Nomor193/Tipikor/V/2016/PN.Kdi., tanggal 18 Mei 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal20 Juni 2016 oleh kami DJUMALI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis,DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

2013sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei2013;e Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengantanggal 06 Juni 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri jantho sejak tanggal 07Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :Darwis, SH., dan Nya Muslima N, SH., Advokat pada Kantor Hukum Darwis, SH &Associates di Jalan T.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahapll sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumwalaupun haknya telah diberitahukan akan tetapi terdakwa menerangkan akanmenghadapi perkara ini sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca :1.

Dutasari Citralaras sekarang ini danada juga faktur pajak fiktif perusahaan yang lain;Bahwa yang menyuruh saksi membuatlaporan SPT Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitperkara Machfud Suroso, jabatan Machfud Suroso di PT. DutasariCitralaras sebagai Direktur Utama;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengendali utama dari PT. DutasariCitralaras;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitdengan terdakwa Machfud Suroso.

Didalam Putusan tersebutsaksi menerangkan kenal dengan Machfud Suroso sejakDesember 2010 (Kepada saksi diperlinatkan keterangan saksididalam Putusan Pidana Tipikor atas nama Machfud Suroso) itubenar keterangan saksi dalam persidangan;Bahwa saksi diminta untuk membuat laporan SPT Pajak olehMachfud Suroso, keterangan tersebut tidak benar;Didalam Putusan Tipikor atas nama Machfud Suroso tersebutsaksi menerangkan: Bahwa benar karena terdakwa tidakmengetahuinya masalah pajak, maka saksi disuruh untukmencarikan

Sel.Bahwa benar saksi pernah disidangkan di Pengadilan NegeriTipikor pada tahun 2014 terkait kedudukan saksi sebagai DirekturUtama;Bahwa saksi mengetahui ketika saksi diproses sebagai terdakwadi Pengadilan Negeri Tipikor terkait dengan pengerjaan proyekMechanical Elektrical, perkara tersebut terkait dengan ProyekHambalang;Bahwa dalam perkara tipikor disebutkan salah satu modusnyaadalah menyebabkan kerugian beberapa perusahaan, saksi tidaktahu;Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa saksi diajukan sebagaiterdakwa

dalam perkara Tipikor sedangkan terdakwa tidak;Bahwa kenapa saksi dilepaskan tanggung jawabnya oleh DirjenPajak dalam kasus faktur fiktif, sedangkan Ir.

/Pid.Sis/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, saksi menerimaputusan tersebut dan sudah menjalaninya 6(enam) tahun;Bahwa saksi dalam perkara Tipikor dipidana penjara selama 6tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 36.818.000.000,;Hal.99 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.

., tanggal 29 Maret 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan, permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum dapat diterima;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 09 Januari 2017 yang dimintakan banding, denganperbaikan amar putusan sekedar mengenai besarnya pidana tambahanberupa pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara sebagaipengganti pidana pembayaran

Pencairan ke4 sebesar Rp2.460.500.000,00, sejumlah Rp460.500.000,00ditransfer ke rekening saksi Sulaiman, sedangkan Rp2.000.000.000,00langsung diserahkan secara tunai kepada saksi Sulaiman di Bank Lampung;Bahkan menurut Pasal 37 UndangUndang Tipikor Terdakwa telahmenjelaskan hal yang sesungguhnya terjadi mengenai uang yang telah diterimaoleh saksi Sulaiman yang merupakan haknya dan perannya dalam pengajuanproyek Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru BandaraRadin Intan Il Lampung

Tahap ;Bahwa sangat aneh sekali apa yang telah diputus oleh Judex Facti dalamputusannya Judex Facti telah mengambil sebagian fakta hukum gunamenyelamatkan saksi Sulaiman dari jeratan Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,namun membuang/mengabaikan fakta hukum lainnya.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang) terbukti salah dan keliru dalammenerapkan hukum, dan juga terbukti Judex Facti telah menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya dalam memperbaiki putusan Judex FactiPengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang Nomor 23/Pid.SusTpk/2016/PN.Tjk., tanggal, 10 Januari 2017, akan tetapi tidak ternyata Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarangtelah melampaui wewenangnya dan

Bahwa terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan faktapersidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.585.799.125,55(empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluhsembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen)adalah karena Terdakwa selaku pihak swasta penyedia jasa Land ClearingPematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Intan IlLampung Tahap

Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal26 April 2012, Nomor : 02/PID.SUS TIPIKOR/2011/PN.Gtlo yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Halaman 101 dari 107 Hal.Put.No.05/PID.SUS/2012/PT.GTLO102. Menyatakan Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd.MM tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaanDrimair ; 2 22223.Menyatakan....

Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Pid/2012/PN.Gtlo padatanggal 01 Mei 2012, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danNomor: 08/Pid/2012/PN.Gtlo pada tanggal 02 Mei 2012, diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa yang masingmasing dibuat olehMANSYUR, SE., SH Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal26 April 2012, Nomor : 02/ PID.SUS TIPIKOR/201 2/PN.Gtlo ; 6.

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Kuasa Terdakwapada tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 05/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlodan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 08/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo ; 7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumtertanggal 08 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Gorontalo pada tanggal 08 Mei 2012, memori banding manatelah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 09 Mei8.

Tipikor/2011/ PN.Gtlo yang dimintakan banding;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd, MM, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANAKORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI,S.Pd, MM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan

,MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tinggi masing masing sebagai Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU,tanggal 11 JULI 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMASTIN BOLUDAWA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiriJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa dan Terdakwa,maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; n0nnn eno nn eneroHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd TtdMURNIATI IDASARI, SH.,MH H.ABDUL KADIR, SH.,MHTtdNUR ADHIM, SH.

MLG/04/2020, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TEKAT WAHYUDI BinNGAIPAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 UndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Kedua Jaksa Penuntut UmumMenjatuhkan pidana terhadapterdakwaTEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu

Malang dalam jabatannya selaku Kepala Desa sebesar Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) /per bulan. dan TunjanganKepala Desa sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / bulan;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;>,+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yangtermuat

diserahkankepada terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN tersebut berdasarkankesepakatan bersama dengan masingmasing pihak jadi tidak ada unsurpaksaan dari pihak terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dansemua pekerjaan pengurusan persertifikatan tersebut juga sudah selesaidari proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM);Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequa et bono);Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa,Majelis Hakim Tipikor

terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanJAINAL MUS, SE alias JAILDesa Gela39 Tahun / 31Desember 1973LakilakiIndonesiaKelurahan Tanah Tinggi KecamatanTernate Selatan Kota TernateIslamWiraswasta$1Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena sampai saatini Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya sebagai Narapidana dalamperkara yang lain ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Tipikor/ 2013/PN.Tte, tanggal 15 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra) memori banding,sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak perlu untukmempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukanTerdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03Juni 2013 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim Tinggi memperbaikiputusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengesampingkan

Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hari ini,Senin, tanggal 24 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingiHakim hakim anggota, serta dibantu olen Nahra Husen,SH. sebagai PeniteraHalaman 40 dari 41 halamanPutusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanoa dihadiri oleh terdakwa danJudhi Syufriadi ,SH sebagai

PUTUSANNomor : 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.

Sutanegara No. 15 Telp. (0536) 32112 Fax. (0536)20112 3958 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 Mei 2013 dan sudah di daftarkan di Kepaniteraan PengadilanTIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 72/V/2013/SK/TIPIKOR/PN.PL.

Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R Tentang Penunujukkan Majelis Hakim;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 26 April 2013 No. 11/Pid.Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R Tentang Penetapan Hari Sidang;e Semua suratsurat dalam berkas perkara tersebut;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 6 Mei2013, No.

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2013, oleh HakimKetua dan HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDAH YULIPRIYATNI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsitersebut dan dihadiri oleh SAVIN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBuntok dan Terdakwa serta Penasihat

Tipikor tgl 122013 no. 13/I/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tgl. 122013 s/d. 232013;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl 2222013 no. 13/1.Pen/K/2013 jo. No.14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.S mg.;Sejak tgl. 332013 s/d. 152015;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentangpenetapan hari sidang perkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitor yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara imi terdakwaterbukti

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIPMARYANTO, Terdakwa IIl CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENESNAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUSHARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, dan TerdakwaVill OBETH A.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor 17/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP. tanggal 21 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:MENGADILIMenerima permintaan banding dari : Penuntut Umum dan Penasihat Hukumpara Terdakwa tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari

Nomor : 976 K/PID.SUS/2015utama untuk menguatkan keyakinan para Terdakwa bahwa terjadi kesalahanpenerapan hukum adalah Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sertaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Nomor Reg. PDS14, 21, 28, 33, 37, 38, 39,51/Manok/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013.Bahwa dalam Surat Dakwaan a qou, ternyata antara uraian dakwaanPrimeir yang menuangkan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1999 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo.

pertimbangan di atas, maka paraTerdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor17/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor

SusTPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri JayapuraNomor 61/Tipikor/2013/PN.JPR tanggal 10 Februari 2014 tersebut:MENGADILI S.E.NDIRI1. Menyatakan Terdakwa I. SALEH SIKNUN, S.E, Terdakwa Il. Ir. EKO TAVIPMARYANTO, Terdakwa Ill. CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si.., Terdakwa IV.ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V. AMOS HENDRIK MAY.,Terdakwa VI. DARIUS HARRA S.Pd., Terdakwa VII. MICHAEL Y.B.FARNIEUBUN, S.T., dan Terdakwa VIII. OBETH A.

telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif,yaitu:DAKWAAN KESATU PRIMAIR"Melanggar: Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut "UU Tipikor

Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KESATU SUBSIDAIRMelanggar: Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KEDUA"Melanggar: Pasal 12 hurufe UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPBahwa pada tanggal 17 Maret 2021, Penuntut Umum telah membacakanTuntutan Pidana (Requisitoir) setebal (tanpa) halaman, yang pada intinyaPenuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UU.

Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Terhadap hal tersebut,Halaman 6 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN JapPenuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang terhormatmemutuskan:(i). Menyatakan Terdakwa HEINTJE A.E.

identitas pelaporBahwa ahli menerangan tentang padangan filosofis sebagaimanatertuang dalam Undangundang No 20 tahun 2001 tentangperubahan Undangundang No 31 tahun = 1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunannasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkanHalaman 46 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN Japmasyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945, konsederan menimbang dalam UU tipikor

Bahwa ahli menatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 menytakan bahwakalimat pertama dari penjelasan pasal 2 juga tidak perlu kamitanggapi karena tidak terbukti..dan seterusnya;Bahwa dalam sidang ahli menyatakan dalam pertimbanganMahkamah Konstitusi No 25/PUUXIV/2016 mengenyampingkan ;a.b.c.putusan MK No 003/PUUIV/2006 tentang frasa dapatMerubah delik korupsi formil menjadi delik matriil;Harmonisasi antara hukum pidana pada UU Tipikor denganpendekatan administrative

Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama salah satu pertimbangan hukumnyapada halaman 69 s/d 72 pada intinya sangat keliru sehingga tidak membuatputusan yang benar, dibuktikan dari pertimbangan putusannya yangmengarah pada perbuatan Terdakwa melanggar pasal 12 huruf f UU No. 31tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun2001, namun yang dalam putusan yang dinyatakan terbukti adalah pasal 9UU No. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Lebih Subsidair.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam perkara a quoharuslah ditolak dan dibatalkan, karena telah keliru dan salah dalampertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yanghanya didasarkan atas petunjuk semata, sedangkan petunjuk harusdidukung oleh alat bukti lainnya, hal mana tidak memenuhi syaratsyaratpembuktian yang mengharuskan Hakim untuk menjatuhkan pidanaberdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukandalam pasal 183 KUHAP, guna untuk

sebagaimana dalam dakwaan lebihsubsidair memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi dimaksud, maka seharusnya ada bukubukumaupun catatancatatan yang dipalsukan yang diajukan Jaksa dalamperkara a qu, namun kenyataannya tidak ada satupun bukti maupun arahpemeriksaan disidang pengadilan yang mengacu pada pasal yang terbuktimaupun terungkap sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan keberatankeberatan tersebut,Majelis Hakim Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Sidang,SUPRAPTO, S.H. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.

Hakim Tinggi Tipikor danHakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 06 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSIFAH, S.H., PaniteraPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,Hal. 85 dari 86 hal Put.

pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16September 2021 Nomor 53/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor35/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 16 Septeember 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September2021 Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yangsah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa danmempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelumberkas perkaara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MuhammadJufri, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.H.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 18Juli2019 sampai dengan tanggal 16Agustus2019 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17Agustus2019 sampai dengan 15Oktober2019 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 16Oktober2019 sampai dengan tanggal 14Nopember2019 ;Terdakwa Iswahyu widodo didampingi oleh Penasihat Hukum:Halaman. 2 dari 41 Hal.

HENING TYASTANTO, SH.CN., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JakartaNo.36/PID.SUS/TPK/ 2019/ PT.DKI., tanggal 10 September 2019 ditunjuksebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini pada tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari , Rabu tanggal 16Oktober2019, oleh Ketua Majelis tersebut sertadihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SUPYANTORO

Tanda terima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020;4.

Sudjito, MM dan Dra.Ec.Hj.SuhestriLunsari berdasar surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021, yang diterimaHalaman 27 dari 45Putusan No. 1/PID.SUSTPK/2021/PT SBYKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2021, dan diperintahkan selanjutnya supaya Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan adanya kontra memori tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan segera mengirimkan relaasnyakembali ke Kepaniteraan

Relaas Permintaan Bantuan memeriksa berkas tanggal 22 Desember 2020 Nomor W.14.U.1/20244/Hk.07/12/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Surabaya supaya diperintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan kepada TerdakwaIr.

ditahan di RutanMalabero pada wakiu terjadinya kerusuhan dan pembakaran yangmengakibatkan Rutan Malabero terbakar dan tidak bisa dipergunakansebagaimana peruntukannya ; Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kerusuhan tersebut saksi tidakmendengar Terdakwa mengeluarkan katakata baka...bakar kepadaorangorang yang ada disitu ; Bahwa saksi melihat Terdakwa sibuk mencegah temanteman lain untuktidak anarkis dengan mengatakan Jangan Lari, tu Konyol, lalu Terdakwajuga pergi ke blok B untuk membantu tahanan tipikor

yangtelah berhasil keluar dengan menggunakan tiang volley yang terbuat daribesi ; Bahwa tembok kamar 02 berhasil dijebol dengan bantuan penghunikamar 04 dan terdakwa ikut keluar kamar dan bergabung di lapangandengan temanteman lainnya ;Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2016PN BglBahwa terdakwa sempat mengucapkan katakata Jangan Bawa Aseng,Jangan Lari Itu Konyol sambil berlarilari dilapangan Blok A, kemudianterdakwa keluar dari pintu Bivak menuju Blok B untuk menyelamatkanpara tahanan tipikor

telahmengucapkan katakata bakar... bakar... bakar saja kamarkamar secaraterobuka ketika terjadi kKerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2016PN BglMenimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Elvis Kurniawan,setelah dirinya berhasil keluar dari kamar 02, sambil berlarilari di lapangan BlokA, tanya berusaha menenangkan temantemannya sambil mengatakan janganlari .. itu konyol, kemudian terdakwa juga sempat pergi ke Blok B untukmembantu menyelamatkan tahanan tipikor

22 Juli2002 sampai dengan 13 September 2002, atau setidaktidaknya antara bulanJuli sampai dengan September 2002 atau setidak tidaknya pada waktu laindalam tahun 2002, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Fakfak atau BankPapua Cabang Fakfak atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam wilayahKabupaten Fakfak atau pada suatu tempat lain berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor

22 Juli 2002sampai dengan 13 September 2002, atau setidaktidaknya antara bulan Julisampai dengan September 2002 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalamtahun 2002, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Fakfak atau Bank PapuaCabang Fakfak atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam wilayahKabupaten Fakfak atau pada suatu tempat lain berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor

Tipikor MKW tanggal18 Juli 2012tersebut:Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 128 PK/PID.SUS/2016MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa Dr.

., tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;2 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggiyang amar lengkapnya sebagai berikut :Sulawesi Tenggara Nomor : 06/Tipikor /2012/PT.SULTRA., tanggal 13 September 2012Hal. 25 dari 38 hal. Put.

berdasarkanperhitungan yang dilakukan sendiri, menurut Jaksa sendiri tanpa sepengetahuanMajelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa perhitungan tersebut dirubahsedemikian rupa dan dipertegas kembali dalam repliknya yang ketika dicermati danditeliti oleh Majelis Hakim (Hakim Anggota 1 dan 2) ternyata tidak terdapat nilaikerugian Negara namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tipikortingkat banding ;Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak sependapat denganpertimbangan Hakim Tipikor

Zaharuddin Ut:ang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakitu jufakimHakim Anggotabantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Penggjuntut Umum dan Terdakwa ;Ketua:ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama,Chaniago, S.H., M.H.ttd./ Panitera Pengganti :Surachmat, S.H., M.ya : Ir. AMRANara dalam tingkatmah Agung padaama, S.H., M.M.lai Ketua Majelis,Latief, S.H., M.Hum. dan H.

Cahaya.Halaman 67 dart 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor:110/Pid.Sus.K/2013/PN.Madn.Bahwa barang saksi terima dalam 4 (empat) tahap penerimaan yaitu1. Tahap Pertamatanggal 22 September 2012, sebanyak 13 item barang.2. Tahap Kedua tanggal 15 Oktober 2012, sebanyak 8 item barang.3. Tahap Ketiga tanggal 9 Nopember 2012, sebanyak 6 item barang.4.

Bahwa saksi menerima flash disk dari Martuaro.Haluman 124 dart 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor:110/P id.Sus.K/2013/PN.Mdn. Bahwa saksi membuka data dari flash disk, tapi saksi tidak membaca.Bahwa seingat saksi ada 6 perusahaan yang mendaftar sekitar pertengahanbulan Juli 2012.Bahwa saksi tidak ingat namanama perusahaan yang mendaftar lelang.

Bahwasaksi tidak kenal dengan terdakwa Johan Tancho.Halaman 128 clari 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor110/Pid.Sus.K/2013/PN.Man.

;Halaman 225 dari 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor :110/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa perumusan kerugian keuangan negara dalam Pasal 3UU No.31 tahun 1999 bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi maka yang lain dapat dikesampingkan. bahwa dengan terbuktinyakerugian keuangan negara maka Perekonomian Negara tidak pula dibuktikanlagi.;Ad. 5.

Tipikor. BH or 7174 " DENNV TCKANNAR CHHaki AdHoc Tipikor.Pani engganti,"tiONARDUS SI AGA, SH.Halaman 258 dart 258Putusan Pen gadilan TipikorNomor : 110/Pid.Sus. K/2013/P N. Mdn.