BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci ; ------------------------------------

1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHhal 29 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; hal 64 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Suci ; 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

membawaproposal untuk dimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALYMUHTAR dan tandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTOMUHAMAD ALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD JatengCabang Sragen, setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebutdiserahkan kembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepadaGubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hiyroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirmkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

Situmeang yang dibuat pada tahun 2009;

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00. Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakHal. 3 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian:1.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00 Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010; Bahwa

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00.Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakLangsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian :1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesarRp630.000.000,00.2.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00.Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010.Bahwa

bersangkutan meminta langsung kepada Bupati TTSyang saat itu. hadir pula Wakil Bupati TTS sehinggapenyalurannya bukan untuk kepentingannya tetapi dalam rangkapembiayaan mengikuti kegiatan partainya di Bali;Penyaluran dana Bansos yang diberikan kepada KUNDRATMARIANAN sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten TTSsebesar Rp5.000.000,00 dalam rangka mengikuti kegiatanpartainya di Jakarta walaupun diberikan kepada seorang anggotaDPRD tetapi tidak untuk kepentingan pribadi tetapi untukkepentingan dan kegiatan partai

karena perkaranarkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, saksi berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa saksi berhasil mengedarkan ganja tersebut sehingga Wahyu(DPO) mempercayai saksi dan Wahyu (DPO) bertanya apakah saksisanggup untuk mengedarkan ganja dalam paket besar;21Bahwa saksi menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dan kemudianWahyu (DPO) meminta agar saksi mencari tempat untuk menyimpanganja dalam partai

Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik ; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan pernanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.;6.

Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;2. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya,dan;3. Isi dan tanda tangan diakui;Dan di persidangan, isi Akta Bawah Tangan tersebut dibantah olehTergugat, maka untuk meningkatkan kekuatan pembuktiannya, AktaBawah Tangan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain,sedangkan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti lain guna mendukungAkta Bawah Tangan dimaksud.

Versluis; Bahwa Setelah pension Saksi bekerja sebagai Notaris mulai bulan September 2002 ; Bahwa tugas Saksi sebagai Notaris adalah membuat Akta Partai maupun Tunggal,Akta Pelepasan Hak, Akta Pengosongan ; Bahwa sesuai berita di Koran versluis masih ada ; Bahwa fungsi dari BHP adalah mengurus Budel milik orang asing/ cina dan Non Cina ; Bahwa yang dimaksud orang asing tidak termasuk Warga Negara Belanda ;. Saksi RONALD MARTINUS MATULESY.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxx, KecamatanPadangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berpekara karena denganPemohon saksi berteman sejak tahun 2007, sebab saksi denganPemohon adalah teman satu partai;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruaniaianak 3 (tiga) orang;Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pernah mengajak

Memutus pembubaran partai politik, dan ;d.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:3.6.1Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUUXIII/2015, tanggal 21 Juni2016 dalam paragraf 3.6 angka 2 huruf menyatakan:bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf bsampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula faktaputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telahdiuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlumenegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukanhukum bagi anggota partai

politik baik yang menjadi Anggota DPR,Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanyasebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukanpengujian UndangUndang, adalah dalam kaitannya untuk menghindariterlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi Republik Jl.

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 5Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada Rapat KerjaKomisi VII DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralPada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai Tunjangan Kinerja KementerianESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23 Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai

SURYAMAN120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125; 41 (empat puluh satu) lembar Slip ATM Mandiri126

.10.000.000,132. 1 (satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI denganMenteri ESDM mengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumitanggal 4 September 2013133. 1 (satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat :Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, SubsidiBBM, Alpha dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014tanggal 5 Juni 2013134. 1 (satu) bundel Dokumen APBNP 2013 Partai

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara tanggal 5 Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada RapatKerja Komisi VIT DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Pada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai TunjanganKinerja Kementerian ESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai

Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (Satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125. 41 (empat

disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Kerja Partai

Nasional DemokratKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkan kepada Penggugat untukmelaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan Komisi IX DPR RIpada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Anggota Fraksi Partai Demokrasi PerjuanganKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X/2016

Nomor :PW/17318/DPR RI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 HalPenyampaian Hasil Audiensi Komisi IX DPRRI dengan SKDI danSPEDIserta dilengkapi dengan Laporan Singkat.5715.Bukti T15:Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) PartaiNasdem Komisi IX DPRRI Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 PerihalPelaksanaan Penetapan Hak Pekerja / Buruh.16.Bukti T16 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX DPRRI Nomor : SKI.95/EH/X/2016 tanggal 24 Oktober2016

Dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidanaumum.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai atauDipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yang dilakukan dengan

Pekerja akan menjadi pengurus partai politik atau calon anggotalegislatif.Di dalam Pasal 93 ayat (2) PKB Pertamina juga diatur tentang jenisjenisPHK yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu:a. Mencapai usia purna karya (56 tahun);b. Bukan karena mencapai usia purna karya;c. Kelebihan kerja atau adanya pertimbangan khusus Perusahaan;d. Penyaluran pekerja, pengalinan pengelolaan perusahaan, perubahanstatus perusahaan;Alasan kesehatan; 9Pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja;g.

Bahwa memang benar jika hanya beberapa psc di toko dipajang dietalase namun jika ada pemesanan dalam partai besar saksimenghubungi bos saksi yaitu TJOE CIN CIEN, S.KOM ALS ACIEN danoleh bos dikirim ke toko. Bahwa saksi tahu dimana gudang penyimpanan barang baranngpermainan game tangan .erek PVP dan WISH GAME DW777 danDW888 tersebut karena selama saksi bekerja di :oko Izumi Accessorieshanya di glodok saja.

Bks.namun janji terdakwa untuk memasukan/menjanjikan saksi dan peserta lainnyamenjadi PNS tidak terealisasi hingga saat sekarang;Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwasehingga mau menyerahkan uang Rp. 3.009.000.000, (tiga milyar sembilan jutarupiah) kepada terdakwa adalah karena terdakwa menjanjikan akan turun SK(Surat Ketetapan) selama 2 (dua) bulan dan karena pada saat itu terdakwamenjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBekasi dari partai Demokrat

., menerangkan: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi padatahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRDKota Bontang dari Fraksi Partai Golkar; Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 43/Padt.G/2016/PN.BonBahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan resestersebut diserahkan kepada

Wahid Rambey SH dkk tidak berhak untukitu.Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menggugat Tergugatbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan Penggugat menarik Tergugat dalam perkara ini adalahkeliru (bandingkan Putusan MA No.601 K/Sip/1975.Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut jelas ternyata gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini menurut hukumsepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard).DALAM POKOK PERKARA

NGATINO menyebutkan angkaangka12kepada Saksi ACHMAD BADRI, setelah melakukan penimbangan brondolan sawitsaksi duduk di dalam warung dan saksi melihat Terdakwa . dan Terdakwa Il. pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undanganmusyawarah partai, namun sebelum Terdakwa . dan Terdakwa Il. pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kis ;Bahwa pada saat ACHMAD BADRI menjual kupon putih