Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012sampai dengan tahun 2013, bertempat

di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd)berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012Halaman 17/102 Putusan No. 17/ Pid

Kadisampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkandiri

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari ini Senin tanggal 10 Juli 2017, Hakim Ketua tersebut didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari serta dihadiri oleh BASRI BACO, S.H.

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaHal 26 Putusan.

PUTUSANNomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnn Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acarapemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : ANDREASSST Tempat lahir : Banjarmasin Umur/tanggal lahir =: 35 Tahun/24 Pebruari 1977; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kebangsaan

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangka Raya sejak tanggalsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30Juni 2013;6.

Di Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengantanggal 30 Juli 2013; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi PenasihatHukum, walaupun Majelis telah menawarkan penasehat hukum yang dibiayai olehnegara mengingat pasal 56 KUHAP; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya;

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli204 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTUAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksankan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 204dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTUAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanHal. 164 Putusan No.68/Pid.Sus.

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copypaste bentuk dan perbuatannya sama tapi didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3UU Tipikor ini yang namanya copy paste maka dakwaan menjadi tidak jelas atauobscure libel karena unsur deliknya berbedabeda dalam tiap pasal ini yang tidak boleh terjadi dalam surat dakwaan;Bahwa

itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor itu dibawahpengadilan umum tersendiri kalau perlu Hakim nya 5 misalnya yaitu dari legalstruckturnya seluruh hukum penangannya seperti itu ada KPK yang

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Yahya Harahap halaman 422423) ;Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraikan kami diatas, makaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidair mengingat jenis perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) bukan Pidana Umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

YahyaHarahap, halaman 422423);Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraian kami diatas, maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidairitas mengingat jenis perkara ini sebagai tindak pidanaKorupsi (Tipikor) bukan pidana umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

SOCHIBUL KAFI adalah merupakan dakwaan yang tidak jelasatau kabur (Obscur Libel), karena tidak seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini dalam bentuk alternatif melainkan Subsidair, mengingat jenis perkara inisebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), bukan pidana umum;Menimbang .............Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa PenuntutUmum melimpahkan

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengantanggal 26 Januari 2016;Perpanjangan penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampaidengan tanggal 25 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal

Tunggul RT.01/RW.04, Ds.Tunggorono,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Agama : IslamPekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Tunggorono ).Terdakwa ditahan :e Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ; e Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/dtanggal 13 Maret 2012 ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal14 Maret 2012 s/d tanggal 12 M e i 2012 ;e Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjktanggal 18 November 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 25 November 2019 Akta nomor 15/Pid.SusTpk/2019/PNTjk. permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya

Tanjungkarang gunapemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman olehJaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus2021;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3Oktober 2021;Hal 1 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGDalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:1.

MH menerangkan bahwabestandelen delict dari Pasal 2 UU Tipikor adalah Sifat MelawanHukum dan bestandelen dari Pasal 3 UU Tipikor adalahMenyalahgunakan kewenangan yang = mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Hal 254 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGb.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan perannya;Hal 275 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMenimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat,mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa denganmemperhatikan nilai kerugian kKeuangan Negara, aspek

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum bataldemi hukum;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad llyas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanKelima;Hal. 115 dari 136 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.,tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan Banding;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 JaksaPenuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tangga 14 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan

YahyaHarahap sesuai Pasal 185 ayat (6) menuntut kKewaspadaan Hakim,untuk sungguhsungguh memperhatikan:Persesuaian antara keterangan saksi;Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;Alasan saksi memberi keterangan tertentu;Bahwa dalam faktafakta persidangan yang dicantumkan dalam Putusantidak terdapat adanya alat bukti yang cukup untuk mengenakan DakwaanKesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor karena saksi Fahrurozie yangdidakwa (dalam penuntutan terpisah) telah memberikan gratifikasi

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi/Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTid/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejaktanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012;10.Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengantanggal 01 Januari 2013;11.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.579/2013/S.185.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 25 Februari 2013Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 ( lima puluh) hari,berlaku hingga tanggal 21 Maret

Dalam hal ini juga dikuatkan denganketerangan saksi gede Eddy hartawan sesuai dengan pertimbangan putusanPengadilan Tipikor Denpasar yang menyatakan "bahwa total dana bansos yangdiperuntukan untuk punia Desa Pakraman seluruhnya sekitarRp.3.750.000.000, telah dicairkan sebesar Rp. 2.550.000.000, sedangkanRp.1.200.000.000, belum sempat dicairkan dan uang itu ada di kas daerah.Berdasarkan keterangan saksi yang saling berkaitan tersebut jelasmembuktikan / tiahwa dalam hal ini Terdakwa dan Terdakwa Il

No. 1129 K/Pid.Sus/2013telah didukung oleh bukti surat dan saksisaksi sehingga dengandemikian Hakim Tipikor Tingkat Banding Denpasar telah keliru dalampertimbangan;3.

Dari uraian tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding salah menafsirkanmengenai kewenangan BPK dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yangmana perhitungan adanya kerugian Negara haruslah dilakukan sesuaidengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkuppemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan hanya padaHal.121 dari 151 hal. Put.

Tipikor Dps tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primer Jaksa Penuntut Umumtersebut, unsurunsurnya dalah sebagai berikut1. Setiap orang;2. Melawan hukum;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan6.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakan wewenangtersebut digunakan untuk

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copyHal. 172 Putusan No.66/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Sbyharus dipidana tapi kalau bukti formil tidak didukung bukti materiil ternyata perbedaan nya lain maka bukti formil harus ditolak;Bahwa Tipikor itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sinjai tanggal 15 September 2011 No. 125/Pid.Sus/2010/PN.Sinjai,maka Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR

Pasal 18 ayat (1) Subsidair a dan b Undangundang No.31Tahun 1999 tentang pemberantasan TIPIKOR Jo Undangundang No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Karupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilHal. 37 dari 40 hal.

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004 HAKIM KETUA MAJELIS,t.t.dI.Made Seraman, S.H. M.H.PANITERA PENGGANTI,t.t.dHamsiah, S.H. M.H.Him 15 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKSHim 16 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKS

,Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg!tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Drs. Arifin , S.H.M.Hum, Ronius , S.H.Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN

HK.02/III/2017, selanjutnya disebutsebagai Para Terbanding semula para Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 1 November 2017 Nomor.90/Pen.Pdt/2017/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 2/Pdt.G/2017/PN Ttndan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan

Infomedia Nusantara kepadaDirkrimsus Polda Metro Jaya Unit Il Subdit V Tipikor, danhasil penyidikannya telah menetapkan bahwa Dari PT. DANPRATAMA INDONESIA atau Terbanding / Tergugat ( Ir.