Ditemukan 19082 data
173 — 69
Tipikor/2013/PN.Kdi; 16.Bahwa setelan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenKendari menjatuhkan Putusan kepada Penggugat sebagai terdakwa makapenggugat menjalani Hukuman pada Rumah Tahanan Negara Kelas Il AKendari, setelah Penggugat Menjalani Masa Hukuman terdakwa Kembali AktifSebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobihingga Diajukannya Permohonan Bermenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Penggugattertanggal 26 Januari 2018 ; 17.Bahwa pada tanggal
Tipikor/2013/PN.Kdi., tertanggal 11 September 2013 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalanimasa pidana yang dijatunkan dalam putusan a quo, maka selanjutnya padatanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Bementdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepadaTergugat dan atas Permohonan dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi 270 Tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan
69 — 18
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d 6 Maret 2014 ; e. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya sejak tanggal 7 Maret 2014 s/d 5 April 2014 ; Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2013didampingi Para Penasihat Hukum yang masingmasing bernama : BAMBANGSOETJIPTO, SH.
Terbanding/Terdakwa : JAFAR SIDIK Bin KHALID
71 — 35
Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.
Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H. danHakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.
RUSLY THOMENG, SH
Terdakwa:
MOH. JUANDA BALAHANTI, SH.
158 — 70
Namunjaksa penuntut umum masih saja memaksakan perkara dengan Tuntutannya,saya bersalah sebagaimana Pasal TIPIKOR yang di Dakwakan kepadaTerdakwa, dengan bertujuan untuk menunjukan pada Publik bahwa sayaseolaholah "benar bersalah" melakukan Korupsi Keuangan Negara;Bagaimana mungkin keterangan saksi Hasanudin Ba'adi dan Saksi RikciBakarang dalam persidangan telah dengan jelas mengatakan Bahwa Uangsejumlahn 3,9 Juta tersebut tidak tau untuk apa dan tujuan peruntukannyauntuk apa, lalu diri Terdakwa
Untuk itu saya Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmembebaskan saya dari Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:Benarkah peristiwa piadana yang di dakwakan JPU kepada terdakwa terkaitdengan UU tipikor? Tentu sangat tidak logis, dimana tidak logisnya :Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 10 /Pid.SusTPK/2018/PN.Pal1.
Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku ketentuandalam TIPIKOR antara Pemberi dan Penerima uang samasama adalahpelaku kejahatan dan korbannya adalah Negara. Hal ini berbeda denganpemerasan dalam tindak pidana umum dimana penerima uang adalahpelaku dan pemberi uang adalah korban, karena paradigma hukumTIPIKOR selalu menempatkan korban adalah negara dan hajat hiduporang banyak;2.
Bahkan ada diantara saksi yang terpaksa dihadirkan dalamSidang Tipikor oleh Jaksa Penunut Umum namun sebenarnya dalampemeriksaan sebelumnya serta dalam Sidang Praperadilan saksitersebut tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, padahal saksi tersebutselalu. mengikuti jalannya proses pemeriksaan dan jalannya sidangpraperadilan sebelumnya, Semuanya akan Kami sampaikan dan uraikanlebih lengkap/lanjut dalam Pleidoi iniSetelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Nomor193/Tipikor/V/2016/PN.Kdi., tanggal 18 Mei 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal20 Juni 2016 oleh kami DJUMALI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis,DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor
82 — 11
2013sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei2013;e Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengantanggal 06 Juni 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri jantho sejak tanggal 07Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh sejaktanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :Darwis, SH., dan Nya Muslima N, SH., Advokat pada Kantor Hukum Darwis, SH &Associates di Jalan T.
107 — 14
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahapll sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumwalaupun haknya telah diberitahukan akan tetapi terdakwa menerangkan akanmenghadapi perkara ini sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca :1.
86 — 37
beralamat di Jalan Slamet RiyadiBroni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa7 Desember 2015, dengan register Nomor 69/SK/Pid.Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;annnn== Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor
Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebutCi atas; === == 222 nan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn cee nnn cece neeann Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan
banding tersebut;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah); aonnon= Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada HariKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor
Terbanding/Terdakwa : ASMAJAYA, S.Pd
76 — 30
Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwapada tanggal : 17 Nopember 2014; Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang31ditentukan undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakankeberatannya atas Putusan Majelis Hakim Tipikor
dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASMAJAYA, S.Pd sesuaidengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor
pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak (Majelis Hakim tingkatpertama) Nomor : 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 7 Nopember 2014,Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa halhal yang berkenaan denganterbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti secara
159 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada tanggal 05Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta PendaftaranPerjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;Bahwa sesuai isi Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 11 Januari 2016tersebut diatas yang telah disepakati dalam Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b)terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Para Penggugat di pekerjakankembali di PT.
kewenangan untuk menandatangani suratsurat tetapi padasaat itu timbul Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 yang tanpasepengetahuan Direktur Utama PT Fianda Malasi yang saat ini telah dirugikanoleh terbitnya surat perjanjian bersama secara tidak sah dan lebihlebin untukmelegalkannya maka oleh para penggugat telah mendaftarkan perjanjianbersama tersebut melalui Biro Bantuan HukumSentral Keadilan (BBHSkK)Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBHSK/01/2016 dan pada tanggal 5 Februari2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Bahwa dalam putusan halaman 82 dalam hal menimbang majelis hakim telahsalah dalam penerapan Pasal 13 (1) Undangundang No 2 Tahun 2004 karenaPerjanjian Bersama yang dibuat adalah tidak sah, seharusnya Majelis Hakimmelihat Alat Bukti surat P21 tentang pembatalan perjanjian bersama yangdikeluarkan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna.. Bahwa Majelis Hakim AdHoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs.
71 — 52
KelurahanPangkalan Sesai, Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : 82;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15Nopember 2015;3 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Perkanbaru sejaktanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor
padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal Pebruari 2016;5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaidengan tanggal 1 April 2016;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal8
,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 1 Juni2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim49Hakim Anggota dengan dibantu YUSNIDAR, S.H selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri
785 — 598 — Berkekuatan Hukum Tetap
daftartagihan kredit;e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Suarjana;f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama MadeSukerta;g. 1 (Satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama WayanSuparma;h. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Ni MadeMetri;i. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Tri Putrawan;j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama KetutBagiarta.13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor
Surabaya Nomor: W14UI/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;15) 6(enam) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal RelaasPanggilan
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 2313 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H. SUNTORO, S.IP., M.Si.
Alasannya, kurang atau tidak cukupmempertimbangkan keadaankeadaan tersebut sudah merupakan masalahpenerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan kasasi sepertiyang di atur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;Bahwa dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 05 November 2014 yangamarnya berbunyi:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumdan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaHal. 50 dari 397 hal.
SUS/Tipikor/2014/PN.PBR dimana penetapan hari sidang didasarkan kepadapelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri BaganSiapiapi, tanggal 05 Maret 2014, nomor RegPerkara: PDS02/SIAK/03/2014, atas nama Terdakwa H.
Indrapura sebagaimana termuatdalam Penetapan Nomor: 18/Pen.Pid.SUS/Tipikor/2014/PN.PBR;Hal. 58 dari 397 hal.
SUNTORO, S.IP., M.Si., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon' Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURAtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR., tanggal 05November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 18/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR., tanggal 23 Juli 2014 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa H.
135 — 45
terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanJAINAL MUS, SE alias JAILDesa Gela39 Tahun / 31Desember 1973LakilakiIndonesiaKelurahan Tanah Tinggi KecamatanTernate Selatan Kota TernateIslamWiraswasta$1Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena sampai saatini Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya sebagai Narapidana dalamperkara yang lain ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor
Tipikor/ 2013/PN.Tte, tanggal 15 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra) memori banding,sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak perlu untukmempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukanTerdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03Juni 2013 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim Tinggi memperbaikiputusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengesampingkan
Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hari ini,Senin, tanggal 24 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingiHakim hakim anggota, serta dibantu olen Nahra Husen,SH. sebagai PeniteraHalaman 40 dari 41 halamanPutusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanoa dihadiri oleh terdakwa danJudhi Syufriadi ,SH sebagai
SUTINI, S.H.
Terdakwa:
TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN
167 — 66
MLG/04/2020, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TEKAT WAHYUDI BinNGAIPAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 UndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Kedua Jaksa Penuntut UmumMenjatuhkan pidana terhadapterdakwaTEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu
Malang dalam jabatannya selaku Kepala Desa sebesar Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) /per bulan. dan TunjanganKepala Desa sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / bulan;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;>,+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yangtermuat
diserahkankepada terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN tersebut berdasarkankesepakatan bersama dengan masingmasing pihak jadi tidak ada unsurpaksaan dari pihak terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dansemua pekerjaan pengurusan persertifikatan tersebut juga sudah selesaidari proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM);Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequa et bono);Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa,Majelis Hakim Tipikor
126 — 38
Perpanjangan Ketua Pengadilan (Tahap Il) sejak tanggal 15 Mei 2018sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 September 2018 sampaidengan tanggal 19 Oktober 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 20Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;Halaman 1 dari 61 halaman
466 — 2307
Dalam kasus tertangkap tangan pencurian sebagaimanadimaksud Pasal 362 KUHP, maka setidaktidaknya SiPenangkap menemukan adanya sesuatu yang diambil sebagaibentuk pencurian, bisa berupa harta, uang atau suratsurat,barang atau uang sebagai barang bukti Si Tertangkap Tangandan pemenuhan inti delik (bestanddeelen) pasal pencurian yaituunsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain;Dalam kasus tertangkap tangan suap, sebagaimana dimaksudPasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor
, maka setidaktidaknya Si Penangkap menemukan adanya sesuatu yangdiambil sebagai bentuk menerima suap, bisa berupa harta,uang atau suratsurat, barang atau uang sebagai barang buktiSi Tertangkap Tangan dan pemenuhan inti delik (bestanddellen)pasal suap UU Tipikor yaitu unsur menerima hadian atau janjr.;44.
Itoc Tochija yaitu menerima hadiah ataujanji dari Triswara Dhanu Brata alias Ade bersama Hendriza Soleh Gunadialias Ari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Kota Cimahi Tahunanggaran 2016 dan 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU TIPIKOR
Ketentuanpasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (/exSpecialis) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas,terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidanayang diatur dalam UU KPK.
Sehingga untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangkawaktu/momennya digantungkan pada sejak ditemukannya sekurangkurangnya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KPK danPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015.Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK,sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yangdisebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26 A UU TIPIKOR, apabilapenyelidik telah menemukan bukti permulaan
59 — 34
Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam
Soppeng serta bertempat di kawasan jalanHertasning Baru Makassar, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telahmelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya
Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan25dengan jabatannya
Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai35Satu perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau janji,dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atauberhubungan dengan sesuatu
Terbanding/Jaksa Penuntut : -
81 — 39
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL tanggal 5 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
M E N G A D I L I S E N D I R I :
- Menyatakan Terdakwa A. TUBAGUS BM.
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 12 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding pada tanggal 17 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juni 2014, memoribanding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuaiAkta Penyerahan memori banding Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR
/2013/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaandalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkarasebagaimana tercantum didalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaramasing masing pada tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014 Nomor08/PID.SUS/Tipikor/2014/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sampai berkas
Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RImenyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harusdinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidakberpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor
karenasecara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justrudalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukupmembuktikan unsur melawan hukum secara formil ;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwaTerdakwa sebagai Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan KomitePembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2374 K/Pid.Sus/2016alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telahdikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, maupun dalam memori banding padapemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/ keberatan mana tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaanpada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor
,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ MS. Lumme, S.H.ttd./ Prof. Dr.