Ditemukan 11326 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2015/pa.prg.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
252 — 196
  • Kendari Barat, Kota Kendari, dengan domisili elektronikpada email: dasman87x@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.Terhadap:GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kompleks Bumi PrajaAnduonohu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93231;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/620 tanggal 15 Februari 2021memberikan kuasa kepada:1. H. KAMARI, S.H.;2. NENGAH SUARYO, S.H., M.H.;3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;4. JABAL NUR, S.H., M.SI.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Tanah
Putus : 28-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 218/pDT.g/2009/pn.mKS
Tanggal 28 Mei 2009 — AGNES INGGRID B. KURNIAWAN vs Pemerintah Negara RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan DKK
96 — 20
  • Bambang Sardjito, diberitanda P.6.A ;Fotocopy Konstaterings Raport Risalah Pemeriksaan tanahdari Panitia Pemeriksaan Tanah di Ujung Pandang tgl.2991973 No. 620/SDA/UH.1/1973 diberi tanda P.6.B ;Fotocopy Ikhtisar tentang permohonan dari Sub Dit.Agraria Kodya Ujung Pandang di Ujung Pandang tgl. 2991973 No. 740/SDA/I/1973, diberi tanda P.6.C ;Fotocopy surat Akte Melepaskan Tanah Hak Penguasaantgl. 1461973 No. 5/PLP/1973 dari AdministratorPelabuhan Makassar kepada Walikota Kepala Daerahkepada Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — JAURY JACOB VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT., II. YANIH DAN MARWANANCY YUSUF;
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenanya penerbitan sertifikatyang baru tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs yangmengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana BPNmerupakan Jabatan Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalan sertifikatHGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs. yang didasari denganadanya cacat administrasi dalam proses penerbitannya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara dan hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung No. 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — DARMAWAN SURYAATMADJA VS ARIF MUHAMAD LUTFI, DK
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi)yang dituangkan dalam surat KRK Nomor 5210 dan plant Nomor 620/008dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Kelurahan Sukamiskin yang sedangHalaman 15 dari 27 hal.Put. Nomor 1649 K/Pdt/2017dalam proses splitsing di Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan berkasPermohonan Nomor 3598/2015 tanggal 13 Januari 2015;Pasal 3a. Modal awal yang telah dimiliki oleh pihak kesatu (Penggugat) denganharga tanah mentah Rp800.000,00/m?
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbs
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
1.ZULKARNAIN
2.DASMAWATI
Tergugat:
CV DIO PUTRA KARYA
Turut Tergugat:
Gubernur Sumatera Barat Cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
164 — 35
  • Bahwa dari uraian tersebut secara jelas dan tandas bahwasanyagugatan Para Penggugat yang menuntut agar membatalkanizinOperasional Tergugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harusdiselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah diPengadilan Negeri Lubuk Sikaping, hal itu Sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/ Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999.Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 31-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN MADIUN Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mad
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
KHARISMA HADIANI,SH
Terdakwa:
ONE HARDIYAN KUSMANA Als BONENG Als UNENG BIN KUSNAN.
64 — 8
  • CEMPLON Pesan WA di Hand Phone saksi tercatat di folderPesan, Kotak Masuk diterima pada tanggal 22 Mei 2018, pukul 21.40 WIB,sebagai berikut: 0268, 2268, masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 025, 034, 268, 68, 25, 35, 75, 85, 52, 53, masingmasing sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 246, 46, 220, masingmasing sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah); 20, Sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 4620, 2046, 620, 046, 323, 289, 32, 89, masingmasing sebesarRp5.000,00 (lima ribu
Pengadilan PN PALOPO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-04-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Plp
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat : - Hj. Sitti Marwah - Ir. H. Makmur F. Zakarias, MSi.Agb - Dahniar Zakaria - Akhmad Rikhun - Muhammad Idhar,SE - Tri Putri Marsawe, Ns - Syahrul Awal Tergugat : - Kamaruddin Zakaria alias Andi Kamaruddin Zakaria Opu Tomangi - Ir. Andi Lukman Kamaruddin Zakaria - Andi Baso Nyiwi Nur Bin Andi Nyiwi Nur opu Cengkeh - Ladi Jamiun - Drs. Marhan Ismail - Subhan, S.Sos Turut Tergugat : - Camat Wara Selatan selaku PPAT - Kepala Kantor Pertanahan / ATR Kota Palopo
202 — 124
  • JIKADIBUKTIKAN DENGAN AKTA YANG DIBUAT OLEH PPAT YANGBERWENANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU.Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Plpyang dikuasai oleh TERGUGAT 4c) Kaveling 3 dengan ukuran + 20 m x 20 m seluas 400 m2 (empat ratusmeter persegi), dengan batasbatas: Sebelah Utara : Jalan Sebelah Selatan : Tanah Objek Sengketa 1 Sebelah Timur : Tanah Objek Sengketa 1yang dikuasai oleh TERGUGAT 4 Sebelah Barat : Tanah Objek Sengketa 1yang dikuasai oleh TERGUGAT 620
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-07-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 24 Nopember 2015 — SUWANDY HADISURJA;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, 2. Drs. MATIN SALIM, M.M
49 — 27
  • Surat Panggilan No. 620/073.55 tanggal 17 Mei 1991;11.6. Surat Undangan No. 793/1.711 tanggal 9 Juli 1998;11.7. Surat Undangan No. 833/1.711 tanggal 20 Juli 1998;11.8. Surat Undangan No. 860/1.711 tanggal 28 Juli 1998;11.9. Surat Undangan No. 917/1.711 tanggal 7 Agustus 1998;11.10.
    H, Nomor :620/073.55, tanggal 17 Mei 1991, Perihal : Panggilan.(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat dari Walikota Jakarta Barat kepada 1. Ka.Kan.Pertanahan JB, 2. Ka. Sudin Tata Kota JB, 3. Ka.SudinP2K JB, 4. Ka. Bag.Hukum JB, 5. Ka. Bag. Ketertiban JB, 6.Ka.Humas JB,7. Tim Tanah Tomang JB, 8. Camat GrogolPetamburan JB, 9. Lurah Tomang JB, 10. Sdr. Leo N,Buchanan, 11. Sdr. Faisal Samin, 12. Sdr. Suwandi.19. Bukti P9 G20. Bukti P9 H21. Bukti P9 22.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — MARYONO Bin MARJANI
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, DesaSuka Raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek.30.31.Bo33.34.35s36.37.38.0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah).1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
    K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/V1/2009,tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi TanamanPerkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, DesaSuka raja
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2012 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/Pid.Sus/2012/PN.SURABAYA
Tanggal 19 Juni 2012 — Dra. ULIFAH Binti SUTJIPTO
63 — 17
  • lengkap karena hanya 50 saja dan mengenaibarangbarang ATK sesuai dengan SPK ; Bahwa saksi tidak tahu kekurangan barang pada termin kedua apa saja ;Bahwa termin ketiga barangnya lengkap ; Bahwa jumlah kaos ada 780 kaos dan mengenai kualitas barangnya bagus ; Bahwa saksi lupa Termin ke 4 mengenai apa ; Bahwa secara rill ada barangbarang tersebut ; Bahwa dalam pengadaan barang tersebut melalui prosedur karena pejabatnyamengundurkan diri ;Bahwa jumlah tas yang tidak sesuai dengan SPK berjumlahnya + 620
    lengkap karena hanya 50 saja dan mengenaibarangbarang ATK sesuai dengan SPK ; Bahwa saksi tidak tahu kekurangan barang pada termin kedua apa saja ;Bahwa benar termin ketiga barangnya lengkap ; Bahwa jumlah kaos ada 780 kaos dan mengenai kualitas barangnya bagus ; Bahwa saksi lupa termin ke 4 mengenai apa ; Bahwa secara rill ada barangbarang tersebut ; Bahwa dalam pengadaan barang tersebut melalui prosedur karena pejabatnyamengundurkan diri ;Bahwa jumlah tas yang tidak sesuai dengan SPK berjumlahnya + 620
    hanya 50 saja dan mengenaibarangbarang ATK sesuai dengan SPK ; Bahwa saksi tidak tahu lekurangan barang pada termin kedua apa saja ; Bahwa termin ketiga barangnya lengkap ;Bahwa jumlah kaos ada 780 kaos dan mengenai kualitas barangnya bagus ; Bahwa lupa Termin ke 4 mengenai apa ; Bahwa secara riil ada barangbarang tersebut ; Bahwa dalam pengadaan barang tersebut melalui prosedur karena pejabatnyamengundurkan diri ; Bahwa............8.46Bahwa jumlah tas yang tidak sesuai dengan SPK ada sejumlahnya +620
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 23/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 29 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAHRI AENIWATI , SH
Terbanding/Terdakwa : IRIANTO AGUS SETIABUDI Bin BEDJO MADRUSDI
218 — 133
  • tanggal 31 Desember 1996;
  • Foto copy Sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi, tanggal 28 Desember 2006;
  • Surat pernyataan sanggup memotong gaji, tanggal 17 April 2008;
  • Foto copy Ikhtisar pengusulan pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 1-IPPRK)
  • Foto copy Memorandum analisa pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 02-MAPRK);
  • Foto copy Formulir Analisa Keuangan Kerjasama (PAKS 3 FAKS);
  • Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620
    Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008;. Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008;. Permohonan pencairan pinjaman termin Nomor : 348/KJP.06.A1 tanggal 15April 2008 dengan lampiran:a.b..Daftar nama peminjam end user;Foto copy Berita acara verifikasi;Foto copy Memorandum permohonan disposisi termin fasilitas KKLKdebitur an.
    Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008.. Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008.. Permohonan pencairan pinjaman termin Nomor : 348/KJP.06.A1 tanggal 15April 2008 dengan lampiran:a.b.C.f.g.Permohonan pencairan pinjaman termin Il Nomor : 521/KJP.06.A1 tanggal 05Daftar nama peminjam end user.Foto copy Berita acara verifikasi.Foto copy Memorandum permohonan disposisi termin fasilitas KKLKdebitur an.
    Foto copy Sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi, tanggal 28Desember 2006;Surat pernyataan sanggup memotong gaji, tanggal 17 April 2008;Foto copy Ikhtisar pengusulan pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 1IPPRK)Foto copy Memorandum analisa pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 02MAPRK);Foto copy Formulir Analisa Keuangan Kerjasama (PAKS 3 FAKS);Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008;Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008;Permohonan pencairan pinjaman
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 03-06-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 22/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
SABRI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBAWA
2.Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
246 — 80
  • dan atasterpilinnya calon nomor urut 2 (dua) atas nama ABDUL HARIS, SHyang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020, dikarenakan hasilPemilhan Calon Kepala Desa Luar tersebut diduga terindikasi telahterjadi kKecurangan;Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Penolakan dan Keberatanatas hasil PILKADES Desa Luar, Kecamatan Alas, KabupatenSumbawa kepada Tergugat, sebagaimana surat keberatan Penggugattertanggal 15 Mei 2020 dan diterima oleh Tergugat tanggal 18 Mei2020 sebagaimana lembar disposisi no. 620
    berikut:1.P1: Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 564 Tahun 2020 TentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa Luar Dan PengesahanPengangkatan Kepala Desa Luar Kecamatan Alas KabupatenSumbawa Masa Jabatan 20202026 (sesuai dengan asli):: Surat Keberatan Atas SK Bupati No. 564 Tahun 2020 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa Luar Dan PengesahanPengangkatan Kepala Desa Luar Kecamatan Alas KabupatenSumbawa Masa Jabatan 20202026 tertanggal 15 Mei 2020(sesuai dengan asili);: Tanda Terima Lembar Disposisi Nomor 620
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata Tanah
Register : 28-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Rno
Tanggal 10 Desember 2015 — Perdata -Penggugat : JERMI TUNGGAL MANUAIN Tergugat : Ny. ENNY PATOLA TANG, Dkk
97 — 74
  • Maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa A quo merupakankompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan PeradilanUmum.Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 620 K/ PDT / 1999, tanggal 29 12 1999menegaskan Bila Yang Digugat Adalah Badan Atau Pejabat TataUsaha Negara, dan Obyek Guagatan Menyangkut Perbuatan YangMenjadi Wewenang Tersebut, Maka Yang Berwenang untuk MengadiliPerkaraTersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanwewenang Pengadilan
    IV hanya menerbitkan akta jual beli Nomor593/01/PPATS.KCL/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 dan dalammemproses akta jual beli Turut Tergugat IV telah mempelajari berkasberkas serta syaratsyarat yang diajukan oleh Tergugat V dan telahsesuai prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa a quo merupakankompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan PeradilanUmum;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 620
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 09-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 0081/Pdt.P/2015/PA.Tng
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
  • Satu bidang tanah atas nama Ribut binti Bateng, girik leter C No. 620 persil 13 kelas S.II dengan hasil pengukuran tanggal 02 Juni 2015 seluas + 6.753 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) yang dikenal terletak di kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dengan batas-batas:
    Sebelah Utara dengan tanah PT. Metropolitan;
    Sebelah Selatan dengan tanah PT. Metropolitan;
    Sebelah Barat dengan tanah PT.
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata Waris
Register : 28-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rno
Tanggal 10 Desember 2015 — Perdata - Penggungat : JERMI TUNGGAL MANUAIN - Tergugat : Ny. ENNY PATOLA TANG, Dkk
191 — 92
  • Maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa A quo merupakankompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan PeradilanUmum.Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RepublikIndonesiaNomor: 620 K/ PDT / 1999, tanggal 29 12 1999menegaskan BilaYang Digugat Adalah Badan Atau Pejabat TataUsaha Negara, dan Obyek Guagatan Menyangkut Perbuatan YangMenjadi Wewenang Tersebut, Maka Yang Berwenang untuk MengadiliPerkaraTersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara, bukanwewenang Pengadilan
    IV hanya menerbitkan akta jual beli Nomor593/01/PPATS.KCL/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 dan dalammemproses akta jual beli Turut Tergugat IV telah mempelajari berkasberkas serta syaratsyarat yang diajukan oleh Tergugat V dan telahsesuai prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa a quo merupakankompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan PeradilanUmum;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 620
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 31/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : H. MUH. IHSAN, S.H.
Terbanding/Tergugat : BUPATI WAKATOBI
107 — 60
  • Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika,Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan: Hakim secara exofficio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yangdiperiksanya: Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luaryunsdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan Peradilanlain; Kewajyiban itu mesti dilakukan secara ex officio, meskipun Tergugat tidakmengajukan Eksepsi tentang itu.Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 29 Desember 1999Nomor 620
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 105/PDT/2014/PT-MDN
Tanggal 29 Oktober 2014 — BAMBANG AGUS WINOTO LAWAN PEMERINTAH RI Cq. PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA Cq. BUPATI LABUHAN BATU, DK
30 — 14
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut searah denganYurisprodensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada pokoknya memuatkaidah hukum bahwa apabila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang Pengadilan
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-05-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 05/PDT. G/2013/PN. SKW
Tanggal 21 Mei 2013 — RUDI NOVIARDI VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, cq. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
71 — 7
  • UndangUndang RI Nomor 51 Tahun2009.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan bahwa :20Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.h Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruanglingkup
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 16-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 709/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : ACHMAD GHONNIE ROCHIM alias GONI bin HAJI ABDUL ROCHIM alias ACHMAD GANI bin H. ABD, alias GONI bin H. ABD
Terbanding/Penggugat : PAUL EDISON
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL GRESIK
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. PERTAMINA Persero UPMS V
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMILIK PENGELOLA SPBU No.
Turut Terbanding/Tergugat II : UMMU ZAHRO binti H ABDUL ROCHIM
49 — 26
  • KeputusanTata Usaha Negara ini.1.5 Bahwa menurut Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangHalaman 19 dari 32 Perkara Nomor 709/PDT/2018/PT SBY1.6Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangberwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan PengadilanNegeri Gresik tidak berwenang mengadili Perkara No. 70/Pdt.G12017/PN.Gsk.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 620
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 26-01-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Klk
Tanggal 13 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.ALVINA FLORENSIA, S.H
2.M. UBAB S. MAHALI, S.H
3.MICHAEL STEFANUS SIMBOLON, S.H.
Terdakwa:
1.AYAN Bin TAMBRIN
2.TANTA Bin AYAN
3.IMANSYAH Bin AYAN
4.AGUS TARMIJI Bin AYAN
5.DANUE Bin JUNAIDIE
22 — 13
  • /strong>;
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit klotok warna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang 620