Ditemukan 945676 data
21 — 12
7/Pdt.G/2022/PA.Pare
No.07/Pdt.G/2022/PA.PareBahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 4Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaParepare pada tanggal 4 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor07/Pdt.G/2022/PA Pare. dengan mengemukakan dalildalil sebagaiberikut :1.Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Juni 2010, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi,Kabupaten Barru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
No.07/Pdt.G/2022/PA.ParePenggugat sendiri, namun Penggugat tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat.6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2020,disebabkan karena, Tergugat masih saja berkata kasar kepadaPenggugat dengan ucapan perempuan pelacur, sejak kejadiantersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat.7.
No.07/Pdt.G/2022/PA.PareIs asl adlle woLialilgilla, stay Grail Wola!
No.07/Pdt.G/2022/PA.PareDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 18Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443Hijriyah, Oleh H. Mihdar, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag, masingmasing sebagai Hakim Anggota.
No.07/Pdt.G/2022/PA.PareolMeterai : Rp 10.000,00PBT > Rp 250.000,00Jumlah : Rp 715.000,00(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).Untuk SalinanPanitera Pengadilan Agama ParepareStaramin, S.Ag M.H.Hal. 13 dari 13hal. Put. No.07/Pdt.G/2022/PA.Pare
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/ : Gubernur Riau
Terbanding/Penggugat : H. SAMSARI. AS
283 — 351
19/B/LH/2022/PT.TUN.MDN
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:19/PEN.MH/2021/PT.TUNMDN tanggal 4 Februari 2022, tentang PenunjukanMajelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkaraini;2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 4 Februari 2022 Melalui Sistem Informasi Pengadilan tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendamping! Majelis Hakim;3.
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/PEN.HS/2022/PTTUN.MDN tanggal16 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaanputusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi PengadilanHalaman 3 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: SK.6024/MenLHKPHPL/ UHP/ HPL.1/6/2019Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHT)Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.
Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, HERMANHalaman 10 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.
SIAGIAN,SHHalaman 11 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT. TUNMDNPerincian Biaya Perkara :1.2.. Biaya Proses PerkaraBiaya Meterai Putusan .............::0008 Rp. 10.000.00Biaya Redaksi Putusan ...............00 Rp. 10.000.00gen wane a oe 2 2 woes eo os Rp230.000.00 c #8 SU & BDU BOSS @ 1 EMRE ee eae ZENE 3 neo Rp250.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT. TUNMDN
48 — 47
Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Alwan bin Boli Modin) dengan Pemohon II (Jainab Wamian binti Samian Leworua) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2011 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
5/Pdt.P/2022/PA.Lrt
, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lrt,tanggal 18 Januari 2022, dengan dalildalil sebagai berikut:1.
Pasal 7 dan Pasal 14 Intruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil KetuaPengadilan Agama Larantuka Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 18 Januari2022 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon dan Pemohon II untukBerperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;Mengingat segala ketentuan
Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxx XXXX XXXX XXXXX)dengan Pemohon Il (Xxxxxx XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX) yangdilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2011 di Xxxxxxx XXXxXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 5/Padt.P/2022/PA.Lit3.
Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Larantuka Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp60.000,00 (enampuluh ribu rupiah).Demikian Penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah.
Meterai Rp 10.000,00Jumlah Rp 60.000,00(enam puluh ribu rupiah)Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.LrtHalaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Lrt