Ditemukan 11261 data
Terbanding/Terdakwa : Yanto Cahyanto SE MH
80 — 32
5/31/2007 = = = = 250 = = = = 501,328, 2,000, 2,476, 5,804,236 6/29/2007 = = = 000 000 = = = 250 501,000, 1,000,037 6/29/2007 = = = : 000 : : 002,955, 2,000, 4,955,638 6/30/2007 = 600 = = = = 000 = = 00750, 750,039 7/3/2007 000 = = : : : : = = 002,000, 1,950,00 1,350, 5,300,040 7/4/2007 = = = = 000 0 = 000 = 0041 7/4/2007 936, 936,2= = = = 250 = = = = 50 halaman 38 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg 386, 386,542 7/6/2007 500 002,900, 1,328, 3,828,043 7/25/2007 000 000 002,000,00 620
0001,000, 1,000,5/31/2007 = = = = 000 = = = = 0002,936, 2,936,5/31/2007 250 2501,328, 2,000, 2,476, 5,804,6/29/2007 = 000 000 = 250 2501,000, 1,000,6/29/2007 = = = = 000 = = = = 0002,955, 2,000, 4,955,6/30/2007 600 : 000 600750, 750,7/3/2007 000 = = = = = = = = 0002,000, 1,950, 1,350, 5,300,7/4/2007 000 000 000 0007/4/2007 936, 936, halaman 65 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg = 250 : = 250386, 386,7/6/2007 = = = = = 500 = = = 5002,900, 1,328, 3,828,7/25/2007 000 000 0002,000, 620
78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620/SPM/PPKD/201 1tanggal 27 Oktober 2011 ;Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLStanggal 26 Oktober 2011 ;. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPPLS Nomor653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPPLS Nomor653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPPLSNomor 653/SPP/ PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;.
Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir ProvinsiSumatera Utara :a.Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6712 tanggal 27Oktober 2011 ;Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620/SPM/PPKD/2011tanggal 27 Oktober 2011 ;. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLStanggal 26 Oktober 2011 ;. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPPLS Nomor653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;.
Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir ProvinsiSumatera Utara :a.Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6712 tanggal 27Oktober 2011 ;Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620/SPM/PPKD/201 1tanggal 27 Oktober 2011 ;. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLStanggal 26 Oktober 2011 ;. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPPLS Nomor653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;.
sejumlah Rp 100.000.000,00 ;Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan EkonomiMasyarakat Sumatera Utara (GPEMSV) ;Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan EkonomiMasyarakat Sumatera Utara (GPEMSU) Nomor 60/Sek/GPEM/10/2011 bulan Oktober 2011 ;Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir ProvinsiSumatera Utara :a.Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6712 tanggal 27Oktober 2011 ;Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620
74 — 15
. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua keNo. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03Desember 2007 dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah).1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009,tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi TanamanPerkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja
65 — 21
Bank Aceh Syariah CabangLhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 056/JB.03/620/XI/2011Tanggal 23 November 2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal : PermohonanPembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.
Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawesebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 056/JB.03/620/XI/2011 Tanggal 23 November2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal : PermohonanPembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.
Bank Aceh Syariah CabangLhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor056/JB.03/620/XI/2011 Tanggal 23 November 2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal :Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.Kana Farma Indonesia;Surat Nomor : 4093/PPK/DINKES/2011 Tanggal 28 November 2011,Perihal : Persetujuan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kota Lhokseumawe;Surat Nomor: 900/4694/2011 Tanggal 28 November 2011, Perihal :Persetujuan Permohonan
Pembanding/Tergugat II : ANDI SENGNGENG PULAWENG, SH. MKn., Diwakili Oleh : NUR FADLY DANIAL, SH
Pembanding/Tergugat III : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat IV : ANDI TALETTING LANGI SALAHUDDIN, S.IP., Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat V : ANDI SANGIANG Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat VI : A. MUTTIATODJA SALAHUDDIN Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat VII : A. RINI TAKARIANI S. Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Terbanding/Penggugat : Hj. NORMI ZB PALAGUNA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
60 — 59
Salahuddin ; Hal ini sejalan denganpasal 1459 KUHPerdata disebutkaan bahwa hak atas tanah suatu tanahyang dijual, baru berpindah kepada pembeli jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepada pembeli dan untuk itu wajibdilakukan penyerahan yuridis ( Juridische levering ) yang diatur dalampasal 616 dan pasal 620 KUHperdata yang menerangkan bahwa penyerahan yuridis itu wajib dilakukan dihadapan Notaris selakuPejabat pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang mana pasal 616 dan 620KUHPerdata ini diperkuat
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, padaPutusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagaiberikut: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahpengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil. Surat Kuasa Penggugat bukan surat kuasa khusus1.
Terbanding/Penggugat : HARI SULITYONO
Turut Terbanding/Tergugat I : HENDRIK GUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat II : SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH KOTA TANGERANG
76 — 58
Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Baratuntuk memutuskan perkara a quo adalah sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara laindalam :> Putusan Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29 Desember 1999 dengankaidah hukumnya menyebutkan, Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri ;> Putusan Mahkamah RI Nomor
Terbanding/Tergugat I : KEPALA STAF TNI AD CQ. PANGLIMA KODAM JAYA JAYAKARTA
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : NYONYA MARDININGSIH NOOR KARIM
Terbanding/Turut Tergugat III : IR. ADRIANSYAH
423 — 97
sengketa tata usahaNegara.4) Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi.5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620
usaha Negara.4) Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: Seseorang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 620
75 — 22
milik saksidan suaminya;Bahwa lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM No.610an.Suparno dan lokasi rumah saksi tidak pernah di survey oleh PetugasPD.BPR BKK Demak Cabang Wonosalam.21.NARIYO Bin NGARIDIN ;113e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Sugiarto dan tidak adahubungan keluarga ;e Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi sebagaimana terlampirdalam berkas perkara;e Bahwa saksi memiliki pinjaman di BKK Wonosalam sebesarRp.7.000.000, dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik No.620
atas nama Naryo.e Bahwa saksi tidak pernah memiliki pinjaman di BKK Wonosalamsebesar Rp.20.000.000, dengan jaminan sertifikat Hak MilikNo.620 atas nama Naryo, tanggal perjanjian kredit 28 September2012 jangka waktu 6 bulan.
Saksi hanya meminjam sebesarRp.7.000.000..e Bahwa Istri saksi tidak pernah mengajukan permohonanpinjaman apalagi memiliki pinjaman sebesar Rp.20.000.000,tanggal perjanjian kredit 22 Februari 2012 jangka waktu 12 bulandi BKK Wonosalam.e Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Naryo adalahbenar milik saksi.e Bahwa lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMNo.620 an Naryo dan rumah saksi tidak pernah disurvey olehpetugas dari PD BPR BKK Demak cabang Wonosalam.e Bahwa isi surat pernyataan
42 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagaiberikut: Menurut Majelis Uraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 0 Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 9.040.413.378 Penyerahan Yang PPNnya Dipungut oleh Pemungut PPN 0 Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut 0 21.013.318.58230.053.731.960 Penyerahan Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri904.041.338 Pajak Yang Dapa Diperhitungkan: Pajak Masukan2.780.041 .620
133 — 22
Pembatalan surat tanda bukti hak milik harusdimintakan oleh Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolemya ;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdl/1999 tanggal29121999 dikatakan : 2 ==" Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, makayang berwenang mengadill perkara tersebut adalah Pengadilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri" ;7.
18 — 2
ans gsleusL wngits aire 620 SU sJ yuy(346 (2/2Artinya; Berakhirnya pengasuhan (hadhanah) adalah Jika anak yangmasih kecil itu sudah tidak lagi memiliki ketergantungan terhadaplayanan wanita (baca Ibunya), ia telah sampai pada usia mumayyizdan merdeka serta dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sepertimakan, berpakaian, dan membersihkan dirinya sendiri,kesimpulannya, tidak ada batasan yang pasti tentang berakhirnyamasa hadhanah.e Menimbang, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor110K/AG/2007
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Irwanto Thenggo wijaya alias titi teguh
123 — 43
VodkaMansion House ukuran 250 mil.e 10 (Sepuluh) botol Vodka Vibe Original ukuran 700 ml.e 9 (sembilan) botol Vodka Vibe Dry Gin Ukuran 700 ml.e 8 (delapan) botol Vodka Vibe Tequila Ukuran 700 ml.e 19 (sembilan belas) botol Anggur MC Donald ukuran 650 ml.e 12 (dua belas) botol Anggur Merah Columbus ukuran 650 ml.e 24 (dua puluh empat) kaleng bir bintang ukuran 320 ml.e 24 (dua puluh empat) kaleng bir Anker ukuran 330 ml.e 6 (enam) botol Anker Stout ukuran 330 ml.e 1 (satu) botol Anggur Kolesom ukuran 620
87 — 14
Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, hal tersebut dibuktikanoleh para Penggugat setelah mendapat penjelasan melalui Surat dariCamat, Kecamatan Cengkareng (Turut Tergugat VII) No.620/1.711.1tanggal 6 September 2010, bahwa hasil pengecekan dan penelitian AJBNo.1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJBNo.181/Cengkareng/2000, 2 Maret 2000, tidak ditemukan baik diarsipmaupun di Register, sehingga proses penerbitan Sertifikat AjudikasiNo.05061 adalah cacat fisik dan cacat hukum (Bukti P6), perouatanmelawan
161 — 67
Bahwa, pada tangal 05 Oktober 2011 ditanda tangani Surat PerjanjianPelaksanaan (Kontrak) Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/201 1Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan sentral Produksi KecamatanMaje dan Kecamatan Nasal antara Kepala Bidang Bina Marga pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kaur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dengan Penggugat sebagai Wakil Kepala Cabang PT.
143 — 113
yang diatur oleh ketentuanyang terdapat pada Pasal 1686 Jo Pasal 616 KUHP Perdata.Pasal 1686 KUHP Perdata menyatakan Hak milik atas barangbarang yangdihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepada orang yangdiberi Hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal612, 613, 616 dan seterusnya.Pasal 616 KUHP Perdata menyatakan penyerahan atau penunjukan barangtak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutandengan cara yang seperti yang ditentukan dalam Pasal 620
KUHP PerdataPasal 620 KUHP Perdata menyatakan dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumumantermaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yanglengkap dari akta otentik atau surat keputusan hakim ke kantorpenyimpanan hipotik dilingkungan barang tak bergerak yang harusdiserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan itu dalam daftaryang telah ditentukanBahwa pada tuntutan/Klaim yang duajukan oleh PEWARIS PARATERGUGAT, didalilkan
341 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan oleh Tergugat di atas adalah sengketa tata usaha negara,maka berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TataUsaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara danbukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan oleh Tergugat di atas adalah sengketa tata usaha negara,maka berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satu) pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TataUsaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara danbukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
PRIHANANTO,SH
Terdakwa:
Gerry Lineker Bin Alm Rubiyo.
12 — 0
- 31 (tiga puluh satu) buah plastik bening kecil masing masing berisi tablet berlogo DMP/NOVA warna Kuning @ 10 (sepuluh) butir dengan total 620 (enam ratus dua puluh) butir;
- 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil masing masing berisi tablet berlogo DMP/NOVA warna Kuning @ 10 (sepuluh) butir dengan total 420 (empat ratus dua puluh) butir;
- 21 (dua puluh satu) buah kertas grenjeng warna kuning masing masing berisi tablet berlogo Y warna putih @ 10 (sepuluh) butir
20 — 3
(Figh AlSunnah Juz II halaman 48).Dan Kitab AlMuhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:a2oiJI wo ylo 620 cune rir abo Urged!
49 — 14
berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkahbukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dantidaknya si Suami.Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklahgugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkahtersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitabMuhazzab juz II halaman 175 sebagai berikut :aios 9 Lu anal wylbo 620