pembina sebagai bahan penyelesaiandibentuk rapat Dewan Pembina Yayasan untuk menentukan sikap agarpelaksanaan kepengurusan tetap dapat berjalan;11.
2659 — 4345 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika berkas perkara sudahlengkap, penuntutan diajukan Kejaksaan," jelas Chairul Huda("Pencucian Uang Jadi Polemik", Media Indonesia him 3, 7November 2013).(5) Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH juga berpendapat UU No. 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yangtelah mengalami dua kali revisi, harus direvisi lagi agar KPKmemiliki Kewenangan untuk melakukan Penuntutan terkaitTPPU.