Ditemukan 11432 data
125 — 46
memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
97 — 43
Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
140 — 113
Dalam pengajuan proposal tersebut, untukkelompok masyarakat mereka melalui perantara yaitu Wiwid (pegawaiSekwan di Bengkalis), Edi Surya (Pengurus Partai Hanura diBengkalis) dan untuk yayasan biasanya diantarkan langsung olehketua yayasannya seperti Zulfikar di Duri, Reda Mailiya Zapitri di Duri;Halaman 157 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
Bengkalis dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) terhadap dana aspirasi tersebut digunakan untukmemenuhi aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan saksi (konstituen) di Kecamatan Mandau;Bahwa yang menetapkan besarnya aspirasi untuk satu orang anggotaDPRD Kab. Bengkalis sebesar + Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) tersebut adalah unsur pimpinan DPRD Kab.
Bengkalis yaitu Jamal Abdillah dari PartaiKeadilan Sejahtera (PKS), dan Suhendri Asnan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Bahwa saksi mengetahui akan adanya bantuan dana hibah dariPemda Kab.
Bengkalis JamalAbdillah dari Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPRD Kab. Bengkalismenyerahkan rekapan + 30 namanama kelompok tersebut, lalu saksijuga ada menemui Suhendri Asnan menyerahkan rekapan 3 namakelompok masyarakat.
Por34.Alanur, dan marhaban anissa mereka bayar sendiri pajaknya.Sedangkan sisanya sebesar Rp. 151.500.000, (seratus lima puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) ada pada saksi dan sebagian dari uangtersebut saksi gunakan untuk kepentingan partai, tidak ada berupauang cash/tunai yang saksi berikan pada kedua orang dewan tersebut,yang ada hanya untuk kegiatan partai yang saksi berikan kemasyarakat dalam rangka untuk kepentingan membesarkan namakedua anggota Dewan tersebut untuk persiapan Caleg 2014;
DARWIS, SH
Terdakwa:
FEBRA EAGLE KALIGIS BIN Alm JOSEP KALIGIS
97 — 15
Logidata Teknologi tersebut bergerak dalam bidangpenjualan barang elektronik IT merk Samsung, Epson, HP, Pixeldalam bentuk partai, dan sebagai Direktur yaitu saksi RONNYPALLAR; Bahwa mekanisme/cara terdakwa memasarkan barangbarangtersebut selaku Sales yaitu, apabila ada costumer yang akanmembeli barang maka sales akan membuat Invoice/Nota dikomputerkantor dan sales masingmasing memiliki Pasword untukmengetahui sales mana yang melakukan pemesanan barang dansetelah nota dibuat oleh sales maka cetakan
LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai;Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga;Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT.
LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu: melengkapiadministrasi penjualan barang, pembukuan kas kecil, setor uang tunaike rekening perusahaan yang telah saksi terima dari sales dan daribagian penagihan, melakukan penagihan melalui WA ke custumerkhusus yang pembayaran melalui transfer;Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga;Bahwa terdakwa
LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 10.00Wib bertempat di Kantor Cabang PT. LOGIDATA TEKNOLOGI alamatJI.
Logidata Teknologi tersebut bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk Samsung, Epson, HP,Pixel dalam bentuk partai, dan sebagai Direktur yaitu saksi Ronny Pallar danmekamisme terdakwa memasarkan barangbarang tersebut selaku Salesyaitu, apabila ada costumer yang akan membeli barang maka sales akanmembuat Invoice/Nota dikomputer kantor dan sales masingmasing memilikiPasword untuk mengetahui sales mana yang melakukan pemesanan barangdan setelah nota dibuat oleh sales maka cetakan Nota
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa selain orderan catering dari BMKG dan REI, ada orderancatering dari partai politik juga, ada orderan catering di tempat lain, tetapiSaksi lupa namanya; Bahwa untuk seluruh kegiatan catering, Saksi yang memodali, dimana untuk tahun 2017 ada 2 kali kKegiatan catering (di BMKG dan REI),tetapi untuk kegiatan yang kecilkecil yang hanya butuh modal sekitarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Saksi
81 — 35
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
136 — 50
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
69 — 34
atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,memeriksa bukti Surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak adatahapan replik duplik dan kesimpulan )landasan hukum yurisdiksiPermohonan atau gugatan voluntair adalan berdasarkan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 yangdiubah kembali dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.Sedangkan Gugatan atau Gugatan Contentlosa permasalahanperdata yang didalam perkaranya bersifat partai
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
207 — 73
Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
120 — 89
Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
164 — 89
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
PT. BANK MEGA TBK
Tergugat:
1.SYAHRIZAL INNAYATKHAN
2.JIYANTO
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
187 — 149
Hal ini didasarkankepada prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Halaman 55 dari 60, Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2017/PN BjbKUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya berlaku juga dalam proses penyelesaian perkarayaitu hanya boleh mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat sehinggatidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara bersangkutan dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaanpihak
Terbanding/Tergugat I : Gunator
Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat VI : Andri
44 — 30
Pembantah didalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa telahmelakukan perikatan jual belli dibawah tangan tanggal 17 Januari 2020 denganTerbantah 1,ll Tanggapan;Bahwa Terbantah VI tidak pernah mengikatkan diri dalam bentuk hubunganapapun dengan Pembantah, sehingga Pembantah tidak ada hubungan hukumdengan Terbantah VI dan tidak ada Peristiwa Hukum antara Pembantah danTerbantah VI;Bahwa dengan mengikut sertakan Terbantah VI sebagai pihak dalam perkaraini,tindakan Pembantah telah bertentangan dengan Partai
80 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
SELALU BENAR38.Bahwa contoh undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidakselalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank NegaraIndonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaanpajak ganda (doubletax) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalamoperasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak padatransaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produkkeuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai
229 — 664 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, TERGUGAT mengirimkan SuratNomor: AN 097/Eks/V1/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dariChina ke Indonesia, atas pillhan yang ditawarkan tersebut PENGGUGATmemilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober2007) sebagaimana ternyata dari Surat No.0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22Juni 2007.
226 — 126
Dalam kasus tersebut,tindakan manarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.51.
TALISOKHI LAIA
Tergugat:
Kepala Desa Orahili Eho, Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara
113 — 77
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalan gunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
152 — 82
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai