PUTUSANNomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama : EDY BROTO MULYONO Bin SADIMANHARDJO PRAYITNO;Tempat Lahir : Wonogiri;Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 03 April 1966;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Brangkulon Rt.01

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak 13 Pebruari 2013 s/d 14Maret 2013 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Nomor sejak 15Maret 2013 s/d 13 Mei 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS NASRI, SH. dkk,Advokat yang berkantor di JI.

Puspanjolo Selatan No.357 Semarang berdasarkansurat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal26 Pebruari 2013 Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi

Aceh Tamiang pada tahun2008, tahun 2009 dan 2010 dengan nomor surat masingmasing No. 800/9941/2008,No. 800/ 35.1 dan No.800/1430.1, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikanlagi di antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dan tempat lain di tahun 2009, bertempat di Rumah SakitUmum Daerah Aceh Tamiang di Kuala Simpang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang atauPengadilan Tipikor

Pembuatan SK Jamkesmas Rp.100.000,Keperluan PHBS sebesar Rp.1.000.000,Biaya konsultasi foto copy dokumen Rp.400.000,Biaya pengambilan data di banda Aceh Rp.550.000,papan Bunga Rp.150.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.45.000.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.20.000,000,Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepada inspektorat dalamrangka pemeriksaan tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000,Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR

Jamkesmas Rp.100.000,Keperluan PHBS sebesar Rp.1.000.000,Biaya konsultasi foto copy dokumen Rp.400.000,Biaya pengambilan data di banda Aceh Rp.550.000,papan Bunga Rp.150.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.45.000.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.20.000,000,Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,21 Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepada inspektorat dalamrangka pemeriksaan tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000,22 Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR

Put No. 02/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA84e Biaya perdamaian dengan keluarga Alm. said ismail Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);e Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,(tiga juta enam ratus ribu rupiah);e Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepadainspektorat dalam rangka pemeriksaan tahun 2009sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);e Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR POLDA yangdatang ke BPKD Tamiang sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah);3 Rp. 18.000.000, (delapan belas

Hakim Pengadilan Negeri dan SYAIFUL HASARI, SH.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri masingmasing sebagai Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 04 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUAMMARMAULIS KADAFI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUHAMMADHAYKAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang danTerdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,d.t.o d.t.oABU HANIFAH, SH.MH.

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,.M.HumNIP. 19600613 198503 1 002 Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2597 K/PID.SUS/2018

Surat elektronik (email ) ke alamat sebagai berikut : No Jenis Perkara Alamat Email1 Perkara Perdata pranata.perdata@mahkamahagung.go.id2 Perkara Perdata Khusus(niaga, arbitrase, PHI,Konsumen, KPPU dsb)4 Perkara Pidana pranata.pidana@mahkamahagung.go.idPerkara Pidana Khusus(Tipikor, Perikanan, dsb)7 Perkara dari Pengadilan pranata.perdataagama@ uo Agama/ Mahkamah mahkamahagung.go.idSyariyah8 Perkara Tata Usaha Negara pranata.tatausahanegara@(termasuk HUM, Pajak) mahkamahagung.go.id 9 Perkara Pengadilan

Penggugat dijatuhi hukuman1,5 tahun dikarenakan melanggar pasal 3 Undang Undang Tipikor. Jikadillhat dalam pasal 3 tersebut, tidak bisa dimasukkan dalam kejahatan jabatan;Bahwa menurut pendapat ahli upaya administratif adalah upaya keberatankepada atasan dengan puncak keberatan kepada presiden. Sedangkanbanding administrasi tidak mutlak dilakukan.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli2015 ;. Ketua Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 Sepember 2015;Halaman dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG6.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap pertama sejak tanggal 20September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015 ;7.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap kedua sejak tanggal 20Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :LUIS BALUN, SH dan ERENS KAUSE, SH dari Posbakum Kota Kupang,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/PEN.PH/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg tangal 1 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang;Setelah membaca

uang persediaan terdakwa tidak salurkan.tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000,untuk tambahan uang persediaan dimanaRp.5.000.000, disalurkan kepada BRIPKA Rivai Kinangiuntuk Jaldis mengikuti kegiatan PIKNAS Bareskrim Polridi TNCC Mabes Polri, Rp.75.000.000, diterima BripkaOna Taumely untuk kegiatan Rakernis Tipikor Polda NTTdan Supervisi kewilayahan dan Rp.70.000.000, tidakdisalurkan/untuk kepentingan pribadi.Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGe tanggal 17 September

BENNY EKO SUPRIYADI, SHdan ANSYORI SYAIFUDIN, SH hakim Adhoc Tipikor masingmasingsebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dama sidang yangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh HakimKetua didampingi HakimHakim Anggota, dibantu JOHANES J.AMBI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh L. TEJDOSUNARNO, SH. Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwadengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAT. BENNY EKO SUPRIYADL SH.MH.

., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNIP.19600613 198503 1 002 Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2610 K/PID.SUS/2018

SH,dkkyang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 25 Januari 2019 Nomor 33/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkaraPengadilan Negeri Sigli Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pidie tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perk. : PDM76/SGL/08/2018

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejaktanggal 06 FEBRUARI 2014 sampai dengan tanggal 06 APRIL 2015 ;Menimbang, bahwa para Terdakwa atas kehendaknya tidak didampingiPenasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

PRINT 1557/N.1.10/ Ft.1/ 09/2012 sejak tanggal 26 September 2012 s/d 15 Oktober2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d 03November 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Oktober 2012 No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sejak tanggal04 November 2012 s/d 02 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal18 Desember 2012 No. 554/Pen.Pid

/2012/PT.BNA, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d 01 Februari 2013 ;6 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 22 Januari 2013 No. 41/Pen.Pid/2013/PT.BNA, sejak tanggal 02Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : H.Burhanuddin, S.H..MH., dari Kantor Advokat HBURHANUDDIN, SH.

Sebagai Hakim Anggota I dan HAMIDIDJAMIL, SH., Hakim Ad Hoc TIPIKOR/Anggota II, dan putusan mana diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 olehMajelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh MUHARIRSYAH, SH. sebagai PaniteraPengganti. Dihadiri oleh NILAWATI, SH., MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.94Hakim Anggota I Hakim Ketua Majelisd.t.o d.t.oABU HANIFAH, SH., MH. H.

Untuk salinan yang samaPengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehPanitera,ANWAR, SHNIP. 196304241982031002 Halaman 95 dari 95 halaman Putusan No.27/Pid.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA

Way Kanan atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Way Kanan atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR)pada Pengadilan Negeri Tanjung karang, yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Tjk.Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksuddengan "secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalan Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkanmelawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbuktimemenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawanhukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor;Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabiladikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangandiperoleh fakta yuridis sebagai berikut : Bahwa benar pada Tahun 2018 , berdasarkan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menerima Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Nomor 1063 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Judex Juris MahkamahAgung RI ini telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);2.

Putusan Nomor 188 PK/PID.SUS/2016berdasarkan faktafakta sesungguhnya dalam persidangan.Kenyataannya berdasarkan faktafakta dari keterangan saksisaksi, SaksiAde Charge/Mahkota, Saksi Ahli dan buktibukti lain di persidangan,maka Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dikualifikasi sebagaipenyalahngunaan wewenang' sebagaimana pertimbangan putusanPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan dan sejalan denganDakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan NegeriMedan,Bahwa fakta sesungguhnya lainnya pada

Kecualihanya fee/keuntungan yang diperoleh 1,5 persen dari Pemilik/PengusahaSPBU Kasuari;Bahkan pertimbangan Judex Facti berupa Putusan Pengadilan TinggiMedan yang menguatkan Majelis Hakim Tipikor dalam pertimbangannyasebagaimana halaman 140 menegaskan bahwa oleh karena KepalaDinas Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar dan para supir adamenerima dana penukaran voucer tunai sesuai keterangan Terdakwa,saksi Adnan dan Saksi Abdul Muthalib, maka kepada Kepala DinasKebersihan Kota Medan Pardamean Siregar

Hal ini sesuai dengan pertimbanganhakim tipikor Pengadilan Negeri Medan sebagaimana halaman 140;Bahwa berdasarkan faktafakta yang meringankan ini kiranya Majelis HakimPeninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili Tingkat PK inikiranya dapat mempertimbangkan agar hukuman kepada Terdakwa Eddydapat diringankan/lebih diringankan dari Putusan Judex Juns yang telahmenjatuhkan pidana 5 tahun dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan sebelumnya Putusan Judex FactiPengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkanPutusan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan hanya menjatuhkanhukuman selama 3 tahun penjara kepada Terdakwa Eddy dengan kualifikasimelanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana,diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari MajelisHakim

Print4747/N.8.10/Ft.1/09/2013 sejak tanggal 10 September 2013 s.d 29 September2013;Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTanjungkarang tanggal 26 September 2013 No. 17/Pen.Pid.Tpk/2013/PN.TKsejak tanggal 30 September s.d 29 Oktober 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 03 Oktober 2013 s.dtanggal 01 Nopember 2013;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri

Tanjungkarang tanggal 21 Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TKsejak tanggal 02 Nopember 2013 s.d tanggal 31 Desember 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada PengadilanTinggi Tanjungkarang (perpanjangan ) tanggal 19 Desember 2013,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d. 30 Januari2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan2Tinggi Tanjungkarang (perpanjangan Il) tanggal 20 Januari 2014,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK

Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (bagiandari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawanhukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalahunsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) UU Tipikor;Menimbang bahwa, perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkanpada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis, sehingga dapatdipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan jugapelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang;Menimbang, bahwa

BAHARUDDIN NAIM, SH.MH(Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHAIDI AGUS SH.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejaktanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19April 2021;Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumbernama Syamsul Arifin, SH., advokat dari Kantor Advokat dan KosnultanHukum Syamsul Arifin, SH dan Rekan di Jalan Kalikepiting Jaya 2/56Surabaya, berdasarkan

Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sbytanggal15 Januari 2021;2.

MH. menjualkan tanah milik 7 (tujuh)orang.Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenaipenjatuhan pidana pasal 2 dan 3 Undangundang Tipikor, Mahkamah Agungtelah mengatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020(PERMA 1/2020) tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenaidalam bab menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2020 disebutkan :"Bahwa setiap

pidana;e Keadaankeadaan yang memberatkan dan meringankan;e Penjatuhan pidana; danKetentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.Hakim pun harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidanganmengenai tahapantahapan ini dalam bentuk naratif dalam pertimbanganputusannya.Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT SBY10.11.12.13.Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenalpengaturan dalam PERMA 1/2020 dalam hal mengadili perkara tindakpidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2018 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5Februari 2018 dibawah register No: 5/Akta.Pid/ Tipikor/ 2018/PN.Bgl.Menimbang, bahwa terdakwa PT.

(lima ribu rupiah);Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IAyang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan olehJuru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA kepada Jaksa Penuntut Umumhalaman 23 dari67 putusan nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PT BGLdengan

cara seksama pada tanggal 13 Februari 2018 Nomor 05/Akta.Pid/Tipikor/201 8/PN.Bgl;Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018,Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeritersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA kepada Penasehat HukumTerdakwa

Vikri Abadi Group dengan cara seksama pada tanggal 13Februari 2018 Nomor 05/Akta.Pid/ Tipikor/2018/PN.Bg;Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Februari2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA padatanggal 21 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut sudah diberitahukankepada Penasehat Hukum Terdakwa PT.Vikri Abadi Group dengan caraseksama pada tanggal 26 Februari 2018;Membaca Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 1 Februari 2018 diterima

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsuroerbuatan memperkaya diri Sendiri, orang lain atau Suatu korporasiBahwa berdasarkan fakta sebagaimana keterangan saksi Corneles Gintu,saksi Jasman Mojanggo dan saksi Yostan Roy Mbae yang bersesuaiandengan bukti bukti nota pembelian barang berupa pipa air dan lainlainsejumlah Rp.73.528.200, (bukti terlampir) terungkap bahwa sebagian besardana sejmlah Rp. 109.781.248,00 (

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbanga hukum pada unsur mereka yangmelakukan, menyuruh melakukan dan atau turut Serta melakukanBahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Meko yang bertugas sebagaipembantu kepala desa dalam penatausahaan administrasi keuangan dalammembuat laporan pertanggungjawaban APBDesa Meko tahun 2015 danbuktibukti pendukungnya yang dinyatakan fiktif adalah atas sepengetahuandan persetujuan saksi Corneles Gintu

Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A/HI/Tipikor Palu, telah benar dalammenerapkan hukum pembuktian sesuai dengan unsur yang telahdidakwakan.Bahwa dalam memori banding Terdakwa menyebutkan bahwa judex factitingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dlaksanakan menurutHalaman 47 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PT PALundangundang...dst.

Hal tersebut adalah sudah masuk dalam ranahpemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana pasal 253 KUHAP.2 Dalam memori banding Terdakwa menyebutkan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbanganhukum pada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Kadia, Kota Kendari: Islam: ASN pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi danTata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara S1 (Teknik Arsitektur);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan Surat Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari,

Sao Sao No. 208 A, Kota Kendari, berdasarkan penunjukan dalam SuratPenetapan dari Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;Hal. 1 dari 193 Hal.

;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS03/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan

Buton Utara tetapi juga dengan kegiatan yanglain;Bahwa yang saksi tahu, Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ketua timPokja yang telah menjalankan tupoksinya mulai dari melaksanakan prosespelelangan sampai dengan tahapan penetapan pemenang lelang;Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan hal tersebut saksi ketahui nanti pada saatsidang tipikor bahwa Rizal (Terdakwa lain) ada menerima uang sebesarRp62.000.000,00 (enam puluh dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan caraditransfer dari rekening

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadirpula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hal. 191 dari 193 Hal. Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiHal. 192 dari 193 Hal. Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiHakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWIP., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH.

Tipikor/2013/PN.Kdi; 16.Bahwa setelan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenKendari menjatuhkan Putusan kepada Penggugat sebagai terdakwa makapenggugat menjalani Hukuman pada Rumah Tahanan Negara Kelas Il AKendari, setelah Penggugat Menjalani Masa Hukuman terdakwa Kembali AktifSebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobihingga Diajukannya Permohonan Bermenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Penggugattertanggal 26 Januari 2018 ; 17.Bahwa pada tanggal

Tipikor/2013/PN.Kdi., tertanggal 11 September 2013 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalanimasa pidana yang dijatunkan dalam putusan a quo, maka selanjutnya padatanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Bementdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepadaTergugat dan atas Permohonan dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi 270 Tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, yang pertama sejak tanggal 1 Juni 2014 sampaidengan tanggal 30 Juni 2014;7.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, yang kedua sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengantanggal 30 Juli 2014;Terdakwa didampingi oleh Rahmad Syahrial, S.H., Penasihat Hukum dariLBH Keadilan Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Kota Lintang Atas,Kualsimpang, Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor:57/Pen.Pid.Sus/2014/PNKsp tanggal 18Maret 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 57/Pen.Pid/2014/PNKsp tanggal