Ditemukan 11200 data
Terbanding/Terdakwa I : MOHAMMAD MAKU, S.Sos
Terbanding/Terdakwa II : ISMAIL TOPIKI
Terbanding/Terdakwa III : HERLINA LAHABU, S.Ap.
96 — 39
SUJARNO ABDUL HAMID selaku SekretarisDaerah Kabupaten Boalemo);1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi GorontaloNomor
Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris DaerahKabupaten Boalemo)Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2017/PT GTO1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(
PT. MULTI HARAPAN UTAMA MHU
Tergugat:
AHMAD
227 — 79
Desa Jembayan Tengah 252/SKT/JBYT/IX/2011. tanggal, 16 September 2011 dan Surat Pernyataan untuk melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 593.83/620/PLH/VII/Th. 2011 tanggal 20 September 2011. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : PT. MHU, Sumarto, Rimba;
- Sebelah Timur : Amat, PT. MHU;
- Sebelah Selatan : Ali, Madi, Rochi, Namin;
- Sebelah Barat : PT.
233 — 32
Adapun jual beli terhadap barang yang tidak bergerak jugaharus ada penyerahan, levering sesuai pasal 1459 KUHPerdatakhususnya pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.Bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, maka gugatan parapenggugat konvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard):ll.
Adapun jual beli terhadap barang yang tidak bergerak jugaharus ada penyerahan, levering sesuai pasal 1459 KUHPerdatakhususnya pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut :. Dalam Eksepsi1.
Rudi Vernando,SH
Terdakwa:
SELAMAT Alias AKUANG anak dari SUGIONO
116 — 29
yaitu sebesar Rp61.052.640,-(enam puluh satu juta lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) botol@620
Terbanding/Terdakwa : SYAFRUDDIN SAYUTI
45 — 22
GICD.07 CD Fisika (SD) 20 620 Kpg 22.000 13.640.000Set2. GICD.08 CD Biologi (SD) 20 760 Kpg 22.000 16.720.000Set3. GICD.06 CD Matematika 456 Kpg 22.000 10.032.000(SMP) 8 Set4. GICD.04 CD Fisika (SMU) 7 476 Kpg 22.000 10.472.000Set5. GICD.03 CD Fisika (SMU) 5 230 Set 22.000 5.060.000Set6. GlKomp.02 Speaker Aktif 5 Unit 1.050.000 5.250.0007. GILCD LCD 32 16.150.000 516.800.0008. LEP04 Leptop (netbook) 5 Unit 16.650.000 83.250.0009. GITV Clasical Monitor 29 8 Unit 8.059.500 64.476.00010.
GICD.07 CD Fisika (SD) 20 620 Kpg 22.000 13.640.00Set 02. GICD.08 CD Biologi (SD) 20 760 Kpg 22.000 16.720.00Set 03. GICD.06 CD Matematika 456 Kpg 22.000 10.032.00(SMP) 8 Set 04. GICD.04 CD Fisika (SMU) 7 476 Kpg 22.000 10.472.00Set 05. GICD.03 CD Fisika (SMU) 5 230 Set 22.000 5.060.00Set 06. Gl Speaker Aktif 5 Unit 1.050.000 5.250.00Komp.02 07. GILCD LCD 32 16.150.000 516.800.0008. LEP04 Leptop (netbook) 5 Unit 16.650.000 83.250.0009. GITV Clasical Monitor 29 8 Unit 8.059.500 64.476.00010.
RAHMI AMALIA, SH
Terdakwa:
YANTO GUNAWAN bin MULYADI GUNAWAN
38 — 2
Arsyad No. 164 SAMPIT, Nomor faktur BPCS1903005, tanggal 1 Maret 2019 penjualan dengan Jenis Minuman PROST B 620 ML 12 ke Toko Alan, total faktur sebesar Rp. 62.120.000;
- 1 (satu) lembar faktur a.n. PT. BULVARI PRIMA CEMERLANG Jl. HM. Arsyad No. 164 SAMPIT, Nomor faktur BPCS1907013, tanggal 4 Juli 2019 penjualan dengan Jenis Minuman PROST C 500 ML 24 ke toko Alan, total faktur sebesar Rp. 2.585.000;
- 1 (satu) lembar faktur a.n. PT. BULVARI PRIMA CEMERLANG Jl. HM.
Arsyad No. 164 SAMPIT, Nomor faktur BPCS1909014, tanggal 16 September 2019 penjualan dengan Jenis Minuman SINGARAJA B 620 ML/12 dan GNS C CTN/24 ke Toko Toyo, total faktur sebesar Rp. 1.574.999.20;
- 1 (satu) lembar faktur a.n. PT. BULVARI PRIMA CEMERLANG Jl. HM. Arsyad No. 164 SAMPIT, Nomor faktur BPCS2001049, tanggal 22 Januari 2020 penjualan dengan Jenis Minuman GNS Q CTN/12 ke Toko Usup, total faktur sebesar Rp. 9.802.799.44;
- 1 (satu) lembar faktur a.n. PT.
Arsyad No. 164 SAMPIT, Nomor faktur BPCS2003003, tanggal 2 Maret 2020 penjualan dengan Jenis Minuman PROST B 620 ML 12 ke Hobs Resto & Caf, total faktur sebesar Rp. 3.319.999.80;
- 1 (satu) lembar faktur a.n. PT. BULVARI PRIMA CEMERLANG Jl. HM.
72 — 8
SARTISHM No. 620 Luas 1533 m?
105 — 44
Haltersebut juga selaras denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 k/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada intinyatelah memutuskan bahwa "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH
142 — 65
Tanah Kosong Jalan 11 85.140Halaman 23 dari 76 halamanPutusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM. 44 Dipinggir 277, m2 48.3493 Tanah Kosong Jalan U7 31.980A5 Dipinggir 363, m 63.3494 Tanah Kosong Jalan 88 15.120A6 Dipinggir 300, m 522495 Tanah Kosong Jalan 36 62.640AT Dipinggir 230, m2 40.1496 Tanah Kosong Jalan 77 53.98048 Dipinggir 599, m2 104.3497 Tanah Kosong Jalan 87 77.38049 Dipinggir 179, m 31.3498 Tanah Kosong Jalan 96 13.04050 Dipinggir 179, m2 31.3499 Tanah Kosong Jalan 94 09.56051 Dipinggir 620
m2491 Tanah Kosong Jalan 43 44.444.82043 Dipinggir 309, m2492 Tanah Kosong Jalan 11 53.785.14044 Dipinggir 277, m2493 Tanah Kosong Jalan U7 48.331.980A5 Dipinggir 363, m494 Tanah Kosong Jalan 88 63.315.12046 Dipinggir 300, m2495 Tanah Kosong Jalan 36 52.262.640AT Dipinggir 230, m2496 Tanah Kosong Jalan U7 40.153.98048 Dipinggir 599, m2497 Tanah Kosong Jalan 87 104.377.38049 Dipinggir 179, m2498 Tanah Kosong Jalan 96 31.313.04050 Dipinggir 179, m2499 Tanah Kosong Jalan 94 31.309.56051 Dipinggir 620
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa sertamengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui Kantor Pertanahan KabupatenSikka telah menerbitkan Sertifikat Nomor 1 Tahun 1985, tanggal 23 Februari1985, terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 1985 tanggal 23 Februari1985 adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sengketa inimenjadi kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 620
112 — 11
Jamildengan Basri seluas11.00 Ha, tertanggal8 September 2010, telah dibubuhimaterai dan telahdicocokkan sesuaidengan aslinya,diberi tanda T15; 16.Foto copyBerita AcaraPenyerahan LahanNo. 620/TASK3BAG RT/IX/210,antara M. Jamildengan Nurbaniseluas 0,50 Ha,tertanggal 8September 2010,diberi tanda T16; 17.Foto copyBerita AcaraPenyerahan LahanNo. 622/TASK3BAG RT/IX/210,antara M.
44 — 23
Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Ilmerupakan Surat Keputusan (beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengandemikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berwenangmenyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan demi hukum / batal demihukum (Vide YURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999 yang menegaskan
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
113 — 53
51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Halaman12dari 57 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT BNA*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan tata usaha negara.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620
46 — 11
Bbs, Hal. 620. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga Mengalami kerugian Imateriil yang21.bila ditaksir sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dikarenakanwaktu dan pikiran, tenaga, serta Kerjaan Penggugat yang tersita harus pulangpergi Jakarta Brebes untuk mengurusi permasalahan ini.Bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia dikemudian hari maka mohonsudilah kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara meletakkan sitajaminan;1.
70 — 36
Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyatakanSertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat tidak Sah adalah SALAHALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan olehBadanPertanahan Kabupaten Kupang merupakan Surat Keputusan(beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian makakompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSIMARI NOMOR : 620
209 — 115
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangHalaman 7 Putusan Nomor 259/Pat.G/2016/PN.Jkt.
171 — 93
Labuhan batu Utara ;Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 620/65/Pem/UP/2014tanggal 14 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh EdiHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN RapSuhartono Nasution, Kepala Desa Ujung Padang Kec. Aek Natas Kab.Labura, yang menerangkan bahwa :Nama lengkap : Porman Br.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
49 — 14
Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 611 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 612 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 613 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 614 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 615 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 616 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 617 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 618 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 619 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 620
159 — 43
dalam gugatan tidak ada yangmenunjukkan keterlibatan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianakdalam terjadinya sengketa lahan tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak merupakan Badan Tata UsahaNegara yang apabila hendak mengikutsertakan kami sebagai salah satu pihaktergugat maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak bukan melalui Pengadilan Negeri .sebagaimana termuatdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620
52 — 5
dengan peraturan perundang undangan yangberlaku yang dimana jual bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIll serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampai Tergugat VIIl kepada Tergugat IX yaitu berupa prosespembalikan nama dari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIIImenjadi milik Tergugat IX dalam sertifikat yang ada di BadanPertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620