Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tersia tardin turdin terpin termin tersin terdir terdini
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
138 — 46
  • Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya 153 20.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010. 21.1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010. ade72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dani : Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita
    Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya20. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010.21. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010.22. 72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dari: Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita Acara
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 20-K/PM.III-15/AD/X/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 —
199 — 104
  • Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Keseng ajaan sebagaimaksud yaitu kKesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibatadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari SiPelaku/Petindak. Kesengajaan tidak peru ditujukan kepada perbuatanperbuatan asusila yangmenimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yangterbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 12 Juni 2013 — AZMAR PODUNGGE
47 — 15
  • serah terima Barang itusetelah terlebih dahulu menyuruh Staf mengifentarisir barangbarang itu;Bahwa waktu saksi datang ke RSUD TOTO KABILA belum ada masalah;Bahwa mengetahui ada masalah tentang barangbarang yang saya tandatangandalam Berita Acara Penerimaan Barang itu setelah dipanggil Kejaksaan;Bahwa waktu saksi menandatangani Berita Acara serah terima Barang itu ,semua barangbarang itu sudah digunakan;Bahwa dari barangbarang itu ada satu yang tidak berfungsi karena rusak;Bahwa barangbarang itu terdin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 96/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Intervensi:
1.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
2.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
220 — 194
  • Jktkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding.Pasal 76(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenangmenyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan olehWarga Masyarakat.(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima ataspenyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
281 — 237
  • Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tanpamelakukan upaya banding administratif terlebin dahulusebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal76 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, yang berbunyi:Pasal 75 ayat (2):Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. Keberatan; danb. BandingHalaman 70 dari 129 halaman.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 28/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
342 — 381
  • yangbersangkutan telah digunakan;121 Bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif Pasal 75UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, menyebutkan:Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.(10 Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan;(21 Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
150 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ruang Milik Jalan terdin' dari ruang manfaat jalan dansejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan........Ruang Milik Jalanharus memenuhi ketentuan lebar paling rendah sebagai berikut : JalanBebas hambatan 30 meter, Jalan Raya 25 meter, Jalan Sedang 14meter, Jalan Kecil 11 meter........oleh karena itu daerah inilah yang diberibatas dengan tanda batas ruang milik jalan (nght of way)......0leh karena pada kenyataannya bidang tanah yang dibatasi pagarsudah diserahkan oleh Penggugat kepada Pemkot
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 592/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — PT.KORINDO JASA PETRA >< PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL CS
158 — 126
  • ., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dvangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT PADANG Nomor 1/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 15 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
130 — 252
  • Memerintahkan barang bukti Nomor 1 sd.Nomor 99 yang terdin dari:Hal 91 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDG1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/v2016tanggal 11 Mei 20162) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp.9.660.000.000, (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor :106/DSP103/DEII/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 20163) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana(BNPB) dengan
Pengadilan PN Ngabang Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nba
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
125 — 75
  • dijelaskan Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa DPD PDIPerjuangan sebagai Tergugat IV adalah Struktural sebuah Partai untukmenjalankan orgnisasi ditingkat daerah Provinsi yang merupakankepanjangan tangan dan DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan dalammenjalankan Orgamsasi sebagaimana Tugas dan kewenangannya diaturdalam AD/ART PDI Perjuangan Dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan padaPasal 56 ayat (1) DPD Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai diprovinsi Ayat (2) Struktur dan komposisi DPD Partai terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1411 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO;
83 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Pejabat dan pegawai SKPD pada DinasKesehatan Kabupaten Banyumas terdin dan: Kepala Dinas; Sekretaris; Kabid. P2KPK; Kabid. SDK; Kabid. P2PL; Kabid. P2 Yankes; Kasubag. Keuangan; Kasi Pembiayaan Jamkesm; Kasubag. Umum; Kasubag. bina Progr; Kasi. Inforenkes; Kasi. Farmamin; Kasi. Penjinan; Kasi. Gizi; Kasi. KIA; Kasi. P2M; Kasi. Imunisasi; Kasi. PL; Kasi. Promkes; Kasi. PKDR; Kasi. Pemberdayaan Masyarakat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan PemohonKasasi dr.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2011 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 28 Juni 2012 — HALIMA (Penggugat)
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
60 — 6
  • Turut Tergugat VIII), juga meninggalkan hartapeninggalan yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepadapara ahli warisnya yaitu para Turut Tergugat berupa beberapa bidangtanah atas nama Basariya/Pak Basariya yang terletak di DesaKertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdin:1. Tanah persil No.94 d klas III luas 0,040 Ha (merupakan obyeksengketa)2. Tanah persil No.94 d klas II luas 0,031 Ha (merupakan obyeksengketa)3.
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
197 — 100
  • asli yang tidak diambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasilguntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetaksendin;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazahpalsu kepada Terdakwa dari Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi KenaraSeni;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,00(tujun ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per paket ijazahpenyetaraan yang terdin
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2014 — LIM TJING HU Alias KING HU
141 — 38
  • TJIONG HIOE (HARYANTO WIJAYACs) melawan MULYADI HALIM ;bahwa Prosedur lelang terdin dari :a) Pengumuman melalui selebaran.b) Pelaksanaan Lelang.c) Membuat laporanlaporan pelaksanaan lelang .bahwa syaratsyarat Lelang antara lain :a) Ada permohonan dari penjual.b) Pengumuman.c) SKPT apabila permohonannya oleh Pengadilan dalam halsita eksekusi dan apabila sita jaminan harus sertifikat danSKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), dalam SKPTseharusnya dicantumkan sertifikat asli digunakan / dijaminkandan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 — - Pengugat PT Freeport Indonesia - Tergugat Kuwat Nurcahyo Hindro Wibowo, Dkk
402 — 1504
  • Dikarenakan perundingan gagal mencapai kesepakatan, Penggugat akanmenawarkan kepada Para Tergugat pembayaran PHK yang terdin darn uangpesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UUNo. 13/2003 (Pesangon) dengan perincian sebagai berikut:Nama UpahPokok Uang Pesangon Uang Uang Istirahat TotalPenghargaan Penggantian Tahunan yangMasa Kerja Hak belum diambilT1 Rp 19,602,000, Rp352.836.000; Rp58.806.000
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 224/Pdt.G./Plw./2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - NY. OEY HUEI BENG ( PELAWAN ) - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG UTAMA BANDUNG ( TERLAWAN I ) - 2. OEY HAN BING(TERLAWAN II ) - 3. OEY TIAUW SIOE( TERLAWAN III ) -
153 — 31
  • Mengangkat sita Eksekusi terhadap objek eksekusi hakfanggungan dan fidusia yang terdin dan :a. Sertiikat Hak Tanggungan No. 88/2010 tanggal 17 Juni2010 ;b. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 87/2010 tanggal17 Juni 2010 ;c. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 164/2011 tanggal22 Agustus 2011;d. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 1/2012 tanggal12 Januan 2012;e. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 2/2012 tanggal12 Januan 2012;f Akita Pembenan Hak Tanggungan No. 3/2012 tanggal12 Januan 2012;g.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Syaifullah
Tergugat:
Gubernur Jawa Timur
646 — 436
  • Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian ataupejabat lain yang ditunjuk.Bahwa pengertian atasan langsung juga bisa dipahami melalui Pasal29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah yang berbunyi:Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel
Tanggal 8 Agustus 2017 — Arman Sidharta Tjitrosoebono, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I; 2. Arno Gautama Harjono, S.H, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II; 3. Arya Paramita, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III; 4. Nurul Mayafaiza Permita Leila, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV; 5. Dewi Sariswati Permata Vitri, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V; 6. Mounti Rigveda Putra, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI; 7. Dewi Saraswati Permata Suri, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan , sebagai Penggugat VII; dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS”, beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ……................Para Penggugat;
1014 — 983
  • pendirian BANI, akan tetapi hingga saat diajukannyagugatan a quo surat tersebut tidak pernah mendapat respon/tanggapan dariPengurus BANI qq Para Tergugat;31.Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selama ini dalammenjalankan peran dan fungsi kelembagaannya telah berpedoman,berlandaskan dan tunduk kepada Statuta Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI);32.Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa:Dewan Pendiri terdin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 29-08-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 455/Pdt.G/2016/PN JKT.PST.
Tanggal 1 Februari 2017 — PT KORINDO JASA PETRA X PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
200 — 77
  • ., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 25 Juli 2012 — 1. ABD. WAHID DOMILI 2. SALMON HONTONG
65 — 49
  • Setia Karyaa) BiayaPasang Baru Daya 3.500 VA terdin :o Biaya Penyambungan sebesar Rp. 1.225.000, (Satu juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah);o Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp. 311.500, (Tigaratus sebelas ribu lima ratus rupiah);o Jaminan Instalasi sebesar Rp. 1.400.000, (Satu juta empat ratusribu rupiah);o Material Tambahan sebesar Rp. 963.000, (Sembilan ratus enampuluh tiga ribu rupiah);o HO sebesarRp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah).Besarnya biayabiaya tersebut telah sesuai dengan