Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8Januari 2019 No. 2/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggaltanggal 3 Januari 2019 Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN.BJM danpermintaan banding tersebut telah diberitanukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 10 Januari 2019;Ill.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor W15.U1/345/Pid/Tipikor/I/2019 tanggal 11 Januari2019 dan Jaksa Penuntut Umum W15.U1/344/Pid/Tipikor/I/2019 padatanggal 11 Januari 2019;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBanjarmasin, tanggal : 9 Juli 2018. No. reg. perkara : Reg.Perk : PDS03/Q.3.12/Ft.1/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA selaku Konsultan Pengawas danDirektur CV.

,M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 8 Pebruari 2019, Nomor : 2/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli2015 ;. Ketua Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 Sepember 2015;Halaman dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG6.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap pertama sejak tanggal 20September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015 ;7.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap kedua sejak tanggal 20Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :LUIS BALUN, SH dan ERENS KAUSE, SH dari Posbakum Kota Kupang,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/PEN.PH/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg tangal 1 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang;Setelah membaca

uang persediaan terdakwa tidak salurkan.tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000,untuk tambahan uang persediaan dimanaRp.5.000.000, disalurkan kepada BRIPKA Rivai Kinangiuntuk Jaldis mengikuti kegiatan PIKNAS Bareskrim Polridi TNCC Mabes Polri, Rp.75.000.000, diterima BripkaOna Taumely untuk kegiatan Rakernis Tipikor Polda NTTdan Supervisi kewilayahan dan Rp.70.000.000, tidakdisalurkan/untuk kepentingan pribadi.Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGe tanggal 17 September

BENNY EKO SUPRIYADI, SHdan ANSYORI SYAIFUDIN, SH hakim Adhoc Tipikor masingmasingsebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dama sidang yangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh HakimKetua didampingi HakimHakim Anggota, dibantu JOHANES J.AMBI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh L. TEJDOSUNARNO, SH. Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwadengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAT. BENNY EKO SUPRIYADL SH.MH.

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam

Soppeng serta bertempat di kawasan jalanHertasning Baru Makassar, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telahmelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan25dengan jabatannya

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai35Satu perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau janji,dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atauberhubungan dengan sesuatu

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL tanggal 5 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa A. TUBAGUS BM.

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 12 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding pada tanggal 17 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juni 2014, memoribanding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuaiAkta Penyerahan memori banding Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR

/2013/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaandalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkarasebagaimana tercantum didalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaramasing masing pada tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014 Nomor08/PID.SUS/Tipikor/2014/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sampai berkas

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RImenyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harusdinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidakberpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor

karenasecara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justrudalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukupmembuktikan unsur melawan hukum secara formil ;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwaTerdakwa sebagai Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan KomitePembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Putusan Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Penyertaan YangDiatur Dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Dalam Kasus Perkara Ini;4.1.Pertimbangan putusan Judex Facti membenarkan dakwaan JPU yangmenyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berdasar Pasal 3 UU Tipikor secara bersamasama denganSurya Darma Sinaga (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa GT.2.1 dan GT. 2.2), Chris Leo Manggala (Plt. General Manager),Muhammad Ali (Pit.

Co dengancara memanipulasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaipenyalahgunaan kewenangan atau kesempatan untuk memperolehkeuntungan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.

Tindakan JPU yangmengkriminalisasi perjanjian perdata murni yang harus diselesaikanberdasarkan ketentuanketentuan hukum perjanjian adalah nyatanyata melampaui batas kewenangan dan pelampauan bataskewenangan yang dilakukan oleh JPU tersebut dibenarkan olehputusan Judex Facti sehingga berarti putusan Judex Facti itupunmengandung putusan yang melampaui batas wewenang yaknimengkriminalisasi perjanjian perdata murni menjadi tindak pidanakorupsi berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor;6.

Pengadilan NegeriMedan sebagai berikut :Salah/Keliru Menerapkan Pasal 3 UU Tipikor Kepada Terdakwa/PemohonKasasi, Karena Secara Nyata Terdakwa Baik Person Maupun KorporasiTidak Mempunyai Status Dan Kapasitas Apapun Dalam Perjanjian LTEHal. 164 dari 184 hal.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./ H.

No.2374 K/Pid.Sus/2016alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telahdikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, maupun dalam memori banding padapemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/ keberatan mana tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaanpada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ MS. Lumme, S.H.ttd./ Prof. Dr.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal17 November 20183 ; 222222 nn nnn nnn nen nn nnn nn nne=7. Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 05 Mei2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 5/Pid.TPK/2016/PT TTE,tanggal 2 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini ;Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;Turunan

MH.TidMAHSAN,SH.PANITERA PENGGANTITTDNAHRAHUSEN, SH.SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDINGPADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,RAHMAT LAGAN, SH.MHumNIP. 19610420198411001Hal 23 dari 23 hal Put. No.5/Pid.SusTPK/2016/PT TTE

Tipikor,Smg., jo putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggSemarang Nomor :58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., jo. Putusan MahkamaAgung No. 19 K/Pid.Sus/2014;3. Bahwa Walaupun putusan pengadilan tersebut sejak tahun 2014 telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun mengenai barang Buktiberupa Sertifikat Hak Milik No,2150 Kel.Gumilir, Percil No.

Tipikor Smg jo. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgjo. Putusan Nomor 19.K./Pid.Sus/2014 dalam perkara atas nama terdakwa HeriKarmawan;Menimbang, bahwa saksi Titin Sartyem dan saksi Sudirwan pada pokoknyamenerangkan bahwa benar Budi Irianto telah melaksanakan jual beli denganpelawan (bersama Heri Karmawan) atas tanah miliknya yang terletak di Jl.

BNA, tanggal 24 Februari 2017 dengantelah disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh padahari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskanbahwa pengadilan terhadap para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan inikami memohon kepada Hakim Prapid yang menangani perkara ini

Sidang yang digelar pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017di Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum dibacakan surat dakwaan terhadappokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan ditunda persidangannya hinggatanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;2.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Oktober 2011s/d 18 Nopember 2011;4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d 12 Nopember 2011;5. Hakim sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 02 Desember 2011;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 03Desember 2011 s/d 31 Januari 2012;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung I sejak tanggal O1Perbruari 2012 s/d 01 Maret 2012;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung II sejak tanggal 02 Maret2012 s/d 31 Maret 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) O. H. NAPITUPULU, SH. NRP: 55080664 dan Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) ZAKARIA SISWANDAR, SH. MH, NRP: 56050674 dari Bidang HukumKepolisian Daerah Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2011 dan H. ANWARDJAMALUDDIN, SH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai HakimHakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandungtanggal 03 November 2011, Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. untuk memeriksa danmengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusan tersebut telah diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 PEBRUARI 2012 olehHakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut, serta dibantu olehSUKHAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

,M.M. tanggal 7 Juni 2018bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukumKeputusan Gubernur Lampung tersebut untuk dibatalkan ;Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepadaPenggugat berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, meskipunPenggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil,semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannyaternyata Tergugat telah menjatuhkan

Hal. 28Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak denganhormat sebgal pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan (TIPIKOR) karena Pjs Gubenur adalahmerupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pada saatitu, dan apabila PPK (Gubernur) tidak mengindahkan keputusanSKB tersebut sampai dengan Desember 2018 akan mendapatsanksi oleh KPK 511.

Armen Patria,S.Kep., M.M., tanggal 7 Juni 2018 (Fotocopy sesuai denganSTI YAL ) fromm nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnennnnnnnmnnsBukti T 2 Keputusan Gubernur Lampung Nomor887.3/303.a/V1.04/2017 tentang Pemberhentian SementaraPegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Armen Patria AZ,S.Kep., M.M tanggal28April 2017 (Fotocopy sesuai denganASIINYA ) jnn nn nnn wenn nnn nnn n nn nnn n nn nn nnn ne ene n a nen eee ne nen eeeneneeBukti T 3 Salinan Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tjk

PUTUSANNO. 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HARTONO.Tempat lahir > Nganjuk.Umur / tanggal lahir : 50 tahun /15 Mei 1968.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl.

,alamat di jalan Megantoro 53 Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor116/HK.07/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan

Hukum Terdakwa tidak dapat diterima danpemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 02/ NGJK/03/2019yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhihukuman sebagai berikut :1.

Meskipun MasingMasing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SatuPerbuatan Berlanjut;Unsur ke1: setiap orang :Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah HARTONO dan berdasarkan pertanyaan Hakim KetuaMajelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam suratdakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan

., PenasehatHukum / Advokat, dan Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Advokat,Konsultan Hukum, Mediator SLIMS & REKAN, Jalan Raya Kalimalang No. 7,Kelurahan PONDOK BAMBU, Kecamatan DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor

SIMANJUNTAK yaituberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 27/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor:28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015, telahdinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas

SIMANJUNTAK yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 27/TIPIKOR/2015/PTBDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor : 28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal29 Oktober 2015, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

dengan demikianDakwaan Kesatu Primer tidak terbukti.Bahwa Yudex Factie dalam memeriksa perkara ini telah mengambil alihalasan maupun pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2008 untuk dijadikan sebagai alasan danpertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quopada tingkat banding, berarti telah sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

No.1655 K/PID/2008.perkara a quo pada tingkat banding, berarti telah sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sepanjang mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan uangpengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa H.

Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) telah keliru dalam menerapkanunsurunsur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam pertimbanganhukumnya dalam putusan a quo pada halaman 76 telah menegaskan :hal.96 dari 121 hal. Put.

Judex Factie (Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor) tidakcukup mempertimbangkan alatalat bukti yang diajukan olehTerdakwa/Pemohon Kasasi Il (Oldovoende Gemotiveerd);Bahwa dihadapan persidangan, Pemohon Kasasi IlTerdakwa telahmengajukan alatalat bukti berupa 4 saksi (a de charge), 2 ahli dan surat dimanaalat bukti surat dan para saksi/ahli tersebut diajukan untuk membuktikanbahwasannya segala tuduhan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar,

akan tetapi telah ternyatabaik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta, alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Terdakwa sama sekali tidakdipertimbangkan sehingga Pemohon Kasasi I/Terdakwa merasa diperlakukantidak adil dalam menghadapi segala hal yang dituduhkan oleh Jaksa PenunutUmum di dalam surat dakwaanya, padahal sebagaimana ditentukan dalamPasal 37 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 yang

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri karawang sejak Tanggal 20Juli 2011 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2011 ;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak Tanggal 25 Juli2011 s/d. 23 Agustus 2011 ;.

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak Tanggal 24Agustus 2011 s//d. 22 Oktober 2011 ;Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 23Oktober 2011 sampai dengan Tanggal 21 Nopember 2011 ;Diperpanjang kedua kali oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejakTanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan Tanggal 21 Desember2011, yang kemudian Penahanannya ditangguhkan sejak tanggal 19Desember 2011 ;Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1.NYANAWANGSA, SH.MH dan

IKA RAHMAWATI, SH berdasarkan surat kuasa khususTertanggal 03 Agustus 2011 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25Juli 2011 Nomor: 54/ Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg , tentang Penunjukan Hakim yangmemeriksa mengadili perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal. 25 Juli 2011 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tentang penetapan hari sidang;3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal03 Nopember 2015 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IAJayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;7. Perpanjangan KeI oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal01 Pebruari 2016 ;8.

Perpanjangan Kell oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal02 Maret 2016;9.

Terdakwa keluar Tahanan demi hukum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaisekarang ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ZAINALSUKRISH. dan BETHSIE PESIWARISA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Oktober 2015,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut : Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 38/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 03 Oktober 2016; Telah membaca Surat Penetapan

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang.Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif,yaitu antara tindak pidana khusus (Tipikor) dan tindak pidana umum(KUHP), maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaanyang lebih khusus dahulu, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama TindakPidana Korups)).Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif

Sebagai warga negaraIndonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yangberlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Tipikor, dan sekaligusTerdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.c.

Sesuai UU Tipikor,perbuatan menyuap maupun disuap dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi. Sedangkan menurut hukum Islam, Suapmenyuaptermasuk perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh agamaIslam, sebagaimana disebutkan antara lain dalam Hadist NabiRiwayat At Tirmidzi 1/250, Ibnu Majah 2313, lIbnu Umar RAmenerangkan bahwa: Rasulullah Saw melaknat yang memberi suapdan yang menerima suap.

Hal iniberarti jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana pembantuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal11 UU Tipikor, maka Terdakwa juga diancam dengan pidana yangsama dengan ancaman pidana dalam Pasal 11 UU Tipikor.Sesuai ketentuan Pasal 11 UU Tipikor, Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus2017;6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September.2017;Halaman 1 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1.

Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuanNomor 12/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Smg;Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23Desember 2021;10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengantanggal 21 Februari 2022;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tarmizi Yakub,S.H.

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:117/Pid.Sus/2021/PNJth, tanggal 18 November 2021 yang dimohonBanding tersebut;DENGAN MENGADILI SENDIRI :1.