Ditemukan 12306 data
128 — 21
Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 25 Maret 2008, atasnama : HARIO BIMO PUTRO ( Bukti P 3 ) ;Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.BNI (Persero) Tbk, di Jakarta denganHARIO BIMO PUTRO, Nomor : YGK/021.2008/003/GRIYA, tertanggal 29Januari 2008 ( Bukti P 4) ;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasionaltertanggal 22 Februari 2010, Nomor : MGL/02.2/409 ( Bukti P 5 ) ;Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 12 Maret 2010, atasnama : YULIANTO ( Bukti
17 — 1
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 0
tetapdengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan SuratKuasa Khusus, tertanggal O09 Januari 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 0971/Pdt.G/201 7/PA.Bkl, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
88 — 66
M.JARNI .S.pdi, 409 suara, SDR.A.SABIRIN 478 suara, SDR. MUNSYI 168 suara ; DALAM EKSEPSI :Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsimengenai pengadilan tata usaha negara Banjarmasin tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa KeputusanTUN objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalahKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor 01Hal 8 dari hal 12 Put.
Terbanding/Tergugat : PT. CIPUTRA INTERNASIONAL
40 — 25
SaranaPinelko, sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi angka 2 huruf ctersebut di atas, yang dengan tegas dinyatakan termuat kembalidalam eksepsi angka 6 huruf c ini, dengan batasbatas sebagaiberikut: Utara : tanah milik Roni Oroh Timur: HGB No. 05/Koka Selatan : HGB No. 37/Pineleng dan sebagian HGB No.409/Koka Barat: sebagian HGB No. 409/Koka dan sebagian HGB No.02/Kokad.
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasmengandung Iodine, yang merupakan salah satu bahan yang dapat digunakandalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu), tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika;Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA Nomor Rekening 095 1821 038atas nama Terdakwa Maria Christiana tetap terlampir dalam berkas perkara danbarang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan;5 Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 409
038 atasnama Maria Christiana, yang disita dari Terdakwa II;Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa FERDIAN SJAHRIAR ;8 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masingmasing sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 288/PID/2012/PT.DKI, tanggal23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Barat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 409
warna abuabu hitam nomor Sim Card081 1110 1300, disita dari Terdakwa Salam Arief Sjahriar;1 (satu) unit handphone merek Nokia dan Rekening BCA Nomor Rekening 0951821 038 atas nama Maria Christiana yang disita dari Terdakwa;Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ferdian Sjahriar;10 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkatPengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/2012/ PT.DKI joNo. 409
/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriJakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/ 2012/PT.DKI jo No. 409/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2012Terdakwa
Terbanding/Terdakwa : SUKIRMAN Bin DARSONO Alm
162 — 99
SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;
15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;
16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;
17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) selaku Kepala DesaLok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang diangkatberdasarkanSurat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lok Hamawang dan PengangkatanKepala Desa terpilih Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong KabupatenBalangan tanggal 19 September 2013, antara Tahun Anggaran 2016 sampaildengan Tahun Anggaran 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2016
Retribusi Daerah sebesar Rp.915.000, (Sembilan ratus lima belasribu Rupiah); Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang KecamatanLampihong Kabupaten Balangan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun 2013Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMtanggal 19 September 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawabantara lain:a. Mengangkat Perangkat Desa;b. Melayani Masyarakat Desa dalam hal pemerintahan;c.
November 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13November 2017;15) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15November 2017;16) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor:188.45/409
tanggal 13 November 2017;15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran danHalaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMkelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
190 — 166
Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun,hingga gugagatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua memberi jawabanpada tanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020,Perihal : Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, KomarudinSimanjuntak,S.H., / Advokat & Konsultan Hukum pada kantorHukum Victoria selaku kuasa dari Sdr.
Tergugat Tiga Dan Tergugat Empat, tidakmerespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun, hingga gugagatan inidiajukan, kecuali TergugatDuamemberi lawaban pada tanggal 5 Juni 2020,dengan Nomor: 409/50032.16/PT/V1/2020, Perihal yang ditujukanKepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., / Advokat & a Hukum pada kantorHukumVictorja selaku kuasa dari Sdr.
Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknyapada halaman dua (2) menjelaskan SBB : Bahwa surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Dalam hal Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik
NOMOR : 409/50032.16/PT/VI/2020, PERIHAL : PENJELASAN. DITUJUKAN KEPADA :YTH. SDR.KOMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH / ADVOKAT DANKONSULTAN HUKUM PADA KANTOR HUKUM VICTORIA SELAKUKUASA DARI SDR.
TI.16Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor PertanahanKabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Komaruddin Simanjuntak,S.H. selaku kuasa dari Sdr. Siswanto, dkk (7 orang).
92 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara selama prosesperadilan tingkat pertama ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 409/Pid.B/2014/PN.Smr tanggal 18 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.=iMenyatakan Terdakwa Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;.
Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 409/Pid.B/201 4/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yangmenerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Negeri tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2014 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri
47 — 7
melalui Majelis Hakim yangmengadili perkara aquo meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag/C.B) terhadap asset milik Tergugat yaitu :Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dikenal umum sebagaiTanah SHM No. 00993/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur Nomor10.15.10.06.00008/97, Luas 115m2 (seratus lima belas meter perseg)i),atas nama MULIADI TJANDRA.Tanah SHM No. 2286/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur No.113/2002 Tanggal 31 Januari 2002 Luas 339 m2, atas nama MULIADITJANDRA.Tanah SHM No. 409
Tanah SHM No. 409/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur No.2816/1980 Tanggal 4 Oktober 1980 Luas 94 m2, atas namaMULIADI TJANDRA.5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkantersebut.6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta mertameskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (ouit voerbaar bijvoorraad) sesuai ketentuan pasal 180 HIR.7.
8 — 5
Berdasarkan suratkuasa insidentil legalisai Nomor: 409/ SK/VIV2017/PA Mkstanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksisaksi;Telah memperhatikan bukti surat pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMakassar Nomor 0176 /Pdt.P/2017/PA.
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0587/Pdt.G/2016/PA.BkI , Halaman 9 dari 112009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409