Ditemukan 892 data
86 — 32
Marbun, S.H.Dalam kesempatan ini Tergugat Il menegaskan bahwa Polres MetroJakarta Barat telah bekerja secara profesional dengan menanggapi danmenindaklanjuti laporan Tergugat Il No. LP 290/II/2012/PMJ/Res.JB. danmelalui penyidiknya telah menjalankan tugas dengan baik, sungguhHal. 26 dari 130 hal.Perkr.No. 613/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.11sungguh dan profesional serta menerapkan hukum secara adil dalampelayanan aduan masyarakat.
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
2.CAMAT BANDAR SEIKIJANG
3.KEPALA DESA MUDA SETIA
4.KEPALA DESA PANGKALAN BARU
162 — 62
Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, 439);Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya Tergugat menyatakanbahwa dari aspek prinsipalis yuridis Gugatan Para Penggugat ditinjau darikausalitas Hukum adalah cacat formil, karena tidak menarik Gubernur Riausebagai Tergugat, sebab Gubernur sebagai Pejabat Tata Usaha NegaraTerhadap tanah sengketa A quo telah menerbitkan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November
233 — 166
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika,2007 pada halaman 46 menyatakan sebagai berikut:Perkataan contentiosa atau contentius, berasal dari bahasalatin.
144 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusemo, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesiamengenai asas point dinteret point d'action, yaitu:Bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukantuntutan hak atau gugatan.
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Hamzah, S.H.dalam persidangan;Bahwa oleh karenanya, penjelasan Pasal 2 UUPTPK kalimat pertamatersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan danjaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945.
73 — 72
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, semua alatbukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkandengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawandengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.
577 — 378
Sutan Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Cetakan kedua, Penerbit PT Grafiti Pers, 2007, halaman 84, yangmenyatakan sebagai berikut:"Dalam perbuatanperbuatan perdata, seorang pemberi kerja(employer) bertanggung jawab atas kesalahankesalahan yangdilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangkapekerjaannya.
115 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
318 — 197
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan dan Penerapan SitaJaminan (Conservatoir Beslag)":"Sekalipun esensi atau inti alasan oermohonan sita jaminan terletakpada unsur terqugatakanmenggelapkan barangbarangnya'dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak penggugat, unsurtersebut mesti didukung oleh unsur "adanyapersangkaan yangberalasan'", vide hal. 35 Suatu persangkaanHal 122 dari 140 Hal Putusan No. 42/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Selyang dapat mendukung alasan pengabulan sita jaminan
200 — 157
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Terbanding/Tergugat I : BOBBY VALENTINO HALIM
Terbanding/Tergugat II : ALEX HENDRAWAN
Terbanding/Tergugat III : RANDY GWAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. LINGKAR JAYA TIRTA
Terbanding/Turut Tergugat I : PD. PASAR JAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ESTHER SETIAWATI SANTOSO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS HENDRA WISMAL, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : NOTARIS MALA MUKTI, SH
534 — 340
Heidi Ratnawati Porwayla, S.H.Dalam Gugatan A Quo Namun Tidak Menarik Ny. Heidi RatnawatiPorwayla, S.H. Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo Baik Sebagai TergugatAtau SetidakTidaknya Sebagai Turut Tergugat;Bahwa dalam posita gugatan a quo halaman 3, Penggugat mendalilkansebagai berikut :Bahwa berdasarkan Akte Nomor 46 tanggal 30 Oktober 2008, NotarisRose Takarina, S.H., Penggugat selaku Direktur Utama PT.
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Hamzah, S.H.dalam artikelnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yangdimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 Nomor 7 Tahun 2003, hal12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan Hakim bebasdalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yangdidakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistemHalaman 25 dari 134 halaman.
170 — 445
Harifin A Tumpa, S.H.dalam bukunya yang berjudul Wenguak Roh Keadilan Dalam PutusanHakim Perdata, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman98, menyatakan hal sebagai berikut:DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKANPERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKANPERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA.
135 — 74
Keputusan Tata Usaha NegarayanqdikeluarkanberdasarkanketentuanKitabUndangUndanq HukumPidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaatauperaturanperundangundangan lain yang bersifathukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakanbahwa mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulisHal. 87 dari 202 hal.
1.LINDAYANI
2.LISWAHYUNIASIH
3.RUSTININGSIH
4.KURNIATI
5.DEWI HANDOKO
Tergugat:
1.OEY MAY LIE
2.OEY MAY YAN alias MEYAN
3.ROESWINI isteri Alm. TAN TJIN KWIE
4.PURNAWAN alias PO SYU
5.HERIYANTI
6.TJOA ENG HWA alias EDI HIMAWAN
7.TJOA MAY FANG alias FANY FAJARWATI
8.SUKRISNO alias KWEE KWAN HENG alias AHENG
126 — 67
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafikahalaman 153;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa danmempertimbangkan pokok perkara gugatan a quo maka terlebih dahulu akanditeliti apakah dalam gugatan a quo ada permasalahan terkait dengankewenangan (kompetensi) mengadili baik secara Absolut sebagaimanaketentuan Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H./.R.)/ Pasal 160Rechtsreglement
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
105 — 156
Sudikno Mertokusumo S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima, penerbit LibertyYogyakarta, tahun 1993, halaman 42, yang menyatakan bahwa:... adapun yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel adalah gugatan yagberisi. pernyataanpernyataan yang bertentangan satu sama yang lain.
239 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Kedua Juni 2005, halaman 455, yang menyebutkan:Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dariketentuan sebagai berikut:e Pasal 1237 KUHPerdata, mengatur jangka waktuperhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yang terhitungsejak saat terjadi kelalaian;e Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata mengatur tentang jenisdan jumlah ganti rugi yang
60 — 31
Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan "*melawan hukum berartiMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang114bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu) kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangberlaku di Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau = melawanhukum
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
HILDA MILA
142 — 111
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana (hal. 108109)dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalahsemua bentukbentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal56;Pasal 55(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
358 — 250
Pengadilan yang berwenangberisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi, hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan TataUsaha Negara yang dikenal dengan adigium point d interest point d actionatau no interest no action yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidakdiperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam