Ditemukan 11604 data
14 — 10
petitum gugatan Penggugat huruf F untukmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada PenggugatRekonvensi secara tunai, Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugatyang mengenai uang dalam banyak hal, antara lain pengembalian nafkah dua oranganak, pengembalian biaya nikah Shinta, perhitungan hasil sawah Penggugat sendiri,perhitungan hutang di Bank atau sewa rumah bedengan, yang dalam positatersebut tidak ada penekanan
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
99 — 69
Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadaribenar akan tugas dan perannya dalam ikut berperang memberantasperedaran narkotika dimana negara Republik Indonesia dalamkeadaan darurat narkotika dan pemerintah telah menyatakan perangterhadap peredaran narkotika akan tetapi Terdakwa melakukanperbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI.
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salahdalam memilih teman bergaul dan Terdakwa malah menjadi perantaradalam jual beli narkotika jenis shabushabu serta mengkonsumsinarkotika jenis shabushabu yaitu untuk mendapatkan kenikmatansesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu, hal initentunya bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI agar prajurit TNI berperan serta dalam pemberantasannarkotika akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya peredarannarkotika.b
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Petrus Johan Lawalata
559 — 397
kepada Prajurit TNI dijajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidakmelakukan : hubungan seksual dengan sesama jenis(homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidupbersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yangharus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilakuseharihari sebagai Prajurit TNI bertujuan agar tercipta sikap, perilakudan perbuatan sebagai Prajurit TNI yang bermartabat dan menjagakehormatan diri dan dilanjutkan dengan penekanan
dari masingmasingKomandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakuisudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagimaupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkanoleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukan perilaku seks yangmenyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT.Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dankewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
179 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
32 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
17 — 2
dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
18 — 0
juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
189 — 137
bersosialisasidi lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan darilingkungannya.Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkangambaran kepribadian sebagai berikut:a.Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf ratarata bawah/sangatsederhana.Pribadinya penuh kehatihatian dan cenderung tertutup, sehinggacenderung tidak terouka terhnadap permasalahannya.Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapimasalah.Ada penekanan
56 — 27
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukumdan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarangyang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuaidengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkanketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilakudan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajuritmaka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangatmembutuhkan kondisi fisik serta Kesehatan yang prima.3.
65 — 32
Karena Pemohonselalu. mengalihkan substansi (pokok) penyebab penceraian yangHal 24 dari 48 Put No.2227/Pdt.G/2018/PA.Sbyfaktanya penyebabnya penceraian adalah ada wanita yang selaluWatsapp (WA) kepada termohon dengan nada ancaman, terror,ejekan, hinaan dan penekanan terhadap diri termohon agartermohon segera berpisah dengan pemohon karena ada yang sedangmenunggu wanita lain sepertinya dialah yang mengirimkan watsapp(WA) dan SMS dengan nomer yang selalu bergantiganti dan ketika ditelpon tidak bisa
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1964 K/Pdt/20113232menandatangani akte jual beli dengan Tergugat I (dalam hal ini telah terjadikejanggalan yaitu sebelum tanggal 7 Desember Th. 2000 jam 24.00, tepatnyatanggal 7 Maret 2000 telah terjadi jual beli sehingga tidak sesuai dengan suratpernyataan/berarti ada (penekanan/pemaksaan) sebagaimana bukti (P13) dariPemohon Kasasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh alm.
139 — 64
,S.E, selaku Ketua Tim memberikan pengarahantentang pembagian kelompok tugas dan penekanan untukmenghindari perbuatan anarkis atau kekerasan, setelah Ketua Timmengambil pengarahan kemudian Letkol Pom Roni Widiyantomemberikan pengarahan tentang tugas kelompok siapa danberbuat apa sesuai dengan fungsi masingmasing dan menghindariagar jangan terjadi keributan yang akan mengakibatkan anarkis.11.
58 — 14
Unsur Mengakibatkan matiMenimbang, bahwa penekanan dalam unsur ini adalah akibatdari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa oranglain;Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwatelah mengakui perbuatannya terhadap korban, bahwa Terdakwatelah memukuli wajah korban hingga korban tidak bergerak lagikemudian memasukkan korban ke dalam lubang yang digali sendirioleh Terdakwa di dalam ladang Terdakwa, dan menimbunnya sertamenutupinya dengan daun dan kayu kulit manis;Menimbang, bahwa hal
77 — 12
Jadi penekanan unsur ini terletakpada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah iaTerdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanyaakan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan yangdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama NURDIN Als.
77 — 26
atasperintah dari atasan saksi yaitu Kapolsek dan pada waktu pemeriksaanKapolsek berada di ruangannya dan pada waktu pemeriksaan Kapolsekmengetahuinya;Bahwa dari keterangan Para Terdakwa saksi mencatatnya dalam laptopdan pada waktu memberikan keterangan Para Terdakwa dalam keadaanduduk dan jaraknya dengan saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwatidak ada orang lain dan pada waktu melakukan pemeriksaan saksi tidakmelakukan pemaksaan, penekanan
349 — 168
Amb10.11.ASTRINA MUTIA masih ditangan Nyonya CORNELIA CHRISTIENASITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Penggugatsebagai Direktur, sesuai Akta NotarisNomor 4 tanggal 6 Desember 1984.Selanjutnyaperlu juga untuk mendapat penekanan pada dalil gugatanPenggugat butir ke8 (delapan) dan butir ke12 (dua belas) yaitu secarakelembagaan Tergugat Ill adalah Penggugat sendiri yang tidak pemahmelaksanakan undangundang, baik semasa Presiden Ridektur NyonyaCORNELIA CHRISTIENA SITANALA masih hidup