Hal ini juga samadengan hubungan hukum yang mendasari tagihan hutang danperobuatan wanprestasi yang telah diputus dalam Putusan PN BekasiNo. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010.

Pembantah juga belum memenuhi kewajibannya atas isi Putusantersebut kepada Terbantah.Bahwa dengan demikian, Pembantah tidak dapat menguraikan dengan jelastentang fakta dan dasar hukum mengenai peristiwa yang mendasari atauHalaman 29 dari 32Putusan Perdata Bantahan Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN Bks.menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud. Bahkan Pembantahmencampuradukan dalildalil tentang materi pokok perkara wanprestasi sebagaialasan pengajuan Bantahan terhadap proses eksekusi.

/PT.Bdg.Pembantah sebelumnya tidak pernahmelakukan perbuatan wanprestasi sebab Terbantahlah yang tidakmenghiraukan Surat Pembantah, Perihal : Complain Barang yang tidak sesuaiOrder PembantahMenimbang bahwa berdasarkan bantahan Pembantah tersebut diatassetelah Majelis Hakim mempelajari bantahan Pembantah, Pembantah tidakdapat menguraikan dengan jelas tentang fakta dan dasar hukum mengenaiperistiwa yang mendasari atau menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud.Bahkan Pembantah mencampuradukan dalildalil

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat

.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai

dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.

Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.

hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor

PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan

senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI IIT PEMOHON dan dua orang saksi yangdiajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI IITERMOHON telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.10Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Lamsinar Natalia Sirait)selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintah dari Danlanud Soewondo Medan NomorSprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukanpengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruangUGD Rumkit Lanud Soewondo (Berita Acara PengambilanSample Daran dan Urine Nomor Pom419/A/IdikO2/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan cara Saksi3memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa,selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletakdi ruang UGD dr.

patut sesuai dengan ketentuan,akan tetapi Saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militerdipersidangan karena berdasarkan Surat Perintah KomandanPangkalan TNI AU Soewondo nomor = Sprin/293/X/2020 tanggal14 Oktober 2020 menerangkan bahwa yang bersangkutansedang mengikuti Diklat Alih Gol. 2 ke Gol. 3 Tahun 2020 diPangkalan TNI AU Soewondo secara Online/Daring pada tanggal19 Oktober 2020 sampai dengan selesai, oleh karena Saksi telahmemberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan,dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena suratsurat berupa:1. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh KabidlabforPolda Sumut.Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 67K/PM.

Lamsinar NataliaSirait) selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintahn dari Danlanud Soewondo Medan NomorSprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukanpengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruangUGD Rumkit Lanud Soewondo (Berita Acara PengambilanSample Daran dan Urine Nomor Pom419/A/IdikO2/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan cara Saksi4memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa,selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletakdi ruang UGD dr.

yang pada pokoknya Posita gugatan poin 7 tidakmenjelaskan dasar kesepakatan perjanjian utangpiutang antaraPenggugat dan ara Tergugat hingga terjadi pinjaman sebesar Rp.258.900.000, (dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus riburupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga Posita gugatanpoin 7 tidak jelas dasar hukum gugatan, yaitu antara posita tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwaHalaman 16 dari 46 halaman putusan Nomor 106/PDT/2021/PT BDGyang mendasari

Sedangkan kejelasan suatu surat gugatanmerupakan syarat formil sebuah gugatan dan dasar hukum gugatanatau posita atau fundamentum petendi yakni, dasar hukum dan kejadianatau =peristiwa yang mendasari gugatan, sebagaimana putusanMahkamah Agung Nomor : 616 K/Sip/1973 yang menyatakan:"karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripadagugatannya itu, .... gugatan harus ditolak.Bahwa dalam suatu gugatan ingkar janji (Wanprestas/) mengenaituntutannya adalah bukan tuntutan kerugian berupa kerugian

Sehingga Posita gugatan poin 7 tidak jelas dasar hukum gugatan,yaitu antara posita tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) melakukanpembelian barang untuk keperluan perbaikan pabrik dan lainlain sebesarRp. 258.900.000, (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus riburupiah) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidakjelaskan juga dasar fakta (fetelijkke grond) untuk segera mendapatkankeuntungan dan segera mendapat pengembalian pinjaman/Kas Bon dariTergugat / PT.

KARYA SERA MAKMUR atas perbaikan pabrik tersebut,.Bahwa Selanjutnya,Posita Tergugat Rekonpensipoin 12 sampai dengan poin25 tidak jelas dasar hukum gugatan, yaitu antara posita tidak menjelaskandasar hukum (rechts grond) melakukan pembelian barang untuk keperluanperbaikan pabrik dan lainlain sebesar Rp. 258.900.000, (dua ratus limapuluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan serta tidak jelaskan juga dasar fakta (fetelijkegrond) untuk segera mendapatkan

TENTANG DUDUK PERKARA10.Bahwa terlebin dahulu PENGGUGAT sampaikan,menurut YahyaHarahap suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskandasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan (feiteljke grond).Dengan mempedomani pendapat tersebut,pada bagian posita ini PENGGUGAT akan menguraikan dengan lengkapkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan a quo (feitelijke grond);11.Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM19.Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sejalan dengan pendapatM YAHYA HARAHAP di atas, yang menyatakan suatu gugatan yangmemenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (recht grond)dan kejadian atau peristiva yang mendasari gugatan (feitelijke grond).Maka dengan telah disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan(feiteliike grond) a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makapada bagian

Penggugat butir 2 dan 3telah diputus pada putusan sela, dan pada putusan akhir Majlis Hakim tetapmempertahankan putusan sela tersebut yang intinya menyatakan permohonPenggugat untuk supaya harta Termohon di sita (petitum pada butir 2 dan 3 )tersebut ditolak;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 antara lainadalah supaya Pengadilan menyatakan Surat Kesepakatan BesamaI WALI LILA Totertanggal 13 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menuruthukum;Menimbang bahwa posita yang mendasari

sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 6, harus dibacasedemikian rupa, sehingga berbunyi : Penggugat mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa objek Sengketa, sebagaimana terurai pada Surat Gugat,perubahan gugatan dan terurai pada replik adalah:I WALLAij Merupakan Harta GonoGini yang dahulu didapat dalam pernikahanantara Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa), danij Dan mohon ditetapkan menjadi hak Penggugat seluruhnya.Menimbang, bahwa posita yang mendasari

seperdua dari Rp 430.000.000,00 ( empatratus tigapuluh jutarupiah) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat berikutnya adalahPenggugat mohon supaya harta berupa :1 (satu) unit Kendaraan roda dua / Sepeda Motor Yamaha NMAX, denganidentitas sebagai berikut :Merk /Type : Yamaha /2DPNomorBPKB : XXXXNomor Polisi > XXXXNomor Rangka : XXXXNomor Mesin =: XXXXTahun Pembuatan : 2015Warna > HITAMAtas Nama > TERGUGAT.Bahwa kendaraan tersebut atas nama P enggugat:Menimbang, bahwa posita yang mendasari

DALAM EKSEPSI: Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2019/PN NgwMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut:Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum(rechtgrond) yang tepat mengenai kejadian yang mendasari gugatanPenggugat; Bahwa terhadap posita (fundamentum petendi)

Tidak dilibatkannyasuami Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara aquo tidak ada yang salahdan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itueksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Gugatan Penggugat kabur (obscur libel Karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum(rechtgrond) yang tepat mengenai kejadian yang mendasari gugatanPenggugat dan terhadap

sakit, sehingga harus ada proses hokum adat yang menggantikanPenggugat/Terbanding sebagai Kepala Suku Merahabia;Menimbang, bahwa PEMBANDING VII dalam memori bandingnyatertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Panitera Muda Perdata PengadilanNegeri Klas IA Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 terhadapputusan Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN Jap. tanggal10 Februari 2016 telahmengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa gugatan kabur karena posita tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian yang mendasari

/PT JAP.mengenai perbuatan melawan hokum atau wanprestasi, tidak ditemukanpasal perundangundangan yang dilanggar pembanding/Tergugat VII, tidakada dasar hokum yang mendasari gugatan, saling bertentangan antaraposita dengan petitum; Bahwa terdapat = kekeliruan hakim tingkat pertama dalammempertimbangkan kapasitas Pembanding/Tergugat VII yang diberikanmandat untuk mengurus urusan penyelesaian ganti rugi tanah;Menimbang, bahwa TERBANDING tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa Pengadilan

Tidak jelas dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal1359 KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf Cangka 1. Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentangKetentuan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.

mulai dari angka 1 s/d angka 7 sama sekali tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatan;4. Bahwa dalildalil Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dantegas ketentuan perudangundangan mana yang telah dilanggar olehTergugat. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2menuntut untuk menyatakan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh5.

seksama berkas perkara dan turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.G/2019/PNPkl yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbanganpertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benarmengenai adanya faktafakta, keadaankeadaan, dan halhal serta alasanalasan hukum yang mendasari

Mulisah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 MeMaknah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 NiMaisah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 M*Total 12.924 M* objek sengketa;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengelola,memanfaatkan tanah seluas 12.932M2 dengan mendasari suratketerangan pemberian hibah yang didalamnya terdapat klausul peralihanhak melalui jual beli sebagai legalitas untuk secara sepihak tanpamenghiraukan hakhak para Penggugat adalah bentuk penguasaanyang

Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigasi dapat dilanjutkan ;HIm 16 dari 23 hlm perkara nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.MtrDalam EksepsiMenimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak jelas, dalam posita gugatannya (fundamentumpetendi), Para penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari

Yahya Harahap,terbitan Sinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalilgugatan disebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisajuga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Yahya Harahap, terbitanSinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatandisebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasar hukum dalilgugatan, adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatanseperti itu, tidak memenuhi syarat formil.

Putusan Judex Facti Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukum ArtinyaPutusan Mendasari Pada Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut UmumYang Saling Berbeda;Putusan Judex Facti telah menyimpang artinya tidak singkron antaradakwaan, tuntutan dan putusan. (lihat putusan halaman 2).

Dari penjelasan tersebut artinya Majelis HakimJudex Facti tidak teliti terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum karena tidak diuraikan secara jelas dan lengkap unsur perampasandalam surat dakwaan (obscuur libellum), sehingga sesuai amanah Undangundang Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut batal demi hukum dan putusan pengadilan yang mendasari padadakwaaan tersebut juga harus batal demi hukum. hal ini sesuai denganHal. 11 dari 18 hal. Put.

No. 388 K/Pid.Sus/201414Bahwa karena BAP Penyidik Polres Selayar secara hukum tidak sah maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendasari BAP Penyidik dan putusanPengadilan Negeri Selayar yang mendasari dakwaan JPU/pemeriksaannya denganBAP Penyidik yang tidak sah maka secara hukum pula putusan Pengadilan NegeriSelayar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusanyang tidak berkekuatan hukum alias tidak sah ;Karena menurut Penasehat Hukum para Pemohon Kasasi, seharusnya

Hum dalam buku Penerapan hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi Cetakan ke 3, Prenada Mediajakarta 2005, halaman 123 dan 124, yang diambil alin Majelis Hakim menjadipertimbangan sendiri, yang menyatakan : Permohonan putusan u/tvoerbaarbij voorraad agar dapat dikabulkan oleh hakim, maka pihak Penggugat harusmenyebutkan alasan yang mendasari permohonan tersebut dan diuraikandalam posita gugatannya.

Apabila Penggugat tidak mencantumkanalasan yang mendasari permohonannya, maka sebaiknya hakim tidakHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Padt.G/2018/PA.Ktbmmempertimbangkan permohonan tersebut dan jangan dicantumkan amaruitvoerbaar bij voorraad dalam putusan yang diajukan itu.Sejalan dengan hal tersebut di atas M.

Hal ini diperkuat dengan surat dariDanrem 132/Tadulako Nomor B/289/XI/2019 tanggal 13November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa KopdaRahman NRP31010692211179, Babinsa Ramil 130605/Marawola, Kesatuan Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidakdapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlIl17Manado karena Terdakwa mulai tanggal 18 Juni 2018 s.dsekarang belum kembali ke kesatuan(Desersi), sehinggadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun1997 dan pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009

tersebuttelah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo ayat 2 KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerka Sulaeman Supit dan Saksi atas nama SertuKamaruddin telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 UndangUndang Nomor 31 tahun 1997,namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari