., Penata NIP. 197410222003122002dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabumilik Terdakwa SYAMSURIZAL Als SAM Bin A. MALIK, AT., adalah PositifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran IUndang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa SYAMSURIZAL Als SAM Bin A.

Surat Keputusan Kepala Dinas Penata Ruang dan PemukimanProvinsi Sumatera Utara Nomor : 061.1/3077 TARUKIMPROVSU/04 Tentang Izin Penghunian Rumah PemerintahProvinsi Sumatera Utara, tanggal 11 Februari 2004:e. Surat Penujukan Menempati Rumah Pemprovsu. Nomor:012/763ATARUKIM PROVSU/06 tanggal 12 Juni 2006;f.Surat Penunjukkan Menempati Rumah Pemprovsu Nomor012/434TARUKIM PROVSU/ 2009 tertanggal 4 Maret 2009;6. Bahwa Penggugat sebagai Penghuni Rumah Dinas di JalanHalaman 8 dari 26 halaman.

,Apt Penata NIP. 197410222003122002 dan diketahui olehAn. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka. AKBP.Dra.Melta Tarigan, M.Si.

FUJIANTO Pangkat Penata Tk.! NIP197104082005011004, selaku dokter pada Rumkit BhayangkaraPontianak, telah dilakukan pemeriksaan sample urine dengan metodeScreening Testmenggunakan alat merk PROMEDS dengan hasil:1. Test AMPHETAMIN : Positif ( + )2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)3. Test THC MARIJUANA : Negatif ( )4. Test MORPHIN : Negatif ( )5.

BagianBagian yangsesuai dengan Tupoksi dari masing masing pegawai, sehinggapelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan Dinas Peternakan Kab.Aceh Singkil dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dandalam pelaksanaan pekerjaan tersebut secara tekhnis semuanyadilaksanakan oleh PPTK yang telah ditunjuk untuk itu yaituberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PeternakanKabupaten Aceh Singkil Nomor : 800/458/2007, tentangPenunjukan Penatausahaan Keuangan/TU, Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan, Pembantu) Penata

/PN AmbB.3629/DJPT.D/Kp.710.S3/IV/2016, tanggal 22 April 2016 diketahui bahwaTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilberpangkat Penata Muda/Golongan Ruang : Ill.a dengan jabatan : Pelaksanapada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1977 tanggal 13 Maret 2019 tentang Peraturan Gaji PegawaiNegeri Sipil, gaji pokok terendah

SAPTO SRI SUHARTOMO, pangkat Ajun KomisarisBesar Polisi, jabatan Kepala sub bidang Narkoba Labfor Cab Semarang danROSTIAWAN A, Amd.Ak, pangkat Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kaur padaSub Bidang Kimbio Forensik Labfor cab, Semarang, EKO FERY PRASETYO,S.Si, pangkat Penata muda tingkat satu, Jabatan Paur pada Sub BidangNarkoba Forensik Labfor, Cab. Semarang, masingmasing selaku pemeriksapada Laboratorium Forensik, barang bukti No.

Fujianto,Penata Tk. NIP. 197104082005011004 sesuai dengan keterangan Saksi4Okinawa, S.ST.

Penata Muda (III/a) NIP.19810715 200912 2 001;

dari Markas Besar KepolisianRepublik Indonesia berdasarkan permintaan dari masingmasing Kepolisian Daerah;Bahwa materil yang dikirim dari Mabes Polri diterima olehPenata Administrasi Sub Bagian Perencanaan danAdministrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur padatahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagaiberikut : NoJenis Penerimaan materil dari MabesPolri setiap tahunnya (Blangko/PNBP Buku) Halaman 15 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG Bahwa setelah materil diterima oleh Penata

TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah danSimulator yang diterima dari Markas Besar KepolisianRepublik Indonesia berdasarkan permintaan dari masingmasing Kepolisian Daerah;Bahwa materil yang dikirim dari Mabes Polri diterima olehPenata Administrasi Sub Bagian Perencanaan danAdministrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur padatahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagaiberikut : NoJenis Penerimaan materil dari MabesPolri setiap tahunnya (Blangko/PNBP Buku) Bahwa setelah materil diterima oleh Penata

TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah danSimulator yang diterima dari Markas Besar KepolisianRepublik Indonesia berdasarkan permintaan dari masingmasing Kepolisian Daerah;Bahwa materil yang dikirim dari Mabes Polri diterima olehPenata Administrasi Sub Bagian Perencanaan danAdministrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur padatahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagaiberikut : No JenisPNBPPenerimaan materil dari Mabes Polri setiap tahunnya (Blangko/Buku) Bahwa setelah materil diterima oleh Penata

sudahdisetorkan ke Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulandiupayakan nihil ;Bahwa setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro daripenerimaan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetorkepada kas negara dengan menggunakan SSBP serta laporandari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan denganlaporan PNBP ;Bahwa cara penatabukuan dan pelaporan' serta mekanismepelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;e Cara penatabukuan dan pelaporan PNBP :Pembantu Bendahara Penerimaanmenyelenggarakan penata

Natuna tanggal 20 desember 2008 (Fotocopy legalisir). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 385 Tahun 2012 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima di lingkungan pemerintah Daerah Kab Natuna Tahun Anggaran 2012 ( fotocopy dilegalisir). 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tatacara penganggaran pelaksanaan dan penata Usahaan , pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, hibah, Bantuan

Natuna tanggal20 desember 2008 (Fotocopy legalisir).1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 385 Tahun 2012 tentang penunjukanBendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima di lingkungan pemerintah Daerah KabNatuna Tahun Anggaran 2012 ( fotocopy dilegalisir).1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tatacarapenganggaran pelaksanaan dan penata Usahaan , pertanggungjawaban dan pelaporan sertaMonitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, hibah, Bantuan Sosial dan

Natuna.Bahwa yang menjadi dasar saksi mengeluarkan surat rekomendasi dari bakesbangadalah adanya peraturan bupati natuna no 26 TAHUN 2011 TENTANG TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN,PERTANGGUNG JAWAPAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DANEVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS DAN BANTUANKEUANGAN Pasal 11 ayat 3 kepala SKPD terkait menyampaikan hasil usulanberupa rekomendasi kepada bupati melalui TAPD.

Natuna tanggal20 desember 2008 (Fotocopy legalisir).e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 385 Tahun 2012 tentang penunjukanBendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima di lingkungan pemerintah Daerah KabNatuna Tahun Anggaran 2012 ( fotocopy dilegalisir).1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tatacarapenganggaran pelaksanaan dan penata Usahaan , pertanggungjawaban dan pelaporan sertaMonitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, hibah, Bantuan Sosial

NIP.19600103 198903 1009 tanggal lahir 12 Juni 1960, pangkat golongan/ruang III/d Penata Tingkat I dan Erwin Hamonangan, S.SIT. NIP.19740110 199602 1002 tanggal lahir 10 Januari 1974 pangkat golongan/ruang III/d Penata Muda Tingkat I.

NIP.19600103 198903 1009 tanggal lahir 12 Juni 1960, pangkat golongan/ruang III/d Penata Tingkat I dan Erwin Hamonangan, S.SIT.

NIP.19740110 199602 1002tanggal lahir 10 Januari 1974 pangkat golongan/ruang III/d Penata Muda Tingkat I.Fotocopy RKASKPD Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan Informatika Kota Pasuruantahun anggaran 2012, belanja langsung dengan Nomor : DPASKPD.107 1.07.0115 12 52 dengan rencana kerja dan anggaran pengadaan fasilitas keselamatan Transportasi daratdengan 2 kegiatan yaitu pengadaan traffig ligt simpang empat apotik dan pengadaantraffig ligt simpat empat penjara beserta lembar verifikasinya.Fotocopy

NIP.19600103 198903 1009 tanggal lahir 12 Juni 1960, pangkatgolongan/ruang HI/d Penata Tingkat I dan Erwin Hamonangan, S.SIT.

NIP.19740110199602 1002 tanggal lahir 10 Januari 1974 pangkat golongan/ruang II/d Penata MudaTingkat I.Fotocopy RKASKPD Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan Informatika KotaPasuruan tahun anggaran 2012, belanja langsung dengan Nomor : DPASKPD.1071.07.0115 12 5 2 dengan rencana kerja dan anggaran pengadaan fasilitas keselamatanTransportasi darat dengan 2 kegiatan yaitu pengadaan traffig ligt simpang empatapotik dan pengadaan traffig ligt simpat empat penjara beserta lembar verifikasinya.Fotocopy RKASKPD

NIP.19600103 198903 1009 tanggal lahir 12 Juni 1960, pangkat golongan/ruang III/d Penata Tingkat I dan Erwin Hamonangan, S.SIT. NIP.19740110 199602 1002 tanggal lahir 10 Januari 1974 pangkat golongan/ruang III/d Penata Muda Tingkat I.

NIP.19740110199602 1002 tanggal lahir 10 Januari 1974 pangkat golongan/ruangIII/d Penata Muda Tingkat I;Fotocopy RKASKPD Dinas Perhubungan Kota Pasuruan danInformatika Kota Pasuruan tahun anggaran 2012, belanja langsungdengan Nomor : DPASKPD.107 1.07.0115 12 5 2 dengan rencanakerja dan anggaran pengadaan fasilitas keselamatan Transportasidarat dengan 2 kegiatan yaitu pengadaan traffig ligt simpang empatapotik dan pengadaan traffig ligt simpat empat penjara beserta lembarverifikasinya;Fotocopy RKASKPD

NIP.19740110199602 1002 tanggal lahir 10 Januari 1974 pangkat golongan/ruangIII/d Penata Muda Tingkat I.Halaman 53 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBY Foto copy RKASKPD Dinas Perhubungan Kota Pasuruan danInformatika Kota Pasuruan tahun anggaran 2012, belanja langsungdengan Nomor : DPASKPD.107 1.07.0115 12 5 2 dengan rencanakerja dan anggaran pengadaan fasilitas keselamatan Transportasidarat dengan 2 kegiatan yaitu pengadaan traffig ligt simpang empatapotik dan pengadaan traffig ligt

NIP.19740110199602 1002 tanggal lahir 10 Januari 1974 pangkat golongan/ruangIlI/d Penata Muda Tingkat I.Foto copy RKASKPD Dinas Perhubungan Kota Pasuruan danInformatika Kota Pasuruan tahun anggaran 2012, belanja langsungdengan Nomor : DPASKPD.107 1.07.0115 12 5 2 dengan rencanakerja dan anggaran pengadaan fasilitas keselamatan Transportasidarat dengan 2 kegiatan yaitu pengadaan traffig ligt simpang empatapotik dan pengadaan traffig ligt simpat empat penjara besertalembar verifikasinya.Foto copy RKASKPD

puluh rupiah) ;

74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaa, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;

75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata

Banggai Laut TA. 2020;

76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;

77. 1 (satu) bundle fotocopy Mothly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.

;

81. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;

82. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;

83. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38.

SUGIONO NIP.550011122 ditempatkan/ditugaskan pada kantor BAPPEDA Kab.Bulungan; 1 (satu) lembar copy dan lampiran Salinan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK: 833.823.34246 tanggal 143 19 Maret 1990 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Penata MudaTK.I. (III/b) pada Bappeda Kab.

Bulungan; 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor :SK.823.823.315983 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang PengangkatanJabatan Baru Penata TK.1 II/c Di Lingkungan Pemerintah KabupatenBulungan atas nama Drs. SUGIONO; 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor :SK.823.823.3 tanggal 06 Maret 1997 Tentang Pengangkatan JabatanBaru Penata TK.1 III/d Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulunganatas nama Drs.

keesokan harinya Kamis tanggal 21 November 2013 saksiRAMANG ISHAKA membuat SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADATtanggal 21 November 2013 yang kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa.Kemudian Terdakwa bersama sama dengan anaknya VALENTINUSSARIDIN EFENDI Alias VALES PARU mambawa SURAT KETERANGANPENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 tersebut kepada pemilikbatasbatas tanah untuk dimintakan tanda tangan satu persatu sertadicocokkan dengan schet tanah asli yang ada pada saksi HAJI MUH.ABUBAKAR ADAM DJUDJE selaku Penata

ABUBAKAR ADAM DJUDJE; Setelah semua saksi pemilik batas tanan dan Penata Pembagian Tanahmenandatangani dalam SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADATtanggal 21 November 2013 tersebut yang sebagian dipalsukan olehTerdakwa, kemudian oleh Terdakwa Surat tersebut diserahkan lagi kepadasaksi RAMANG ISHAKA untuk ditandatangani oleh saksi RAMANG ISHAKAdan saksi UMAR H. ISHAKA.

permasalahan tanah antara Terdakwadengan Paul Sumito yang terletak di Silatey, Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak punya tanah di Silatey, yangpunya tanah di Silatey yaitu Darius Pedo, Fery Adu, Antonius Hantam,Mikael Jehalu, Alen Hantam, Sasli Rais, Nainggolan, Alo Tanis, Yosep Adu,saya Haji Adam Djuje, dan Paulus Jodi Poro;Bahwa tanah di Silatey tersebut dibagi pada tahun 1985 oleh Fungsionarisadat Nggorang melalui saksi sebagai penata

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan KabupatenLabuhanbatu mempunyai Anggaran sebesar Rp. 364. 613.590. 563,(tiga ratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratussembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2008 mengajukan SuratPermintaan Pembayaran Secara Langsung yang kemudian diprosesmenjadi Surat Perintah Membayar secara Langsung (SPMLS) olehPejabat Penata

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangkapelaksanaan APBN;Pasal 9 ayat (1) Dalam melaksanakan anggaran pada Satker, KPAmemiliki tugas dan wevenang ....huruf g : mengavasi penata usahaan dokumen dan transaksi yangberkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.4.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangkapelaksanaan APBN;Pasal 9 ayat (1) Dalam melaksanakan anggaran pada Satker, KPAmemiliki tugas dan wevenang ....huruf g : mengavasi penata usahaan dokumen dan transaksi yangberkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran..

Bahwa Penggugat adalah Pegawai/Dosen Tetap dengankepangkatan Penata/IIl C yang diangkat pada tanggal 21 Oktober2013 dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 175/SK/R/UAI/X/2013 tentang Penyesuaian Golongan/Kepangkatan Pegawai/Dosen Tetap Universitas Al Azhar Indonesia ; vide Bukti P16Ag.

Bahwa Penggugat Il adalah Pegawai/Dosen Tetap dengankepangkatan Penata/IIl C yang diangkat pada tanggal 21 Oktober2013 dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 174/SK/R/UAI/X/2013 tentang Penyesuaian Golongan/Kepangkatan Pegawai/Dosen Tetap Universitas Al Azhar Indonesia ; (vide Bukti P16B)3.

Nasiba, SH, Penata Pertananan Pertama, KantorPertanahan Kabupaten Pinrang ;3.

Saleha Kaharuddin, SH, Penata Pertanahan Pertama,Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai ASN pada Kantor Pertanahan KabupatenPinrang, beralamat pada Kantor Pertanahan KabupatenPinrang, Jalan Jenderal Sukowati No. 36, KabupatenPinrang, domisili elektronik emailbpnpinrang36@aqmail.com ,berdasarkan Surat KuasaHalaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.Mks.Khusus Nomor : 709/SK73.15.UP.02.03/III/2021, tanggal22 Maret 2021 ;Selanjutnya disebut